.: 2347/1.711.9 ;3.4 1 (satu) lembar berkas permohonan kredit di Bank Bukopin atas namaHOKIARTO tanggal 23 Juli 1996 (beserta jaminan deposito) ;3.5 1 (satu) cek Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran No.: AOKC 089089sebesar Rp. 16.250.000.000,00 Rek Bulog No. 31.18.48322.4 ;3.6 1 (satu) cek Bank BRI Kantor Cabang Kebayoran No.: AOKC 089090sebesar Rp. 6.500.000.000,00 Rek Bulog No. 31.18.48322.4 ;Hal. 18 dari 33 hal. Put.

Foto copy 2 (dua) lembar surat persetujuan prinsip pembebasan/pemanfaatan lahan (SP3L) dari Gubernur DKI Jakarta tanggal 26September 1997 No.: 2347/1.711.9 ;Hal. 19 dari 33 hal. Put.

Foto copy 2 (dua) lembar surat persetujuan prinsip pembebasan/pemanfaatan lahan (SP3L) dari Gubernur DKI Jakarta tanggal 26September 1997 No.: 2347/1.711.9 ;4. Foto copy 1 (satu) lembar berkas permohonan kredit di Bank Bukopinatas nama HOKIARTO tanggal 23 Juli 1996 (beserta jaminan deposito) ;5.

Berhak Atau Kuasanya Tanah dan BangunanSeluas 500 Meter Persegi yang Terletak di Jalan Bandengan Utara Nomor52/A5, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, KotamadyaJakarta Utara, yang menginstruksikan kepada Walikotamadya Jakarta Utaradan Kepala Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan MasyarakatProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta telah ditindak lanjuti olehWalikotamadya Jakarta Utara dengan mengeluarkan surat tugas kepadaCamat Kecamatan Penjaringan tanggal 14 Februari 2019 Nomor 539/1.711.9

Bahwa objek gugatan bersifat individual karena objek gugatan telah ditindaklanjuti oleh Walikotamadya Jakarta Utara dengan mengeluarkan surat tugaskepada Camat Kecamatan Penjaringan tanggal 14 Februari 2019 Nomor539/1.711.9 dimana Camat Kecamatan Penjaringan telah menerbitkanSurat Peringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019, SuratPeringatan II Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 dan Surat PeringatanIll Nomor 66/1.758.1 tanggal 11 Maret 2019 yang ditujukan padaPenggugat (sdr.

Bahwa objek gugatan bersifat final karena objek gugatan telah ditindaklanjuti oleh Walikotamadya Jakarta Utara dengan mengeluarkan surattugaskepada Camat Kecamatan Penjaringan tanggal 14 Februari 2019 NomorHalaman 6 dari 79 halaman Putusan Nomor 111/G/2019/PTUNJKT539/1.711.9 dan Camat Kecamatan Penjaringan telah menerbitkan SuratPeringatan Nomor 50/1.758.1 tanggal 28 Februari 2019, Surat PeringatanIl Nomor 60/1.758.1 tanggal 8 Maret 2019 dan Surat Peringatan III Nomor66/1.758.1 tanggal 11 Maret 2019

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor95 Tahun 2006 dimana Instruksi tersebut adalah Keputusan Tata UsahaHalaman 14 dari 79 halaman Putusan Nomor 111/G/2019/PTUNJKTNegara, maka Pengadilan Umum tidak berwenang secara absolutmemeriksa dan mengadili perkara a quo;10.Bahwa Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 200611tersebut saat ini telah ditindak lanjuti oleh Camat Kecamatan Penjaringanatas dasar Surat Tugas dari Walikota Kota Administrasi Jakarta Utaratanggal 14 Februari 2019 Nomor 539/1.711.9

(fotokopi sesuai denganfotokopi);Berita Acara Pengosongan Nomor : 113/BA/1.711.9.(fotokopi sesuai dengan aslinya). beserta lampirannya;Surat Walikota Kota Administrasi Jakarta UtaraNomor : 698/1.711.1, tertanggal 16 Februari 2016Hal: Permohonan Pelaksanaan Instruksi GubernurNo.95 Tahun 2006.

didukung oleh buktibukti yangsah dan otentik sesuai ketentuan Pasal 180 RIB maka sudah sepatutnyapula apabila Penggugat mohon agar putusan perkara a quo dinyatakandapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasiatau upaya hukum lainya (Putusan Serta Merta) ;Bahwa oleh karena Turut Tergugat sebagai pihak yang menyarankan untukmenyelesaikan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan ParaTergugat melalui Lembaga Peradilan sesuai dengan suratnya tanggal 11September 1996 No.1.711.9

Surat Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, tanggal 31082000No.1.711.9/1459/3102/PMP/2000 dan tanggal 03022016 No.264/1831.600/IV2016; 2). Surat sdr. Dr.Gunawan Djajaputra, SH.,SS..MH.,MKn,. SelakuKetua Yayasan Daya Besar, tanggal 10042015 No.003/P/YDB/IV/15; 3). SuratPlt. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang DanTanah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional, tanggal 11032016 No.1143/25.3800/IV/2016; dan 4.)

Bahwa selanjutnya oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi DKI Jakarta sesuai surat tanggal 3182000No.1.711.9/1459/3102/ PMP/2000 yang ditujukan kepada Wakil KepalaBPN, perihal permohonan perpanjangan HGB atas tanah terletak di JalanCilincing Rekreasi, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing seluas23.200 M2 atas nama YAYASAN DAYA BESAR berkedudukan di Jakartapada intinya menjelaskan adanya tumpang tindih antara Hak Milik No.669/Cilincing tumpang tindihn dengan HGB No. 19/Cilincing

tibaHalaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor : 212/G/2016/PTUNJKT.Tergugat menerbitkan Surat keputusan No 33 /HM /BPN. 31BTL/2016 padatanggal 27 Juni 2016 tanpa memberitahukan dan atau meminta keterangankepada Penggugat sebelumnyaBahwa, dalil diatas merapakan dalil yang hanya mencaricari alasanpembenaran karena Penggugat sudah tidak punya alasan lain dari padamencari kesalahan pihak lain yang sudah menjalankan fimgsinya denganbaik dan benar;Tergugat jelas telah memberitahukan melalui Tembusan SuratnyaNo.1.711.9

Sunanto,(fotokopi dari fotokopi);Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKIJakarta Nomor : 1.711.9/2315/3102/PMP/99 Tanggal 28Desember 1999, Perihal Permohonan Pembatalan SertipikatHalaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor : 212/G/2016/PTUNJKT.fh18.19.20.21.22.23.Bukti T4b :Bukti T!5Bukti Tl5a :Bukti T!6Bukti Tl 7a:Bukti TIl 7b :Bukti T 7b! :Hak Milik No.669/Cilincing seluas 4.660 M2 Atas namaDrs.

Sunanto, (fotokopi dari fotokopi);Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKIJakarta Nomor : 1.711.9/1459/3102/PMP/2000. Tanggal 31Agustus 2000, Perihal Permohonan Perpanjangan HGB AtasTanah Terletak di JI. Cilincing Rekreasi, Kelurahan Cilincing,Kecamatan Cilincing seluas 23.200 M?

arahhorizontal maupun vertical dan merupakan satuansatuan yangmasingmasing dapat dimiliki dan dapat digunakan secaraterpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi denganbagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;17.Bahwa SK Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan SaranaJaya No. 036/2001 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, menunjukTergugat Ill sebagai pengelola adalah pelanggaran hukum yangfatal terlebin lagi memberikan kewenangan kepada Tergugat Illsebagimana dikatakan dalam surat No. 228/1.711.9

27 hal.Put.No. 1404 K/Pdt/2008Tingkat .Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terdapat banyak kelalaiandalam pemenuhan syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Termohon Kasasi Il semula Terbanding II/Tergugat Il sebagaiPerusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya telah mengeluarkanSK Direksi Nomor 036/2001 sekaligus menunjuk Termohon IIIl semulaTerbanding Ill/Tergugat Ill sebagai pengelola serta memberikankewenangan penuh sebagaimana dinyatakan dalam surat Nomor : 228/1.711.9

Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Nomor : 438/1.711.9 Tertanggal 17 Juni 2016 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II;----5.

buktiP37, copy dari copy;Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 62/1.711.5 tanggal 4 Oktober1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Meruya Selatan, buktiP38, copy dari copy;Surat Tugas Dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKIJakarta No. 073.554/911/0903/PMP/2001 tertanggal 16 Juli 2001,bukti P39, copy dari copy;Laporan Hasil Penelitian Permasalahan Tanah HGB No. 935/MeruyaSelatan tanggal 30 Oktober 2001, bukti P40, copy dari copy;Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta No.1.711.9

Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI JakartaNo.1.711.9/984/0903/PMP/2002 Perihal : Permohonan PenerbitanSertifikat Tanah Bekas Hak Milik Adat Girik C206 Meruya Selatan Ps26 DII An. Leah binti Atim dan Girik C469 Meruya Selatan persil 26DIll An. Muhammad Apit tertanggal 12 Juli 2002, bukti P43, copydari copy;44. Berita Acara Penelitian Lapangan No.200/P2K/2002 yang dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 7 Agustus 2002, buktiP44, copy dari copy ;45.

bukti P37 ;Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 62/1.711.5 tanggal 4 OktoberHal 52 dari Hal 59 Put No.1030/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Meruya Selatan,bukti P38 ; Surat Tugas dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKIJakarta No. 073.554/911/0903/PMP/2001 tertanggal 16 Juli 2001,bukti P39 ; Laporan Hasil Penelitian Permasalahan Tanah HGB No. 935/Meruya Selatan tanggal 30 Oktober 2001, bukti P40 ; Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI JakartaNo.1.711.9

Muhammad Apit tertanggal 3 Desember 2001,bukti P41 ; Surat Badan Pertanahan Nasional No. 570.311058DI2 Perihal :Permohonan Penerbitan Sertifikat Tanah Bekas Hak Milik AdatGirik C206 Meruya Selatan Ps 26 DII An.Leah binti Atim dan GirikC469 Meruya Selatan persil 26 DII An.Muhammad Apit tertanggal18 April 2002, bukti P42 ; Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI JakartaNo.1.711.9/984/0903/PMP/2002 Perihal : Permohonan PenerbitanSertifikat Tanah Bekas Hak Milik Adat Girik C206 Meruya SelatanPs

TamanKencana/ Tergugat berminat memiliki tanah tersebut agar membebaskandari penggarapnya, (vide bukti P11, Laporan TIM Tanah DKI Jakarta) ;Bahwa atas laporan Tim Tanah tersebut di atas, melalui Suratnya Nomor :15/1.711.9 tanggal 5 Januari 1998 Perihal : Kasus tanah di Jalan BLKRt.006/02, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,yang ditujukan kepada Walikotamadya Jakarta Barat, Gubernur DKIJakarta, melalui Sekretaris Wilayah/Daerah meminta kepadaHal. 4 dari 25 hal. Put.

SuratGubernur DKI Jakarta kepada Walikotamadya Jakarta Barat) ;Bahwa pada tanggal 15 April 1999 melalui Surat Nomor : 182/1.785 yangditujukan kepada Kepala Dinas P2K DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakartamelalui Sekretaris Wilayah/Daerah, meminta kepada P2K agar mencabutZin Mendirikan Bangunan Pagar Nomor. 204/Ket/B/1996 tanggal 5Agustus 1996 karena ternyata datadata yang disampaikan tidak benar(vide bukti P13, Surat Gubernur DKI kepala Dinas P2K DKI Jakarta) ;Bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor : 2611/1.711.9

Dan turut Tergugat berdasarkan surat permohonan Tergugat mengeluarkan Surat Perintah pengosongan No. 025/1.711.9 tanggal 28 Juli1997 yang memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan rumahnya, atasHal. 3 dari 13 hal. Put.

Barat ;Surat Ralat atas Surat Tugas Walikota Jakarta Barat tersebut dengan Surat Ralat Nomor2617/1.756.2, tanggal 23 Maret 2011 yang ditujukan pada Camat Tambora, Kota AdmJakarta Barat ;Surat Nomor 141/072.26, tanggal 24 Maret 2011 yang ditujukan kepada Walikota JakartaBarat yang dikeluarkan pihak Suku Dinas Tata Ruang Kota Adm Jakarta Barat perihalKeterangan Rencana Kota yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi tanah tersebutdi atas adalah Wisma Kecil Deret (Wkc/D) ;Surat Lurah Angke Nomor 908/1.711.9

No. 2225/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar38rencana kota yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasitanah tersebut di atas adalah Wisma Kecil Deret (Wkc/D) ;13.Bahwa benar pernah dilakukan pertemuan di Kelurahan Angkeyang dihadiri antara lain saksi KIKIN SADIKIN, KetuaRt.014/06, Ketua Rw.06 dan Bpk. saksi DEDI ROHEDI(Bagian Hukum) Pemkot Jakarta Barat, kemudian setelahpertemuan tersebut Lurah Angke pada tanggal 7 September2011 mengeluarkan surat Nomor 908/1.711.9 perihalkonfirmasi tanah ex. gudang thener JI.

Nomor 141/072.26, tanggal 24 Maret2011 yang ditujukan kepada Walikota Jakarta Barat, perihal keterangan rencana4445kota yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi tanah tersebut di atasadalah Wisma Kecil Deret (Wkc/D) ;Bahwa pernah dilakukan pertemuan di Kelurahan Angke yang dihadiriantara lain saksi KIKIN SADIKIN, Ketua Rt.014/06, Ketua Rw.06 dan Bpk.DEDE (Bagian Hukum) Walikota Jakarta Barat, kKemudian setelah pertemuantersebut Lurah Angke pada tanggal 7 September 2011 mengeluarkan suratNomor 908/1.711.9

Bahwa anehnya kemudian Turut Tergugat III juga ikutikutanterpengaruh mengeluarkan sebuah Surat PerintahPengosongan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta No.019/1.711.9 tertanggal 01041996 tentang PengosonganPerumahan yang terletak di Jalan Gandaria Tengah VI No.41, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

KHP) yangtelah dicabut SP3L nya sesuai surat Gubernur Kepala DKIJakarta No. 1572/1.711.9 tgl 2 Juni 1999 perihalpermohonan pencabutan SP3L ( Bukti P3C) ;PT. KHP telah menjawab surat Kepala Kantor Pertanahan10Kodya Jakarta Timur yang dimaksud dengan suratnya No.022/KHP/X1/2001 tanggal 20 Nopember 2001 (Bukit P3D) ;Menanggapi surat PT.

BuktiP3DP3EP3FP3GP3H1572/ 1.711.9 tanggal 2 Juni 1999,(fotocopy dari fotocopy) ; Surat PT. Kusuma Harapan Permai No.022/KHP/XI/ 2001 tanggal 20 Nopember2001, (fotocopy dari fotocopy) :Surat Ka. Kantor PertanahanAdministrasi Jakarta Timur No.33/600/PT/JT/2002 tanggal 21 Januari2002 yang ditujukan kepada PI.

tersebut butir 5halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 118 PK/TUN/2014serta dilepaskannya untuk negara hak Para Penggugat atas tanah seluas160 M2 dari hak milik No. 206/Bintaro yang tersebut butir 4 telahdiselenggarakan pada buku tanah Hak Milik No. 206 dan telah dipetakanpada peta Fotometri tahun 1980 lembar : 27/49 Kotak C/1 sebagaimanadisebutkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan tanggal 30 Agustus2001 No. 118/PPT/JS/2001 jo Surat No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5Februari 2002 jo Surat No. 1.711.9

;Bahwa lebih lanjut, Surat Tergugat No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5Februari 2002 pada point 4 bahkan menyatakan: ..., dst Untuk tertibnyaadministrasi pertanahan, sertifikat pertama (in casu SHM No. 206/Bintaro)harus dilindungi sedangkan sertifikat yang berikutnya terbit, demi hukumharus diusulkan untuk dibatalkan sehingga tidak terjadi tumpang tindihsertifikat ..., dst :Bahwa ternyata, sebelum surat Tergugat tersebut butir 17 dan 18dikeluarkan, Tergugat melalui suratnya No. 1.711.9/245/0904/PMP/02tanggal

tanah seluas 160M2 dari hak milik No. 206/Bintaro yang disaksikan dan diketahui olehlurah, camat dan Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan berdasarkanSurat Penyerahan/Pelepasan Hak Tanggal 15 Maret 1981 telahdiselenggarakan pada buku tanah Hak Milik No. 206 dan telahdipetakan pada peta Fotometri tahun 1980 lembar : 27/49 Kotak C/1sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangantanggal 30 Agustus 2001 No. 118/PPT/JS/2001 jo Surat No.1.7112/356/S/2002. tanggal 5 Februari 2002 jo Surat No.1.711.9

UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 (UndangUndangPokok Agraria) beserta perangkat peraturan perundangundanganagraria lainnya, maka Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaSelatan dengan Surat Keputusan Nomor 1.711.2/220/S/2003 tanggal13 Februari 2003 jo. surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanWilayah Daerah DKI Jakarta Nomor 1.711.9/484/0904/PMP/2003tanggal 31 Maret 2003 maka setelah Pemohon Kasasi memenuhiHal 11 dari 15 hal.

kemudian oleh Walikota Administrasi Jakarta Utarasebelum melaksanakan putusan penertiban/pengosongantersebut, terlebin dahulu mengupayakan mediasi antara ahli warisALI SUGIARTO alias LIE BUN TEK dengan PETER SIDHARTAantara lain pada tanggal 16102015 dan 03112015, dalamrangka untuk musyawarah/winwin solution, namun tidak mencapaititik temu;Bahwa selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaluiWalikota Administrasi Jakarta Utara mengeluarkan Surat Tugaskepada Camat Kecamatan Penjaringan No.539/1.711.9

Surat Peringatan III Nomor 66/1.758.1 tanggal 11032019;Namun sampai dengan batas waktu yang diberikan tidakdilaksanakan sendiri oleh pemiliknya, maka pada tanggal 18032019 s.d 21032019 Camat Penjaringan beserta jajarannyamelaksanakan pemindahan dan pengosongan barangbarang dilokasi dimaksud, sesuai Berita Acara Pengosongan Nomor113/BA/1.711.9;Bahwa terhadap penerbitan Surat Peringatan I, Il dan Ill tersebut,diajukan gugatan oleh PETER SIDHARTA di Pengadilan TataUsaha Negara yang terdaftar dalam register

Putusan Nomor 151/G/2020/PTUN.JKT.putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimanaPETER SIDHARTA berada di pihak yang kalah;7) Bahwa bidang tanah HGB No.6308/Penjaringan telahdilakukan upaya penertiban/pengosongan oleh CamatKecamatan Penjaringan atas permohonan ahli waris ALISUGIARTO/LIE BUN TEK sesuai' Berita AcaraPengosongan No.113/BA/1.711.9 dan berdasarkan BeritaAcara Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 09052019No.06/BAHPL/PM&P/V/2019, diketahui secara fisik bidangtanah tersebut dikuasai oleh

(Fotokopi sesuai salinan);Berita Acara Pengosongan Nomor: 113/BA/1.711.9,tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan 21 Maret 2019.(Fotokopi dari fotokopi);Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nomor: TBL/3263/VII/Halaman 71 dari 111 halaman. Putusan Nomor 151/G/2020/PTUN.JKT.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Bukti T.Il.Intv28Bukti T.Il.Intv29Bukti T.II.Intv30Bukti T.Il.Intv31Bukti T.Il.Intv32Bukti T.Il.Intv33Bukti T.Il.Intv34Bukti T.Il.Intv35Bukti T.II.Intv362016/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 1 Juli 2016.

Bahwa bidang tanan HGB Nomor 6308/Penjaringan telah dilakukanupaya penertiban/pengosongan oleh Camat Kecamatan Penjaringan ataspermohonan ahli waris Ali Sugiarto/Lie Bun Tek sesuai Berita AcaraPengosongan Nomor 113/BA/1.711.9 dan Berita Acara HasilPemeriksaan Lapangan Tanggal 09 Mei 2019 Nomor06/BAHPL/PM&P/V/2019, diketahui secara fisik bidanga tanah tersebutdikuasai oleh Lisa Lianawati Sugiarto (ahli waris Ali Sugiarto/Lie BunTek);.

Surat Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta 28 Juni 2007 Nomor2726/1.711.9 tertanggal 19 September 2007 Nomor 4548/1.1711.9, SuratKepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 28 Juni 2007Nomor 2726/1.711.9 dan tertanggal 19 September 2007 Nomor4548/1.1711.9, yang berisi antara lain:Untuk lebih jelasnya Penggugat mengutip secara lengkap:Hal. 7 dari 87 hal Put.

Nomor 2412 K/Pdt/2014Jakarta, 28 Juni 2007;Nomor =: 2726/1.711.9;Lampiran :Perihal :Penjelasan Tanah Lahan Dinas Kebersihan terletak diKelurahan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;Kepada Yth. Sdr. H. Muhammad Bin Damin;Di;Jakarta;Sehubung dari Surat Sdr. H. Muhammad Bin Damin tanggal 31Mei 2007 perihal Penyelesaian Tanah Girik C.168 P.30 S.V yang terkenaPembangunan Jalan Tol Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan inidisampaikan hal sebagai berikut:1.

Bahwa dengan demikian Surat Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakartatanggal 19 September 2007 Nomor 4548/1.711.9 (vide bukti P20)menegaskan tanah dengan Girik C Nomor 168 Persil 30 S.V atas namaDamin Bin Serin tidak pernah dibebaskan oleh Pemohon Kasasi/PembandingIl/Tergugat II pada lokasi yang saat ini telah terkena Pembangunan Jalan TolUlujami Pondok Aren karena memang yang dibebaskan oleh PemohonKasasi/Pembanding II/Tergugat II pada lokasi tersebut adalah Girik C.512Persil 17 S.Ill seluas 5.764

keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait kepemilihantanah (keliru dalam menafsirkan Surat Biro Perlengkapan Pemda DKI):Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan NegeriJakarta Selatan paragraf 3 halaman 90 yang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Perlengkapan ProvinsiDKI Jakarta sebagai organ Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang tugasutamanya antara lain Mengelola semua asset asset Pemda DKI Jakartatertanggal 28 Juni 2007 Nomor 2726/1.711.9

dan tanggal 19 September2007 Nomor 4548/1.711.9 (bukti P20 dan P21), secara tegas menyatakanbahwa bidang tanah milik Penggugat dengan Girik C.168 Persil 30 Blok S.Vtidak tercatat dalam inventarisasi tanah hasil pembebasan, artinya bidangtanah a quo tidak termasuk bidang tanah yang dibebaskan oleh PemerintahProvinsi DKI Jakarta.

Mohamad Jasin Tambunan yang kemudian beralih menjadi atas namaChadidjah Tambunan dan Aminah Tambunan.Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKIJakarta kepada Asisten Ketataprajaan Sekda Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 Mei2001 Nomor 1.711.9/546/0901/PMP/2001 Perihal : Laporan Hasil PenelitianTanah Hak Milik No. 3/Karet Tengsin terletak di Kelurahan Karet Tengsing,Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Kota Jakarta Pusat disebutkan bangunanSDN No. 03 dan SDN No. 04 Karet Tengsin

DKI Jakarta melalui surat tanggal 29 Januari 2001 Nomor81/1.711.9 Perihal : Penyelesaian kasus tanah SHM Nomor 3/1961 KaretTengsin, yang pada pokoknya menyebutkan tanah yang dipakai PemdaPropinsi DKI Jakarta sebagai SDN No. 03 dan SDN No. 04 Karet Tengsintidak didukung bukti kepemilikan sebaliknya Hj.

Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta mengirimkansurat kepada Asisten Ketataprajaan Sekda Propinsi DKI Jakarta tanggal 1Mei 2001 Nomor 1.711.9/546/0901/PMP/2001 Perihal : Laporan HasilPenelitian Tanah Hak Milik No. 3/Karet Tengsin terletak di Kelurahan KaretTengsin, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Kota Jakarta Pusat yang padaintinya menyebutkan setelah BPN melakukan penelitian data yurudis dandata fisik lokasi di lagangan Tanah Hak Milik No. 3/Karet Tengsin sisa seluas2.035 m* tercatat

Berita Acara Penelitian No.31/1991 tanggal 24 Januari 1991 yang dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat, bukti T.XXI4, copy dari copy ;Surat Kepala Dinas pendidikan dan Pengajaran Pemerintah DKI Jakarta kepadaSekretaris Wilayah Daerah DKI Jakarta tanggal 5 Oktober 1995 Nomor3698/851.02 Perihal : Laporan tentang Gugatan Tanah SDN Karet Tengsin 03,bukti T.XXI5, sesuai dengan aslinya;Surat Ketua DPRD Provi9nsi DKI Jakarta Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakartatanggal 29 Januari 2001 Nomor 81/1.711.9

kandung Para Penggugat ke kepolisian, Anis Muhamadmelalui kuasanya bernama Farida Batubara pada tanggal 2 Februari 1993 telahmengajukan permohonan pengosongan rumah yang ditempati oleh ayah kandung ParaPenggugat kepada Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta, dan permohonantersebut tidak dikabulkan oleh pihak Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta;Permohonan tersebut telah ditolak oleh Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta melaluiSurat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta No 41/1.711.9

dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, jugabertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Bahwa ditinjau dari aspek formal prosedural, seharusnya Tergugat mempertimbangkankeputusan yang telah diambil oleh pejabat sebelumnya yang telah menolak permohonanpengosongan rumah yang diajukan oleh Pemohon ANIS MUHAMAD karena alasanyang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,diantaranya yaitu : Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta No41/1.711.9

Surat Pernyataan Waris yang dibuat diatas kertas bermateral cukup tg/. 10 Juli2001 diketahui Lurah Pegadungan, No. 315/1.711.9, menerangkan bahawa MainBin Madi telah meninggal dunia tahun 1965 dengan meninggalkan ahli waris sbb1. Ny hj Lisah Binti Main., 2. H. Ahmad Bin Main dan 3. Ny. Amih Binti Main ; f.

Surat Keterangan, No. 285/1.711.9., tgl. 28 Nopember 2002 atas nama AsmariKalam yang diterbitkan oleh Lurah Pegadungan ; Hal 32 dari 95 hal. Putusan Nomor : 822/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brtk. Peta Bidang Tanah Rt.002/05, Kelurahan Pegadyngan, Kecamatan KalideresJakarta Barat ; 5.

Ibu Kota Jakarta yang diterbitkan olehKepala luran Pembangunan Daerah Jakarta Pusat / Barattgl. 15 September 1986., No. 05068 atas Girik C No. 489Persil 7 S.Il atas nama Main bin Madi ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) yang dibuatdiatas kertas bermaterai cukup tgl. ., atas nama AsmariKalam ;: Foto copy sesuai dengan fotocopinya Surat KeteranganKeluarga., tgl. 17 Desember 2003 ;: Foto copy sesuai dengan fotocopinya Surat KeteranganNo. 285/1.711.9

147Bukti T.ll 148Bukti T.ll 149Bukti T.ll 150Bukti T.ll 151Bukti T.ll 152Bukti T.ll 153Bukti T.ll 154Bukti T.ll 155: Foto copy sesuai dengan fotocopinya Surat PemberitahuanPajak Terhutang pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001atas nama Wajib Pajak Main bin Madi (Alm) ;: Foto copy sesuai dengan fotocopinya Kartu Keluarga WNINo. 66846 C atas nama Yahya ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warisyang dibuat diatas kertas bermaterai cukup tgl. 10 Juli 2001diketahui Lurah Pegadungan No. 315/1.711.9

PegadunganNIB 09493 atas nama Zumhotr ;: Foto copy sesuai dengan fotocopinya Kartu TandaPenduduk (KTP) atas nama Zumhotr ;: Foto copy sesuai dengan fotocopinya Surat PemberitahuanPajak Terhutang pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001atas nama Wajib pajak Main bin Madi (Alm) ;: Foto copy sesuai dengan fotocopinya Kartu Keluarga WNINo. 135876 tanah nama Zumhoir ;: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Warisyang dibuat diatas kertas bermaterai cukup tgl. ., diketahuiLurah Pegadungan No. 315/1.711.9

Nomor 2774/1.711.9 PerihalPersetujuan Prinsip Pembebasan Tanah Koja Utara, Kecamatan Koja,Jakarta Utara;Pertimbangan Majelis KIP menyatakan dokumen lampiran keluarnyapersetujuan prinsip sebagai informasi publik dan merupakan informasiterbuka, adalah merupakan pertimbangan hukum yang error in personakarena dokumen pertimbangan kenapa Pemerintah DKI memberikanpersetujuan prinsip adalah merupakan kewenangan Gubernur DKIJakarta, sedangkan Gubernur DKI tidak dijadikan sebagai Termohondalam persidangan

Umum Proyek Pembangunan Terminal Peti Kemas KojaKotamadya Jakarta Utara Nomor 01/PPT/JU/III/1994, tanggal 17 Maret1994, tentang bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan,tanaman, dan bendabenda lain diatasnya untuk pelaksanaanPembangunan Terminal Peti Kemas Koja tahap pertama terdiri dariRW.06 (sebagian), RW.07 (sebagian), RW.09, RW.013, sesuai petaterlampir di Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya JakartaUtara;Bukti T9 adalah foto copy Surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 2774/1.711.9

Permohonan informasi a quomerupakan informasi publik yang pada hakekatnya merupakan informasiterbuka;Bahwa Bukti T12 adalah foto copy Surat Walikotamadya Jakarta UtaraNomor 2027/1.711.9, tertanggal Mei 1997, perihal: Posisi PengosonganLahan Koja Utara;Bahwa Bukti T17 adalah foto copy Surat PT (Persero) PelabuhanIndonesia I Nomor HK.55/2/21/P1.1113, tanggal 19 Maret 2013, perihal:Permasalahan Lahan Koja Utara, ditujukan kepada Presiden RepublikIndonesia;Bahwa Bukti T16 adalah foto copy Surat PT (Persero