Ditemukan 5379 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-07-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PN MADIUN Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN Mad Tanggal 29 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
JOJOT APRIONO DWIRAHARJO,SH
Terdakwa:
HERRY SIDHARTO alias GIM GIM
91 — 9
JOJOT APRIONO DWIRAHARJO,SH
Terdakwa:
HERRY SIDHARTO alias GIM GIM
91 — 9
yang belum dikemas ditaruh di toplestoples dan yang sudahdikemas dimasukkan dalam botol dan botolbotol tersebut sudahdimasukkan karton/ dus dan siap untuk diedarkan, hasil dari pada produksiminuman beralkhohol tersebut dikemas kedalam botol bening kemudianditutup dan disegel dengan menggunakan plastik segel dan ditempeldengan stiker merk Bourbon Whiskey, yang mana dalam kemasan botoltersebut tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yangmemuat nama barang, ukuran, berat/isi bersin atau neto
Register : 17-07-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 188/Pid.Sus/2013/PN.Btl Tanggal 5 September 2013 — SAMBLANOR bin MUHAMMAD GAFAR
55 — 54
55 — 54
keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.Saksi I: HENI PRACIO CAHYONO, SH bin POA HADI SUYOTOBahwa saksi bekerja di PT BAC sebagai checker timbangan sejak bulan Juni2011, yang bertugas melakukan penimbangan batubara yang akan masuk kepelabuhan;Bahwa cara kerja saksi adalah: awalnya dump truck yang memuat batubaramasuk ke pelabuhan PT BAC, kemudian naik ke atas jembatan timbang.Saksi meminta surat kirim dari sopir Dump Truck, lalu saksi mengecek kodekirim, bruto, tara, neto
Putus : 08-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 (2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yangsama (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk(yang digunakan untuk perolehan TBS) dapatdikreditkan sebagaimana alasan banding TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1224 B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
24 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;7 Terjadi ketidaksamaan perlakuan yangmenciptakan ketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1682/B/PK/PJK/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AMP PLANTATION
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pupuk 100 00) 10 TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UndangUndang PPN;Halaman 34 dari 49 halaman.
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg Tanggal 14 Agustus 2014 — - Ir. PETRUS MUGA
90 — 20
90 — 20
KepalaBBU Kosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untuk kelmpok tani, desaSekon / Kecamatan Insana ( Komoditi Padi Sawah ) sebanyak 750 Kg,tanggal 13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto, SP1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29 Januari 2011,isinya : telh menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 9 karung(11.50 Ton) untuk keperluan Masyarakat (450 Kg), Kelompok Maurisu yangbernama ; Hendrik Bana, SH.Kepala BBU Kosmas.
Kepala BBUKosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untuk kelmpok tani, desa Sekon /Kecamatan Insana ( Komoditi Padi Sawah ) sebanyak 750 Kg, tanggal 13 Maret2011, yang menerima Baltasar Neto, SP15. 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29 Januari 2011,isinya : telh menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 9 karung (11.50Ton) untuk keperluan Masyarakat (450 Kg), Kelompok Maurisu yang bernama ;Hendrik Bana, SH.Kepala BBU Kosmas.
KepalaBBU Kosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untuk kelmpok tani, desa 171 Sekon / Kecamatan Insana ( Komoditi Padi Sawah ) sebanyak 750 Kg, tanggal13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto, SP16) 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29 Januari 2011,isinya : telh menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 9 karung(11.50 Ton) untuk keperluan Masyarakat (450 Kg), Kelompok Maurisu yangbernama ; Hendrik Bana, SH.Kepala BBU Kosmas.
Putus : 11-12-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 782/B/PK/PJK/2014 Tanggal 11 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KL YUNHYUN INDONESIA
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 TentangJenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto SebagaimanaDimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undangundang Nomor 7Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahTerakhir Dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnyadisebut KEP170/PJ./2002), menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran Il Keputusan ini adalah semua pemberian jasadalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang
Putus : 01-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454/B/PK/PJK/2016 Tanggal 1 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ANUGRAH MITRA DEWATA
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding tidak menyetujuinya adalah sebagaiberikut: Biaya tersebut dibayarkan berdasarkan tagihan dari PT Topindo AtlasAsia; Pemeriksa telah keliru menggunakan ketentuan pada Pasal 9 ayat 1 hurufe UndangUndang Pajak Penghasilan sebagai salah satu dasarmelakukan koreksi positif;Bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut di atas, makamenurut Pemohon Banding perhitungan Pajak yang terutang adalahsebagaimana telah dituangkan dalam Risalah Pembahasan Akhir Pemeriksaansebagai berikut:Penghasilan Neto
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1602 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KERRY SAWIT INDONESIA
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban PajakDPP PM) DPP PKI PPN DPP PM DPP PK PPN Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan SsTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90) 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yangmenciptakan keadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UndangUndangPPN dan Memori Penjelasan Pasal 16B UndangUndang PPN menghendaki keadilan pembebananpajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1228 B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 4S0 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;7 Terjadi ketidaksamaan perlakuan yangmenciptakan ketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit
Putus : 16-02-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131/B/PK/PJK/2017 Tanggal 16 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK = PPN DPP PM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir (1) dan butir(3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuan yangmenciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingatbahwa pokok pikiran dalam UU PPN dan MemoriPenjelasan Pasal 16B UU PPN menghendaki keadilanpembebanan pajak dan diberlakukan
Putus : 26-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PADANG PALMA PERMAI
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
X Unit Pengolahan Kelapa BebanDPP PM; DPPPK PPN DPP PM DPPPK PPN PayaPupuk 100 10 10TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90) 90)Neto 10 90) 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan TBS yangdibebaskandaripengenaanPajak PertambahanNilai,melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PajakPertambahan Nilai Terjadiketidakadilanketidaksamaanperlakuanyangmenciptakan Bahwa dalam hal peran unit
Putus : 01-01-1970 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Januari 1970 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
66 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM) DPPPK) PPN Pajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding),dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasanbanding Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding
Putus : 08-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498/B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit DPP PM DPP PKPPNDPP PMDPP PKPPNBebanPajak Pupuk 100Tidak dapatdikreditkanTidak dapatdikreditkan TBS 400Dibebaskan400Tidak dapatdikreditkan CPO9009090 Neto 90 90 (2) Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yangsama (TermohonPeninjauanKembali/semulaPemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk(yang digunakanuntuk perolehanTBS)dapatdikreditkan sebagaimana alasan banding TermohonPeninjauan Kembalimaka penghitungan PPN adalah
Putus : 27-01-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 B/PK/PJK/2011 Tanggal 27 Januari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang JenisJasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir DenganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan:Hal. dari 44 hal. Put.
Putus : 30-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1657/B/PK/PJK/2017 Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMP PLANTATION
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh
Register : 29-11-2013 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Sky Tanggal 18 September 2014 —
39 — 12
39 — 12
Sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi berkewajibanmengganti semua kerugian tersebut, dikarenakan Tergugat rekonvensi telahmenimbulkan kerugian akibat dari perbuatannya sebagai berikut : aPRODUKSI (RP )BULAN NETO 2 PENDAPATAN FEE 4 %KOTORNETO12012NOVEMBERe Rp. 4.316.880, Rp. 5.201.527.294,66, Rp. 208.061.091,79,TH Rp. 4.496.750, Rp. 6.842.169,60, Rp. 8.243.970.223,10, P. 1 lpp. 7.127.260,eGLOB Rp. 4.882.292, Rp. 5.595.358.179,87, Rp. 223.814.756,ALRp.
Putus : 25-11-2013 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 B/PK/PJK/2013 Tanggal 25 Nopember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHUO SENKO INDONESIA
47 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asia Afrika No.8, Jakarta, 10270, sehingga jumlah PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2005 terutang menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto Rp 1.930.559.681 ,00Kompensasi Kerugian Rp 1.930.559.681,00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 874.523.952,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 874.523.952,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.28831/PP/M.VII/15/2011, Tanggal 27
Register : 08-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 1210/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 3
29 — 3
Jumlah Gaji Neto (Gaji bersih) yang diterima Rp.525.482,321.4.Peranjian Kredit Nomor : 301/SPK/INTERN/VIII/2018 tertanggal 2Agustus 2018 antara PEMOHON dengan BANK LAMPUNG,membuktikan bahwa Pemohon memiliki hak dan kewajibansebagai berikut :1.4.1. Hak untuk menerima pencairan Pinjaman sebesarRp.230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah).1.4.2.
Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1362/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HARI SAWIT JAYA
21 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan PO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas,maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwapokok pikiran dalam UndangUndang PPN dan Memori PenjelasanPasal 16B UndangUndang PPN menghendaki keadilanpembebanan pajak dan