Ditemukan 489 data
148 — 105
Cara PencairanSesuai kebutuhan anggota dan langsung dikreditke rekening nasabah di BSM Cara Pembayaran Pokok dan margin dibayar per bulan sesuaiangsuran anggota koperasi Pembiayaan Murabahah Pembelian Ruko Skim Pem biayaanMurabahah Tujuan PembiayaanPembelian Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi Medan Limit PembiayaanRp 1.000.000.000,00 Jangka WaktuPembiayaan10 Tahun Harga Pokok PembelianRp 1.250.000.000,00 Margin KeuntunganRp 791.728.879,73 Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Pendahuluan
Pembiayaan Murabahah Pembelian Ruko Skim Pembiayaan : MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepada PDAM TirtanadiMedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu Pembiayaan : 10 TahunHarga Pokok Pembelian : Rp 1.250.000.000,00Margin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041 .728.879,73Angsuran Pendahuluan : Rp 250.000.000,00Pembiayaan yang diangsur : Rp 1.791.728.879,73Angsuran per bulan : Rp 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah dan langsung
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
206 — 59
BPD Jatimcabang Jombang antara lain :> Surat Lembaga Independen Pemantau Penyaluran KUR Jombangtangal 02 April 2012 perihal Penyaluran KUR oleh bank pelaksanatidak sesuai Pedoman Teknis Skim KUR tahun 2011 dan SOP danProsedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.Audit Umum Intern 2012 sesuai surat tugas 09 April 2012Audit Sementara sesuai Surat Tugas No.050/43/AI tgl 16 April 2012(Khusus untuk masalah KUR).> Audit BI sesuai surat BI ke cabang Jombang oleh BI Surabaya No14/20/APBU/Sb/Rahasia tanggal 18
WHasil audit Blselengkapnya BI yang mengetahui.Bahwa Pemeriksaan oleh Audit Intern didasarkan pada laporan oleh SuratLembaga Independen Pemantau Penyaluran KUR Jombang tangal 02April 2012 (LSM), terdapat 10 debitur dalam Penyaluran KUR oleh bankpelaksana tidak sesuai Pedoman Teknis Skim KUR tahun 2011 dan SOPdan Prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, sedangkan keseluruhankredit KUR yang melakukan audit adalah pihak BI dan dalam hal ini hasildari audit dan pemeriksaan dapat ditanyakan kepada pihak
127 — 102
merupakanPembiayaan pegawai tetap pada PDAM Tirtanadi Medan Pembiayaan Bank : Rp 10.000.000.000,00Jangka Waktu : 15 Tahun PembiayaanJangka Waktu : 12 bulan setelah akad pembiayaanPenarikanMargin Konsumer : Tahun 1s.d5 6sd10 11sd15Price 12% 13% 14%Belum termasuk bagi hasil kepada instansisebesar 4% pa.eff.Cara Pencairan : Sesuai kebutuhan anggota dan langsungdikredit ke rekening nasabah di BSMCara Pembayaran : Pokok dan margin dibayar per bulan sesuaiangsuran anggota koperasi Pembiayaan Murabahah Pembelian Ruko Skim
Pembiayaan Murabahah Pembelian Ruko Skim Pembiayaan : MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 Tahun Halaman 60 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2017/PTMDN Pembiayaan Harga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saksi pernah diajak meeting olehTerdakwa Ill dan Dwi Sasetia di ruang meeting untuk membicarakan Skim(masalah transaksi pembelian mobil PT MPP), yaitu menjelaskan masalahskema pembelian kendaraan oleh PT MPP yang dibiayai oleh BankBumiputera yaitu antara lain masalah : tanda jadi ditetapkan sebesar Rp500.000 per unit kali Rp150 unit, untuk menyerahkan nomor rangka dannomor mesin, membicarakan masalah pembayaran tahap kedua, yaitu akandilaksanakan oleh PT MPP setelah dilakukan pencairan dari BankBumiputera
56 — 107
Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.Salinan sesuai aslinyaPanitera 178Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 April 2010, didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, SH LetnanKegignel Ghk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan,Chk NRP 33849 dan, Wahyupi, SH Mayor Sus NRPKapben once Nae 3898 shale Skim Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yangsama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum,dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, OditurMiliter
138 — 33
Pembiayaan Murabahah Pembelian Ruko Skim Pembiayaan : MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 TahunPembiayaanHarga Pokok : Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041.728.879,73Angsuran Pendahuluan : Rp 250.000.000,00Pembiayaan yang : Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp :14.891.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah dan langsungditransfer
Cara PencairanSesuai kebutuhan anggota dan langsung dikreditke rekening nasabah di BSM Cara Pembayaran Pokok dan margin dibayar per bulan sesuaiangsuran anggota koperasi Pembiayaan Murabahah Pembelian Ruko Skim Pembiayaan Tujuan Pembiayaan: Murabahah: Pembelian Ruko untuk disewakan kepada Page 84 of 282Putusan Pengadilan Tipikor Perkara DIMAS EKO PRASETYONomor : 110/ Pid.Sus.TPK / 2016 / PN.Mdn PDAM Tirtanadi MedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu : 10 TahunPembiayaanHarga Pokok
592 — 1296 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put. 119 PK/Pdt.Sus/2011dengan pelaku usaha lain didasarkan pada kepemilikan saham secarapenuh atau dalam jumlah yang signifikan oleh perusahaan induk (parentcompany) terhadap anak perusahaan (subsidiary company) atauberdasarkan skim afiliasi lain sehingga perusahaan induk mempunyalkewenangan untuk mengendalikan/menentukan arah kebijakan(a decisive influence) secara efektif anak perusahaan di pasar (VideA.Jones and B.Sufrin, EC Competition Law, Second Edition, halaman123, 125, 126; T.K.
Terbanding/Terdakwa I : Ir. AYU SARI WULANDARI, MAF binti H.WIWIN WINARDI
Terbanding/Terdakwa II : ENUNG KURNIAWAN, S.IP bin PATMA
Terbanding/Terdakwa III : Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
241 — 145
DIDI SUPRIADI bin MUSTOFA adalahsebesar 25 milyarrupiah,dengan Jaminan Tambahan berupa deposito5 milyar rupiah.Padahalberdasarkan ketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunantambahan) Juklak KUR MoU Ill November 2010, mengatur bahwa besarnyanilai agunan tambahan minimal sebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkandi dalam Juklak KUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakanusaha dan objek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindakHalaman 11 dari 390 halaman
DIDI SUPRIADI bin MUSTOFA adalahsebesar 25 milyar rupiah,denganJaminan Tambahan berupa deposito5 milyar rupiah.Padahal berdasarkanketentuan Poin 02 Kebijakan Kredit sub poin 16 b (1) (agunan tambahan)Juklak KUR MoU Ill November 2010, mengatur bahwa besarnya nilai agunantambahan minimal sebesar 30%dari maksimum kredit, sedangkan di dalamJuklak KUR Pola Kerjasama diatur bahwa agunan pokok kelayakan usaha danobjek yang dibiayai, untuk Skim dimana perusahaan inti bertindak sebagaiavalis parsial dan rekomendator
AGUS SUBAGYA, SH
Terdakwa:
Drs MAHMUDI BIN WIRYA SUHARTA
172 — 50
Kontraktor, perhitunganpenetapan besaran hak dan kewajiban pihak dijamin sehubungandengan PHK, copy kontrak baru atau perhitungan sisa proyek olehPimpro yang dikerjakan oleh Konitraktor yang nilainya dapat diterimaatau menyelesaikan sisa bagian yang tidak diselesaikan oleh pihakKontraktor (jika ada);Bahwa syaratsyarat sebagaimana disebutkan di atas diatur dalamKeputusan Direksi No. 2/KEP.DIR/KRDT/2009 tanggal 18 Januari 2009Buku Perkreditan (BP) Buku V Pedoman Jenis dan Struktur PembiayaanKredit Bab Ill Skim
61 — 19
bulan sampai dengan Rp. 2.500.000,Bahwa benar tujuan pokok secara umum terhadap bantuan pembiayaanperumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi Perumahanadalah untuk membantu setiap keluarga untuk bisa memiliki rumah yang layakdan terjangkau, namun karena pihak mayoritas masyarakat Indonesiaberpenghasilan rendah yaitu sampai dengan Rp 2.500.000, (dua juta lima ratusribu rupiah) perbulan, maka pemerintah memberikan bantuan pembiayaanperumahan melalui KPR / KPRSbersubsidi.Bahwa benar Skim
266 — 103
Jl) diawali karena adanya masalah dalam penyelesaian KontrakPengelolaan Dana yaitu perusahaan Management Investasi tidakdapat mengembalikan dana Kontrak Pengelolaan Dana kepada PTAskrindo yang menurut penjelasan perusahaan ManagemenInvestasi disebabkan karena para pengguna dana belum dapatmengembalikan kewajibannya kepada perusahaan ManagemenInvestasi, maka perusahaan Managemen Investasi menawarkankepada PT Askrindo skim investasi dalam bentuk Repo Saham,sehingga PT Askrindo menempatakan Investasi
81 — 33
Diajukan ke Kantor Cabang untuk dibuatkan pengajuan kredit sesuai Skim(Umum, Potong Gaji, dll).c. Kelengkapan Sudah lengkap akan disurvei oleh petugas untuk layak atautidaknya.d. Jika pinjaman di luar kewenangan cabang maka perlu direkomendasikan keKantor Pusat .Bahwa barang bukti berupa : SHM, No. 1420 an. Saman Bin Tokromo berikut SertifikatHak Tanggungan Letak : Desa Jatirejo. Luas 5.965 m2 , SHM, No. 1906 an. KupasLestari berikut Sertifikat Hak Tanggungan Letak : Desa Girimarto.
76 — 18
Diajukan ke Kantor Cabang untuk dibuatkan pengajuan kreditsesuai Skim (Umum, Potong Gaji, dll).c. Kelengkapan Sudah lengkap akan disurvei oleh petugas untuk layakatau tidaknya.d. Jika pinjaman di luar kewenangan cabang maka perludirekomendasikan ke Kantor Pusat .Bahwa barang bukti berupa : SHM, No. 1420 an. Saman BinTokromo berikut Sertifikat Hak Tanggungan Letak : Desa Jatirejo Luas 5.965 m2 , SHM, No. 1906 an.
SELMADERA,SH
Terdakwa:
EKA DARMA
142 — 40
KP.0403/2014;
- 1 lembar SPT Masa PPh Pasal 22 Masa September 2017;
- 2 lembar Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Masa September 2017;
- 1 lembar Bukti Penerimaan Negara dari Bank BNI Cab Padang;
- 1 lembar SPT Masa PPh Pasal 22 Masa Agustus 2017;
- 2 lembar Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Masa Agustus 2017;
- 2 lembar Bukti Penerimaan Negara dari Bank BNI Cab Padang;
- 1 lembar SIM A dari Polresta Padang;
- 3 lembar Passport/SKIM
147 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
pemerintah bertanggungjawabuntuk menyediakan dana subsidi yang dibutuhkan.c Pasal 7 ayat (2) huruf b yang menentukan bahwa: KPRS MikroSyariah Bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yangmemiliki Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehKecamatan atau instansi yang lebih tinggi untuk membangunatau memperbaiki rumah.d Pasal 10 ayat (3) huruf a yang menentukan bahwa: Persyaratanatas minimum dana tabungan/swadaya nasabah, minimumpembiayaan pembangunan/perbaikan rumah dan maksimumsubsidi untuk skim
pemerintah bertanggungjawabuntuk menyediakan dana subsidi yang dibutuhkan.Pasal 7 ayat (2) huruf b yang menentukan bahwa: KPRS MikroSyariah Bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yangmemiliki jin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan olehKecamatan atau instansi yang lebih tinggi untuk membangunatau memperbaiki rumah.Pasal 10 ayat (3) huruf a yang menentukan bahwa: Persyaratanatas minimum dana tabungan/swadaya nasabah, minimumpembiayaan pembangunan/perbaikan rumah dan maksimumsubsidi untuk skim
110 — 33
danSKMHT yaitu sebesar 30%.Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur KreditRetail Market Buku I Instruksi nomor IN/0055/MAR tanggal 22 Juni 2005 mengatur tentangtambahan jaminan dan syaratsyarat lainnya untukkredit perkebunan, menyatakan bahwa PerjanjianKredit (PK) ditandatangani setelah legalitasperusahaan dan ijin usaha perkebunan telah lengkapdan pencadangan lokasi untuk memperoleh SHGUtelah memperoleh kepastian dari instansi yangberwenang.CPC nomor 107 tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005mengatur tentang skim
192 — 290
Pada periode 27 Januari 2011 1 Juli 2011 Bank menyalurkankredit skim KMK Transaksional kepada 57 debitur dengan total219plafon sebesar Rp42,292 miliar dengan Baki Debet per 31Agustus 2013 sebesar Rp 34,393 miliar.Dana hasil pencairan kredit tersebut pada akhirnyadigunakan oleh PT Indonesia Antique (PT IA) dan CVRimba Sentosa (CV RS) yang sebagian besar dananyadigunakan untuk penyelesaian kredit plasma PT IA dan CV RSdi Unit Usaha Syariah PT Bank Jateng.Transfer Hasil Pencairan Kredit ke Rekening
191 — 50
CPC nomor 107 tahun 2005 mengatur tentang skim kredit refinancing,menyatakan bahwa refinancing adalah pemberian kredit investasi untukpembiayaan kembali atas asset produktif debitur seperti gedung, pabrik,mesinmesin yang terlebin dahulu. telah dibiayai sendiri olehdebitur/calon debitur, dimana pengembalian kredit berasal dari hasilusaha debitur yang terkait dengan asset yang dibiayai tersebut; 6. Surat keputusan kredit terkait dengan persetujuan dan persyaratanpemberian fasilitas kredit;7.
377 — 113
CPC nomor 107 tahun 2005 mengatur tentang SKIM KreditRefinancing, menyatakan bahwa Refinancing adalah pemberiankredit investasi untuk pembiayaan kembali atas asset produktifdebitur seperti gedung, pabrik, mesinmesin yang terlebih dahulutelah dibiayai sendiri oleh debitur/calon debitur, dimanapengembalian kredit berasal dari hasil usaha debitur yang terkaitdengan asset yang dibiayai tersebut.7. Surat keputusan kredit terkait dengan persetujuan danpersyaratan pemberian fasilitas kredit.8.
256 — 178
memprosespermohonanpermohonan = kredit debitur sampai dengan penagihanpenagihankewajiban debitur yang dikelola account milik Debitur, dengan carapengelolaan melihat kebutuhan kredit dari debitur dan melihat jumlah kewajibanyang harus dipenuhi setiap bulan.e Tenaga pemasar kredit dan simpanan adalah mencari calon debitur yangpotensial untuk dapat diberikan kredit, sedangkan pemasar simpanan mencaricalon deposan (penyimpan) untuk menyimpan dana di BRI.e Kredit yang ditangani adalah kredit Modal Kerja, kredit Investasi dan skim