juta rupiah),sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Knusus (DAK) dan Dana AlokasiUmum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalam DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAPSKPD) DinasPekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 NomorDPASKPD : 1.03 01 29 0252 sebesar Rp 8.517.000.000, (delapan milyarlima ratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 171.1

jutarupiah), Sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) danDana Alokasi Umum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAPSKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi TahunAnggaran 2009 Nomor DPASKPD : 1.03 01 29 02 5 2 sebesar Rp8.517.000.000, (delapan milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah) yangbersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu sebagaimana yangtercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor :171.1

anggaran adalahanggaran belanja yang disiapkan untuk mendanai pelaksanaan suatukegiatan dalam satu tahun anggaran yang akan diakui sebagai pengurangnilai kekayaan bersih pada satu tahun anggaran yang sama, sedangkanpembiayaan kegiatan tahun jamak adalah anggaran belanja yangdisiapkan untuk mendanai suatu kegiatan yang pelaksanaannya melebihisatu tahun anggaran yang akan diakui sebagai pengurang nilai kekayaanbersih pada beberapa tahun anggaran ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1

puluh delapan juta rupiah) yang dananyadibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenPadang Lawas TA. 2009 ;Bahwa lokasi pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan KabupatenPadang Lawas untuk Kantor Bupati dan Kantor DPRD terletak di LingkunganVI Padang Luar Kelurahan Sibuhuan Kecamatan Barumun KabupatenPadang Lawas ;Bahwa adapun sumber dana APBD tersebut berasal dari Dana AlokasiKhusus (DAK) yaitu. sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1

Pem tanggal 19 Juni 2013perihnal mohon Pengesahan Usulan Pemberhentian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Klungkung ; Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinyaKeputusan Gubernur Bali Nomor 1.625/04A/HK/2013 tanggal18 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota DPRD Kabupaten Klungkung Masa bakti 20092014 ;Foto copy setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya BeritaAcara Hasil Penelitian Kelengkapan AdministrasiPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenKlungkung Nomor : 171.1

Risang jatuh bukan karena Terdakwa bacok lututnya tetapi karenatersandung kemudian jatuh; Bahwa yang duluan membacok Risang adalah Terdakwa kemudian Koplo ; Bahwa Terdakwa membacok korban 1 (satu) kali dan Koplo juga membacokkorban 1 kali; Bahwa Terdakwa tidak tahu korban terluka dibagian mana; Bahwa setelah kejadian terdakwa belum minta maaf dengan Risang; Apa benar ini adalah lokasi kejadiannya ( Hakim menunjukkan fotodi berkas).Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa :171.1

Asli Surat Keterangan bercerai dari Walikota Xxxxx Nomor474.2/171.1/330/2015 tertanggal 30 Juni 2015, tanpa Meterai (P.3) ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telahmenghadirkan saksisaksi, dalam persidangan yaitu :1.

PerwakilanRakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 20092014 atas nama Pemohon 1tanggal 31 Agustus 2009 (Bukti P2);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2 (Bukti P3);Fotokopi Surat Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Serang Nomor 210/133/KPU.Kab Serang015 tanggal 11 April 2013 (Bukti P4);Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Serang Masa Jabatan 20092014 atas nama Pemohon2 tanggal 3 September 2009 (Bukti P5);Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1

/kep.373Huk/2009 (BuktiP6);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 3 (Bukti P7);Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 277/410/KPUKt.Srg/2009 tanggal 18 Mei 2009 (Bukti P8);Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Serang atas nama Pemohon 3 tanggal 3 September 2009(Bukti P9);Fotokopi Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.1/Kep.407Huk/2009 (BuktiP10);Fotokopi UndangUndang Dasar 1945 (Bukti P11);Fotokopi UndangUndang RI Nomor 3 Tahun 2009

Membebankan kepada Terdakwa Herno Susanto untuk membayar uangpengganti sebesar Rp. 76.015.000, (tujuh puluh enam juta lima belas ribu rupiah)dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusanmemperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak mampu membayar makaterhadap harta kekayaannya disita untuk dilelang atau apabila harta bendanyatidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)171.1 (satu) Proposal Perbaikan Pelayanan Sarana dan Prasarana AirminumMinum

rupiah),sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana AlokasiUmum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalam DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAPSKPD) DinasPekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 NomorDPASKPD : 1.03 01 29025 2 sebesar Rp 8.517.000.000, (delapan milyar limaratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 171.1

rupiah),sumber anggaran berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana AlokasiUmum (DAU), dan anggaran tersebut ditampung dalam DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DAPSKPD) DinasPekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor16DPASKPD : 1.03 01 29 025 2 sebesar Rp 8.517.000.000, (delapan milyar limaratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 171.1

dipertimbangkansebagaimana terurai di bawah ini ;Menimbang, bahwa Tahun 2009 telah dianggarkan Pembangunan KawasanPusat Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 9.368.000.000,(sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang dananyadibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KabupatenPadang Lawas TA. 2009 yang sumber anggaran APBD tersebut berasal dari DanaAlokasi Khusus (DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1

tetap dariPengadilan;2) Terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Serangsampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap dan pasti (inkracht van gewjsde verklaara);DALAM POKOK PERKARA;1.Bahwa Penggugat adalah Anggota Pimpinan Daerah Partai MatahariBangsa (PMB) Kota Serang sejak tahun 2007, kemudian terpilin dandiangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaSerang, sebagaimana yang diputuskan dalam Surat Keputusan GubernurBanten, Nomor: 171.1

35.056.000.000, (tiga puluh lima milyar lima puluh enam juta rupiah), Dinasmendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.13.588.000.000, (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta ribu rupiah) yangbersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN), serta Pemerintah KotaProbolinggo menambahkan Rp. 1.509.777.700 (satu milyar lima ratus sembilan juta tujuhratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang mana mengacu pada ketentuan pasal 7peraturan menteri keuangan Nomor 171.1

35.056.000.000, (tiga puluh lima milyar lima puluh enam juta rupiah), Dinasmendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 13.588.000.000, (tigabelas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta ribu rupiah) yang bersumber dariAnggaran Pendapatan belanja Negara (APBN), serta pemerintah kota Probolinggomenambahkan Rp. 1.509.777.700 (satu milyar limaratus sembilan juta tujuh ratus tujuhpuluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang mana mengacu pada ketentuan pasal 7 peraturanmenteri keuangan nomor 171.1

Anggaran Pendapatan Belanja Negara, DinasPendidikan Kota Probolinggo mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.13.588.000.000, (tiga belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta ribu rupiah) yangbersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN), serta pemerintah kota Probolinggomenambahkan Rp. 1.509.777.700 (satu milyar lima ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluhtujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang mana mengacu pada ketentuan pasal 7 peraturan menterikeuangan nomor 171.1

Tergugat.Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat, antara Tergugat danPenggugat telah menandatangani Perjanjian Pekerjaan Konstuksitanggal 4 April 2014 untuk jangka waktu pekerjaan sampai dengantanggal 31 Agustus 2014 dan dapat diperpanjang selambatlambatnya30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu perjanjian berakhir denganpersetujuan tertulis para pihak (Bukti T1, vide Bukti P1 Pasal 3.1).Bahwa di dalam Perjanjian Pekerjaan Konstruksi tanggal 4 April 2014Pasal 11 mengenai Laporan Kemajuan Bulanan menyatakan:171.1

Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa danmemutus pekara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/XII/2010 tanggal 01 Desember2010, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, yang perbuatan tersebutterdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1

, dan di DesaRancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung hanyamencapai sebesar 62,848% sehingga mengakibatkan kelebihanpembayaran atas pekerjaanpekerjaan tersebut yang tidak sesuaidengan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan total sebesarRp. 457.084.017,84 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan puluhempat ribu tujuh belas rupiah koma delapan puluh empat sen) sehinggatelah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain danbertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1

danmemutus pekara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/XII/2010 tanggal 01 Desember2010, telah yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang perbuatantersebut tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1

THOMAS NENO SIKI selakuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Periode 1999 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor :171.1/09/1999 tanggal 04 September 1999, berkedudukan/menjabat sebagaiKetua Komisi C (yang membidangi keuangan daerah) Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kupang, dengan Surat Keputusan DPRD Nomor :11/IV/DPRD/2003 tanggal 14 Oktober 2003, bertindak sendirisendiri ataubersamasama dengan Terdakwa II.

PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa danmemutus pekara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MahkamahAgung RI Nomor : 191/KMA/XIV2010 tanggal 01 Desember 2010, telah secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1

komunal diDesa Rancamanyar Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung hanya mencapaisebesar 62,848%, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaantersebut yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakansebesar Rp. 147.872.179,17 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuhpuluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah koma tujuh belas sen) sehinggatelah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain dan bertentangan denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1

MahkamahAgung RI Nomor : 191/KMA/X1V/2010 tanggal 01 Desember 2010, telah yang denganHalaman 11 dari 112 Putusan Nomor : 120/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgtujuaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, yang perbuatan tersebut tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171.1

dan menggantikan peraturan tersebut.Bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur adalah Dana yang bersumberdari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untukmembantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dansesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhanprasarana dan sarana Bidang Infrastruktur masyarakat yang belum mencapaistandar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 171.1

majelis hakim tidak mempertimbangkan mengenaipengakuan Benyamin Ledo.e Bahwa menurut para terbanding ,I/ tergugat , ll, parapembanding telah tidak cermat membaca putusan a quosehingga salah menyimpulkkan bahwahakim tidakmempertimbangkan pengakuan Benyamin Ledo.e Bahwa dalam Putusan a quo halaman 31 paragraf pertamasecara jelas telah mempertimbangkan pengakuan BenyaminLedo /tergugat Ill.e Bahwa dalam pertimbangan tersebut telah tepat dan benarkarena pengakuan Benyamin Ledo telah dipatahkan olehBukti 171.1

Alokasi Umum (DAU), dan anggaran tersebutditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DAPSKPD) Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor DPASKPD :1.03 01 29 02 52 sebesar Rp 8.517.000.000, (delapan milyar limaratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran PeraturanHalaman 3 dari 76 hal,putusan perkara TipikorNomor : 19/PID.SUSTPK/2015/PTMDN.Menteri Keuangan Nomor : 171.1

juta rupiah), sumber anggaran berasal dari Dana AlokasiKhusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dan anggaran tersebutditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DAPSKPD) Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor DPASKPD :1.03 01 29 02 52 sebesar Rp 8.517.000.000, (delapan milyar limaratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Knusus(DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 171.1

Alokasi Umum (DAU), dan anggaran tersebutditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DAPSKPD) Dinas Pekerjaan Umum,Pertambangan Dan Energi Tahun Anggaran 2009 Nomor DPASKPD :Halaman 61 dari 76 hal,putusan perkara TipikorNomor : 19/PID.SUSTPK/2015/PTMDN.1.03 01 29 0252 sebesar Rp 8.517.000.000, (delapan milyar limaratus tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Knusus(DAK) yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran PeraturanMenteri Keuangan Nomor : 171.1

Purwakarta Nomor : 171.1/Kep.16DPRD/2014tanggal 12 Desember 2014 tentang Program Kerja DPRD kab.PurwakartaRapat badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kab. Purwakarta Nomor :172.4/05/BanmusDPRD/VV/2015 tanggal 1 Juni 20151 (satu) lembar catatan pengeluaran tanggal 29 Juli 20151 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank MandiriAn. Sdri. QODARIAH dengan Nomor rekening 12800049 3115 7sebesar Rp.21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah)1 (satu) Bendel Keputusan Sekertaris DPRD Kab.

PurwakartaNomor : 171.1 / Kep. 16DPRD / 2014 tentang Program Kerja DPRD Kab.Purwakarta tahun 2015 bahwa dalam rencana program kerja tentangHalaman 131 dari 235 Putusan Nomor 92/Pid.SusTPK/2016/PN.

Purwakarta Nomor : 171.1 / Kep. 16DPRD / 2014 tentangprogram kerja DPRD Kab. Purwakarta tahun 2015 bahwa dalam rencanaHalaman 132 dari 235 Putusan Nomor 92/Pid.SusTPK/2016/PN.

Purwakarta Nomor : 171.1/Kep.16DPRD/2014 tentang Program Kerja DPRD Kab. Purwakarta Tahun 2015;c. Peraturan Mendagri Nomor 51 Tahun 2011 yang diubah denganPermendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Orientasi danpendalaman kerja peningkatan kapasitas Pimpinan dan AnggotaDPRD;d.

Purwakarta Nomor : 171.1/Kep.16DPRD/2014tanggal 12 Desember 2014 tentang Program Kerja DPRD kab. PurwakartaRapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD kab. Purwakarta Nomor :172.4/05/BanmusDPRD/VV/2015 tanggal 1 Juni 20151 (satu) lembar catatan pengeluaran tanggal 29 Juli 20151 (satu) lembar aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso bank Mandiri An.sdri.

Hasil pleno KPU tentangRekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calegtanggal 29 April 2013 serta hasil Perbaikan sebagaimana lampiran dalamBerita Acara Nomor: 37/BA/KPUKY/V/2014 Tentang Penetapan PerolehanKursi Calon Anggota terpilin DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun2014 tanggal 23 Mei 2014;12.Bahwa berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh KPU KabupatenKepulauan Yapen sebagaimana pada poin (7) maka pada tanggal 18Agustus 2014 melalui surat Bupati Kepulauan Yapen Nomor: 171.1

yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa (LaporanStatis); SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahandan Kawasan permukiman; nama kegiatan S; Anggaran131.132.970.665; s.d bulan : 2017; 170.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan AdministrasiPekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa (LaporanStatis); SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahandan Kawasan permukiman; nama kegiatan Peningkatan danPembangunan Saluran pengairan dan Drainase; Anggaran29.032.368.183 s.d bulan : 2017: 171.1

Kedokteran USU tanggal 03 Mei 2010. 170.2 (dua) lembar fotokopi Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 06/PANPU/DPUAS/2013, Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum, TahunAnggaran 2013, tertanda Panitia ULP (Tanpa Tandatangan),diumumkan pada tanggal 26 April 2013, pukul 12:09. 171.1 (satu) lembar fotokopi namanama proyek, dimana tertulis namaproyek paling atas adalah > DED Pembangunan Pasar TradisionalModern Jl. Sibolga Kec.

Kedokteran USU tanggal 03 Mei 2010. 170.2 (dua) lembar fotokopi Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 06/PANPU/DPUAS/2013, Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum, TahunAnggaran 2013, tertanda Panitia ULP (Tanpa Tandatangan), diumumkanpada tanggal 26 April 2013, pukul 12:09. 171.1 (satu) lembar fotokopi namanama proyek, dimana tertulis nama proyekpaling atas adalah *DED Pembangunan Pasar Tradisional Modern Jl. 62 Sibolga Kec.

Acang, M.Ag selaku anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang berdasarkan Keputusan GubernurBanten Nomor 171.1/Kep.162Huk/2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Pandeglang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, Anggota DPRD KabupatenPandeglang Masa Keanggotaan Tahun 2004 2009, dan selaku ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang berdasarkan Keputusan GubernurBanten Nomor

171.1/ Kep.202Huk/2004 tanggal 24 September 2004 tentang PeresmianPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, Pimpinan DPRDKabupaten Pandeglang yaitu :e Drs.