Ditemukan 5530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : potensi potensa potential prodensial potensol potensio
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2014 — Pidana Korupsi - BUDI SUSANTO
240 — 111
  • ANDIP MUPTI;245246Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidakmempunyai hubungan keluarga;Bahwa pekerjaan saksi Karyawan BNI 1946 Sentra KreditMenengah Jakarta Gunung Sahari di bagian RelationshipManager yang menghubungkan debitur dengan BNI;Bahwa tugas saksi adalah memasarkan fasilitasfasilitascash loan dan non cash loan, juga fasilitasfasilitastransaksi lainnya ke caloncalon debitur yang potensial;Bahwa saksi pernah menerima pengajuan/permohonankredit dari Budi Susanto selaku Direktur PT.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
453 — 122
  • kita tidak bisa menandatangani RAPBD TA 2018tersebut bisa kembali menggunakan anggaran tahun 2017, jadiapabila APBD TA 2018 tidak ditandatangani oleh Dewan maka kitapakai APBD TA 2017, hanya saja jika menggunakan APBD TA 2017ada kegiatankegiatan di tahun 2018 yang tidak bisa dilaksanakan; Di persidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksinomor 15 poin 3 5:Kemudian pada kesempatan tersebut, AMIDY menyampaikanterkaitdengan fee proyek tahun 2017 untuk Gubernur yang akan ditarik dariDinasDinas potensial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
552 — 207
  • terlebih dahulu;Bahwa di dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan danPerencanaan APBN, apabila ada angka yang dibintangin artinya disitu belum adakesepakatan antara DPR dan Pemerintah di dalam pembahasan rencana kerjakeuangan Kementerian /Lembaga.Hal.553 putusan No.120/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.Bahwa kerugian keuangan negara yang perhitungannya dilakukan dengan asumsipekerjaan proyek itu belum selesai dilaksanakan dikaitkan dengan hukumanggaran kalau seandainya perhitungan potensial
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN AMBON Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
5.I GEDE WIDHARTAMA, SH
6.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
WILLIAM FRED FERDINANDUS, SE Alias WILL
344 — 227
  • Pencarian Nasabah:Saksi mencari dan mendatanggi calon nasabah biasa atau yang potensial besar(Pengusaha, Kontraktor, Kepala Dinas dan lainlain untuk menawarkan prodakprodak BNI berupa Tabungan, Deposito, Giro, Kredit dan lainlain.b. Meningkatkan DPK (Dana Pihak Ke 3) : Mengajak Nasabah BNI untuk meningkatkan transaksi berupa Seteron,menawarkan produk, malakukan kredit untuk meningkatkan DPK pada BNI.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
175 — 71
  • Sifat melawan hukum formal dari pelanggaran perundangundangan dan adanya pelanggaran nilainilai kepatutan masyarakat, yaitu dalambidang jualbeli saham.e Bahwa yang dimaksud kepatutan oleh ahli adalah patut berdasarkan nilai nilai yangberlaku dalam masyarakat (materil).e Bahwa penempatan investasi yang disalurkan ke perusahaan gagal bayar, sesuaidengan pendapat ahli tentang sifat melawan hukum, menurut ahli hal itu tidaklahpatut, dan ketika tidak patut potensial menimbulkan kerugian negara, dan disadarimerugikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
370 — 323 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dalamPasal 3 diatur bahwa:(1) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakupkewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintasKabupaten/Kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahantertentu. lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang PemerintahDaerah.(2) Kewenangan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan regionalsecara makro, pelatinan bidang tertentu, alokasi sumber dayamanusia potensial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
189 — 75
  • Sifat melawan hukum formal dari pelanggaran perundangundangan dan adanya pelanggaran nilainilai kepatutan masyarakat, yaitu dalambidang jualbeli saham.e Bahwa yang dimaksud kepatutan oleh ahli adalah patut berdasarkan nilai nilai yangberlaku dalam masyarakat (materil).e Bahwa penempatan investasi yang disalurkan ke perusahaan gagal bayar, sesuaidengan pendapat ahli tentang sifat melawan hukum, menurut ahli hal itu tidaklahpatut, dan ketika tidak patut potensial menimbulkan kerugian negara, dan disadarimerugikan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.TPI
Tanggal 23 Januari 2014 — 1. EVI HERITA,S.Sos (Terdakwa) 2. HERMAWAN SAPUTRA,SH (Terdakwa) 3. RISDIYANSYAH (Terdakwa)
139 — 31
  • Pemberitahuan kepada 05072010 1007 DilaksanakanPemerintah Daerah ten 2010 oleh KPUtang penyampaian data Kab.Karimunpenduduk potensial Pemilih Pemilu (DP4) olehPemerintah Daerah. b. Penerimaan DP4 = dari 23 Juli 2010. Dilaksanakan olehPemerintah Daerah KPU Kab.Karimun c. Penyusunan data/daftarpemilin berdasarkan DP4oleh KPU Kab. Karimunyang dibuat sebanyakPPS dan RT/RW untuk 24072010 2208 Dilaksanakan Hal 620 dari 1746 Pts.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
295 — 94
  • arrest hogeraad tentang penganiayaan.Ahli menerangkan terkait dengan memaksa dalam pasal 12 hurufe, maka pengertiannya merujuk pada pengertian daya paksa itusendiri yang meliputi 3 yakni Fisk Absoluta dan Fisk Compulsifayang meliputi daya paksa dalam Pasal 48 KUHP dan daya paksabiasa yang tidak masuk dalam Pasal 48 yang dalam hal ini masukdalam pengertian unsur memaksa dalam pasal 12 huruf e.Ahli menerangkan niat menurut Prof Mulyatno berarti sikap batinyang mendasari suatu perbuatan, niat secara potensial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
290 — 126
  • arrest hogeraad tentang penganiayaan.Ahli menerangkan terkait dengan memaksa dalam pasal 12 hurufe, maka pengertiannya merujuk pada pengertian daya paksa itusendiri yang meliputi 3 yakni Fisk Absoluta dan Fisk Compulsifayang meliputi daya paksa dalam Pasal 48 KUHP dan daya paksabiasa yang tidak masuk dalam Pasal 48 yang dalam hal ini masukdalam pengertian unsur memaksa dalam pasal 12 huruf e.Ahli menerangkan niat menurut Prof Mulyatno berarti sikap batinyang mendasari suatu perbuatan, niat secara potensial