mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut8281 7/PP/M.IIA/36/2017, tanggal 18 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1491/WPJ.16/2015 tanggal 11Desember 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa PajakFebruari 2010 Nomor 00023

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1491/WPJ. 16/2015 tanggal 11 Desember 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa PajakFebruari 2010 Nomor 00023/245/10/823/14 tanggal 9 Desember2014, atas nama: PT Tambang Tondano Nusajaya, NPWPHalaman 3 dari 8 halaman.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1491/WPJ.16/2015, tanggal 11 Desember 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Februari 2010, Nomor:00023

faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo dalam butir B berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dandiadili dengan amar putusan: mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP1491/WPJ.16/2015, tanggal 11 Desember 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Februari 2010, Nomor:00023

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Juni 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put85871/PP/M.VA/17/2017, tanggal 21 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP3458/WPJ.04/2015 tanggal 29Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Masa Pajak Januari s.d.Desember 2011 Nomor: 00023

Desember2011 Nomor 00023/208/11/062/14 tanggal 07 Oktober 2014, atasnama PT Elite Prima Hutama, NPWP 02.097.709.6062.000,alamat: Eightyeight@Kasablanka Tower B Lantai 20, JalanCasablanca Raya Kav. 88, Tebet, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.3.

Desember2011 Nomor 00023/208/11/062/14 tanggal 07 Oktober 2014, atas namaHalaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 108/B/PK/Pjk/2020Pemohon Banding, NPWP 02.097.709.6062.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pemohon Peninjauan Kembali atasDPP PPnBM Masa Pajak Januari s.d.

pesanan;

Putusan Nomor 2429/B/PK/Pjk/2019berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding mohon agarSKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2011, Nomor 00023/241/11/053/13, tanggal 3 Desember 2013,dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Jumlah Setelah KeberatanKeterangan (Rupiah) Jumlah Dasar Pengenaan Pajak PPh Final Pasal 15 yang terutang Kredit Pajak Pajak

Desember2011 Nomor 00023/241/11/053/13 tanggal 3 Desember 2013, atas nama:BUT Sato Shoji Corporation, NPWP 01.757.989.7053.000, alamat: HRRasuna Said Kavling X2 Nomor 5, Jakarta Selatan 12950, denganperhitungan Pajak menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak oePPh Pasal 15 Final yang terutang meKredit Pajak R 0,0aPajak yang kurang (lebih) dibayar *Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP R 0,0Halaman 2 dari 8 halaman.

Desember2011 Nomor 00023/241/11/053/13 tanggal 3 Desember 2013, atasnama: BUT Sato Shoji Corporation, NPWP 01.757.989.7053.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Desember 2011,Nomor: 00023/241/11/053/13, tanggal 3 Desember 2013, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.757.989.7053.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.

pada tanggal 13 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113896.16/2012/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 ,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00389/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2012 Nomor 00023

Putusan Nomor 3567/B/PK/Pjk/20192017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2012 Nomor 00023/207/12/093/16 tanggal19 Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00023/207/12/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atasnama : PT. Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

Putusan Nomor 3567/B/PK/Pjk/2019Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00023/207/12/093/16 tanggal19 Januari 2016 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.343.661.3093.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

HumbangHasundutan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00023 dan surat UkurNomor 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/02/2013 seluas 5.301 m2 atasnama Jauman Simamora yang terletak di Desa Lumban tobing KecamatanDoloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama JaumanSimamora yang mana kemudian pada tahun 2015 sertifikat Hak Milik Nomor00023 dan surat Ukur Nomor 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/02/2013seluas 5.301 m2 atas nama Jauman Simamora yang terletak di DesaLumban tobing Kecamatan Doloksanggul

HumbangHasundutan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00023 dan surat UkurNomor 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/02/2013 seluas 5.301 m2 atasnama Jauman Simamora yang terletak di Desa Lumban tobing KecamatanDoloksanggul Kabupaten Humbang NHasundutan atas nama JaumanSimamora yang mana kemudian pada tahun 2015 sertifikat Hak Milik Nomor00023 dan surat Ukur Nomor 0004/Lumbantobing/2013 tanggal 24/02/2013seluas 5.301 m2 atas nama Jauman Simamora yang terletak di DesaLumban tobing Kecamatan Doloksanggul

/Desa Lumban Tobing tanggal01052013, Surat Ukur:0004/Desa Lumban Tobing tanggal 24042013 luas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora ;Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00023/Desa LumbanTobing tanggal 01052013, Surat Ukur:0004/Desa LumbanTobing tanggal 24042013 luas 5301 M2 atas nama JaumanSimamora, dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Medan, lalu JaumanSimamora mengajukan Banding dan Putusan Banding menolakpermohonan Banding Jauman Simamora, setelah itu JaumanSimamora mengajukan kasasi Putusan Kakasi

/Desa Lumban Tobingtanggal 01052013, Surat Ukur:0004/Desa Lumban Tobingtanggal 24042013 uas 5301 M2 atas nama Jauman Simamora ;Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00023/Desa LumbanTobing tanggal 01052013, Surat Ukur:0004/Desa LumbanTobing tanggal 24042013 luas 5301 M2 keluar lalu RasdinSimamora dan Kombes (Purn) Drs.

Manullang Desa Lumban TobingKecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang MHasundutan yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten HumbangHasundutan dengan Nomor sertifikat Nomor 00023/Desa Lumban Tobingtanggal 01052013, Surat Ukur:0004/Desa Lumban Tobing tanggal 24042013 luas 5301 M2, dan atas kebenaran sertifikat tersebut telah diuji atasPutusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Medan dan telahberkekuatan hukum tetap dan hal ini dibenarkan oleh saksi Vitram Purba,saksi Nelson Simamora

pada tanggal 16 Januari 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117970.16/2011/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00159/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 10 Agustus 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00023

Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan faktahukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00159/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 10 Agustus 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa September 2011Nomor 00023

Sangaji Nomor 11LM, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011Nomor 00023/207/11/037/16 tanggal 30 Juni 2016, atas nama PTPelayaran Karya Citra Danau Kalimantan Indonesia, NPWP:02.188.874.8037.000, beralamat di Jalan A.M

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00159/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 10 Agustus 2017, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2011 Nomor 00023

uraian banding tanggal 12 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114255.16/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 17 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Permohonan Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00517/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 27 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2011Nomor: 00023

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00517/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 27 April 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2011 Nomor 00023/207/11/092/16 tanggal 17 Februari2016, atas nama PT Forestalestari Dwikarya, NPWP 01.359.212.6092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, JI.M.H.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2011 Nomor 00023/207/11/092/16 tanggal 17 Februari2016, atas nama PT Forestalestari Dwikarya, NPWP 01.359.212.6092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30, Jl.M.H.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00517/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 27April 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2011 Nomor 00023

uraian banding tanggal 16 Agustus 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004492.16/2019/PP/M.IVA Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00227/KEB/WPJ.04/2019 tanggal28 Februari 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor: 00023

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00227/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2013 Nomor 00023/207/13/062/18 tanggal 25 Januari 2018, atasnama PT CIMB Niaga Auto Finance, NPWP 01.302.893.1062.000,beralamat di Menara Sentraraya Lt. 28, JI.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Masa Pajak November 2013 Nomor 00023/207/13/062/18tanggal 25 Januari 2018, atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance,NPWP 01.302.893.1062.000, beralamat di Menara Sentraraya Lt.28, JI. Iskandarsyah Raya No. 1A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan12160, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00227/KEB/WPJ.04/2019 tanggal 28 Februari2019 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2013 Nomor: 00023

banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 002122.15/2018/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 27 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00976/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13Desember 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00023

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00976/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13 Desember 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00023/206/11/091/16 tanggal 7November 2016 Tahun Pajak 2011, atas nama: PT Intraco PentaTbk, NPWP 01.305.691.6.091.000, beralamat di Jalan RayaCakung Cilincing RT 005 RW 010, Semper Timur, Jakarta Utara,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00023/206/11/091/16 tanggal 7 November2016 Tahun Pajak 2011, atas nama: PT Intraco Penta Tbk, NPWP01.305.691.6.091.000, beralamat di Jalan Raya Cakung CilincingRT 005 RW 010, Semper Timur, Jakarta Utara, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.

Putusan Nomor 2108/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00976/KEB/ WPJ.19/2017 tanggal 13 Desember2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00023/206/11/091

uraian banding tanggal 28 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put002055.16/2018/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00949/KEB/WPJ.19/2017tanggal 6 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaMasa Pajak Desember 2013 Nomor 00023

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00949/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6 Desember 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00023/207/13/051/17 tanggal 28 Februari2017, atas nama PT Perusahaan Gas Negara, NPWP01.000.051.1051.000, beralamat di Jalan Zainal Arifin, KH 20, RT.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor 00023/207/13/051/17 tanggal 28 Februari 2017, atas namaPT Perusahaan Gas Negara, NPWP 01.000.051.1051.000,beralamat di Jalan Zainal Arifin, KH 20, RT., RW., Krukut,Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11140 adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00949/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6Desember 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00023

Pajak NomorPut79785/PP/M.1IB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP4176/WPJ.32/2015 tanggal21 Oktober 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaBerdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 Nomor: 00023

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4176/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa BerdasarkanPasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2008 Nomor:00023/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012, atas nama: PTPutra Satria Agung, NPWP 02.258.229.0521.000, beralamat diPerum Puri Intan No. 58 RT. 05 RW.01 Kelurahan Pabuaran

berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor : KEP4176/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal36 (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2008 Nomor : 00023

Putusan Nomor 626/B/PK/Pjk/2019Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP4176/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 (1) Huruf BKarena Permohonan Wajib Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2008 Nomor : 00023/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012,dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses kembalipermohonan pengurangan atau pembatalan

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP1271/WPJ.04/2014tanggal 29 Agustus 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKBPPN Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00023/207/09/064/13 tanggal 21Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2058 B/PK/Pjk/2021Juni 2013;3.

Menolak seluruhnya Koreksi Terbanding dengan membatalkan SKPKBPPN Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00023/207/09/064/13 tanggal 21Juni 2013;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put70203/PP/M.VIIIA/16/2016, tanggal 25 April 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal

Pajak Nomor KEP1271/WPJ.04/2014tanggal 29 Agustus 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2009 Nomor 00023/207/09/064/13 tanggal 21 Juni2013, atas nama PT Inter Pacific Citra, NPWP 01.309.442.0064.000, alamatJalan Wolter Monginsidi Nomor 84A, Petogogan, Jakarta Selatan 12170,sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian dumian(Rp)

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1271/WPJ.04/2014 tanggal 29 Agustus 2014, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009Nomor 00023/207/09/064/13 tanggal 21 Juni 2013, atas nama PTInter Pacific Citra, NPWP 01.309.442.0064.000, alamat JalanWolter Monginsidi Nomor 84A, Petogogan, Jakarta Selatan 12170,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku

Jenderal Pajak Nomor KEP32/WPJ.16/2014 tanggal 24 Januari2014 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00023/107/10/821/13 tanggal 10 Juni 2013 dan Surat Tergugat Nomor S00097/WPJ.16/KP.0103/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pengembalian PermohonanPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;Menurut Tergugat : bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00023

permohonan gugatan Penggugat melebihi jangka waktu 30 haripengajuan gugatan, dengan demikian pengajuan gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa yang diajukan gugatan dalam Surat Gugatan Nomor 30/DS10/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 adalahKeputusan Tergugat Nomor KEP32/WPJ.16/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor 00023

maka materi gugatan tidak dapatdiperiksa lebih lanjut;Mengingat : UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP32/WPJ.16/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2010 Nomor 00023

Putusan Nomor 645/B/PK/Pjk/2017baru Pemohon Banding terima pada tanggal 30 Agustus 2010 tentangKeberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Januari sampai denganDesember 2007 Nomor: 00023/207/07/015/09 tanggal 18 Juni 2009 tersebut,namun sebelum membahas ketentuan segi materi akan disampaikan ketentuanformal persyaratan pengajuan banding sebagai berikut:.

Ketentuan Formal Persyaratan Pengajuan Banding;1.Bahwa surat keputusan Terbanding Nomor: KEP2169/WPJ.04/2010tentang Keberatan Wajid Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasamasa Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00023/207/07/015/09 tanggal 18 Juni 2008 diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2010dan disampaikan oleh Departemen Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan padatanggal 30 Agustus 2010 melalui Kantor Pos sehingga bandingPemohon Banding telah

Bahwa tanpa ada alasan yang jelas, Terbanding telah menerbitkanSKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007Nomor: 00023/206/07/015/09 tanggal 18 Juni 2009;Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 645/B/PK/Pjk/2017c.

/206/07/015/09 tanggal 18 Juni 2009 Masa Pajak januarisampai dengan Desember 2007 diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2010dengan perhitungan sebagai berikut:PPN kurang dibayar Rp397.093.426,00Jumlah Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 0,00 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Rp397.093.426,00Pajak yang masih harus dibayar Rp595.556.776,00Bahwa keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor:00023/206/07/015/09 tanggal 18 Juni 2009 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 diterbitkan

Putusan Nomor 645/B/PK/Pjk/20177 Mengabulkan seluruh permohonan banding atas Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP2169/WPJ.04/2010 tanggal 12 Agustus2010, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00023/207/07/015/09 tanggal 18Juni 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 atasnama PT. PRASASTI MITRA, NPWP. 01.333.818.1015.000 alamatdi Gedung Mugi Griya Lt. 5 Suite 502 JI. MT.

Putusan Nomor 3009/B/PK/Pjk/2020 Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP174/KEB/WPuJ.20/2016, tanggal14 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2013 Nomor 00023/207/13/006/15, tanggal 23 Juni 2015,atas nama PT Aneka Tehnik Prima, NPWP 31.704.141.6006.000,beralamat di Jalan Tipar Cakung Kav.F57 RT 01 RW O09, CakungBarat, Jakarta Timur. dan

Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.3. 4.Atau:Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP174/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 14 September 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2013 Nomor 00023/207/13/006/15, tanggal 23 Juni2015, atas nama PT Aneka Tehnik Prima, NPWP 31.704.141.6006.000, beralamat di Jalan Tipar Cakung Kav.F57 RT 01 RW09

, Cakung Barat, Jakarta Timur, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor 00023/207/13/006/15, tanggal 23 Juni 2015, atas nama PTAneka Tehnik Prima, NPWP 31.704.141.6006.000, beralamat diJalan Tipar Cakung Kav.F57 RT 01 RW 09, Cakung Barat,Jakarta Timur, adalah telah sesuai dengan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP174/KEB/WPVJ.20/2016, tanggal 14 September2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2013 Nomor 00023

Pasal 13 (2) KUP 136.332.140, (136.332. 140,) 6 Jumlah PPN yang masih harus 704.382.725, (704.382.725,) dibayarMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut39569/PP/M.XV/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP830/WPJ.17/BD.06/2010 tanggal 25 November 2010 dan membatalkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008Nomor 00023

Putusan Nomor 555/B/PK/PJK/201410Til.IV.Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:Tentang Dibatalkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP830/WPJ.17/BD.06/2010 tanggal 25 November 2010 dan Dibatalkannya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2008 Nomor 00023/207/08/905/09 tanggal 24 November 2009oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Tentang Pembahasan

Cara Perpajakan,tidak ada ketentuan yang mendasari penerbitan surat ketetapan pajak dansurat tagihan pajak lebih dari satu kali untuk objek yang sama dan tahunpajak/bagian tahun pajak/masa pajak yang sama, dimana hal ini sesuaidengan asas kepastian hukum;11Bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan,keterangan para pihak, dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapatpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor 00023

/207/08/905/09tanggal 24 November 2009 tidak memenuhi ketentuan formal penerbitannyasehingga harus dibatalkan;Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelisberkesimpulan untuk membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008Nomor 00023/207/08/905/09 tanggal 24 November 2009, dan denganbatalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak a quo, maka KeputusanTerbanding Nomor KEP830/WPJ.17/ BD.06/2010 tanggal 25 November2010

Pemusatan Tempat Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Terutang atastempat kegiatan usaha di Jalan Melasti Nomor 1, Legian, Kuta,Badung 80361 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) baru disetujui pada tanggal 16 Juli2009, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1251/WPJ.04/2009;6 Bahwa dengan demikian, penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2008 Nomor 00023

Putusan Nomor 2880/B/PK/Pjk/2018Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2013Nomor 00023/207/13/058/14 tanggal 8 Oktober 2014 atas nama PT BandarSumatra Indonesia, NPWP 01.001.793.7058.000, dan menetapkan kembaliberdasarkan hitungan sebagai berikut:1. Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 141.615.625,002. Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran Rp 14.161.563,003.

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81136/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 21 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP4009/WPJ.07/2015 tanggal 1 Desember2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2013Nomor 00023

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP4009/WPJ.07/2015 tanggal 1 Desember 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013Nomor 00023/207/13/058/14 tanggal 8 Oktober 2014, atas namaPT. Bandar Sumatra Indonesia, NPWP 01.001.793.7058.000,beralamat di Gedung Bank Sumut Lt.7, JI.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP4009/WPJ.07/2015 tanggal 1 Desember 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2013 Nomor:00023

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69266/PP/M.IVB/16/2016, tanggal 18 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP532/WPJ.10/2015, tanggal 18 Februari 2015 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00023

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP532/WPJ.10/2015, tanggal 18 Februari 2015 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00023/207/09/509/14, tanggal 20 Februari 2014, atas nama PT ShangrilaSango, NPWP 01.600.166.1509.000, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.

Putusan Nomor 2130/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP532/WPJ.10/2015, tanggal 18 Februari2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2009 Nomor 00023/207/09/509/14, tanggal 20 Februari 2014, atas namaPemohon Banding

Putusan Nomor 674 B/PK/Pjk/2018 Mengabulkan selurunnya permohonan banding Pemohon Banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP00039/KEB/WPJ.15/2016, tanggal18 Februari 2016 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00023/207/13/805/14, tanggal 29 Desember 2014, MasaPajak September 2013, serta menetapkan kembali kewajiban PajakPertambahan Nilai Pemohon Banding untuk Masa Pajak September2013 menjadi sebagai berikut: Terbanding

Putusan Nomor 674 B/PK/Pjk/20183.2.2013 Nomor 00023/207/13/805/14, tanggal 29 Desember 2014,atas nama PT South Sulawesi LNG, NPWP 02.672.545.7805.000adalah tidak sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Menetapkan kembali Pajak Masukan Masa Pajak September 2013menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 674 B/PK/Pjk/2018Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 674 B/PK/Pjk/20184.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP00039/KEB/WPJ.15/2016 tanggal 18 Februari 2016, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor:00023