Asli Surat Bupati malang, Nomor 474.2/22/421.202/2015, tentangPemberian izin Perceraian kepada Siti Mistiyati Misnadji dengan Asrizal,tanggal 22 Januari 2015, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi keluarga, masingmasing sebagai berikut :Saksil: , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman diKabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagaianak Penggugat, dan di bawah sumpahnya

2016 kegiatantanggal 15 April 2016;Halaman31 dari 41 halaman Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2018/PT SBY19)20.21.22.23.24.25.26.Copy Keputusan Kepala Desa Sukolilo nomor 3 tahun 2015 tentangpembentukan tim pelaksana Dana Desa, ADD Tahun 2015 tanggal 25Mei 2015;Copy Keputusan Kepala Desa Sukolilo nomor142/04/KEP/35.07.08.2009 /2016 tentang Besaran Penghasilan Tetapdan Tunjangan Perangkat Desa Desa Sukolilo Kecamatan WajakKabupaten Malang tanggal 02 Mei 2016;Copy keputusan Bupati Malang Nomor 821.1/99/421.202

Desa Sukolilo nomor 2 tahun 2016 tentangpembentukan tim pelaksana Dana Desa, ADD Tahun 2016 kegiatantanggal 15 April 2016;Copy Keputusan Kepala Desa Sukolilo nomor 3 tahun 2015 tentangpembentukan tim pelaksana Dana Desa, ADD Tahun 2015 tanggal25 Mei 2015;Copy Keputusan Kepala Desa Sukolilo nomor142/04/KEP/35.07.08.2009 /2016 tentang Besaran PenghasilanTetap dan Tunjangan Perangkat Desa Desa Sukolilo KecamatanWajak Kabupaten Malang tanggal 02 Mei 2016;Copy keputusan Bupati Malang Nomor 821.1/99/421.202

mediasi telah gagal;Menimbang sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karena Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat harus menyertakanizin secara tertulis dari atasan sebagai syarat seorang Pegawai Negeri sipil yang akanmengajukan perceraian;Menimbang berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor474.2/312/421.202

Anggaran Satuan Kerja (PAK) Dinas Pertanian danPerkebunan Kabupaten Malang ;Surat Nomor 525/372/421.108/2003 tanggal 07 Agustus 2003 dariSekretaris Daerah Kabupaten Malang ditujukan kepada Ketua DPRDKabupaten Malang perihal Permohonan Persetujuan KebutuhanAnggaran KIGUMAS sampai dengan siap Uji Coba ;Nota Kesepakatan Kebutuhan Anggaran KIGUMAS sampai siap UjiCoba pada tanggal 08 Agustus 2003 antara Ketua Panitia Anggarandan Ketua Tim Anggaran Kabupaten Malang ;Surat Bupati Malang Nomor 671/406/421.202

Surat Bupati Malang Nomor 671/406/421.202/2004 tanggal 12 Maret2004 ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang, perihalPengajuan Anggaran Bagi Operasional KIGUMAS pada PAK 2004 ;Hal. 33 dari 49 hal. Put. Nomor 566 K/PID.SUS/201510.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.SPM Nomor 5475/PAD/2004 BT Tahun Anggaran 2004 tanggal 24September 2004 membayar kepada CV.

;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal inwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sebagaiPegawai Negeri Sipil Penggugat telah mengajukan surat ijin dari atasannyadengan ditandatangani oleh Bupati Malang No.474.2/371/421.202

Asli Surat Keputusan Bupati Malang, Nomor 474.2/149/421.202/2015tanggal 14 April 2015 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Dra.Doris Septayanti, M.Pd. dengan Drs. Hanief Nur Rofig, oleh KetuaMajelis ditandai dengan (P.2);c. Asli Surat Izin Nomor 800/886/422.102.01.11/2015 tanggal 25 September2015, tentang izin perceraian dari atasan kepada Drs Hanief nur Rofiqdengan Dra.

relaaspanggilan : pertama tanggal 07 Januari 2015 dan kedua tanggal 09 Februari2015 yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secararesmi dan patut melalui mass media (Radio Kanjuruhan) dan tidak ternyatahalaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlgketidakhadiran Termohon tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sahmenurut hukum;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat lIzin Melakukan perceraian dari Bupati Malang Nomor:474.2/453/421.202

Nomor Tahun2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yangberperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidakdapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmendapatkan ijin untuk bercerai dari pejabat atasannya yaitu Bupati Malangsebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor: 474.2/28/421.202/2014 tanggal 4Februari 2014, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 3 PeraturanPemerintah nomor

Asli Surat Keputusan Bupati Malang, Nomor 474.2/212/421.202/2013,tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Nanik Widyawati denganSiswoyo, tanggal 02 Juli 2013, oleh Ketua Majelis ditandai dengan(P.2);Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat jugamenghadirkan dua orang saksi, masingmasing sebagai berikut :Saksi : umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman diDusun Krajan RT.009 RW. 003 Desa Jambuwer Kecamatan KromenganKabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan

Asli Surat Keputusan Bupati Malang, Nomor 474.2/234/421.202/2015, tentangPemberian Izin Perceraian kepada Indra Ratna Wahyuni, S.Pd. dengan Zaini,tanggal 16 Juni 2015, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan duaorang saksi, masingmasing sebagai berikut :Saksi I: , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman diKabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai anakPenggugat, dan di bawah

Dirampas untuk dimusnahkan. 5. 1 lembar Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, nomor : 968/PN/C.5/P, tanggal 31 Mei 1979. 6. 1 lembar Petikan Keputusan Bupati Malang, nomor : 821.2/251/421.202/2012, tanggal 7 September 2012. 7. 1 lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, nomor : 800/3313/321.202/2012, tanggal 7 September 2012. 8. 1 lembar Surat Pernyataan Pelantikan, nomor : 877/011/421.202/2012, tanggal 7 September 2012. 9. 1 lembar Berita Acara pengangkatan

Sumpah, nomor : 877/011/421.202/2012, tanggal 7 September 2012. 10. 1 lembar Berita Acara Serah terima Jabatan Kepala Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, tanggal 10 September 2012. 11. 1 lembar Surat nomor : 822.4/263/421.202/2013, perihal Kenaikan Gaji Berkala, tanggal 14 Januari 2013. 12. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tertanggal 3 Oktober 2016 lembar 2 : untuk CSR/CSO/Kepala Cabang yang disahkan oleh PT.

lembar Surat Nomor : 824.3/6791/421/202/2014, tanggal 31 Desember 2014 perihal Persetujuan Pindah Antar Instansi. 36. 1 lembar Surat nomor : 824.3/847/212.4/2015, tanggal 17 Pebruari 2015, perihal Persetujuan Pindah. 37. 1 lembar surat Nomor : 824.3/1722/BKD-C, tanggal 23 Desember 2015, hal Persetujuan Pindah PNS an.HENDRIANUS JANOARI HARTADI,S,Pd. 38. 1 lembar Surat Pernyataan Persetujuan Nomor : 824.5/1723/BKD-C, tanggal 23 Desember 2015. 39. 1 lembar foto kopi surat Nomor : 824.3/6791/421.202

Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.No.Reg.Perk :PDS09/KAB.MLG/Ft.2/10/2019 tanggal O3 Oktober 2019,sebagai berikut :PRIMAIRBahwa terdakwaYOHAN CHARLES LENGKEY, SE, selaku KasubagKeuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Surat KeputusanBupati Malang Nomor 821.2/360/421.202/2013 tentang pengangkatan dalamJabatan Sebagai Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang,pada kurun waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember2015 atau setidaktidaknya pada waktu dalam tahun

sebagaimana tersebut di atas diancam pidana dandiatur pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwaYOHAN CHARLES LENGKEY, SE, selaku KasubagKeuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang berdasarkan Surat KeputusanBupati Malang Nomor 821.2/360/421.202

Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor821/63/421.202//2011 tanggal 28 Pebruari 2011 yang dikeluarkan olehKantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, bermateraicukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.3);A. (1) Fotokopi Rekening Koran KCP Bank Mandiri di Kepanjenmulai tanggal 1 Desember 2018 s/d tanggal 23 Mei 2019, bermateraicukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.4(1));(2) Fotokopi Laporan Klinik Kepanjen bulan Januari 2019 s/d Desember2019, bermaterai

bahwa Pemohon dan Termohon dalam identitasnyaadalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon dalam perkara ini telahmendapat izin dari Pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah WaliKota Pasuruan, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian izin PerceraianNomor 803/488/423.202/SK/2016, tanggal 29 Februari 2016, demikian pulaTermohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam perkara ini telah mendapatSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dariBupati Malang, Nomor 474.2/252/421.202

tahun 2016 tentang pembentukan tim pelaksana Dana Desa, ADD Tahun 2016 kegiatan tanggal 15 April 2016;19) Copy Keputusan Kepala Desa Sukolilo nomor 3 tahun 2015 tentang pembentukan tim pelaksana Dana Desa, ADD Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015;20) Copy Keputusan Kepala Desa Sukolilo nomor 142/04/KEP/35.07.08.2009/2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tanggal 02 Mei 2016;21) Copy keputusan Bupati Malang Nomor 821.1/99/421.202

tahun 2016 tentang pembentukan tim pelaksana Dana Desa, ADD Tahun 2016 kegiatan tanggal 15 April 2016;19) Copy Keputusan Kepala Desa Sukolilo nomor 3 tahun 2015 tentang pembentukan tim pelaksana Dana Desa, ADD Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015;20) Copy Keputusan Kepala Desa Sukolilo nomor 142/04/KEP/35.07.08.2009/2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tanggal 02 Mei 2016;21) Copy keputusan Bupati Malang Nomor 821.1/99/421.202

Malang tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malang No.800/181/421.202/2015, tanggal 16 januari 2015Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Sub BagianPemerintahan Desa Kab.

Malang berdasarkan :Surat Perintah Bupati Malang No : 800/392/421.202/2013,tanggal 18 Januari 2013;Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No824/1256/421.202/2013, tanggal 14 Maret 2013 dariKepala Badan Kepegawaian Daerah Kab Malang DrsSuwandi, MM, M.Sc;Keputusan Bupati Malang No : 821.2/92/421.202/2013,tanggal 14 Maret 2013 tentang pengangkatan Kepala danPegawai Sekretariat panitia Pengawas Pemilihan UmumKabupaten Malang;Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Prov JawaTimur No 30/KPTS/ BawasluProv/JTM

Dan yang menandatanganiKwitansi Pengembalian Silpa adalah Staf Bawaslu Prov Jatim yakni Sdr.e Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara pengeluaran pembantu di Panwaslu Kab.Malang berdasarkan :Surat Perintah Bupati Malang No : 800/392/421.202/2013,tanggal 18 Januari 2013; Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No824/1256/421.202/2013, tanggal 14 Maret 2013 dari KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kab Malang Drs Suwandi, MM,Keputusan Bupati Malang No : 821.2/92/421.202/2013, tanggal14 Maret 2013 tentang pengangkatan

Malangberdasarkan SK Bupati 821.2/051/421.202/2011 tanggal 07 Januari 2011 ;e S etiap permohonan izin IMB tower serta penerbitan IMB tower tersebut dicatat dalam bukuregister, register tersebut dilaporkan kepada pimpinan setiap satu bulan sekali melaluiKasubag Persuratan, selanjutnya Kasubag Persuratan membuat Laporan Bulanan untukdilaporkan kepada Bupati Malang, serta dalam penerbitan IMB tower tersebut dikenakanbiaya retribusi ;70Ketentuan yang mengatur besarnya retribusi IMB adalah Perda No. 11