Ditemukan 4971 data
1.Umar Assegaf, SH
2.ZILZALIANA, SH.
Terdakwa:
HENDRA SAPUTRA, ST., MT BIN ALM SULAIMAN RASYID
319 — 118
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 14 November 2018 Nomor41/Pid.SusTPK/2018/PNBna tentang penetapan hari sidang;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknyasebagai berikut:1.
1264 — 1628
3741, 3742 Dan 3664 sertaDaftar Nama Penggarap/Penghuni Bekas TanahEigendom Verponding No. 3740, 3741, 3742 dan3664 Blok Dago Elos Dan II (copy dari asli);Gambar Peta Bidang Pemetaan Digital (copy daricopy);Daftar Nama Para Penggarap/Penghuni diatasTanah Negara diatas Eigendom Verponding No.3740, 3741, 3742 dan 6467 yang diketahui olehRT. 07/RW. 01, RT. 08/RW. 01 dan RT. 02/RW.02 diketahui oleh RW. 01 dan RW. 02 Dago ElosCirapuhan serta diketahui oleh Lurah Dagotertanggal 10 Nopember 2013 Register Nomor41
113 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1315 K/Pid.Sus/2016 Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR(Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor41/1.2.1.34V2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukankepada Terdakwa dimana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian,surat penawaran harga dari perusahaan; Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 dibuat dan ditandatangani BeritaAcara Penilaian Program Akuisisi LPP TVRI yang tepat untuk dipilihsesuai kriteria penilaian Program Akuisisi, demikian
1.DEWI KHARTIKA, SH
2.ARIE KUSUMAWATI, SH
3.LILIK HARYADI, SH
4.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
148 — 32
PutusanPengadilan Tinggi Palangka Raya Kalimantan Tengah Nomor41/PDT/2017/PT.PLK tertanggal 17 Oktober 2017 dan Jo. Jo. PutusanMahkamah Agung Nomor : 729K/PDT/2018, tertanggal 8 Mei 2018 dalamperkara YENNY THERESYA SUNARYO selaku Penggugat MelawanPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Cq.
81 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
VIANDRA PRODUCTION yang dananya cair pada tanggal 12Desember 2012;Bahwa pada tanggal 28 September 2012, saksi ADE WANDINA SIREGAR(Manager Akuisisi) membuat dan menandatangani surat Nomor41/1.2.1.3/V2012 perihal Kajian Program Siap Siar 2012 yang ditujukankepada saksi IRWAN HENDARMIN (Direktur Program dan Berita LPPTVRI) di mana isi surat tersebut melampirkan hasil kajian, suratpenawaran harga dari perusahaan yakni untuk Kajian Paket Program SiapSiar Kartun / Animasi Anak Pra Sekolah dengan judul:
66 — 18
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Asisten tidak termasuk dalamsatuan kerja perangkat daerah ;Hal. 78 PUTUSAN Nomor: 195/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Bahwa kedudukan Asisten diatur dalam Pasal 28 ayat ( 1 ) PeraturanPemerintah Nomor 41 Tahun 2007, berbunyi : Sekretariat daerah terdiri dari asisten, masingmasing asisten terdiri daripaling banyak 4 ( empat ) bagian, dan masingmasing bagian terdiri daripaling banyak 3 ( tiga ) subbagian ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor41
Terbanding/Tergugat : PT BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : SUYANTO TJIPTA WIDJAYA
246 — 208
Bahwa pada tanggal 11012012 telah dipasang Hak Tanggungan Nomor41/2012, Peringkat Pertama dibuat oleh PPAT Dr. Ranti Fauza Mayana, SH,APHT Nomor 2047/2011 tanggal 22122011, atas nama PT. BANK CIMBNIAGA TBK, BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI JAKARTASELATAN;.
RIZKY RAHMATULLAH, SH
Terdakwa:
SYAHRONI HIDAYAT, SE
306 — 77
menghadap dimuka pengadilan dalam rangka permasalahan Kanca Bank Agro diwilayahnya sesuai ketentuan yang berlaku;16.Menatakerjakan user SysT, SIM LOG, SIM SAP, Admin Card,Password, sesuai ketentuan;17.Mengelola open system dan close system terkait critical report;Bahwa pada tahun 2008, Yayasan Dana Pensiun Perkebunan (YayasanDapenbun) mengakuisisi saham PT Bank Agro Niaga dan menjadipemegang saham mayoritas, sebagaimana tertuang dalam AktaPerubahan anggaran Dasar Perseroan tanggal 16 Juli 2008 Akta Nomor41
1.ARNI SITOHANG
2.FITRI HANDAYANI TANJUNG
3.RIO OJAK P.PAKPAHAN
4.SAUT YANSEN MANURUNG DRS
Tergugat:
1.PT.BESTPROFIT FUTURES Kantor Cabang Medan
2.PT.BESTPROFIT FUTURES Kantor Pusat
354 — 174
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor41/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 18 Januari 2019, putusan tersebut pada hari itu jugadiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua denganHalaman 151 dari 152 Putusan Sela Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Mdndihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Fajar Siallagan, S.H.M.H, PaniteraPengganti, dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat;Hakimhakim Anggota Hakim Ketua,D.T.O
187 — 116
tanggal 2 Mei 2007 Perihal : Persetujuan PrinsipKerjasama PDAM Kota Makassar dengan PT Traya;5 (lima)lembar fotokopi legalisir Rekapitulasi Kondisi Pendapatan/Penerimaan PDAM Kota Makassar bulan Juli, Agustus,September 2006;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Peraturan Walikota Nomor10 Tahun 2011 tentang Pengesahan Keputusan Direksi PDAMKota Makassar No. 038/B.3a/IV/2011 tentang Penyesuaian TarifAir Minum tahun 2011 PDAM Kota Makassar;1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Peraturan Walikota Nomor41
pada PDAM Kota Makassar Tahun 2007, dariBPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: LHAI1550/PW 21/5/2008, tanggal 30 Desember 2008;1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan AnggaranPerusahaan Tahun Buku 2009;1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan AnggaranPerubahan Tahun Buku 2009;1 (satu) bundel copy Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan TataCara Pengaturan Tarif Air Minum pada PerusahaanDaerah Air Minum;1 (satu) bundel copy Peraturan Walikota Makassar Nomor41
,M.H tanggal 3 Nopember 2011 Nomor 21 tentang PernyataanKeputusan Pemeganng Saham Perubahan Anggaran Dasar PTTraya Tirta Makassar;1 (satu) bundel copy Akte Notaris SUTJIPTO, SH, M.Kn, Nomor34 tanggal 9 Februari 2011, tentang pernyataan keputusanpemegang saham PT Traya Tirta Makassar;1 (satu) bundel copy Akte Notaris SUTJIPTO, SH, M.Kn, Nomor41 tanggal 3 Maret 2011, tentang pernyataan keputusanpemegang saham PT Traya Tirta Makassar;1 (satu) bundel copy Akte Notaris SUTJIPTO, SH, M.Kn, Nomor161 tanggal
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
230 — 313
bangkrutnya Koperasi SimpanPinjam Intidana sehingga para nasabah KSP Multidana melakukantindakan penarikan uang secara bersamaan (Rush Money) karenakhawatir uang mereka tidak kembali seperti yang terjadi di KSP Intidana; Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana berbadanhukum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi danUsaha Menengah Republik Indonesia Nomor 141/BH/KDK.11.1/VII/99tanggal 23 Agustus 1999 dan Keputusan Menteri Negara UrusanKoperasi dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor41
INSYAYADI
Terdakwa:
Ir. HENDY KUSUMA
91 — 72
Batur Artha Mandiri Nomor41/BAM/Jbi/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 PerihalPermohonan Termyn 72,5023% yang ditujukan kepada PPK/PPTKPengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan PembagnunanTahun Jamak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Baratyang ditandatangani oleh WENDI LEO HERIAWAN selaku KuasaDirektur PT. Batur Artha Mandiri.1 (satu) lembar Surat PT.
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
168 — 118
Dalam prosespenyidikan dilakukan pemanggilan saksisaksl,pemeriksaan saksi,Olan TKP, Pemeriksaan Ahli, GelarPerkara, Penetapan Tersangka, Pemeriksaan Tersangka,Penyitaan barang bukti, Penangkapan dan Penahanan.Berdasarkan Hasil Penyelidikan peristiwa tersebutmerupakan Peristiwa pidana berupa: Setiap orang dilarangmengerjakan, menggunakan, dan / atau mendudukikawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksudpasal 78 ayat (2) Jo pasal 50 ayat (3) huruf a UU nomor41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana
105 — 56
Dikarenakanberkedudukan sebagai perangkat daerah, maka Sekretaris Daerahberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDaerah.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 maupun di dalamPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Asisten tidak termasuk dalamsatuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2)UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 8 PeraturanPemerintah Nomor 41 Tahun 2007.Kedudukan asisten diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor41
632 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor41 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004Tentang Perubahan atas UndangUndang No.41 Tahun 1999Tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan kerusakan hutanadalah terjadinya perubahan fisik, sitar fisik, atau hayatinya, yangmenyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperansesuai dengan fungsinya ;Hal. 279 dari 377 hal. Put. No. 68 K/PID.SUS/20087.
Pemerintah.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tersebut jelas bahwa ketentuan sanksi administratif hanyadikenakan apabila perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 78 ;Bahwa di samping itu, sesuai dengan asas "Lex Superior Legi Inferiorbahwa peraturan lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebihtinggi, yang berarti semua ketentuan peraturan perundangundangan dibidang kehutanan tidak boleh bertentangan dengan UndangUndang Nomor41
AISHA PARAMITA. A, SH
Terdakwa:
H. SESEP RUHIAT Bin AHRI SASMITAWINATA Alm
164 — 20
., kemudian Surat Keterangan dari Kepala Desa Cimekar Nomor41/354/VIII/95 Cimekar 8 Agustus 1995 atas nama Kepala Desa Cimekar,Sekretaris Asep Yana Sudrajat, kemudian dari Desa Cinunuk yangditandatangani oleh U.
765 — 294
Nomor41 tahun 1999 tentang Kehutanan.Untuk perbuatan yang kedua:Bahwa terdakwa HENOCH BUDI SETIAWAN alias MING HO anakPARMAN CV. SORONG TIMBER IRIAN (STI) adalah Pemilik danpenanggung jawab CV. Sorong Timber yang berdiri berdasarkan AktaPerseroan Komanditer CV. SORONG TIMBER IRIAN Nomor : 08 Tahun2014 tanggal 4 Juni 2014 oleh Notaris B.RUM RIVIANI WARSITO, SH.Bahwa CV. SORONG TIMBER IRIAN (STI) memiliki perizinan berupa:a. Akta Perseroan Komanditer CV.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : Moh. Januar Ferdian, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi Diwakili Oleh : AHMAD TANALI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi
Terbanding/Terdakwa I : Donni Satria, SE MM
270 — 201
Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor21 Tanggal 4 September 2003 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;Hal. 145 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKIFotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PemindahanHakHak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 NotarisLinda Herawati, SH di Jakarta;Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor18 Tanggal 8 Juni 2004 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor41
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
238 — 568
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor41/PEN/PDT/2019/ PT.DKI tanggal 23 Januari 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut pada tingkatbanding dan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 41/PDT/2019/ PT.DKI tanggal 23 Januari 2019 tentang PenunjukanPanitera Pengganti dalam perkara tersebut;2.
1.ARJELY PONGBANNY, SH
2.RICHARD C.B LAWALATA, SH
3.SUDARMONO TUHULELE
4.TAUFIK EKA PURWANTO, SH
Terdakwa:
SIMON UNMEHOPA Alias MON
171 — 132
Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 900.000,(Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Kuitansi penerimaan Nomor41 dari bendahara Desa Letwurung dan tanda tangan tersebut bukantanda tangan milik saya.