Ditemukan 6101 data
Z.K. BAGUS CATUR Y, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.RASYIDI bin SUTARI
2.SUPARLAN bin BARI
8 — 5
Total kubikasi : 3,44 M3
Dirampas untuk Negera cq Perum Perhutani KPH Mantingan melalui saksi SUMINDAR bin SANIMAN (alm)
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
122 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembangunan Jalan Baru SentulPuncak Bogor yang ditujukan kepada Kepala SNVT Perencanaan danPengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Barat;1 (satu) berkas surat asli berikut lampirannya dari SEKDA Kab BogorNomor 621.11/331DBMP tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepadaKepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat perihal pinjam pakkaikawasan hutan untuk pembangunan jalan poros tengan Jawa (sentulpuncak) yang pada pokoknya berisi Rekomendasi Gubernur Jawa Baratdan AMDAL belum diperoleh sehingga Perum Perhutani
Pid.Sus/201791)92)93)94)95)96)97)Puncak Bogor yang ditujukan kepada Kepala SNVT Perencanaan danPengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Barat;1 (satu) berkas surat asli berikut lampirannya dari SEKDA Kab BogorNomor 621.11/331DBMP tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepadaKepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat perihal pinjam pakkaikawasan hutan untuk pembangunan jalan poros tengan Jawa (sentulpuncak) yang pada pokoknya berisi Rekomendasi Gubernur Jawa Baratdan AMDAL belum diperoleh sehingga Perum Perhutani
333 — 0
ukuran 300 cm x 13 cm x 11 cm;- 1 (satu) batang ukuran 410 cm x 10 cm x 8 cm;- 1 (satu) batang ukuran 300 cm x 11 cm x 10 cm;- 1 (satu) batang ukuran 210 cm x 8 cm x 10 cm;- 1 (satu) batang ukuran 250 cm x 15 cm x 15 cm;- 1 (satu) batang ukuran 270 cm x 14 cm x 14 cm;- 1 (satu) batang ukuran 250 cm x 14 cm x 14 cm;- 1 (satu) batang ukuran 250 cm x 12 cm x 8 cm;- 1 (satu) batang ukuran 250 cm x 15 cm x 16 cm;- 1 (satu) batang ukuran 160 cm x 12 cm x 10 cm;Dirampas untuk Negara melalui Perhutani
1.SADIRIN B RAKMAT
2.SUMARDI B DANTO
3.SAID
4.KURMAEN
5.KHOTIMAH
6.ABDUL KOSIM
7.PUDIN B SODIK
8.SUYIB
9.TANUSI B SAWUD
10.DARYOTO B DARJO
11.DARYONO
12.KALIRI B SAID
13.MAKRUS
14.MAKRUP
15.SAKHORI
16.TARKIB
17.SOLIKHIN
18.RAKHMAT
19.DALIM
20.SAYUBI
21.SUHAR
22.DALMU
23.TRIMONO
24.RASWAT
25.ZAENUDIN
26.KHARIRI
Tergugat:
1.Kepala Divisi Regional Perhutani
106 — 107
Penggugat:
1.SADIRIN B RAKMAT
2.SUMARDI B DANTO
3.SAID
4.KURMAEN
5.KHOTIMAH
6.ABDUL KOSIM
7.PUDIN B SODIK
8.SUYIB
9.TANUSI B SAWUD
10.DARYOTO B DARJO
11.DARYONO
12.KALIRI B SAID
13.MAKRUS
14.MAKRUP
15.SAKHORI
16.TARKIB
17.SOLIKHIN
18.RAKHMAT
19.DALIM
20.SAYUBI
21.SUHAR
22.DALMU
23.TRIMONO
24.RASWAT
25.ZAENUDIN
26.KHARIRI
Tergugat:
1.Kepala Divisi Regional Perhutani
ATI ARIYATI ,SH
Terdakwa:
1.Jumadi Bin Bawi
2.Muhammad Sujud Bin Trimo
82 — 14
2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 9 (sembilan) potong kayu jati dengan rincian :
Dikembalikan kepada Perhutani
32 — 25
Lalu terhadap replik Penggugat ini, Tergugatmenyatakan bahwa tanah tersebut benar Tanah Tutupan Negara (HKM)namun tidak benar dipinjam pakai untuk masyarakat karena belum adakonfirmasi (pemberitahuan) oleh Petugas Perhutani maupun Aparat DesaSuka Damai;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab mengenai obyek sengketaangka nomor 2 tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat wajibmembuktikan adanya pemberian pinjam pakai lahan dari pihak yangberwenang dan Tergugat wajib membuktikan bahwa lahan tersebut
66 — 12
.:36361,bahwa saksi adalah ahli di bidang kehutanan;bahwa saksi lulus S1 Universitas Gajah Mada Fakultas Perhutani danlulus S2 STIE (Sekolah Tinggi IImu Ekonomi) Surabaya;bahwa untuk kayu olahan legalitasnya harus dilengkapi dokumen berupaFAKO;bahwa untuk kayu industri wajib diterbitkan FAKO Industri, Penerbitnyaditunjuk oleh Dinas Kehutanan setempat;bahwa syaratsyarat penerbit FAKO adalah mempunyai Sertifikat untukmenguji kayu yang di dapat dari pelatihan di Dinas Kehutanan danditunjuk oleh Badan
48 — 16
Heroe Noewidselaku GM KBM Agro Foresty Perhutani wilayah Jawa Timur yangmerupakan rekan bisnis saksi; Bahwa pada saat terdakwa dikenalkan Pak R. Heroe Noewid adalahdalam rangka menunjukkan legalitas CV. Alpha Omega dan peluangkerjasama supply semen merk Holcim; Bahwa saksi diajak oleh pak Heroe untuk mendengarkan penjelasanterlebih dahulu dari terdakwa selaku orang yang bisa menyediakansemen Holcim dalam jumlah yang banyak, sehingga kemudian saksiHalaman 10 dari51 Putusan Nomor:1627/Pid.B/2014.
JAHRUDIN, SH
Terdakwa:
MOHAMAD ALI alias. ALI KRAGILAN bin SUHAIMI
184 — 78
Bahwa benar obyek wisata gunung Pulosari dibuka dan di resmikan untukumum sejak bulan November 2015 oleh pihak Perhutani Gunung Pulosarisebagai pengelola Obyek Wisata Gunung Pulosari.
1.Buyung Anjar P, S.H
2.RUKIN, SH
3.DANANG SEFTRIANTO, S.H
Terdakwa:
HAYATIN alias KAYAT binti KASTURI
80 — 36
7 1 210 25 5 0,03
8 1 200 25 5 0,03
9 1 200 27 5 0,03
10 1 210 21 5 0,02
11 1 210 32 5 0,03
12 1 200 26 5 0,03
13 1 210 28 5 0,03
14 1 210 31 5 0,03
15 1 210 32 5 0,03
16 1 200 23 5 0,02
17 1 200 27 3 0,02
18 1 200 18 5 0,02
19 1 210 15 3 0,01
20 1 200 15 5 0,02
21 1 200 15 3 0,01
22 1 200 21 3 0,01
23 1 200 25 3 0,02
24 1 210 21 3 0,01
25 1 200 25 5 0,03DiKembalikan Kepada Perum Perhutani
397 — 55
P18/Menhutl/2011 Tentang PedomanPinjam Pakai Kawasan Hutan yang menjelaskan penggunaan jalan olehpemegang IPPKH terhadap jalan yang dibangun pemegang Ijin pemantaatanhutan atau perum perhutani atau pengelola kawasan hutan dengan tujuankhusus (KHDKT) atau pemegang IPPKH yang lain dan sebaliknya dilakukandengan skema pengunaan fasilitas bersama, tidak melalui pemberian izinpinjam pakai. Bahwa adapun dasar Terdakwa berdalih dan mengklaim tanah di JalanHauling PT.
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
443 — 239
Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila arealyang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani;f. Izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, kecualluntuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / perjanjian;g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban danmenanggung;seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut;h.
softcopy format shapefile (Shp) dengan koordinat sistem UTMDatum WGS 84;surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineraldan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasiproduksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani
dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meterliputan 1 (Satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengankoordinat sistem UTM Datum WGS 84;Halaman 170/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdih. pakta integritas dalam bentuk akta notariill yang menyatakan:1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;3) tidak melakukan kegiatan
pada wilayah kerja Perum Perhutani, untukKawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);7 Bahwa Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa:a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKHdengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;b. melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengandengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;Cc. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi
pada wilayah kerja Perum Perhutani,untuk Kawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baikpusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi dilapangan;Halaman 175/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdimengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dankehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutanatau pengelola hutan;melakukan pemberdayaan masyarakat
41 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2010;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;melawan:KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di JalanGayung Kebonsari No. 60, Surabaya ;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG,berkedudukan di Jalan Danau Jongge No.1, Kota Malang ;HERY SOENARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPensiunan PNS/Perhutani, bertempat tinggal di Jalan JombangIIlA/166, RT.010 RW.003, Kelurahan Gadingkasri, KecamatanKlojen
Terbanding/Tergugat I : PT. BERDIKARI INSURANCE,
Terbanding/Tergugat II : PT. KARYA SAKTI SEJAHTERA,
227 — 136
Berdikari (Tahun 20102012) sebagai pemegang saham tunggal dari TERGUGAT terbukti terlibat dalamkasus tindak pidana korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit1 Jawa Tengah Tahun Anggaran 20102011 dan 20122013, bersamasamadengan Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Tahun 20102012) dan Librato El Arif selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Tahun 20122013);Halaman 28 Putusan No.291/Pdt/2021/PT DKI25.6. Pada tahun 2017, TERGUGAT telah dilaporkan oleh PT.
114 — 17
Alex Iskandar, timur : tanah milik perhutani, selatan : jalan desa. Barat : dahulu tanah milik R. Alex Iskandar (sekarang tanah sawah milik H. Mochammad Maali alias H. Maali seluas 2 Ha/obyek sengketa II);3. Menyatakan bahwa sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat jual beli tanah sawah antara almarhum H. Mochammad Maali alias H. Maali dengan almarhum R.
Alex Iskandar, timur : tanah milik perhutani, selatan : jalan desa barat : dahulu tanah milik R. Alex Iskandar (sekarang tanah sawah milik H. Mochammad Maali alias H.
Alex Iskandar, timur : tanah milik perhutani, selatan : jalan desa barat : dahulu tanah milik R. Alex Iskandar (sekarang tanah sawah milik H. Mochammad Maali alias H. Maali seluas 2 Ha/obyek sengketa II);b.
CECEP MULYANA, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.TRIMO WIDODO als GAMBLUK bin ISMO
2.ISKANDAR Als BASIYO Als ATMO bin HADI TUKIMIN
83 — 52
f. 1 (satu) bendel buku folio besar warna kuning buku laporan register penerimaan kayu dan angkutan;
g. 2 (dua) lembar berita acara lacak balak tertanggal 11 April 2023;
h. 3 (tiga) lembar surat laporan huruf A (letter A) tentang kejadian tangkap tangan membawa kayu tanpa dokumen dengan Nomor Surat: 01/TT/Cws/2023, tanggal 11 April 2023;
Dikembalikan kepada Pihak Perhutani
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
324 — 335
Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila arealyang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani;f. Izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, kecualluntuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / perjanjian;g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban danmenanggung;seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut;h.
softcopy format shapefile (Shp) dengan koordinat sistem UTMDatum WGS 84;surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineraldan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasiproduksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani
dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meterliputan 1 (Satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengankoordinat sistem UTM Datum WGS 84;Halaman 170/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdih. pakta integritas dalam bentuk akta notariill yang menyatakan:1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;3) tidak melakukan kegiatan
pada wilayah kerja Perum Perhutani, untukKawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);7 Bahwa Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa:a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKHdengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;b. melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengandengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;Cc. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi
pada wilayah kerja Perum Perhutani,untuk Kawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baikpusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi dilapangan;Halaman 175/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdimengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dankehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutanatau pengelola hutan;melakukan pemberdayaan masyarakat
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
343 — 208
Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila arealyang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani;f. Izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, kecualluntuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / perjanjian;g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban danmenanggung;seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut;h.
softcopy format shapefile (Shp) dengan koordinat sistem UTMDatum WGS 84;surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineraldan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasiproduksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani
dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meterliputan 1 (Satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengankoordinat sistem UTM Datum WGS 84;Halaman 170/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdih. pakta integritas dalam bentuk akta notariill yang menyatakan:1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;3) tidak melakukan kegiatan
pada wilayah kerja Perum Perhutani, untukKawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);7 Bahwa Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa:a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKHdengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;b. melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengandengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;Cc. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi
pada wilayah kerja Perum Perhutani,untuk Kawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baikpusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi dilapangan;Halaman 175/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdimengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dankehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutanatau pengelola hutan;melakukan pemberdayaan masyarakat
1.Wiji Suryono bin Alm. Goenawan
2.Zahratul Laila Syarifah bin Alm Goenawan
3.Sujudan Fauzi Al Qodimi bin Alm. Goenawan
4.wiji suryono bin goenawan (alm)
5.zahratul laila syarifah binti goenawan (alm)
6.sujudan fauzi al qodimi bin goenawan (alm)
Tergugat:
1.Wakijan
2.Watik
3.Darsini
Turut Tergugat:
1.Sariman
2.Sri Rahayu
3.Sri Rodiyah
4.Sri Fatimah
5.Sri Wahyuni
123 — 64
yang saat ini berada di KelurahanGirimukti RT. 10 Kecamatan Penajam yang berada di Strat II dan tidakada perubahan;Bahwa diantara mereka terjadi saling klaim di terhadap tanahtersebut;Bahwa RT. 09 berada di Strat IV;Bahwa Saksi tidak kenal dengan YOS PANGGABEAN;Bahwa Saksi mengenal dengan SLAMET dan tinggal di Strat III;Bahwa setahu Saksi di Strat III dan IV tidak terdapat lahanGUNAWAN;Bahwa Saksi kenal dengan WAKIJAN, SARIMAN, WARSINI;Bahwa Saksi kenal dengan GUNAWAN sejak tahun 1966 yang kerjadi Perhutani
402 — 18
Surat pernyataan Pimpinan Badan WHukum/Badan Usahabermaterai memiliki tenaga teknis kehutanan untuk permohonankegiatan pertambangan operasi produksi;Bahwa Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalamhal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.Bahwa Seseorang bisa memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH)yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam