Ditemukan 6101 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perhutanan perbutan
Register : 06-05-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 05-07-2021
Putusan PN BLORA Nomor 51/Pid.B/LH/2021/PN Bla
Tanggal 16 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Z.K. BAGUS CATUR Y, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.RASYIDI bin SUTARI
2.SUPARLAN bin BARI
85

Total kubikasi : 3,44 M3

Dirampas untuk Negera cq Perum Perhutani KPH Mantingan melalui saksi SUMINDAR bin SANIMAN (alm)

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Putus : 14-12-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 14 Desember 2017 — BETTY NURHAYATI ROSADI binti ROSADI, dkk
12264 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembangunan Jalan Baru SentulPuncak Bogor yang ditujukan kepada Kepala SNVT Perencanaan danPengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Barat;1 (satu) berkas surat asli berikut lampirannya dari SEKDA Kab BogorNomor 621.11/331DBMP tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepadaKepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat perihal pinjam pakkaikawasan hutan untuk pembangunan jalan poros tengan Jawa (sentulpuncak) yang pada pokoknya berisi Rekomendasi Gubernur Jawa Baratdan AMDAL belum diperoleh sehingga Perum Perhutani
    Pid.Sus/201791)92)93)94)95)96)97)Puncak Bogor yang ditujukan kepada Kepala SNVT Perencanaan danPengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Barat;1 (satu) berkas surat asli berikut lampirannya dari SEKDA Kab BogorNomor 621.11/331DBMP tanggal 14 Mei 2013 yang ditujukan kepadaKepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat perihal pinjam pakkaikawasan hutan untuk pembangunan jalan poros tengan Jawa (sentulpuncak) yang pada pokoknya berisi Rekomendasi Gubernur Jawa Baratdan AMDAL belum diperoleh sehingga Perum Perhutani
Register : 27-10-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 311/Pid Sus/2016/PN Njk.
Tanggal 15 Desember 2016 — SUPRIYANTO BIN SAMSURI
3330
  • ukuran 300 cm x 13 cm x 11 cm;- 1 (satu) batang ukuran 410 cm x 10 cm x 8 cm;- 1 (satu) batang ukuran 300 cm x 11 cm x 10 cm;- 1 (satu) batang ukuran 210 cm x 8 cm x 10 cm;- 1 (satu) batang ukuran 250 cm x 15 cm x 15 cm;- 1 (satu) batang ukuran 270 cm x 14 cm x 14 cm;- 1 (satu) batang ukuran 250 cm x 14 cm x 14 cm;- 1 (satu) batang ukuran 250 cm x 12 cm x 8 cm;- 1 (satu) batang ukuran 250 cm x 15 cm x 16 cm;- 1 (satu) batang ukuran 160 cm x 12 cm x 10 cm;Dirampas untuk Negara melalui Perhutani
Register : 03-01-2023 — Putus : 31-08-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Slw
Tanggal 31 Agustus 2023 — Penggugat:
1.SADIRIN B RAKMAT
2.SUMARDI B DANTO
3.SAID
4.KURMAEN
5.KHOTIMAH
6.ABDUL KOSIM
7.PUDIN B SODIK
8.SUYIB
9.TANUSI B SAWUD
10.DARYOTO B DARJO
11.DARYONO
12.KALIRI B SAID
13.MAKRUS
14.MAKRUP
15.SAKHORI
16.TARKIB
17.SOLIKHIN
18.RAKHMAT
19.DALIM
20.SAYUBI
21.SUHAR
22.DALMU
23.TRIMONO
24.RASWAT
25.ZAENUDIN
26.KHARIRI
Tergugat:
1.Kepala Divisi Regional Perhutani
106107
  • Penggugat:
    1.SADIRIN B RAKMAT
    2.SUMARDI B DANTO
    3.SAID
    4.KURMAEN
    5.KHOTIMAH
    6.ABDUL KOSIM
    7.PUDIN B SODIK
    8.SUYIB
    9.TANUSI B SAWUD
    10.DARYOTO B DARJO
    11.DARYONO
    12.KALIRI B SAID
    13.MAKRUS
    14.MAKRUP
    15.SAKHORI
    16.TARKIB
    17.SOLIKHIN
    18.RAKHMAT
    19.DALIM
    20.SAYUBI
    21.SUHAR
    22.DALMU
    23.TRIMONO
    24.RASWAT
    25.ZAENUDIN
    26.KHARIRI
    Tergugat:
    1.Kepala Divisi Regional Perhutani
Register : 03-12-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 04-08-2020
Putusan PN KUDUS Nomor 215/Pid.Sus/2018/PN Kds
Tanggal 16 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ATI ARIYATI ,SH
Terdakwa:
1.Jumadi Bin Bawi
2.Muhammad Sujud Bin Trimo
8214
  • 2 (dua) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 9 (sembilan) potong kayu jati dengan rincian :
  • Dikembalikan kepada Perhutani

Register : 11-01-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Dp
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3225
  • Lalu terhadap replik Penggugat ini, Tergugatmenyatakan bahwa tanah tersebut benar Tanah Tutupan Negara (HKM)namun tidak benar dipinjam pakai untuk masyarakat karena belum adakonfirmasi (pemberitahuan) oleh Petugas Perhutani maupun Aparat DesaSuka Damai;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab mengenai obyek sengketaangka nomor 2 tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat wajibmembuktikan adanya pemberian pinjam pakai lahan dari pihak yangberwenang dan Tergugat wajib membuktikan bahwa lahan tersebut
Register : 31-08-2015 — Putus : 16-08-2010 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 286/Pid/2010/PN.Gs
Tanggal 16 Agustus 2010 — H. AJUK BUDIANTO
6612
  • .:36361,bahwa saksi adalah ahli di bidang kehutanan;bahwa saksi lulus S1 Universitas Gajah Mada Fakultas Perhutani danlulus S2 STIE (Sekolah Tinggi IImu Ekonomi) Surabaya;bahwa untuk kayu olahan legalitasnya harus dilengkapi dokumen berupaFAKO;bahwa untuk kayu industri wajib diterbitkan FAKO Industri, Penerbitnyaditunjuk oleh Dinas Kehutanan setempat;bahwa syaratsyarat penerbit FAKO adalah mempunyai Sertifikat untukmenguji kayu yang di dapat dari pelatihan di Dinas Kehutanan danditunjuk oleh Badan
Putus : 16-12-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 1627/Pid.B/2014/PN-Jkt.Pst
Tanggal 16 Desember 2015 — PIDANA -TIMOTHY PAULUS Als. DAVID TIMOTIUS
4816
  • Heroe Noewidselaku GM KBM Agro Foresty Perhutani wilayah Jawa Timur yangmerupakan rekan bisnis saksi; Bahwa pada saat terdakwa dikenalkan Pak R. Heroe Noewid adalahdalam rangka menunjukkan legalitas CV. Alpha Omega dan peluangkerjasama supply semen merk Holcim; Bahwa saksi diajak oleh pak Heroe untuk mendengarkan penjelasanterlebih dahulu dari terdakwa selaku orang yang bisa menyediakansemen Holcim dalam jumlah yang banyak, sehingga kemudian saksiHalaman 10 dari51 Putusan Nomor:1627/Pid.B/2014.
Register : 27-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 725/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
JAHRUDIN, SH
Terdakwa:
MOHAMAD ALI alias. ALI KRAGILAN bin SUHAIMI
18478
  • Bahwa benar obyek wisata gunung Pulosari dibuka dan di resmikan untukumum sejak bulan November 2015 oleh pihak Perhutani Gunung Pulosarisebagai pengelola Obyek Wisata Gunung Pulosari.
Register : 11-12-2023 — Putus : 29-12-2023 — Upload : 03-01-2024
Putusan PN PATI Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Pti
Tanggal 29 Desember 2023 — Penuntut Umum:
1.Buyung Anjar P, S.H
2.RUKIN, SH
3.DANANG SEFTRIANTO, S.H
Terdakwa:
HAYATIN alias KAYAT binti KASTURI
8036
  • 7 1 210 25 5 0,03
    8 1 200 25 5 0,03
    9 1 200 27 5 0,03
    10 1 210 21 5 0,02
    11 1 210 32 5 0,03
    12 1 200 26 5 0,03
    13 1 210 28 5 0,03
    14 1 210 31 5 0,03
    15 1 210 32 5 0,03
    16 1 200 23 5 0,02
    17 1 200 27 3 0,02
    18 1 200 18 5 0,02
    19 1 210 15 3 0,01
    20 1 200 15 5 0,02
    21 1 200 15 3 0,01
    22 1 200 21 3 0,01
    23 1 200 25 3 0,02
    24 1 210 21 3 0,01
    25 1 200 25 5 0,03

    DiKembalikan Kepada Perum Perhutani

Putus : 03-05-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PT SAMARINDA Nomor 53/PID/2018/PT SMR
Tanggal 3 Mei 2018 — Nama lengkap : SURYA IRAWAN Als IWAN Bin ABDUL GAIS Tempat lahir : Teluk Bayur Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 26 April 1976 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Gunung Mas RT.01 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau Agama : Islam Pekerjaan : Swasta
39755
  • P18/Menhutl/2011 Tentang PedomanPinjam Pakai Kawasan Hutan yang menjelaskan penggunaan jalan olehpemegang IPPKH terhadap jalan yang dibangun pemegang Ijin pemantaatanhutan atau perum perhutani atau pengelola kawasan hutan dengan tujuankhusus (KHDKT) atau pemegang IPPKH yang lain dan sebaliknya dilakukandengan skema pengunaan fasilitas bersama, tidak melalui pemberian izinpinjam pakai. Bahwa adapun dasar Terdakwa berdalih dan mengklaim tanah di JalanHauling PT.
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
443239
  • Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila arealyang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani;f. Izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, kecualluntuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / perjanjian;g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban danmenanggung;seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut;h.
    softcopy format shapefile (Shp) dengan koordinat sistem UTMDatum WGS 84;surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineraldan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasiproduksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani
    dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meterliputan 1 (Satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengankoordinat sistem UTM Datum WGS 84;Halaman 170/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdih. pakta integritas dalam bentuk akta notariill yang menyatakan:1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;3) tidak melakukan kegiatan
    pada wilayah kerja Perum Perhutani, untukKawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);7 Bahwa Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa:a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKHdengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;b. melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengandengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;Cc. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi
    pada wilayah kerja Perum Perhutani,untuk Kawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baikpusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi dilapangan;Halaman 175/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdimengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dankehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutanatau pengelola hutan;melakukan pemberdayaan masyarakat
Putus : 04-08-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 K / TUN / 2011
Tanggal 4 Agustus 2011 — FIRAWATI, DK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, DK
4174 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2010;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;melawan:KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di JalanGayung Kebonsari No. 60, Surabaya ;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG,berkedudukan di Jalan Danau Jongge No.1, Kota Malang ;HERY SOENARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPensiunan PNS/Perhutani, bertempat tinggal di Jalan JombangIIlA/166, RT.010 RW.003, Kelurahan Gadingkasri, KecamatanKlojen
Register : 10-06-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 291/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 30 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. IKHWAN MEGA POWER Diwakili Oleh : PT. IKHWAN MEGA POWER
Terbanding/Tergugat I : PT. BERDIKARI INSURANCE,
Terbanding/Tergugat II : PT. KARYA SAKTI SEJAHTERA,
227136
  • Berdikari (Tahun 20102012) sebagai pemegang saham tunggal dari TERGUGAT terbukti terlibat dalamkasus tindak pidana korupsi pengadaan pupuk urea tablet di Perum Perhutani Unit1 Jawa Tengah Tahun Anggaran 20102011 dan 20122013, bersamasamadengan Asep Sudrajat Sanusi selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Tahun 20102012) dan Librato El Arif selaku Direktur Utama PT. Berdikari (Tahun 20122013);Halaman 28 Putusan No.291/Pdt/2021/PT DKI25.6. Pada tahun 2017, TERGUGAT telah dilaporkan oleh PT.
Register : 07-06-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 07-02-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Byw
Tanggal 17 Januari 2017 — IMAM SUBONO Alias IMAM SOEBONO lawan HARI SUBAGYO, dkk
11417
  • Alex Iskandar, timur : tanah milik perhutani, selatan : jalan desa. Barat : dahulu tanah milik R. Alex Iskandar (sekarang tanah sawah milik H. Mochammad Maali alias H. Maali seluas 2 Ha/obyek sengketa II);3. Menyatakan bahwa sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat jual beli tanah sawah antara almarhum H. Mochammad Maali alias H. Maali dengan almarhum R.
    Alex Iskandar, timur : tanah milik perhutani, selatan : jalan desa barat : dahulu tanah milik R. Alex Iskandar (sekarang tanah sawah milik H. Mochammad Maali alias H.
    Alex Iskandar, timur : tanah milik perhutani, selatan : jalan desa barat : dahulu tanah milik R. Alex Iskandar (sekarang tanah sawah milik H. Mochammad Maali alias H. Maali seluas 2 Ha/obyek sengketa II);b.
Register : 14-06-2023 — Putus : 25-07-2023 — Upload : 30-08-2023
Putusan PN KLATEN Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Kln
Tanggal 25 Juli 2023 — Penuntut Umum:
CECEP MULYANA, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.TRIMO WIDODO als GAMBLUK bin ISMO
2.ISKANDAR Als BASIYO Als ATMO bin HADI TUKIMIN
8352
  • f. 1 (satu) bendel buku folio besar warna kuning buku laporan register penerimaan kayu dan angkutan;

    g. 2 (dua) lembar berita acara lacak balak tertanggal 11 April 2023;

    h. 3 (tiga) lembar surat laporan huruf A (letter A) tentang kejadian tangkap tangan membawa kayu tanpa dokumen dengan Nomor Surat: 01/TT/Cws/2023, tanggal 11 April 2023;

    Dikembalikan kepada Pihak Perhutani

Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
324335
  • Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila arealyang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani;f. Izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, kecualluntuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / perjanjian;g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban danmenanggung;seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut;h.
    softcopy format shapefile (Shp) dengan koordinat sistem UTMDatum WGS 84;surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineraldan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasiproduksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani
    dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meterliputan 1 (Satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengankoordinat sistem UTM Datum WGS 84;Halaman 170/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdih. pakta integritas dalam bentuk akta notariill yang menyatakan:1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;3) tidak melakukan kegiatan
    pada wilayah kerja Perum Perhutani, untukKawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);7 Bahwa Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa:a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKHdengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;b. melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengandengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;Cc. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi
    pada wilayah kerja Perum Perhutani,untuk Kawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baikpusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi dilapangan;Halaman 175/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdimengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dankehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutanatau pengelola hutan;melakukan pemberdayaan masyarakat
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
343208
  • Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani, apabila arealyang dimohon merupakan areal kerja Perum Perhutani;f. Izin atau perjanjian di sektor non kehutanan yang bersangkutan, kecualluntuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan / perjanjian;g. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban danmenanggung;seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut;h.
    softcopy format shapefile (Shp) dengan koordinat sistem UTMDatum WGS 84;surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineraldan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasiproduksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akandilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan kegiatan operasi produksibagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahapoperasi produksi;. rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;. pertimbangan teknis Perum Perhutani
    dalam hal permohonan beradadalam wilayah kerja Perum Perhutani;Izin Lingkungan;peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meterliputan 1 (Satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengankoordinat sistem UTM Datum WGS 84;Halaman 170/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdih. pakta integritas dalam bentuk akta notariill yang menyatakan:1) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;2) semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;3) tidak melakukan kegiatan
    pada wilayah kerja Perum Perhutani, untukKawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);7 Bahwa Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(2) dan Pasal 20 ayat (2) berupa:a. menyelesaikan tata batas lahan kompensasi bagi pemegang IPPKHdengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;b. melaksanakan reboisasi lahan kompensasi bagi pemegang IPPKH dengandengan kewajiban menyediakan lahan kompensasi;Cc. membuat rencana dan melaksanakan reklamasi dan revegetasi
    pada wilayah kerja Perum Perhutani,untuk Kawasan Hutan Lindung; atau3) Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);memberikan kemudahan bagi aparat lingkungan hidup dan kehutanan baikpusat maupun daerah pada saat melakukan monitoring dan evaluasi dilapangan;Halaman 175/403 halaman, Putusan No. 42/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdimengkoordinasikan kegiatan kepada instansi lingkungan hidup dankehutanan setempat dan/atau kepada pemegang izin pemanfaatan hutanatau pengelola hutan;melakukan pemberdayaan masyarakat
Register : 14-07-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PN Penajam Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Pnj
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
1.Wiji Suryono bin Alm. Goenawan
2.Zahratul Laila Syarifah bin Alm Goenawan
3.Sujudan Fauzi Al Qodimi bin Alm. Goenawan
4.wiji suryono bin goenawan (alm)
5.zahratul laila syarifah binti goenawan (alm)
6.sujudan fauzi al qodimi bin goenawan (alm)
Tergugat:
1.Wakijan
2.Watik
3.Darsini
Turut Tergugat:
1.Sariman
2.Sri Rahayu
3.Sri Rodiyah
4.Sri Fatimah
5.Sri Wahyuni
12364
  • yang saat ini berada di KelurahanGirimukti RT. 10 Kecamatan Penajam yang berada di Strat II dan tidakada perubahan;Bahwa diantara mereka terjadi saling klaim di terhadap tanahtersebut;Bahwa RT. 09 berada di Strat IV;Bahwa Saksi tidak kenal dengan YOS PANGGABEAN;Bahwa Saksi mengenal dengan SLAMET dan tinggal di Strat III;Bahwa setahu Saksi di Strat III dan IV tidak terdapat lahanGUNAWAN;Bahwa Saksi kenal dengan WAKIJAN, SARIMAN, WARSINI;Bahwa Saksi kenal dengan GUNAWAN sejak tahun 1966 yang kerjadi Perhutani
Register : 17-11-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN KOTABARU Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Ktb
Tanggal 13 Maret 2017 — ANDI ABAS ALYYDRUS Bin SAID HABIB AHMAD ALYYDRUS
40218
  • Surat pernyataan Pimpinan Badan WHukum/Badan Usahabermaterai memiliki tenaga teknis kehutanan untuk permohonankegiatan pertambangan operasi produksi;Bahwa Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalamhal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.Bahwa Seseorang bisa memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH)yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam