Bahwa Pasal 13838 KUHP yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuatsecara sah, berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yangmembuatnya, maka, dihubungkan dengan Pasal 13838 KUHP tersebut, maka,para pihak harus menaati ketentuanketentuan tersebut seperti menaatiundangundang, dalam hal ini, Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan ;.

besaranpembayaran uang iwadl kepada Termohon dan nafkah anak dengan ketentuansebagaimana tertera dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa nafkah iddah dan nafkah hadlanah sebenarnyamerupakan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang menjatuhkantalak kepada isterinya sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) dan (d) dandalam isi kesepakatan tersebut telah menentukan besaran yang harus diberikanPemohon kepada Termohon, hal ini tidak bertentangan dengan hukum dan tatasusila sesuai dengan ketentuan Pasal 13838

Sehingga SuratKeputusan Keberatan menjadi Cacat HukumKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP239/WPUJ.29/2013tanggal 02 April 2013 Masa Pajak Februari 2008 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP :13838/WPJ.29/2013 tanggal 28 Agustus 2013 diterbitkan berdasarkankuasa Pasal 16 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan ketentuanperundangundangan

tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no 9tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan antaraPenggugat dan Tergugat telah sepakat, Tergugat sebagai pemegang hakpemeliharaan (hadhanah) atas seorang anak yang lahir dari perkawinanantara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, umur 2 tahun, makasesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat (2) HIR jo pasal 13838

Dengan demikian BPSK Batu Bara telah melanggarPasal 13838 KUH Perdata dan Pasal 52 UU No 8 tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen.Bahwa oleh karena Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara 140/Pts/BPSKBB/XV2016 dibuat melampaui kewenangannya dan melanggar hukum yangberlaku, maka demi hukum harus dibatalkan.Bahwa berdasarkan dalil/alasan hukum yang sudah dikemukakan diatas, makaPemohon Keberatan dengan segala kerendahan hati memohon kepada KetuaMajelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim pemeriksaperkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalamputusan akhir perkara apabila surat permohonan talak yang diajukanoleh Pemohon dikabulkan;Menimbang, bahwa persepakatan yang terjadi antara Pemohon denganTermohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga menjadi hukum bagikeduanya untuk mentaati persepakatan tersebut vide pasal 13838 KUHPerdata,dengan demikian pengadilan menyatakan menghukum kepada Pemohon danTermohon untuk tunduk

bahwa perihal kKedudukan bukti surat bertanda P.3, yangmana bukti tersebut dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan akan tetapibukti surat tersebut tidak dinazegelen dan tidak dapat diperlinatkan aslinya(vide pasal 1888 KUH Perdata), akan tetapi isi/materi dari bukti tersebutdikuatkan/dibenarkan oleh 2 (dua) saksi dipersidangan, oleh karena itu menuruthakim keterangan 2 (dua) saksi tersebut dapat berfungsi sebagai fakta danmembenarkan materi dalam bukti surat tersebut (vide pasal 1320 jo. 13838

Noor pada tanggal 20 April 2012adalah benar adanya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidanamelainkan perbuatan Perdata sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 13838 KUHPidana Perdata sehingga Putusan Judex Jurist jo.Putusan Judex Fakti jo. Putusan Pengadilan Negeri Ruteng demihukum harus dibatalkan ;Bahwa berdasarkan buktibukti dan argumentasiargumentasi hukumsebagaimana yang disampaikan di atas, jelas dan nyatanyata adanyakeadaan baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2)a.

Bahwa 3 tergugat dalam point 1 memori bandingnyakorange tergugat/pembanding, maka pasal 13838 KUH perdatayan Hakim maksud tidaklah terpenuhi, padahal pada memori point2 nding/tergugat secara jelas mengakui bahwa perjanjianexndatabandn dengan tergugat/pembanding adalah suatuQF jian dibuat dengan cumacuma atau atas beban, sebagaimanaaksud dalam pasal 1314 KUH perdata..

Sehingga tidak terbantahkan lagi apabila perjanjian a quo telahmemenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1320Burgeriijk Wetboek, oleh karenanya terhadap perjanjian tersebut dibuatsecara sah dan berlaku sebagaimana undangundang bagi mereka yangmembuatnya (Pasal 13838 Burgerlijk Wetboek).

uraianuraian pertimbangansebagaimana tersebut di atas, maka pada akhirnya Majelis berpendapat bahwaGugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil berupa kurang pihakdan kabur (obscuur libel) sehingga dengan demikian Gugatan Penggugattersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeliike verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterimamaka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepadaPenggugat ;Mengingat, Pasal 1320 KUHPerdata jo 13838

PemohonKeberatan dan Termohon Keberatan tunduk pada klausula tersebut.Ini mengacu pada pasal 13838 KUHPerdata, bahwa perjanjian yangdibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai undangundang.Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian sengketa dilakukanberdasar kesepakatan awal.Bahwa dalam Pasal 1 angka (1), (2), (3), dan (4) Peraturan OtoritasJasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan:Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksuddengan

Bahwa untuk dapat secepatnya surat dan tanah terperkara dibalik namakandari atas nama Tergugat Ill ke atas nama ABDULLAH HAKIM danmenyerahkannya dengan baik kepada Penggugat, Tergugat s/d Villharuslah dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah) kepada Penggugat, setiap hari setiap kali lalai tidakmemenuhi keputusan yang dapat ditagih seketika dan sekaligus;Bahwa suatu perjanjian dalam bentuk apapun juga merupakanundangundang yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 13838

Jawabannya adalah sangat tidak tepatdan tidak benar karena perdamaian fiktif yang terjadi dalam perkaraini bukanlah tentang perbuatan suatu Surat Kontrak sebagaimanadiatur dalam Pasal 1320 dan 13838 KUHPerdata;d.

Pasal 21 Bill of Lading(konosemen) a quo yang notabene menetapkan perjanjian tentang syaratsyaratpengapalan barangbarang a quo, termasuk di dalamnya menetapkan pilihanhukum (choice of law);Pasal 13838 K.U.H.Perdata menetapkan sebagai berikut:Kutip buka:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagimereka yang membuainya;Perjanjianperjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat keduabelah pihak, atau karena alasanalasan yang oleh undangundang dinyatakancukup

PemohonKeberatan dan Termohon Keberatan tunduk pada klausula tersebut.Ini mengacu pada pasal 13838 KUHPerdata, bahwa perjanjian yangdibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai undangundang.Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian sengketa dilakukanberdasar kesepakatan awal.Bahwa dalam Pasal 1 angka (1), (2), (3), dan (4) Peraturan OtoritasJasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang PerlindunganKonsumen Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan:Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksuddengan

pada PersetujuanMembuka Kridit (PMK) Nomor 183/KC17 KCPO18/PRK/2009 tanggal 15 Mei2009;e Bahwa didalam akta perjanjian kridit Penggugat dan Tergugat telah memilihtempat kedudukan (domisili hukum) guna penyelesaian masalah ataupunsengketa yang timbul melalui Pengadilan Negeri Medan;e Bahwa oleh karena pihak pihak yang mengadakan perjanjian kridit baikTergugat dan Penggugat telah memilih tempat kKedudukan (domisi hukum) diPengadilan Negeri Medan, maka pihakpihak tersebut harus mematuhinya(vide Pasal 13838

Majelissepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat yangtertuang dalam Pasal 5 dari Kesepakatan Perdamaian tersebut, selanjutnyamenghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati Kesepakatan Perdamaiantersebut, karena semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan keduabelah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang(vide Pasal 13838

Minibus Toyota Rush 1.5 AT, Nomor Polisi B 13838 ZR, tahunpembuatan 2008, Nomor BPKB F Nomor 5813725 G, a.nBPUSKP;ii. Sedan Honda FDI, No Polisi B 2942 BD, tahun pembuatan2008, nomor BPKB F Nomor 5813725 G, a.n BPUSKP;Kendaraan bermotor roda dua (2) sebanyak tiga (3) unit yaitu:Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 786 PK/Pdt/2018i. Sepeda motor Honda, Nomor Polisi B 6410SUT, tipe NF 100SLD, tahun 2006, Nomor BPKB E Nomor 6277660 G;ii.

Bahwa berangkat dari kesepakatan atau persetujuan di atas, kemudiandilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli atas objek perkara, sehinggaberdasarklan Pasal 13838 KUHPerdata, persetujuan ini adalah sah danberlaku sebagai undangundang antara Tergugat dan Tergugat Il denganPenggugat;Bahwa sahnya persetujuan jual beli objek perkara juga dilindungi olehPasal 1320 KUHPerdata, dikarenakan dalam jual beli tersebut telahmemenuhi syaratsyarat esensial dari suatu persetujuan.5.