Ditemukan 86 data
252 — 134
Putusan BANI No. 766/XII/ARBBANI/2015 menjadi cacat hukum.Berdasarkan uraian dasardasar hukum, faktafakta hukum sertaargumentasi hukum di atas, secara yuridis terbukti Putusan BANI No.766/XII/ARBBANI/2015 menjadi cacat hukum.Maka patut dan layak sertaberdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untukmenyatakan Batal Putusan BANI No. 766/XII/ARBBANI/2015.Putusan BANI No. 766/XII/ARBBANI/2015 Tidak Dapat Dilaksanakan(NonExecutable).1.BahwaPemohon dengan tegas menyatakan menolak Putusan BANINo
193 — 133
. = tanggal 27 s Januari 2014 ~=yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 652/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Juli 2013;Halaman 14 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Padt.Plw/2016/PN CbiMengadili Sendiri :Menolak gugatan Penggugat.PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS PELAKSANAAN PUTUSAN BANI;Bahwa melalui surat tertanggal 27 Juni 2012, Terlawan telahmengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi atas Putusan BANINo. 397 di PN Jakarta Selatan.
Lekom Maras;Penyitaan tersebut dalam rangka eksekusi Putusan BANINo. 397.Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Jurusita PN Jakarta Selatantelah melaksanakan Sita Eksekusi sebagaimana tercantum dalamBerita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor : 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Maret 2016(selanjutnya disebut BA Sita PN Jakarta Selatan No. 17);Bahwa Ketua PN Cibinong melalui Penetapan Sita PN Cibinong No.02, juga telah mengabulkan permohonan bantuan pelaksanaan sitaeksekusi dari
PT Freedive Flow Indonesia
Tergugat:
1.PT Windmolen Ocean
2.Badan Arbitrase Nasional Indonesia
463 — 190
Oleh karena itu, Pemohon dengan tegas menolak Putusan BANINo. 43040 yang diberikan dengan tipu muslihat yang dilakukanoleh Termohon terkait alat bukti yang diberikan.Termohon dengan alat bukti yang diajukan dengan tipumuslihat mendalilkan bahwa Pemohon tidak inginmenyelesaikan masalah tersebut.3. Hal ini merujuk pada Daftar Bukti Termohon dalam Perkara43030, Termohon memberikan alat bukti sebagai berikut:a.
Sebagaimana kemukakan tersebut di atas, bahwa Putusan BANINo. 43040 diambil darihasil tipumuslihatyang dilakukan olehTermohon dalampemeriksaansengketa terkait dengan alatbukti yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa PutusanBANI No. 43040 diberikan dengan itikad buruk dari Termohon lI.2. Apalagi dalam proses arbitrase Termohon dengan itikad burukberupaya untuk memutarbalikkan fakta.3.
606 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadwalsidang pembacaan putusan juga diberitahukan secara resmi melalui surat BANINo. 09.1180/X/BANIKtd tertanggal 5 Oktober 2009 ;Bahwa ternyata pada saat para pihak menghadiri sidang tanggal 9Oktober 2009 tersebut, Majelis Arbitrase menyatakan belum siap denganpembacaan putusan dan meminta para pihak untuk menandatanganisurat persetujuaan yang dikonsep dan ditulis tangan oleh SekretarlsMajelis (Kartadi S., SH.,) pada saat sidang, yang isinya sebagai berikut :".. sepakat bahwa putusan atas perkara
206 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGADILAN NEGERI SECARA EXOFFICIO HARUSMENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA MATERIPERMOHONAN A QUOSeperti dijelaskan oleh PEMOHON dalam posita Permohonan, sebelumnyatelah terdapat perkara antara PEMOHON dengan TERMOHON II (No.356/VI/ARBBAN1/2010) yang diperiksa melalui arbitrase sebagai choice offorum para pihak.Bahwa perkara antara PEMOHON dengan TERMOHON II tersebut, telahdiputus melalui putusan arbitrase in cassu Putusan Sela BANI No.356/VI/ARBBANI/2010 tanggal 08 Desember 2010 maupun Putusan BANINo
460 — 286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kemudian PN melakukan pemeriksaan, yang padadasarnya ditujukan atas pertimbangan hukum dan penilaianyang telah dilakukan badan arbitrase dalam Putusan Sela BANINo. 399/V/ArbBANI/2011 tanggal 08 Agustus 2011;b. Sementara kegiatan pemeriksaan ruang penilaian tersebutmerupakan hal yang secara tegas dilarang oleh Ps. 62 ayat (4)jo. Ps. 60 UU Arbitrase;Bahwa ketentuan hukum yang memuat larangan sebagaimana Ps. 62ayat (4) jo.
183 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.770 K/Pdt.Sus/2011Berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, PEMOHON mohonagar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili perkaraini serta memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan arbitraseyang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya;Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Arbitrase BANINO.343/IIVARBBANV2010 tanggal 6 Desember 2010;Menghukum TERMOHON , TERMOHON H, dan TERMOHON Ill untukmembayar biaya perkara menurut
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikanputusan sebagai berikutMenyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan jujur.Menyatakan permohonan Eksekusi ulang atas putusan BANI No.104/XII/ARB/BANI/ 1999, tertanggal 19 September 2000 danPenetapan Sita Eksekusi No. 49/Eks.ARB/2000/PN.Jak.Sel.tertanggal 7 Juli 2004 adalah tidak sah dan melanggarhukum sehingga haruslah dinyatakan batal .Menyatakan batal Penetapan Sita Eksekusi No. 49 / Eks.ARB /2000 / PN.Jak.Sel tertanggal 7 Juli 2004 jo putusan BANINo
279 — 87
Palu (BUKTI T1).Akan tetapi ternyata, permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI No. 258yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara a quo, baru diajukan pada tanggal 23Desember 2014, yaitu setelah lebih dari 7 (tujuh) tahun Putusan BANI No.258 tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri palu;Bahwa dengan demikian terbukti, permohonan pembatalan Putusan BANINo.258 yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara Perlawanan a quo telahmelampaui batas tenggang waktu (daluwarsa) sebagaimana yang ditentukandalam
Bahwa alasan Pelawan pada halaman 2 alinea kedua Surat Perlawanannyamendalilkan bahwa perlawanan a quo diajukan "Sehubungan denganpermohonan eksekusi atas putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANINo. 258 tanggal 2 Oktober 2007 yang diajukan oleh TERLAWAN terhadapPELAWAN kepada dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paluberdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 258/PEN.EKS.V/BANI/2007/PN .PALUtertanggal 19 Nopember 2014; b.
162 — 97
Sel.17.Berdasarkan kutipan petitum Penggugat di atas kiranya dapatdisimpulkan bahwa Penggugat pada prinsipnya berkeinginan agarPutusan Arbitrase BANI No. 917/XII/ArbBANI/2016 tertanggal 30Oktober 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum atau setidaktidaknya dibatalkan;Namun demikian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwasebelum Penggugat mengajukan Gugatan PMH a quo Penggugattelah mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANINo. 917/XII/ArbBANI/2016 tertanggal 30 Oktober 2017 di PengadilanNegeri
YANG SAH UNTUK MEMBATALKAN SUATU PUTUSANARBITRASE, APALAGI EKSISTENS BADAN ARBITRASENASIONAL INDONESIA DALAM PERKARA A QUO TELAHDISAHKAN OLEH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI SEHINGGAGUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DEMI HUKUM KELIRUDAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM:Selanjutnya, selain penjelasan di atas, Tergugat juga menolakdengan tegas tuntutan Penggugat yang menggunakan dalil adanyagugatan pihak ketiga terhadap kepengurusan BANI di PengadilanNegeri Jakarta Selatan untuk membatalkan Putusan Arbitrase BANINo
Eksepsi Kompetensi Relatif:Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangansecara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo yangbertujuan untuk =membatalkan Putusan = Arbitrase BANINo.917/XII/QRBBANI/2016, tertanggal 30 Oktober 3017 karenaHal 111 dari 125. Putusan No. 421/Pdt.G/2018/PN. Jkt.
745 — 392
Namun, BANI/Termohon malahmenyatakan bahwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yangmempunyai klausula arbitrase melanggar Pasal 13 Investment Agreementdan Pasal 3 dan 11 UU 30/1999 (lihat alinea 1 halaman 207 Putusan BANINo. 547/2013).Dengan melihat pertimbanganpertimbangan yang diberikan olehMahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa dalam halsuatu perjanjian yang mengandung klausul arbitrase (perjanjian arbitrase)TIDAK BERARTI/SERTA MERTA menjadikan lembaga arbitrase (termasukBANI
Belakangan, Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan39.40.Kembali menguatkan Putusan Kasasi No. 862 K/PDT/2013.Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU 30/1999 BANI Tidak MemilikiKompetensi Untuk Memeriksa dan Memutus Sengketa Perkara BANINo. 547/2013Termohon II (pemohon dalam Perkara BANI No. 547/2013) menganggapbahwa dengan telah dipilinnya arbitrase sebagai forum penyelesaiansengketa dalam Investment Agreement (Pasal 13.213.4 InvestmentAgreement) maka dengan serta merta selurun permasalahan terkaitdengan
Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) VUAAPS BANI tidak memilikikompetensi untuk memeriksa dan memutus sengketaperkara No. 547/XI/AroBANI/2013.Patut diduga Putusan BANI No. 547/XI/ArbBANI/2013 diambil darihasil tiou muslihat yang dilakukan oleh Termohon II, dimana padapoin ini Para Pemohon menyatakan bahwa Diktum Putusan BANINo. 547/XI/ArbBANI/2013 tentang perhitungan kelebihanpembayaran yang harus dikembalikan oleh Para Pemohon kepadaTermohon Il patut diduga akibat tipu muslinat yang dilakukanTermohon II
SH., ME., MH., serta PT CTPI versi RUPSLuar Biasa tanggal 18 Maret 2005 dan Akta Nomor 16tanggal 18 Maret 2005 dan Akta No, 17 tanggal 18 Maret2005, yang keduanya dibuat di hadapan Bambang Wiweko,SH., Notaris di Jakarta.Menimbang kondisi tersebut di atas, maka Termohon sebagailembaga arbitrase yang diamanatkan UUAAPS, kemudianmenggunakan wewenangnya untuk memilin sendiri para arbiteratas nama para pihak sebagaimana tertuang dalam Surat BANINo. 14.978/VI/BANI/HSIn tertanggal 11 Juni 2014 yangmemberitahukan
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
Tergugat:
PT ENERGI LISTRIK BATAM
Turut Tergugat:
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
450 — 309
., selanjutnyadiberi tanda (TT9C);Fotokopi CV Arbiter BANI yang memeriksa perkara arbitrase BANINo.43050/VIII/ARBBANI/2020 a/n H. Bambang Hariyanto, SH., MH.,FCB.Arb, selanjutnya diberi tanda (TT10A);Fotokopi CV Arbiter BANI yang memeriksa perkara arbitrase BANINo.43050/VIIIVARBBANI/2020 a/n Prof. Dr. Frans Hendra Wimarta, SH.,MH., FCB.Arb., MCI.Arb, selanjutnya diberi tanda (TT10B);Fotokopi CV Arbiter BANI yang memeriksa perkara arbitrase BANINo.43050/VIIIVARBBANI/2020 a/n Prof. Dr.
187 — 65
Bahwa berdasarkan uraian angka 11 sd. 14 diatas, terbukti Gugatana quo kabur karena telah mencampuradukan perbuatan wanprestasidengan perbuatan melawan hukum, maka Gugatan a quo patutditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal.58 dari 85 hal.Put.Sel.64//Pdt.G/2012/PN.JKT.TIM16.17.Bahwa Penggugat mendalilkan tidak dilaksanakannya Putusan BANINo. 406/VI/ARBBAN1/2011 oleh Tergugat adalah PerbuatanMelawan Hukum ;Bahwa dalam Putusan BANI No. 406A/I/ARBBANI/2011, tidaksatupun amar yang
Surat Keputusan Presiden RepublikIndonesia No: 187M Tahun 2004 dan Peraturan Presiden RepublikIndonesia No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RepublikIndonesia, Turut Tergugat mewakili Pemerintah sebagai pihak yangberwenang atas penyelenggaraan jalan tol dan bertindak dalamjabatannya untuk dan atas nama pemerintah ;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Putusan BANINo.406/VI/ARBBANI/2011 tanggal 5 Januari 2012, sebagaimana diajukanoleh
168 — 119
.:634/XV/ARBBANI/2015 tertanggal 2 Juli 2015 diajukan kepada Pengadilan NegeriPekanbaru, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara a quo sepertiyang diajukan oleh Pemohon.Bahwa dengan diajukannya permohonan pembatalan atas Putusan Arbitrase BANINo.: 634/XVARBBANV2015 tertanggal 2 Juli 2015 di Pengadilan Negeri JakartaSelatan yang jelasjelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUAAPS makadengan ini Termohon dan Termohon II mengajukan eksepsi kompetensi relatif danmemohon kepada Yang
220 — 74
Dalam Pokok Perkara1.Menolak Gugatan Pembatalan Putusan Putusan Arbitrase BANINo. 381/II/ARBBANI/2011 tanggal 27 Maret 2012 yang diajukanoleh Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa Penggugat secara sah berutang kepadaTergugat sebesar EUR 1,178,101.05 (satu juta seratus tujuhpuluh delapan ribu seratus satu Euro dan nol lima sen) atau setaradengan Rp. 14.453.273.549.6 (Empat belas miliar Empat ratuslima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Lima ratusempat puluh Sembilan Rupiah dan Enam sen
tersebut, sehingga adalahberdasar bila putusan BANI Nomor : 381/II/ARBBANI/2011 tanggal 27 Maret2012 tersebut dinyatakan sebagai putusan yang diambil dari hasil tipnu muslihatyang dilakukan oleh tergugat dalam pemeriksaan sengketa ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan BANI No : 381/II/ARBBANI/2011 tanggal 27 Maret 2012 adalah putusan yang diambil berdasarkantipu muslihat yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana yang dipertimbangkandi atas, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan putusan BANINo
127 — 35
Rice Bowl Indonesia Kepada Yana BaniNo. 067/HRDBSN/V1IV2016 Tanggal 21 Juli 2016 dan Bukti PengirimanSurat. (Foto Copy dari Foto Copy);Surat Panggilan Pertama PT. Bintang Selera Nusantara KepadaMujimin No. 068/HRDBSN/VIV/2016 Tanggal 21 Juli 2016 dan BuktiPengiriman Surat. (Foto Copy dari Foto Copy);Surat Panggilan Pertama PT. Bintang Selera Nusantara KepadaMaman Samsudin No. 069/HRDBSN/VI/2016 Tanggal 21 Juli 2016dan Bukti Pengiriman Surat.
Rice Bowl Indonesia Kepada Yana BaniNo. 093/HRDBSN/VIV2016 Tanggal 23 Juli 2016 dan Bukti PengirimanSurat. (Foto Copy dari Foto Copy). (Foto Copy dari Foto Copy);Surat Panggilan Kedua PT. Bintang Selera Nusantara Kepada MujiminNo. 094/HRDBSN/V1IV2016 Tanggal 23 Juli 2016 dan Bukti PengirimanSurat. (Foto Copy dari Foto Copy);Surat Panggilan Kedua PT. Bintang Selera Nusantara Kepada MamanSamsudin No. 095/HRDBSN/VI/2016 Tanggal 23 Juli 2016 dan BuktiPengiriman Surat.
646 — 455
Bahwa Majelis Arbiter pada Termohon II telah memutus Putusan BANINo. 513 pada tanggal 5 Juni 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:MEMUTUSKAN:DALAM KONVENSIDalam EksepsiMenolak Eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya.Dalam Pokok Perkara1.Mengabulkan permohonan dari Pemohon Konvensi untuk sebagian.2.
Halini sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Termohon Il yangmemberikan pendapat berbeda (disenting opinion) dalam Putusan BANINo. 513 bagian perbedaan pendapat halaman 5 paragraf 1 s/d 5 yangmenyatakan:Menimbang tentang tahapan kedua Ahli M. E. ELIJANA TANSAH, S.H.berpendapat bahwa setelah Termohon memberitahukan kepada Pemohon,bahwa akan melaksanakan hak opsinya Pemohon dan Termohon subject tomembuat perjanjian yang baru. Demikian juga Ahli Prof. Dr. NINDYOPRAMONO, S. H., M.
PT. Sriwijaya Bina Husada
Termohon:
1.Badan Arbitrase Nasional Indonesia
2.PT. Media Urban Asia
215 — 77
Alternatif PenyelesaianSengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang UndangNomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan danpendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Termohon bertanda T4yang sama dengan bukti surat Pemohon bertanda P10 berupa Putusan BANINo
312 — 118
P 18Bukti P 19:Bukti P 20:2008, tanggal 21 Nopember 2008 berdasarkan Letter ofAcceptance for Guestroom and Front of House Renovation,tanggal 4 Juli 2008 ; T Fotocopi sesuai dengan aslinya Invoce No.096/TJSAKA//2009tanggal 28 Mei 2009 berdasarkan Letter of Acceptence forGuestroom and Front of House Renovation, tanggal 4 Juli 2008 ; : Fotocopi sesuai dengan fotocopinya Surat No.001/LegEks/MP/VII/2011, dari Penggugat kepada Tergugat II / BANIpada tanggal 4 Juli 2011, Perihal: Tanggapan atas Surat BANINo
40 — 26
Banino Julian Andrefa (LakiLaki) Umur 12 Tahun, lahir di Bangkinang(09072008);5.3. Affiqi Andrefa (LakiLaki) Umur umur 7 Tahun, lahir di Bangkinang (16062013);6.