Ditemukan 550 data
105 — 33
Bahwa Tergugat V tidak perlu mengadakanpengecekan tentang adanya Kuasa Menjual, karena tidak adakewenangan dan tidak ada perintah oleh undang undang untukHalaman 40 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Padt.G/2015/PN Bibmelakukan pengecekan terhadap adanya Akta Kuasa Menjual karenadidalam Akta Kuasa Menjual Nomor 3 yang dibuat tanggal 08 Agutus2012 teian terurai pointpoint /" kiausui yang suaan iengkap, sehinggatidak periu untuk dilakukan pengecekan ulang terhadap isi dari AktaKuasa dimaksud,
W. Marpaung, S.H.
Terdakwa:
Beni Oktario
60 — 28
Put No 101K/PM.I01/AD/X/2018Saksi3 :Nama iengkap : Tambok Arianto SihombingPangkat / NRP : Kopda /31050592770485Jabatan : Tamudi Yanrad Pok KokiKipan AKesatuan : Yonif Raider Khusus 113/JSTempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 12 April 1985Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : Kristen ProtestanTempat tinggal : Asmil Kompi Markas YonifRaider Khusus 113/JS, DesaJuli, Kab. Bireun.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.Bahwa Saksi kena!
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :1.Pasal 44 Ayat (I), belanja hibah bersifat bantuan yang tidakmengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuaidengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian HibahDaerah;Pasai 44 Ayat (4), Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sekurangkurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah,jumlah uang dihibahkan;Pasal 132 Ayat (1), setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang iengkap
159 — 42
SALAM yang menerangkanbahwa Cohir No. 202,Persii 14, jenis darat kelas I Luas lebih kurang 4.879 M2adalah atas nama Tondo Naron bin Naron, dan berdasarkan bukti PP14 yaitusurat keterangan Kelurahan Jati bening No. 33/Pd.474/V/2011 yangmenerangkan bahwa nama Iengkap Tondo B.Naron adalah nama orang yangsama yaitu Kiran B. Narun yang tercatat daiam buku Letter C Desa/KelJatikramat, Kec. Jatiasih Bekasi Kohir No. 202 PsI 14 d.I a.n.
110 — 15
Maka sangat jelas gugatan para penggugat tidak iengkap harusdinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik almarhum LAUMMA,( ayah Terugat II ) maka demi tuntasnya perkara ini seharusnya para ahliwaris almarhum LAUMMA dijadikan pihak dalam perkara ini pula.Bahwa oleh karena sebagian obyek sengketa diperoleh LAUMMA dengancara membeli dari pemiliknya Yaitu LASELLANG Bin ABOE ZAKARIA( selaku penjual) didepan aparat pemerintahan, maka seharusnya Parapenggugat mengikut sertakan
106 — 34
berawal dari keikutsertaan Terdakwa ERWIN, S.Sos binBUSTANSYAH bersamasama dengan temantemannya yang tergabung dalamOrganisasi Laskar Bulu Tunggal (LBT) dalam kegiatan Pawai Budaya Birau tahun2014 dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bulungan, dimana pada saat itu Terdakwasebagai salah satu rombongan dalam konvoi berbaris di bagian barisan nomor tiga daridepan, dimana saat itu masingmasing anggota rombongan konvoi menggunakanseragam organisasi Laskar Bulu Tunggal dengan membawa serta (satu) bilahmandau Iengkap
118 — 82
Saksi MARTHEN TODINGAN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengetahui ada Rencana Pembangunan Kampus PIP;Bahwa untuk pembangunan kampus disetujui 74 ha;Bahwa dalam Anggaran Tahun 2009 ada APBN untuk pembangunankampus PIP;Bahwa saksi sebagai Tim Operasional Pengadaan Tanah;Bahwa Tim Operasional bertugas untuk mengidentifikasi tanahtanahdisekitar situ milik siapa dan luas tanahnya berapa lalu kemudianmengadakan verifikasi;Bahwa setelah verifikasi dinyatakan Iengkap
73 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasansebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b dan huruf f Undangundang No. 14 Th.1985 yang telah dirubah dengan Undangundang No. 5 Th. 2004 tentang MahkamahAgung sebagai berikut :a Pasal 67 huruf bApabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan1 yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;b Pasal 67 huruf fApabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata ;3 Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali ini secara Iengkap
1212 — 2457 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 38 PK/Pid.Sus/2013perolehannya, sesuai ketentuan undangundang ini dapatdikreditkan ; Dengan demikian, penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajakapabila Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada waktuperolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalamundangundang ini kecuali tidak dapat dikreditkan PajakPertambahan Nilai tersebut karena bukti pengkreditkannya tidakmemenuhi persyaratan administratif, misalnya faktur pajaknya tidakdiisi Iengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana
47 — 22
negara dilakukan berdasarkanatas hak dan buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 54 Ayat 2 "Pelaksanaan belanja daerahsebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsiphemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan".Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 61 Ayat 1 "Setiap pengeluaran harus didukungoleh bukti yang Iengkap
161 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa "Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, tentang orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan" sudah kamiuraikan secara Iengkap dalam Surat Tuntutan Pidana kami tanggal 27 Februari2014, yang pada intinya yaitu sebagai berikut :Perbuatan Terdakwa bersamasama dengan M. AKIL MOCHTAR selaku HakimKonstitusi pada MK RI dalam mewujudkan delik penerimaan suap tersebutberawal dari pertemuan antara M.
77 — 10
No.08/Pid.Sus/2012/TIPIKOR.PN.TPI.106pengeluaranpengeluaran fiktif dengan merekayasa buktibukti pembelian danmenjadikannya sebagai bukti Iengkap dan sah untuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan akan tetapi tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya,kemudiandari pada itu adanya penggeseran/perubahan penggunaan jeniskegiatan baik yang terdapat dalam DPA maupun diluar DPA;Menimbang, bahwa dokumen yang digunakan oleh Tim Pemeriksa dariBPKP untuk menghitung kerugian negara adalah sebagai berikut :Dokumen
53 — 23
pada APBDes dicatat dalam buku administrasi dan keuangan desa.Menimbang, bahwa Permendagri No.4 Tahun 2007 tentang pedomanpengelolaan kekayaan desa Pasal 6, bahwa kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desauntuk kepentingan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat desa, (Perda118No.4 Tahun 2008 tentang sumber pendapatan Pasal 14 ayat 1 ), sedangkan PemendagriNo.37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Pasal 9 ayat (1) setiappengeluaran beban APBDes didukung dengan bukti Iengkap
73 — 678
ARIFIN dan BPD,LPMD Iengkap saat itu hadir disertai acara buka bersama berlangsung mulaipukul 16.00 Wib s/d pukul 18.00 Wib hanya + 30 menit dan saat itu tidak adanotulensi pada waktu itu.Bahwa pada tahun 2008 saksi pernah mengeluarkan Perdes No. 05 Tahun 2008serta surat Keputusan Desa No. 141/08/IX/2008 tertanggal 04 September 2008yang memberikan 3 bahu untuk digarap oleh Sdr.
105 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukannya bersamasamadengan saksi Bachtiar dan saksi Rinta Sedarsih (atasannya) sebagaimana telahdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Putusan Judex Facti TingkatPertama maupun Putusan Judex Facti Tingkat Banding atas diri Terdakwa ;Namun Judex Facti Tingkat Banding di dalam pertimbangannya telah salah dalammenguraikan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau korporasi sebagaimana tersebut di atas sehingga fakta yang menurut PenuntutUmum sudah terungkap secara Iengkap
221 — 68
PstBerjangka, Lembaga Kiiring Beijangka, Pialang Berjangka, PenasihatBeijangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka wajib membuat,menyimpan dan memelihara catatan mengenai: d. pelaksanaankegiatan usahanya setiap hari secara iengkap dan sistematis.
78 — 18
karenanya, sesuai dengan apa yangdimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) bahwa setiap orangadalah orang perorangan atau termasuk korporasi, maka pelaku tindak pidana korupsi yangterdapat dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas orang perseorangan, dan / atau korporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umumdiketahui yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang perseorangan, yaituNOR KASIHAN BIN SOEPANGAT. dengan identitas Iengkap
69 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
S.sos tidak pemahdiperiksa oleh Jaksa Penyidik sehingga tidak diiadikansebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum karena dokumen buktipenyaluran anakan kelapa yang disita dan dijadikan barang bukti dalampersidangan tidak iengkap sehinga waiar tidak pemah terungkap dalampersidangan;Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. 028 / 63.
58 — 13
Pasal 122 ayat (9): Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atasbeban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalamAPBD.Pasal 72 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2007 : SKPD dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersediaanggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggaran dalam APBDPasal 79 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2007 : setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang Iengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh olehpihak
83 — 29
panjang 50 m Iengkap dengan skunII. Persyaratan Tekhnik lainnya.a. Melampirkan spektek yang tercantum dalam brosur aslib. Pemasok menyertakan Buku Maintenance Instruction dan Manual Operationdalam bahasa Inggris dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesiac. Genset tahan getaran untuk pemakaian pada Kereta Api (engine MountingApplication for Rolling Stock.d. Telah lulus uji emisi gas buang sesuai standar TIER IIe.