Ditemukan 5542 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 996/pid.sus/2014/pn.bks
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-02-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 8 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 8 Juni 2016 — SUMITRO ESA, ST
79 — 14
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 9 September 2015 — ALI PRIYAMBODO, S.Sos Bin MUHAMMAD CHAMBALI
246 — 145
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-02-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 144/Pid.Sus-TPK /2015/PN Smg
Tanggal 9 Februari 2016 — Terdakwa I. SOEHARSONO BIN R SOEKARSODI ;Terdakwa II. AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos, M.M. BIN H. SLAMET
150 — 241
  • Menimbang, bahwa dilihat didalam Putusan Mahkamah KonstitusiNo.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiilbertetangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/PID.SUS/TP.KORUPSI/2013 /PN.PTK
Tanggal 14 Nopember 2013 — FAHMI BIN GUFRAN
223 — 95
  • melawan hukum materil sebagaimanaketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20Tahun 2001 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat, dan juga akan memerhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawanhukum dalam arti formil dan dalam arti materil yang harus tetap dijadikan pedoman untukterbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.996
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 4/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 2 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I N. WASITA TRIANTARA, SH., M.Hum
Terbanding/Terdakwa : LALU MULIADI, S.T., M.T.
126 — 76
  • keadilanatau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatantersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa semenjak adanya Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo UndangUndang No. 31 Tahun 1999telah dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRI No. 996
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-05-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 26 Agustus 2015 — IR. IDA BAGUS MADE OKA .
92 — 147
  • Pembayaran termin Ill sebesar Rp. 4.649.719.739, sesuai denganSP2D No.931/19 996/LS/BNP 2009 tanggal 31 Desember 2009.di potong PPn 10 % sebesar Rp. 422.701.794,dipotong PPh 3 % sebesar Rp.126.810.538,Jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 4.649.719.739,Untuk potongan PPn dan PPh telah disetor rekanan PT. Adhi Karya di BankBPD Cab. Karangasem sesuai dengan bukti surat setoran pajak standartanggal 31 Desember 2009.Jadi Jumlah yang telah dibayarkan kepada Pelaksana dalam hal ini PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Desember 2014 — Pidana Korupsi - Drs. AGUNG WRADSONGKO, M.P
184 — 21
  • AndalanMitra Persada adalah sekira Rp. 2.356.591 .996,b. PT. Cakra Bahana SejahteraPT. Cakra Bahana Sejahtera yang berkedudukan selakuPabrikan Light Trap untuk CV. Prima Sejahtera dan PT.Purna Dharma Perdana sebanyak 3.199 unit padakenyataannya seluruh perangkat elektrikal dibeli ke PT.Hariffsedangkan untuk perangkat mekanikal sebanyak 2699 dibelidari PT. Telehouse dan 500 unit dibuat PT. Cakra BahanaSejahtera.Perakitan light trap diserahkan sepenuhnya ke PT.
    AndalanMitra Persada adalah sekira Rp. 2.356.591 .996,Selain itu, PT. Hariff DTE juga menerima pembayaran 3.199unit perangkat elektrikal dari PT.
    Hariff DTE adalah sebesar Rp 2.356.591 .996 (duamiliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembikanratus sembilan puluh enam rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh PT.Cakra Bahana Sejahtera adalah sebesar Rp 260.000.000,00 (dua ratus enampuluh juta rupiah), dan keuntungan yang diperoleh CV.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN PALU Nomor 42/Pid.Ssu-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 29 Nopember 2017 — NUDIN LASAHIDO, SH
206 — 37
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;Halaman 126 dari 172 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2017/PN Pal3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN PALU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 23 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH. MH
Terdakwa:
SAMSU TAHER Alias SAMSU Bin TAHER. Alm
96 — 30
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 23-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
RADEN PRABOWO AJISASMITO, SH.MH.
Terdakwa:
H.M. SYAIFUDIN BIN H. ALI SABANAH
109 — 37
  • kepentingan hukum yang dilidungi;Menimbang, bahwa dilihat didalam Putusan Mahkamah KonstitusiNo.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuanPasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 yangmengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 30-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sak
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
162 — 321
  • Bukti T.l304 : Fotocopy Surat KeteranganGanti Rugi tertanggal 20 Maret 1993 dengan No.reg.Camat: 996/SKGR/93 ;305. Bukti T.l305 : Fotocopy Surat KeteranganGanti Rugi tertanggal 20 Maret 1993 dengan No.reg.Camat: 997/SKGR/93 ;306. Bukti T.I306 : Fotocopy Surat KeteranganGanti Rugi tertanggal 20 Maret 1993 dengan No.reg.Camat: 998/SKGR/93 ;307. Bukti T.l307 : Fotocopy Surat KeteranganGanti Rugi tertanggal 20 Maret 1993 dengan No.reg.Camat: 999/SKGR/93 ;308.
    Bukti T.Il478 : FotocopyKeterangan Ganti Kerugian tertanggal 23dengan register nomor : 996/KDS/13 ;479. Bukti T.l479 : FotocopyKeterangan Ganti Kerugian tertanggal 25dengan register nomor : 997/KDS/13 ;480. Bukti T.480 : FotocopyKeterangan Ganti Kerugian tertanggal 25dengan register nomor : 998/KDS/13 ;481. Bukti T.l481 : FotocopyKeterangan Ganti Kerugian tertanggal 25dengan register nomor : 999/KDS/13 ;482.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-10-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2015/PT PBR
Tanggal 24 Nopember 2015 — Pembanding/Terdakwa : YUSRIZAL ANDAYANI.
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAHRON HASIBUAN, SH
185 — 154
  • Membayar uang pengganti sebesar Rp. 69. 996. 100.000, (enam puluhsembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus riburupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalamwaktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupiuang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta bendamencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjaraselama 9 (Sembilan) tahun
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 30 Mei 2016 — ANTONIUS SCRIPTO PUTRA SIMAMORA,SH Bin BLUCHER SIMAMORA (alm)
82 — 19
  • KonstitusiNo.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuanPasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan denganUUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;Hal 123 dari 160 halaman, Putusan Tipikor No. 9/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 21-06-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 18-01-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 342/Pid.B/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
POMPY POLANSKY ALANDA, S.H.
Terdakwa:
BENO ADI NUGRAHA
94 — 83
  • HERAWATI
  • 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli surat Panin Bank no. 996/JAE-LGL/EXT/2017, tanggal 8 November 2017 perihal permohonan roya sertifikat
  • 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli surat Panin Bank No : 992/JAE-SAM/EXT/17 tanggal 26 Oktober 2017 perihal : Surat Balasan
  • 1 (satu) lembar foto copy surat Panin Bank No : 381/JAE/STKC/EXT/15 tanggal 14 Desember 2015 perihal Kewajiban tunggakan (surat peringatan 1)
  • 1 (satu) lembar foto copy surat Panin Bank
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2014/PNYyk
Tanggal 8 Januari 2015 — BAMBANG SULUR Alias BAMBANG ABDUL SULUR Bin KARSOTANI;
70 — 16
  • Menimbang, bahwa dilihat didalam Putusan Mahkamah KonstitusiNo.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuanPasal 2 ayat (1) Undangundang No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum maiteriil bertetangandengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
313 — 82
  • Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgapabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganrasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat,maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan denganUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannyapada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006, Putusan Nomor: 1974 K/
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 18-11-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 02-01-2015
Putusan PA DEMAK Nomor 1950/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 22 Desember 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
33 — 0
  • 06bb8 68 F42d688 55703 69fa0b1771b3 8bed769505c7cb66f57a348db88 3c275 8 723 dbe83 63ec7f63718fldbf52fbfFf1E20ffc6al2017dd823da5fef90fc2ch7 2e7e1a24b8 6a77190d9b264eb470b8ac96e607 6b77028b2dcf1a4b5f53 42 89d8elef0b4a9131c5 fe 644 69ddfd22937595bf8d7 34b228d0ca5d 4ba94 98 230d87 98798 02b fb 66ed8e13c7854114b8 33 c20985603028 02bb8 8 64a8 9c338db 6845e7a278 0c1l8d6f0 Fa3483868 6243 d0d68b9F823aecbb1da1157533ead14585712c884684458a48d470 fba64cc25e2429a0899700a51bb5 28 Vaf F8d8 F7589c6E71c9cT7bc08e0 996
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 23-02-2022 — Putus : 28-03-2022 — Upload : 28-03-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 4/PID.SUS/TIPIKOR/2022/PT BNA
Tanggal 28 Maret 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : AKBARSYAH, SH
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD TAWARI Bin ABDURRAHMAN
41 — 20
  • Bener Meriah yang dilegalisir;
  • 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Asli Nomor: 141/566/SK/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Anggota Petue Pengganti Antar Waktu (PAW) Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah priode 2014 s/d 2020;
  • 1 (satu) lembar Foto Kopi Surat Keputusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK AL-QURAN Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (LPPTKA - BKPRMI) Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 996
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-09-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 06-02-2024
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp
Tanggal 30 Nopember 2023 — Penuntut Umum:
Hamka Juniawan, S.H.
Terdakwa:
YATIE, S.KM., M.Si
69 — 49
  • 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Permohonan Proses Pengadaan.
  • 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 027/72/SP/ULP/IV/2018 tanggal 07 Agustus 2018.
  • 1 (satu) eksemplar copy legalisir Review Persiapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tanggal 06 Agustus 2018.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-03-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 21 Agustus 2017 — DADANG SUPRIATNA. SP. MP.
115 — 25
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996