Ditemukan 435 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1046 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUMIDEN SERASI WIRE PRODUCTS
11690 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP1269/WPJ.07/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang dalamkeputusannya menolak seluruh permohonan Keberatan Pemohon Banding atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 No.00080/406/09/055/11 tanggal 26 April 2011;Bahwa adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Bandingmengajukan banding ini adalah sebagai berikut:Latar BelakangBahwa pada tanggal 26 April 2011 KPP Penanaman Modal Asing Duamenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2009
    No. 00080/406/09/055/11 yang menetapkan jumlah pajak lebihbayar sebesar USD 843.868,07;Bahwa berikut ini adalah perbandingan penghitungan jumlah pajak yang lebihbayar menurut Pemohon Banding dan penghitungan menurut Pemeriksaberdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan TahunPajak 2009 : NO URAIAN JUMLAH USD MENURUT KOREKSIWAJIB PAJAK FISKUS1 Peredaran Usaha 55.312.369,22 55.312.369,22 2 Harga Pokok Penjualan 49.816.635,93 49.450.474,06 (366.161,87)3 Laba Bruto (1 2) 5.495.733
    Semula Ditamhaly MenjadiUraian (USD) USD) (USD)Penghasilan Neto 3.187.818,26 3.187.818,26Kompensasi Kerugian 3.187.818,26 3.187.818,26Penghasilan Kena Pajak PPh Terhutang r Kredit Pajak 843.868,04 843.868,04PPh Kurang/(Lebih) Bayar (843.868 ,04) (843.868,04)Sanksi Adminstrasi 7 sibayar PPh ymh (lebih) (g43.868,04) (843.868,04) Catatan : Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar menurut Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 No. 00080/406/09/055/11 tanggal26 April 2011 adalah sebesar
    koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan penolakanatas keberatan yang Pemohon Banding ajukan, hal yang menjadi pokoksengketa pada permohonan banding ini adalah Koreksi atas Harga PokokPenjualan sebesar USD 366.161 ,87;Ketentuan Formal BandingBahwa merujuk pada Pasal 27 UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan dan Pasal 35 dan Pasal 36 UndangUndang PengadilanPajak, dengan ini Pemohon Banding informasikan sebagai berikut:bahwa KPP PMA II menerbitkan SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2009 No.00080
    Menurut Pemohon Banding SKPLB PPh BadanTahun Pajak 2009 No. 00080/406/09/055/11 seharusnya sebagai berikut:Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1046 /B/PK/PJK/2015 JUMLAH USD PER NO URAIAN SKPLB1 Peredaran Usaha 99.312.369,222 Harga Pokok Penjualan 49.816.635,933 Laba Bruto( 1 2) 5.495.733,294 Biaya Usaha 2.585.983,535 Penghasilan neto dalam negeri (34) 2.909.749,766 Penghasilan neto dalam negeri lainnya 276.865, 147 Fasilitas Penanam modal berupa pengurang penghasilan neto8 Penyesuaian Fiskala
Register : 19-10-2018 — Putus : 23-11-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 330/Pid/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Nopember 2018 —
195123
  • SHM No. 207/PD dan SHM No. 00080 ,tanggal 8 Agustus 2012 yang sudah diterima oleh Tn. LIANGPURNOMO sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran angsuran biaya AJB,PPH,BPMTB, dan pengurusan balik nama SHM No.11/BU, SHM No. 4,SHM No.205/PD, No.207/PD, No. 00080, No. 2542/BU, tanggal 8Februari 2013 yang diterima oleh Tn.
    No.11/BU, No.4, No.205/PD, No.207/PD, No.00080, No.2542/BU, tanggal 12 Juni 2013 yangditerima Tn. LIANG PURNOMO sebesar Rp. 660.000.000 (enam ratusenam puluh juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;34.35.36.37.38.39.Asli Sertifikat Hak Milik No. 4/sisa Kel. Djalan Gedang, tanggal 14Januari 1972 Gambar tanah tanggal 06 Djanuari 1927, nomor 1, luas8.995 M?, atas nama SJAIFUL AKANG;Asli Sertifikat Hak Milik No. 11/BU Kel.
    SHM No. 207/PD dan SHM No. 00080 ,tanggal 8 Agustus 2012 yang sudah diterima oleh Tn. LIANGPURNOMO sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi pembayaran angsuran biaya AJB,PPH,BPMTB, dan pengurusan balik nama SHM No.11/BU, SHM No. 4,SHM No.205/PD, No.207/PD, No. 00080, No. 2542/BU, tanggal 8Februari 2013 yang diterima oleh Tn.
    No.11/BU, No.4, No.205/PD, No.207/PD, No.00080, No.2542/BU, tanggal 12 Juni 2013 yangditerima Tn. LIANG PURNOMO sebesar Rp. 660.000.000 (enam ratusenam puluh juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;34.35.Asli Sertifikat Hak Milik No. 4/sisa Kel. Djalan Gedang, tanggal 14Januari 1972 Gambar tanah tanggal 06 Djanuari 1927, nomor 1, luas8.995 M2, atas nama SJAIFUL AKANG;Asli Sertifikat Hak Milik No. 11/BU Kel.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs RIM CAPITAL
3517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT90218/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Terbanding Nomor : KEP00276/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 03Oktober 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nila Barang dan Jasa Nomor : 00080
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00276/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober 2016, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertmbahan Nilai Barang dan jasa Nomor : 00080/207/11/063/15tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak oktober 2011, yang terdaftardalam berkas perkara nomor: 161092542011, atas nama PT.RIM Capital, NPWP 02.549.383.4063.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah
    PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00276/KEB/ WPJ.04/2016 tanggal 03 Oktober2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2011 Nomor : 00080
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3587/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA TBK
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 12 Maret 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut119066.16/2015/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01602/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3Oktober 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2015 Nomor 00080
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01602/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Oktober 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2015 Nomor 00080/207/15/055/16 tanggal 28 September 2016,atas nama PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Tbk.,NPWP 01.869.469.5.055000, beralamat di JI.
    Putusan Nomor 3587/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01602/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Oktober 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2015Nomor 00080/207/15/055/16 tanggal 28 September 2016 atas namaPemohon Banding, NPWP 01.869.469.5.055000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp23.114.485,00; adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan
Putus : 16-01-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476 B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Januari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. ARARA ABAD
4113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31312/PP/M.X/16/2011, tanggal 23 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP891/PJ.07/2009 tanggal 6 November 2009 tentang keberatan atas SuratKetetapan Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00080
    Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/2013dengan Desember 2006 yang menerima sebagian keberatan Pemohon BandingNomor: 11/AAT/XV08 tanggal 17 November 2008, dengan ini Pemohon Bandingmengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor: 00080/207/06/415/08 tanggal 19 September 2008yang isinya adalah sebagai berikut: Uraian Pemohon Banding Terbanding(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka.
    barang dapat dibuktikanbahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya maka Faktur Pajak yang dimintaklarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Faktur Pajak Masukan yangdapat diperhitungkan;Bahwa dalam hal ini, Pemeriksa tidak melakukan pemeriksaan terhadap arusuang atau arus barang, Pemeriksa hanya berdasarkan pada jawaban konfirmasidari Kantor Pelayanan Pajak lawan transaksi;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Banding melakukan keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00080
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31312/PP/M.X/16/2011, tanggal 23 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Terbanding Nomor : KEP891/PJ.07/2009 tanggal 6 November 2009mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor:00080
    Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/2013: KEP891/PJ.07/2009 tanggal 6 November 2009 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2006 Nomor: 00080/207/06/415/08 tanggal 19September 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2020/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT G4S CASH SERVICES
12530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Juli 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003283.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 25 Juni 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00207/KEB/WPJ.07/2018 tanggal24 Januari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor 00080
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00207/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 24 Januari 2018tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor 00080/207/14/058/16 tanggal 1 Desember2016, atas nama PT G4S Cash Services, NPWP 01.070.806.3058.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 18 RT/RW004/007, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014Nomor 00080/207/14/058/16 tanggal 1 Desember 2016, atas namaPT G4S Cash Services, NPWP 01.070.806.3058.000, beralamat diJalan Ciputat Raya Nomor 18 RT/RW 004/007, Kebayoran Lama,Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3009 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MITRA UNGGUL PUSAKA;
5320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90353/PP/M.XIIIA/10/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1134/WPJ.02/2014 tanggal 16 September2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00080
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1134/WPJ.02/2014 tanggal 16 September 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2011 Nomor:00080/201/11/218/13 tanggal 09 Juli 2013, atas nama: PT MitraUnggul Pusaka, NPWP: 01.452.968.9218.001, alamat: Jalan Jend.Sudirman Nomor 68, Tangkerang Tengah, Pekanbaru, 28282,alamat korespondensi Jl.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1277 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — PT PRIMA DAYA INDOTAMA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
2617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/2015Rp.206.403.000,00;Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasansebagai berikut:Bahwa harga yang ditetapkan oleh Terbanding sangat tinggi dan tidakberdasarkan datadata yang akurat, padahal harga yang Pemohon Bandingberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 496357 tanggal18 Desember 2012 sesuai dengan harga yang sebenarnya Pemohon Bandingbeli/oayar yaitu sesuai dengan Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 26November 2012, sehingga barang
    Proforma Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 12 November2012,. Purchase Order Nomor: PO 3822 tanggal 14 November 2012,. Sales Contract Nomor: SC 3902 tanggal 16 November 2012,. Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 26 November 2012,. Packing List tanggal 26 November 2012,. Letter of Creditbahwa pembayaran atas Invoice Pemohon Banding lakukandengan T/T (Telegraphic Transfer) dengan mendebet langsungdari rekening Pemohon Banding di Bank CIMB Niaga sehinggatidak memakai L/C;.
    dalam Surat UraianBanding (SUB) yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka nilaitransaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabeanditetapkan dengan metode II s.d VI sesuai PMK160/PMK.04/2010sebagaimana telah Terbanding sampaikan dalam SUB tersebut;Bahwa menurut Terbanding, sehubungan dengan data yangdiserahkan Pemohon Banding dalam sidang, Terbandingsampaikan bahwa:a. bahwa terdapat inkonsistensi data dalam buktibukti yangberkaitan dengan importasi, yaitu dalam Invoice Nomor:PED/12/00080
    Proforma Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 12 November 2012senilai USD17,124.464. Sales Contract Nomor: SC3902 tanggal 16 November 20125. Letter of Intent dari supplier tanpoa nomor tanggal 2 Desember 20126. Confirmation Letter dari United Impact tanpa nomor tanggal 19Desember 20127. Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 26 November 2012 senilaiCNF USD17,124.468. Packing List tanggal 26 November 2012 Gross Weight : 16.187,50KgsHalaman 29 dari 34 halaman. Putusan Nomor. 1277/B/PK/PJK/20159.
    memadaiuntuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakanharga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar serta terdapatpersyaratan yang menggugurkan nilai transaksi, tidak dapat dijadikan alasanuntuk menggugurkan metode nilai transaksi dalam penetapan nilai pabean,dengan demikian berdasarkan fakta dan buktibukti tersebut diatas PemohonPeninjauan Kembali telah mengimpor Cotton Mens Jacket; etc (97 jenis barangsesuai lembar lanjutan PIB) sebagaimana tercantum dalam invoice nomor:PED/12/00080
Putus : 25-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/Pdt/2015
Tanggal 25 Juni 2015 — PT SALEMBARAN JATIMULYA vs Tuan LIE TIN SON EFFENDI,
8954 Berkekuatan Hukum Tetap
  • apabilapembayaran atas pembelian bidang tanah oleh Tergugat belum dibayarseluruhnya kepada Penggugat, maka akta jual beli dan sertifikat yang telahselesai dan tercatat atas nama Tergugat disimpan di kantor Notaris, kecualiSertifikat Nomor 00082/Salembaran Jati, Sertifikat Nomor 00083/Salembaran Jati, Sertifikat Nomor 00084/Salembaran Jati dan SertifikatNomor 00077/Salembaran Jati akan diserahkan oleh Penggugat kepadaTergugat, sedangkan sisanya yaitu Sertifikat Nomor 00078/Salembaran Jati,Sertifikat Nomor 00080
    sertifikat kepada namaTergugat, padahal Tergugat masih menunggak pembayaran harga tanahsebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah), hal manamerupakan ingkar janji/wanprestasi dari perjanjian yang dibuat bersamadalam butir 2 Akta Addendum Nomor 933 tanggal 27 November 2002 (videbukti P2);Bahwa padahal kesepakatan bersama dalam butir 2 Akta Addendum Nomor933 tanggal 27 November 2002 (vide bukti P2) dengan tegas menentukan,bahwa SertifikatSertifikat Nomor 00078/Salembaran Jati, Nomor 00080
    Sertifikat Nomor 00080/Salembaran Jati, seluas 2.080 m, terletak diDesa Salembaran Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten;c. Sertifikat Nomor 00079/Salembaran Jati, seluas 2.352 m*, terletak diDesa Salembaran Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten;d.
    Sertifikat Nomor 00080/Salembaran Jati, seluas 2.080 m?, terletak diDesa Salembaran Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupetan Tangerang,Provinsi Banten;. Sertifikat Nomor 00079/Salembaran Jati, seluas 2.352 m?, terletak diDesa Salembaran Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten;. Sertifikat Nomor 00081/Salembaran Jati, seluas 2.037 m2, terletak diDesa Salembaran Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten;b.
Putus : 30-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 636/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BAMBINO EKA PRATAMA,
2518 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut47237/PP/M.IV/16/2013, Tanggal 19 September 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya surat keputusan Terbanding Nomor:KEP374/WPJ.10/2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Keberatan PemohonBanding atas SKP PPN Nomor: 00080
    dari 16 halaman Putusan Nomor 636/B/PK/PJK/2015 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put47237/PP/M.IV/16/2013, Tanggal 19 September 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP374/WPJ.10/2012tanggal 6 Maret 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2005 Nomor:00080
    tanggal 19September 2013 harus dibatalkan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP374/WPJ.10/2012 tanggal 6 Maret 2012, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2005 Nomor: 00080
Register : 06-08-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PA PONOROGO Nomor 353/Pdt.P/2019/PA.PO
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
111
  • Bahwa Pemohon hendak mengajukan pinjaman/kredit di Bank BRIPonorogo dengan jaminan berupa Petikan Keputusan Bupati PonorogoNomor: 00080/23502/AZ/02/19 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Anak,ataS nama penerima pensiun Andi Sasongko dan anak penerima pensiunNandana Andhika Pratama tertanggal 07 Februari 2019, namun oleh karenamantan suami Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon memiliki 1orang anak sebagaimana tersebut di atas, maka menurut
    takterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai di atas;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkanbahwa Pemohon adalah janda dari almarhum Andi Sasongko bin MohamadDasuki yang telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nandana Andhika Pratamabin Andi Sasongko, Pemohon sekarang hendak hendak mengajukanpinjaman/kredit di Bank BRI Ponorogo dengan jaminan berupa PetikanKeputusan Bupati Ponorogo Nomor: 00080
Putus : 14-06-2012 — Upload : 22-10-2012
Putusan PT BANTEN Nomor 33/PDT/2012/PT.BTN
Tanggal 14 Juni 2012 —
6737
  • PENGGUGATdengan TERBANDING semula TERGUGAT sebagaimanatertuangdalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 14 (bukti P.I) ;Bahwa dalam bukti P22 Akta Addendum No. 933 yang dibuat padatanggal 27 November 2002 telah disepakati bersama olehkedua belah pihak sebagaimana dalam Pasal 2, yang menyatakanapabila pembayaran atas pembelian bidang tanah oleh TERBANDINGsemula TERGUGAT belum dibayar seluruhnya kepada PEMBANDINGsemula PENGGUGAT, maka Sertifikat Tanah Nomor : 00078/SalembaranJati, Sertifikat Tanah Nomor : 00080
    ,dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dari bukti P. yang merupakan Akta PerjanjianPengikatan Jual Beli tanggal 4 September 2001 Nomor : 4 dan bukti P.Il yangmerupakan Akta ADDENDUM tanggal 27 November 2002 Nomor : 933 dalamPasal 2, telah dijelaskan bahwa untuk Sertifikat Tanah masing masing : e Nomor : 00078/Salembaran Jati ; e Nomor : 00079/Salembaran Jati ; e Nomor : 00080/Salembaran
    dibatalkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa PEMBANDING semulaPENGGUGAT telah dapat membuktikan gugatannya, maka oleh karena itugugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT haruslah dikabulkan ; Menimbang, bahwa ~ selanjutnya Pengadilan Tinggi akanmempertimbangkan tentang point 4 petitum gugatan PEMBANDINGsemula PENGGUGAT mengenai Sita Jaminan terhadap sertifikat tanahNomor : 00078/ Salembaran Jati, Nomor : 00079/Salembaran Jati, Nomor :00080
Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3158/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT ROCK PAINT INDONESIA
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uraian Banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT115176.16/2012/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00123/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 19Mei 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil(SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00080
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00123/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 19 Mei2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa MasaPajak Mei 2012 Nomor 00080/507/12/408/16 tanggal 20 Juni2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak NomorHalaman 3 dari 7 halaman.
Register : 11-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 357 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HONDA TRADING INDONESIA
5027 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 357/B/PK/Pjk/2021 Nomor 00080/207/14/059/16 tanggal 10 Agustus 2016 Masa Pajak Januari2014 atas nama PT. Honda Trading Indonesia, NPWP: 02.115.759.9059.000, beralamat di Mid Plaza Lt. 6, JI. Jenderal Sudirman Kav.1011,Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut: No. Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00080/207/14/059/16tanggal 10 Agustus 2016 Masa Pajak Januari 2014 atas nama PTHonda Trading Indonesia, NPWP 02.115.759.9059.000, beralamatdi Mid Plaza Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1011, KaretHalaman 4 dari 9 halaman.
Putus : 22-07-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216/B/PK/PJK/2009
Tanggal 22 Juli 2010 — PT. ROTARINDO BUSANA BINTAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
5332 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan 14916/PP/M.XIII/99/2008 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu Tergugat dengan posita perkara sebagai berikutBahwa Peninjauan Kembali terhadap SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2002Nomor : 00080/206/02/214/05 tanggal 27 Oktober 2005 tersebut diajukanberdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 6Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)sebagaimana telah diperbaharui dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007
    saat ini kami belum menerima Keputusan dari TermohonPeninjauan Kembali, kami hanya menerima berupa surat Nomor : S26/WPJ.02/BD.0601/2007 tanggal 6 Pebruari 2008.Bahwa yang menjadi pokok sengketa materi dalam upaya hukum ini adalahmengenai koreksi terhadap Penghasilan Kena Pajak Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2002 yang dilakukan Pemeriksaan sebesarRp. 1.350.196.278,00 sehingga Kantor Pelayanan Pajak Tanjung Pinangmenerbitkan surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2002 Nomor : 00080
Register : 04-11-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN NGAWI Nomor 128/Pdt.P/2019/PN Ngw
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pemohon:
Siti Moza
608
  • Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 175101/01/00080 tanggal 23 Januari2001 orang tua pemohon bernama Muhamad Alex Tirta dan Gifi Riani ;3. Bahwa sekitar tahun 2006, pemohon diasuh oleh saudaranya yang bernamaOrbariyanto dan Yayuk Rahayu dikarenakan pada saat itu kondisi ekonomikeluarga pemohon dalam masalah atau dalam keadaan tidak sehat ;4.
    Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 175101/01/00080 tanggal 23 Januari2001 orang tua pemohon bernama Muhamad Alex Tirta dan Gifi Riani ;8. Bahwa, pemohon saat ini ingin merubah kesalahan penulisan nama orangtua kandung pada dokumen dokumen pemohon dikarenakan pemohon inginada ikatan batin antara pemohon dan orang tua kandung pemohon dan jugaingin menjadi anak yang berbakti ;9.
    telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :1.Foto copy Surat Keterangan Nomor3521112009/SURKET/01/110913/0001 atas nama SITI MOZA yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenNgawi tanggal 11092019, yang selanjutnya diberi tanda P.1 ;Fotocopy Kartu Keluarga No : 3521111109190003 atas nama KepalaKeluarga WIBI HANATA JANITRA, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ;Fotocopy Kartu Keluarga No : 175101/01/00080
Register : 05-02-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN SLEMAN Nomor 27/PDT.G/2014/PN.SLMN
Tanggal 9 September 2014 — PERDATA: BARA SATRIA ROMADHON X IR GUSTAF PARDEDE
287121
  • Foto Copy dari Foto Copy SHGB No. 00080, Surat Ukur tanggal 29Maret 2008 00752/Warungboto/2007, atas nama Penggugat, ( Bukti P6)37.
    Foto Copy dari Foto Copy SHGB No. 00080, Surat Ukur tanggal 29 Maret 200800752/W arungboto/2007, atas nama Penggugat, ( Bukti P6 ) ;7.
    , SHGB No. 00080/Kel. Warungboto,Surat Ukur Tanggal 29032007, No. 00752/Warungboto/2007, Luas 174 m?.
    , SHGB No. 00080/Kel. Warungboto , Luas174 m? , dengan jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan dengan PerjanjianHutang Piutang No.
    dan SHGB No. 00080/Warungboto , Luas 174 m?
Register : 27-05-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 B/PK/PJK/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HARI SAWIT JAYA;
2213 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 664/B/PK/PJK/2016KETETAPAN SEMULA;Bahwa berkenaan hasil Pemeriksaan Pajak oleh KPP Madya Jakarta Pusat telahditerbitkan SKPKB PPN Nomor 00080/207/08/073/13 tanggal 25 Maret 2013Masa Pajak Mei 2008, dengan perincian sebagai berikut: Uralan SPTWajib Pajak SKPKB/LB PPN Koreksl 1.Dasar Pengenaan Pajak: a. Ekspor43.827.981.900 43.827.981.900 b.Penyerahan yang PPN dipungut sendiri15.977.885.032 15.977.885.032 a. Penyerahan yang PPN dipungut oleh Pemungut PPN d.
    Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dlbayar nihil 1.215.356.458 KEPUTUSAN KEBERATAN;Ketentuan Formal;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PPN Masa Mei 2008 terhadap PemohonBanding yang dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Pusat, telah diterbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00080/207/08/073/13tanggal 25 Maret 2013;Bahwa Pemohon Banding mengajukan Keberatan terhadap SKPKB PPNtersebut melalui Surat Keberatan Nomor 478/JKT/HSJKPPMTO/IV/13 tanggal 31Januari 2013;Bahwa Terbanding menerbitkan
    Untuk itu, atas Keputusan TerbandingNomor KEP2133/WPJ.06/2013 tentang Keberatan terhadap SKPKB PPNMasa Pajak Mei 2008 Nomor 00080/207/08/073/13 yang diterbitkan tanggal31 Desember 2013, dapat diperiksa perkaranya oleh Majelis;Bahwa Sengketa Banding Pemohon Banding ajukan dengan uraian sebagaiberikut:A. Koreksi Kredit Pajak Masukan; (dalam Rupiah)Uraian JumlahMenurut WP/Pemohon Banding 3.808.784.170Menurut Ditjen Pajak/Terbanding 3.201.105.9441Sengketa 607.678.229 Halaman 4 dari 41 halaman.
    KEP2133/WPJ.06/2013 tanggal 31 Desember 2013 mengenaiKeberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2008 No.00080/207/08/073/13 tertanggal 25 Maret 2013, dengan ini Pemohon Bandingtldak setuju dengan koreksikoreksi tersebut di atas dan oleh karena itu makaSurat Keputusan Terbanding No. KEP2133/WPJ.06/2013 tanggal 31 DesemberHalaman 10 dari 41 halaman.
    Putusan Nomor 664/B/PK/PJK/20162013 dan SKPKB PPN Masa Pajak Mei 2008 No. 00080/207/08/073/13tertanggal 25 Maret 2013, mohon dapat dibatalkan;Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapatmeninjau kembali koreksikoreksi yang masih dipertahankan dalam Keberatantersebut, karena menurut Pemohon Banding perhitungan PPN Kurang (Lebih)Bayar untuk Masa Pajak Mei 2008 seharusnya adalah sebagai berikut: dalam RupiahUraian SPTWauib PaJak1. Dasar Pengenaan PaJak:a.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — PT. CAHAYANUSA GEMILANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • persen);Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) bahwa banding hanya dapat diajukanoleh pengurus yaitu Direksi:Bahwa menurut Pemohon Banding, surat banding yang Pemohon Bandingajukan telah memenuhi syarat formal tersebut pada angka 1 (satu) sampaidengan 4 (empat) a quo sebagaimana Pemohon Banding buktikan denganlampiranlampiran pada Surat Banding;Kronologis dan Dasar Koreksi Pemeriksa Pajak;Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, Pemohon Banding menerima SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00080
    2009 denganperincian sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/(Rp) (Dikurangi) Menjadi(Rp) (Rp)PPN yang Kurang dibayar 225.064.186 0 225.064.186Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 0 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 225.064.186 0 225.064.186Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 450.128.372 0 450.128.372 Alasan Banding Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas KeputusanKeberatan yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding danmempertahankan SKPKB PPN Nomor 00080
    Jumlah PPN yang masih harus dibayaraE eo Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.47199/PP/M.VI/16/2013 tanggal 17 September 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP250/WPJ.13/2012 tanggal 14 Juni 2012,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00080/207/09/703/11tanggal 2 Agustus 2011 Masa
    terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku:Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.47199/PP/M.VI/16/2013 tanggal 4 Oktober 2013, telah terdapatkekhilafan sebagian Majelis Hakim serta kekeliruan dalam penerapanhukum atas sengketa Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP250/WPJ.13/2012 tanggal 14 Juni 2012 tentangKeberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PPN MasaPajak Agustus 2009 Nomor 00080
    Tiga Belas 100%(Palm Kernel/PK) Ribu) PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP250/WPJ.13/2012 tanggal 14 Juni 2012 mengenai Keberatan Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2009 Nomor 00080
Register : 27-08-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN MALILI Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Mll
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16159
  • Kompetensi absolut (exceptio declinatoir)Bahwa gugatan penggugat yang melibatkan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagai Tergugat IV dalam perkara inidan meminta dalam gugatannya batal/cacat yuridis/administrasi serta tidaksah Sertipikat Hak Milik Nomor 00080 atas nama Agustina Lampung, padadasarnya bukanlah merupakan kewenangan mutlak atau absolut lembagaperadilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Malili dalam rangkamemeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, mengingat ketentuan Pasal53
    Gugatan penggugat kurang pihak (pluruim litisconsortium).Bahwa penggugat dalam gugatannya seharusnya jugamelibatkan pihak Pemerintah Desa dalam hal ini Andry Pandiangan yangmenjabat sebagai Kepala Desa Koroncia pada saat penerbitan SertipikatHak Milik (SHM) Nomor 00080/Koroncia, Dilibatkannya Andry Pandiangandalam Perkara ini dikarenakan sebagai pihak yang mengetahui danmembenarkan lokasi dan penguasaan/kepemilikan atas tanah objeksengketa dan sebagai pihak yang bertandatangan di alas hak/dasarpenguasaan
    Lamisa/Muchtar Sindara.Bahwa batasbatas pada Sertipikat Hak Milik No. 00080/Koroncia,Surat Ukur (SU) Nomor 00081/Koroncia/2018, tanggal 29/08/2018,seluas 24.110 M* (dua puluh empat ribu seratus sepuluh meterpersegi) adalah :Sebelah Utara : Ji. lrigasi.Sebelah Timur : H.
    Tandu.Sebelah Selatan : Saluran Tersier.Sebelah Barat : Yahya Rira.Bahwa hal ini sangat membingungkan dikarenakan tidak jelasnyabatasbatas bidang tanah yang disengketakan, dimana batas yangdimaksud penggugat berbeda dengan batas yang terdapat padaSertipikat Hak Milik No. 00080/Koroncia, Surat Ukur (SU) Nomor00081/Koroncia/2018, tanggal 29/08/2018 sehingga mengakibatkanobjek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.2. bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 4 angka 14 yangpada pokoknya mendalilkan
    Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00080/Koroncia, Surat UkurNomor 00081/Koroncia/2018, tanggal 29082018, seluas 24.110 M?(dua puluh empat ribu seratus sepuluh meter perseg!i) atas nama atasnama Agustina Lampung, telah sesuai prosedur;c. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. O0080/Koroncia, Surat UkurNomor 00081/Koroncia/2018, tanggal 29082018, seluas 24.110 M?