SU tidakada tercatat/terdaftar SIPI No. 523.3a/770J/P.8/2009 tanggal 17 Juli 2009 untukkapal KM. Bintang Jaya dan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dan PERMEN Kelautan dan Perikanan No.

SU tidak ada tercatat/terdaftar SIPI No. 523.3a/770J/P.8/2009 tanggal 17 Juli 2009 untuk kapal KM. Bintang Jaya dan berdasarkanUU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan PERMEN Kelautan danPerikanan No.

untukmemenuhi nafkah keluarganya;Bahwa Terdakwa baru menjadi nahkoda sejak bulan Juli 2015;Bahwa pelabuhan PISI Sibolga tidak memiliki pegawas dari pihakSyahbandar Perikanan Sibolga, sehingga Kapal KM Sumber RezekiBersama10 dapat berlayar tanpa SPB;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a deMenimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yangtelah diperlihatkan aslinya pada persidangan sebagai berikut;1.So ON Dn FP W WYSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No. 523.3a

/0788E/IUP/2012 berlaku sampaidengan 25 Oktober 2032 atas nama Dahnimawati Pasaribu;Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPID No. 523.3a/0695E/02.0.1/2014 atas namaDahnimawati Pasaribu berlaku sampai dengan 25 Oktober 2015;Surat Perjanjian Kontrak 1 (satu) unit Kapal Ikan antara Dahnimawati Pasaribudengan Marolo Januari Parningotan Sihombing (Terdakwa) tanggal 12 Januari2016;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 (satu) unit KM Sumber Rezeki Bersama10;1 (satu) unit Radio

Menimbang, bahwa menghubungkan pertimbangan di atas dengan fakta dapatberlayarnya Kapal KM Sumber Rezeki Bersama10 tanpa adanya Surat PersetujuanBerlayar dari Syahbandar Perikanan Sibolga, Majelis Hakim menilai adanyaketidaksiapan Syahbandar Perikanan Sibolga dalam melakukan pengawasan terhadapPelabuhan Perikanan Swasta (tangkahan) yang menyebabkan banyaknya penangkapanikan tanpa dokumen yang lengkap;Menimbang, bahwa Kapal KM Sumber Rezeki Bersama10 memiliki SuratIzin Usaha Perikanan (SIUP) No. 523.3a

Yoseph Siswanto selaku Ahli dariDinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yangmenerangkan bahwa berdasarkan data base perijinan yang diterbitkanoleh Dinas Kalautan dan Perikanan Prov.SU tidak ada tercatat / terdaftarSIPI No.523.3a/271J/P.8/2009 tanggal 09 Juli 2009 untuk kapal KM.Bintang Jaya dan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanandan PERMEN Kelautan dan Perikanan No.PER.05/MEN/2008 tentangUsaha Perikanan Tangkap diaturbahwa kewenangan menerbitkan SIUPdan SIPI untuk kapal

YosephSiswanto selaku Ahli dari Dinas kelautan dan Perikanan ProvinsiSumatera Utara yang menerangkan bahwa berdasarkan data baseperijinan yang diterbitkan oleh Dinas Kalautan dan Perikanan Prov.SUtidak ada tercatat / terdaftar SIP No.523.3a/271J/P.8/2009 tanggal 09Juli 2009 untuk kapal KM Bintang Jaya dan berdasarkan UU No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan dan PERMEN Kelautan dan PerikananNo.PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap diatur bahwakewenangan menerbitkan SIUP dan SIPI untuk kapal

SUMBER ASAHAN tersebutadalah perairan timur sumut, sehingga penangkapan ikan yang dilakukanterdakwa tidak sesuai dengan daerah penangkapan yang tercantumdidalam SIPI kapal KM Sumber Asahan No. 523.3a/0059J/07.0.0/2013tanggal 14 Januari 2013. Selanjutnya petugas kepolisian perairan satuanPatroli Nusantara Kapal Polisi Antareja 7007 melakukan pengawalantehadap KM.

di Wilayah Perairan Meulaboh, kemudian KapalPatroli Polisi Air Abdya menuju ke Perairan Meulaboh dan mendeteksi adanyakapal nelayan yang dicurigai pada koordinat 04 07' 193 N dan 96 08' 375" Ekirakira 500 Meter dari tepi Pantai Kabupaten Aceh Barat lalu sekira pukul18.40 WIB Kapal Patroli Polisi Air Abdya mendekati, lalu memeriksa kapalSETIA BERSAMA berikut suratsurat dokumen kapal, dari hasil pemeriksaandidapatkan dan ditemukan KM SETIA BERSAMA memiliki SIUP (Surat IzinUsaha Perikanan) Nomor : 523.3a

ikan di Wilayah Perairan Meulaboh, kemudian KapalPatroli Polisi Air Abdya menju ke perairan Meulaboh dan mendeteksi adanyakapal nelayan yang dicurigai pada koordinat 04 07' 193 N dan 96 08' 375" Ekirakira 500 Meter dari tepi Pantai Kabupaten Aceh Barat lalu sekira jam 18.40WIB Kapal Patroli Polisi Air Abdya mendekati, lalu memeriksa kapal SETIABERSAMA berikut suratsurat dokumen kapal, dari hasil pemeriksaandidapatkan dan ditemukan KM SETIA BERSAMA yang dinahkodai Terdakwahanya memiliki SIP Nomor : 523.3a

Nomor :523.3a/558E/P.08/2009 tanggal 04 Agustus 2009 yang dikeluarkan untuk KapalMotor (KM) Subur yang dinahkodai oleh Terdakwa menyebutkan, daerahpenangkapan ikan KM Subur adalah perairan pantai Barat Sumatera Utara dandaerah penangkapan ikan terlarang adalah pada jalur , yang berdasarkanKeputusan Menteri Pertanian Nomo : 392/Kpts/lk.120/4/99 tanggal 5 April 1999menentukan jalur berjarak 0 s/d 6 NM dari daratan terdekat, dimana posisiTerdakwa melakukan penangkapan ikan yakni pada posisi 01 42 869

Nomor : 523.3a/1015F/08.4.0.1/XII/2015 tanggal29 Desember 2015 adalah alat tangkap dengan jenis pukat apung/labuh (Long BagSet Net) namun pada kenyataannya terdakwa selaku nakhoda telah melakukanpenangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis pukat Trawl dengan carakerja pertama alat tangkap diturunkan dengan cara terlebih dahulu menurunkanHalaman 4 dari 38Putusan No.6/Pid.Sus.Prk/2016/PN.Mdnkantong, kemudian diikuti dengan bagian badan dan sayap setelah berada dipermukaanair lalu papan pembuka

Salam Kudus GT.30 No.178/Ppo dinakhodai oleh terdakwa denganABK 9 orang yaitu Erwansyah Sirat, Abd Razak, Sahrul, Keleng, Noek, Azhar, Ali,Agam dan Panjang sedangkan dokumen yang ada diatas kapal adalah Pas Besar,Sertifikat Kelaikan, Surat Ukur Kapal, SIPI, SIUP dan Surat Persetujuan Berlayar namunsetelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen berupa SIPI (Surat Ijin PenangkapanIkan) ternyata alat tangkap yang tertera didalam SIPI Nomor : 523.3a/1015F/08.4.0.1/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 adalah

SALAMKUDUS Gt. 30 No. 178/Ppo yang di nakhodainya yaitu berupa Surat jinPenangkap Ikan ( SIPI) No. 523.3a/1015F/08.4.1/XII/2015, tanggal 29Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Sumatera Utara , setelah diteliti dan dicermati oleh terdakwa terhadapdokumen tersebut bahwa alat tangkap untuk kapal ikan KM.

SETIA KAWAN yangdinahkodai oleh terdakwa hanya memiliki SIKPI (Surat Izin Kpal PengangkutIkan) Nomor : 523.3a/319/SIKPI/2008 tanggal 12 Nopember 2008 dari8PAGE 23Pemko Sibolga dan daerah pengumpulan hanya meliputi perairan pantaibarat Sumatera. Ternyata KM. SETIA KAWAN yang dinahkodai terdakwatidak memiliki SIKPI untuk daerah usaha perairan Meulaboh KabupatenAceh Barat. Atas perbuatan terdakwa tersebut lalu KM.

Tidak memiliki SIUP16PAGE 23Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Surat IzinUsaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulisyang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usahaperikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantumdalam izin tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukandi persidangan, ternyata salah satu barang bukti tersebut berupaSurat Izin Usaha Perikanan Nomor: 523.3a

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan perihalstatus kepemilikan barang bukti kapal tersebut, namun Hakim PengadilanTinggi hanya mengambil alin seluruh pertimbangan hukum putusan HakimPengadilan Negeri, namun dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeritidak dinyatakan dengan tegas siapa pemilik kapal tersebut dan apa yangmenjadi dasarnya, apabila yang dijadikan dasar adalah Surat jjinPenangkapan Ikan (SIPI) Nomor 523.3a/1156 DISKANLA/UPPTSP/VIII/2008, tanggal 05 Agustus 2008

SUMBER ASAHAN tersebut adalah perairan timursumut, sehingga penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan daerahpenangkapan yang tercantum didalam SIPI kapal KM Sumber Asahan No.523.3a/0059J/07.0.0/2013 tanggal 14 Januari 2013. Selanjutnya petugas kepolisianperairan satuan Patroli Nusantara Kapal Polisi Antareja 7007 melakukan pengawalantehadap KM.

No. 2960 K/Pdt/2013Nomor 523.3a/06EIUP/2007 tidak diperlinatkan aslinya karena aslinya adapada Turut Termohon Kasasi I/Turut Terbanding I/Tergugat Il, namundengan tidak adanya bantahan dari Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat maupun dari Turut Termohon Kasasi /Turut TerbandingI/Tergugat Il maka Surat Izin Perikanan Nomor 523.3a/06EIUP/2007seharusnya dapat dijadikan bukti atau petunjuk dan pedoman dalammengambil keputusan yang berkeadilan Hukum, namun hal tersebut tidakdijadikan sebagai bahan pertimbangan