Jimmly Asshiddigie, SH. dalam bukunya PokokPokokHukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 2008, hal 251252 menyatakanbahwa PBI merupakan Peraturan Delegasian (Delegated Legeslation) dalam rangkamelaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia;Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo padaPengadilan Negeri Yogyakarta secara implisit menegaskan bahwa PBI merupakanperaturan hukum yang harus ditaati oleh Pihak Perbankkan (putusan Perkara Nomor88/Pdt.G/PN Yk hal 57);Hal. 11

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitekmerupakan pembentukan suatu Peraturan Pelaksanaan UndangUndang secara delegasi (delegated legislation), karena perintahlangsung dari ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor11.

tiga) ayat;Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwaketentuan dalam BAB Ill TATA CARA PENERBITAN DANPENCABUTAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK: Pasal35 ayat (1), (3), dan (4), dan Pasal 36 merupakan ketentuan baruyang tidak diatur dalam UndangUndang Arsitek dan UndangUndang Cipta Kerja karena berisi ketentuan mengenai sertifikasiyang sangat berbeda dengan proses registrasi menunjukkanketidakmengertian Pemohon atas fungsi dari PeraturanPemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UndangUndang(delegated

Dengan demikian, ketentuan dalam Pasaltersebut masih tetap berlaku.Pasal 42 UndangUndang Arsitek menentukan, bahwa:Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaansanksi administratif dan yang berwenang mengenakansanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan PeraturanPemerintah.Pelimpahan kewenangan pengaturan (delegated legislation)lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksiadministratif dan yang berwenang mengenakan = sanksiadministratif yang

Section 1.4.halaman 7: Overseas, the authorization is delegated to Australiabased(Abased) DFAT diplomatic and consular officers... These officers areauthorized to perform the followng tasks: ... certifying true copies ofdocuments or photographs Yang dalam Bahasa Indonesia berarti: diluar negeri, kewenangan diberikan kepada perwakilan diplomatik dankonsuler DFAT (Kementerian Luar Negeri) Australia (Abased) ...

terdapat ketentuan secara khusus mengenai subdelegasi kewenanganmengatur mengenai Upah Minimum Provinsi dari Menteri kepada Gubernur;Bahwa wewenang Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsisebagaimana tersebut dalam UndangUndang Ketenagakerjaan danPeraturan Pemerintah tentang Pengupahan tidak mengikuti formatpelimpahan wewenang mengatur sebagaimana tersebut di atas, sehinggasifat perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tidak dapatdiartikan sebagai pendelegasian wewenang mengatur (delegated

No. 03 P/HUM/2008kenyataannya telah dilegallsir dengan cara menganulir derajatlegalitas hirarkinya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).Padahal cara yang seperti ini jelasjelas melanggar kedaulatanlegislatif (legislative soveireignity);Dalam pada itu dalam UU PEMDA tidak secara tegas ternyataterdapat suatu delegasi pengaturan (delegated legislation) yangmemberikan kewenangankewenangan yang diperluas, sertadimekarkan melalui suatu Peraturan Pemerintah.

Putusan Nomor 22 P/HUM/2017dalam Pasal 7 Juncto Pasal 8 UndangUndang Nomor 12Tahun 2011, karena Peraturan Direktur Jenderal Pajak a quomerupakan peraturan kebijakan (beleidsregel, policy rule) yangditerbitkan oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenanganyang bersumber dari UUD 1945, undangundang atau peraturanperundangundangan lainnya untuk membuat peraturanperundangundangan mengenai pengenaan pajak bumi danbangunan sektor perhutanan yang bersifat pelimpahan(delegated authority) maupun kewenangan

Putusan Nomor 22 P/HUM/2017 Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Objek permohonan Hak UjiMateriil aquo diterbitkan oleh pejabat yang tidak mempunyai kKewenanganyang bersumber dari UUD 1945, UndangUndang atau peraturanperundangundangan lainnya untuk membuat peraturan perundangundangan mengenai pengenaan pajak bumi dan bangunan sektorPertambangan Mineral dan Batu Bara, baik yang bersifat pelimpahanpemberian delegasi (delegated authority) dari pengaturan lebih lanjut yangditentukan dalam peraturan

perundangundangan yang secara khusus dijadikandasar dari fungsi delegasian sebagaimana dimaksud Pasal 146 UU No.32Tahun 2004 dalam menerbitkan PERWAL TANGSEL No.40 Tahun 2009adalah Undangundang No.51 Tahun 2008 tentang Pembentukan KotaTangerang Selatan di Provinsi Banten (selanjutnya disebut: UU No.51 Tahun2008) ;Bila mencermati keseluruhan Pasal dalam UU No.51 Tahun 2008, dapatdiketahui bahwa tidak ada satu pasal pun dalam UU No.51 Tahun 2008 baiksecara eksplisit maupun implisit yang mendelegasikan (delegated

alasanalasannya adalahkeliru dan tidak berdasar oleh karena tindakantindakan yang Termohon lakukandalam rentang waktu tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari2019 atau setidaktidaknya sebelum tanggal 8 Februari 2019 adalah tindakanrepresif yang bersifat nonyustisial (administratif) terkait pelaksanaankebijakan di bidang pengawasan berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya (delegated

alasanalasannya adalahkeliru dan tidak berdasar oleh karena tindakantindakan yang Termohon dilakukandalam rentang waktu tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari2019 atau setidaktidaknya sebelum tanggal 8 Februari 2019 adalah tindakanrepresif yang bersifat nonyustisial (administratif) terkait pelaksanaankebijakan di bidang pengawasan berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya (delegated

yang bersifat nonyustisial (administratif) terkaitpelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan yang mendapat legitimasinyadalam Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukaisehingga tindakan Termohon tersebut bukanlah tindakan yang tidak berdasarkanhukum tetapi tindakan menjalankan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya (delegated

kemukakan oleh Termohon sebagai berikut :Dalam EksepsiMenimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon mendalilkan bahwa tindakantindakan Termohon yang dilakukan dalam rentang waktu tanggal 14 Januari 2019sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 merupakan tindakan represif yang bersifat nonyustisial (administratif) dalam rangka penegakan ketentuan di bidang cukai yaituUndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya(delegated

Pasal 353 Ayat (3), delegated regulation) ttg alat satu fungsi pengawasan DPRD Kab/Kotaperlengkapan DPRD kabupaten/Kota adalah fungsi Pengawasand. Pasal 344 Ayat (2) UndangUndang SUSDUK, ttgtata cara pelaksanaan tugas dan wewenang alatperlengkapan DPRD Kab/Kota, a quo Komisie. Pasal 376 Ayat (1,2,3) UndangUndang SUSDUKttg Tata Tertib(Tatib) DPRD2 Peraturan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Tertib DPRD Rote Ndao(TATIB)a.

(pihak), tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota a quo, pelaksasnaan pengawasanyang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menarik kesimpulanyang berakibat pada majelis hakim keliru dalam menarik kesimpulandengan menyatakan bahwa Terdakwa selaku DPRD Kabupaten RoteNdao mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan PPI Tulandale tahun 2010;b) Bahwa UndangUndang No.27 Tahun 2009 tentang SUSDUK mengatur tentang delegasi pengaturan (delegated

Pasal 376 Ayat (1,2 dan 3) tentang dasar hukum pembentukan,daya laku dan isi/substansi dari Tatib ;c) Bahwa berdasarkan delegated regulation sebagaimana ditegaskandalam Pasal 353 Ayat (3) jo Pasal 344 Ayat (2) jo Pasal 376 Ayat (1, 2dan 3) tentang UndangUndang SUSDUK, maka DPRD KabupatenRote Ndao berdasarkan kewenangannya menetapkan PeraturanDPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 1999 tentang TataTertio DPRD Rote Ndao (Tatib) sebagai berikut :a.

Pada titik ini, Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentangSyaratsyarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan PekerjaanKepada Perusahaan Lain adalah jenis peraturan perundangundanganyang berfungsi mengelaborasi norma pokoksebagaimana diatur pada tataran UndangUndang atau PeraturanPemerintah atau Peraturan Presiden;Bahwa Termohon tidak memperoleh pelimpahan kewenanganpengaturan (delegated legislation) perihal Penyediaan JasaPekerja/Buruh, sehingga ketika

tidak ada delegated legislationmaka tidak ada sumber kewenangan bagi Menteri Tenaga Kerja &Transmigrasi untuk melakukan pengaturan dan bahkan melakukanpembatasan tentang jenis kegiatan jasa penunjang.Bandingkandengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKep. 101/MEN/VV/2004 tentang Tata Cara Perijinan PenyediaanJasa Pekerja/Buruh(melaksanakan Pasal 66 ayat 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003) dan Keputusan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi NomorKep. 220/Men/X/2004 tentangSyaratsyarat

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan pada pokoknya bahwaketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yangsecara hukum dianggap dikabulkan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.Artinya, pembentuk UndangUndang Cipta Kerja menghendaki penyelesaianPermohonan Fiktif Positif dilaksanakan secara internal oleh Badan/PejabatPemerintahan, yang bentuk dan mekanisme penyelesaiannya akan diatur lebih lanjutoleh Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksananya (delegated

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan pada pokoknya bahwaketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yangsecara hukum dianggap dikabulkan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.Artinya, pembentuk UndangUndang Cipta Kerja menghendaki penyelesaianPermohonan Fiktif Positif dilaksanakan secara internal oleh Badan/PejabatPemerintahan, yang bentuk dan mekanisme penyelesaiannya akan diatur lebih lanjutoleh Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksananya (delegated

Delegated /egislator,dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatuUndangUndang mengeluarkan Peraturan Pemerintah, yaitudiciptakan wewenangwewenang Pemerintahan kepada Badanatau Jabatan tata usaha negara tertentu.

Amandement No. 1 Lease Agreement No. 5171 tertanggaltahun 2004, Lease Agreement No. 5182 yang dibuat tanggal (kosong),Lease Agreement No.5273 yang dibuat tanggal 26 Mei 2005, PerjanjianSewa Menyewa No.5340 (Sewa Apa Adanya) yang dibuat tanggal 21Nopember 2006 sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai denganangka 7di atas dinyatakan bahwa , any dispute on this agreementshould be settled amycably and in case both parties failed to reachsettlement, then the dispute shall be delegated to the court office

Artinya,pembentuk UndangUndang Cipta Kerja menghendaki penyelesaian PermohonanFiktif Positif dilaksanakan secara internal olen Badan/Pejabat Pemerintahan, yangbentuk dan mekanisme penyelesaiannya akan diatur lebih lanjut olen PeraturanPresiden sebagai peraturan pelaksananya (delegated legisilation);Menimbang, bahwa penjelasan di atas menurut Majelis Hakim konsistendengan latar belakang lahirnya UndangUndang Cipta Kerja yang diyakini olehPemerintah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan

Artinya,pembentuk UndangUndang Cipta Kerja menghendaki penyelesaianPermohonan, Fiktif Positif dilaksanakan secara internal oleh Badan/PejabatPemerintahan, yang bentuk dan mekanisme penyelesaiannya akan diaturlebih lanjut oleh Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksananya(delegated legislation);Menimbang, bahwa penjelasan di atas menurut Majelis Hakimkonsisten dengan latar belakang lahirnya UndangUndang Cipta Kerja yangdiyakini oleh Pemerintah sebagai langkah strategis untuk meningkatkanpertumbuhan

Maka dalam level ini UndangUndang adalah FormellGeseiz, karena UU adalah norma yang mengatur sifatnya abstrak danumum maka dalam praktek penyelenggaraan bernegara UU harusdijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, adakalanyapenjabarannya berdasarkan delegated legislation yang diperintahkansecara langsung oleh UndangUndang yang dimaksud dalam prinsiphukumnya delegated legislation maupun oleh penyelengaraan UU ituyang membuat aturan teknisnya, maka setiap UU harus mempunyaiperaturan pemerintah

., yang berpendapat bahwa pada aitribusi terjadi pemberianwewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturanperundangundangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru,dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikanatribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukansebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasiterjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatanTata Usaha

., London, 1998, h. 39 40)sebagai berikut: The distinction between an Act of Parliament and apiece of delegated legislation is that the delegated legislation forexample, a set of Regulations is the child of an Act of Parliament.Jika disederhanakan, pengertian dari pendapat tersebut yaitu regulasiadalah anak dari legislasi.

Implikasi yuridis tersebut adalah:the person or authority upon whom the power is conferred hasexercised the delegated power within the bounds of the enablingenactment. If the limits of the enabling enactment are exceeded orotherwise wrongfully exercised, that exercise can be challenged. Ataudalam kalimat yang lebih lugas ... the power exercised must be thepower conferred. (kekuasaan yang dijalankan haruslah kekuasaanyang diberikan);Halaman 26 dari 153 halaman. Putusan Nomor 29P/HUM/201923.

Bahwa Objek Sengketa adalah produk yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur selakuPejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang adapadanya (attribute competence) atau diberikan padanya dalam Putusan Perkara Nomor : 29/G/2021/PTUN.PLKPage 14bidang urusan Pemerintahan (delegated competence) serta diberimandat atas pelimpahan wewenang berdasarkan PeraturanPerundangundangan badan atau pejabat pemerintanan yang satukepada badan atau pejabat pemerintahan lain dalam