Buning Pangemanan;
-Foto kopi Salinan Putusan Kasasi Nomor: 35 K/TUN/2021 tanggal 03 Maret 2021 antara Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional lawan Ong Chai Huat dan Robby Buning Pangemanan;
-Foto kopi Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provibsi Jakarta Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32

/2017 tanggal 03 November 2017 dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 427/Gudang, Surat Ukur Nomor: 93/Gudang /2017 atas nama ONG CHAI HUAT seluas 6.354 M2.

-Foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 310/Gudang seluas 6.354M2 atas nama Tanu Heriyanto;
-Foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 427/Gudang seluas 6.354M2 atas nama Ong Chai Huat;
-Foto kopi legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Seluas 6.354 M2 Terletak di Kelurahan Gudang,

Tetapi Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat nampak emosi,dengan cepat membuat Surat No. 18/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 04Mei 2017 Pembatalan 2 (dua) Sertifikat (SHM) 3520/Jatibening danSHM 3521/Jatibening atas nama HAJI AHMAD MUHAMAD, adalahTIDAK SAH dan CACAT HUKUM.

Oleh karena itu mohon Yang MuliaMajelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus PerkaraPerdata ini berkenan Menyatakan Penerbitan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNo. 18/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 04 Mei 2017 adalah TIDAK SAHdan CACAT HUKUM dan memerintahkan kepada Kepala KantorWilayah BPN Provinsi Jawa Barat untuk Membatalkan KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaBarat No. 18/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 04 Mei 2017 dan TurutTergugat

Tetapi Kakanwil BPNProvinsi Jawa Barat nampak emosi, dengan cepat membuatSurat No. 18/Pbt/BPN.32/2017 tanggal O4 Mei 2017Pembatalan 2 (dua) Sertifikat (SHM) 3520/Jatibening dan SHM3521/Jatibening semula atas nama HAJI SUALIH Bin HAJIGOMIN dan sekarang atas nama HAJI AHMAD MUHAMADadalah TIDAK SAH dan CACAT HUKUM.

Oleh karena itumohon Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadilidan Memutus Perkara Perdata ini berkenan MenyatakanPenerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No.18/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 04 Mei 2017 adalah TIDAK SAHdan CACAT HUKUM dan memerintahkan kepada KepalaKantor BPN Kota Bekasi sebagai Turut Tergugat Il untukmengajukanPembatalan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No.18/Pbt/BPN.32/2017 tanggal

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Jawa Barat Nomor 18/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 04 Mei2017 telah dibatalkan :Halaman 115 dari 118 halaman Putusan Nomor 463/PDT/2019/PT.BDG Sertifikat Hak milik No. 3520/Jatibening seluas 170 M2. Sertifikat Hak Milik No. 3521/Jatibening seluas 2820 M2.

Takengon; Bahwa oleh karena Pemohon membutuhkan Penetapanperubahan biodata dari Mahkamah Syariyah Takengon, gunauntuk Mengurus Akte Kelahiran dan Perubahan Kartu Keluarga; Bahwa Pemohon sudah memohonkan untuk perubahan data diKUA Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, Akan tetapiKantor KUA Kecamatan Silih Nara Tersebut tidak bisa merubahBuku Kutipan Akta Nikah tersebut tanoa adanya Penetapan dariMahkamah Syariyah Takengon sesuai dengan Surat PerubahanData dari KUA Tersebut Nomor:Kk.01.09/4/PW.01/32

/2017 Tanggal26 Januari 2017 dan Pemohon memerlukan Penetapan Tersebutuntuk merubah data Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon danselanjutnya akan digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran danPerubahan Kartu Keluarga; Bahwa Pemohon akan membayar seluruh biaya yang Timbulakibat Perkara ini;Hal 3 dari 9 halamanPenetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/MS.LgsTanggal 14 Februari 2017 Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka sangatberalasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Takengondalam amar putusannya memberikan

Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah NomorKk.01.09/4/PW.01/32/2017, tanggal 26 Januari 2017 yang diberi tandadengan tanda bukti P.3 ;Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang secara lisanmenyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukupatas segala keterangan serta penjelasan dan buktibukti yang diajukan danselanjutnya mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk beritaacara

Putusan Nomor 2961/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000352.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00022/KEB/WPJ.32/2017, tanggal 19 Oktober 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00022/KEB/WPJ.32

/2017, tanggal 19 Oktober 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Juni 2012, Nomor:00009/207/12/526/16, tanggal 02 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.343.549.7526.000, adalah nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 9 halaman.

Selaku Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan dengan segala akibat hukumnya;

Menyatakan Batal dan Tidak Sah serta Tidak mempunyai Kekuatan HukumAkte JUAL BELI NOMOR 32/2017 yang dibuat oleh PPAT NETTY MARIAMACHDAR DAUD, SH., PPAT wilayah Kerja JAKARTA BARAT, Dengansegala akibat hukumnya;. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum balik namaatas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1169 atas nama GUNADITRISNADI Menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3016 Atas nama JIMMYBUDHIJANTO dengan segala akibat hukumnya;.

/2017 tanggal 30 Agustus2017 dihadapan PPAT NETTY MARIA MACHDAR DAUD,SH.

/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dihadapan Notaris/PPAT NettyMaria Machdar Daud, S.H.

/2017 tanggal 30 Agustus 2017 semestinya dibuatbersamasama dengan Akta Jual Beli nomor 32/2017 tanggal 30 Agustus 2017,Pembanding semula Penggugat diberi kesempatan untuk membeli objek jual bellikembali seharga Rp. 2.065.000.000 (Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Rupiah)dalam waktu 3 (Tiga) bulan sejak ditanda tangani Akta tersebut beserta denganHalaman 51 Putusan Nomor 335/Pdt/2020/PTDKImemberikan bagi hasil sebesar Rp. 105.000.000 (Seratus Lima Juta Rupiah) padabulan yang akan dibayarkan sebagai

Selaku Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan dengan segala akibathukumnya;Menyatakan Batal dan Tidak Sah serta tidak mempunyail Kekuatan Hukummengikat Akta Jual Beli nomor 32/2017 yang dibuat oleh Terbanding semulaTergugat V NETTY MARIA MACHDAR DAUD, S.H.

(4+5.h) 031.803.50000590.499.300622.302.8000622.302.800(622.302.800)622.302.8000622.302.8000mToo0o0da0000NIHI Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 13 April 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000362.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00033/KEB/WPJ.32

/2017 tanggal 24 November2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00028/207/13/526/16 tanggal 25Halaman 3 dari 10 halaman.

Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 April 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00033/KEB/WPJ.32

/2017 tanggal 24 November2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2013Nomor 00028/207/13/526/16 tanggal 25 November 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 31.343.549.7526.000; adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 2962/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000354.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00024/KEB/WPJ.32/2017, tanggal 19 Oktober 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00024/KEB/WPJ.32

/2017, tanggal 19 Oktober 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Agustus 2012, Nomor:0001 1/207/12/526/16, tanggal 02 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.343.549.7526.000, adalah yang nyatanyataHalaman 4 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2960/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000350.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00020/KEB/WPJ.32/2017, tanggal 19 Oktober 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00020/KEB/WPJ.32

/2017, tanggal 19 Oktober 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak April 2012, Nomor:00007/207/12/526/16, tanggal 02 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.343.549.7526.000, adalah yang nyatanyataHalaman 4 dari 9 halaman.

Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) (6.986.803.380)Jumlah PPN yang lebih dibayar (4+5.h) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 April 2018;Menimbang,PUT000368.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00040/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 24 November 2017tentang

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP00040/KEB/WPJ.32

/2017 tanggal 24 November 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor:00003/407/13/526/16 tanggal 25 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.343.549.7526.000; adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Jumlah (atb+c+d+e+f+g) 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) NIHIL Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000349.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Nopember 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00019/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 19 Oktober 2017tentang keberatan

Putusan Nomor 2941/B/PK/Pjk/2019Kembali pada tanggal 12 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00019/KEB/WPJ.32

/2017 tanggal 19 Oktober 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor00006/207/12/526/16 tanggal 02 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.343.549.7526.000; adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan senilai Rp132.074.590,00;yang dipertahankan

Jumlah (atb+c+d+e+f+g) 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 April 2018 ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.000361.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00032/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 24 November 2017tentang Keberatan

Putusan Nomor 3053/B/PK/Pjk/2019menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00032/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 24 November 2017 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor00027/207/13/526/16 tanggal 25 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 31.343.549.7526.000, adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 2987/B/PK/Pjk/2019 Jumlah PPN yang lebih dibayar (4+5.h) (2.987.521.566) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000358.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00028/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 19Oktober 2017

Putusan Nomor 2987/B/PK/Pjk/2019KEP00028/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 19 Oktober 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor :00002/407/12/526/16 tanggal 02 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP : 31.343.549.7526.000; adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Jumlah (at+b+c+d+e+f+g) 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000365.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 24November 2017 tentang

Putusan Nomor 2988/B/PK/Pjk/2019KEP00037/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 24 November 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor00031/207/13/526/16 tanggal 25 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP : 31.343.549.7526.000; adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) NIHIL Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000356.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00026/KEB/WPJ.32/2017 tanggal

Putusan Nomor 2986/B/PK/Pjk/2019menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00026/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 19 Oktober 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor :00013/207/12/526/16 tanggal 02 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP : 31.343.549.7526.000; adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Jumlah (at+b+c+d+e+f+g)Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000367.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00039/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 24November 2017 tentang keberatan

Putusan Nomor 2990/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP00039/KEB/WP4J.32/2017 tanggal 24 November 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor00033/207/13/526/16 tanggal 25 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP =: 31.343.549.7526.000

Jumlah (atb+c+d+e+f+g)umlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) NIHIcsea>*oo Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000366.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00038/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 24November 2017 tentang

Putusan Nomor 2989/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00038/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 24 November 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013 Nomor00032/207/13/526/16 tanggal 25 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP:31.343.549.7526.000

dibayar (4+5.h) 0328.25.95500622.302.800950.558.7550950.558.755(950.558.755)950.558.7550950.558.7550mToo0o0da0000NIHI Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018 ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT000363.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00034/KEB/WPJ.32

/2017 tanggal 24 November 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00029/207/13/526/16 tanggal 25Halaman 3 dari 10 halaman.

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP00034/KEB/WPJ.32

/2017 tanggal 24 November 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor:00029/207/13/526/16 tanggal 25 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.343.549.7526.000; adalan yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Jumlah (at+b+c+d+e+f+g) 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 April 2018;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT000364.16/2018/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00035/KEB/WPJ.32/2017 tanggal 24 November 2017tentang keberatan

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00035/KEB/WPJ.32

/2017 tanggal 24 November 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor:00030/207/13/526/16 tanggal 25 November 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 31.343.549.7526.000; adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Bojongsari Lama, Gambar Situasitanggal 18031985 No. 1017/1985, luas 19.035 M* yang telah berakhirhaknya tanggal 04052015;Bahwa kemudian terhadap penerbitan sertipikatsertipikat di atas tanah obyekperkara mengandung cacat administrasi, terbukti dengan diterbitkannya SuratKeputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa BaratNo. 08/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pembatalan :a.

Bahwa memang benar penerbitan sertipikatsertipikat a quo, mengandung cacatadministrasi dan selanjutnya dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.08/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 14 Maret 2017;3.

PenetapanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/PEN.EKS/2010/ PTUNBDG tanggal 11 Maret 2013, (diberi tanda P12);Hal 29 dari 52 Putusan Nomor: 127/ Pdt.G /2017/PN Dpk13.14.15.16.17.18.19.20.21.Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 08/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal 14 Maret2017 tentang pembatalan Sertifikat HGB atas nama PT PAKUAN, (diberi tandaP13);Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Barat

/2017 tanggal 29 Mei 2017 (diberitanda P19);Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan Terbatas PT.

putusan nomor :121/Pdt.G/2014/PN Dpk dan di PTUN Bandung sebagaimana putusan nomor :61/G/2011/PTUNBDG jo Putusan Banding nomor 108/B/2012/PT TUNJKT joPutusan Kasasi nomor : 480 K/TUN/2012 jo Putusan PK Nomor 17/PK/TUN/201 4dan terkait berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 08/Pbt/BPN.32/2017, tanggal 14 Maret 2017,nomor 2 huruf m juga menegaskan mengingat pembatalan Sertipikat Hak GunaBangunan tersebut karena adanya cacat hukum administrasi

yang telah berakhirhaknya tanggal 04052015;Bahwa kemudian terhadap penerbitan sertipikatsertipikat di atas tanah obyekperkara mengandung cacat administrasi, terbukti dengan diterbitkannya SuratKeputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa BaratNo. 08/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Pembatalan :a.

Bahwa memang benar penerbitan sertipikatsertipikat a quo, mengandung cacatadministrasi dan selanjutnya dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.08/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 14 Maret 2017;3.

PenetapanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 64/PEN.EKS/2010/ PTUNBDG tanggal 11 Maret 2013, (diberi tanda P12);Hal 29 dari 52 Putusan Nomor: 127/ Pdt.G /2017/PN Dpk13.14.15.16.17.18.19.20.21.Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 08/Pbt/BPN.32/2017, tertanggal 14 Maret2017 tentang pembatalan Sertifikat HGB atas nama PT PAKUAN, (diberi tandaP13);Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Jawa Barat

/2017 tanggal 29 Mei 2017 (diberitanda P19);Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamPerseroan Terbatas PT.

putusan nomor :121/Pdt.G/2014/PN Dpk dan di PTUN Bandung sebagaimana putusan nomor :61/G/2011/PTUNBDG jo Putusan Banding nomor 108/B/2012/PT TUN.JKT joPutusan Kasasi nomor : 480 K/TUN/2012 jo Putusan PK Nomor 17/PK/TUN/2014dan terkait berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor 08/Pbt/BPN.32/2017, tanggal 14 Maret 2017,nomor 2 huruf m juga menegaskan mengingat pembatalan Sertipikat Hak GunaBangunan tersebut karena adanya cacat hukum administrasi