Perjanjian KerjaBersama yang sampai sekarang masih berlaku dan perjanjian kerja bersama itusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya (vide pasal 1338KUHperdata), sedangkan halhal yang berhubungan dengan persyaratan kerja yangbelum tercantum di dalam perjanjian kerja bersama, akan diatur lebih lanjut denganmemperhatikan ketentuan undangundang yang berlaku (BAB XII Penutup,Perjanjian Kerja Bersama, Angka 1), berdasarkan uraian tersebut diatas, perjanjiankerja bersama bersifat lex specialis drogat

Pemutusan Hubungan Kerja tanpa MembayarPesangon terhadap Penggugat, oleh karena itu, tergugat sudah tidak ada ikatan hakdan kewajiban lagi dengan penggugat semenjak di PHK tanggal 6 Desember 2014,adapun kesalahan/pelanggaran berat yang dilakukan Penggugat sesuai pasal 37huruf e perjanjian kerja bersama, akan dibuktikan oleh Tergugat pada tahappembuktian di persidangan; Bahwa terhadap dalil Provisi Penggugat nomor 4, dapat ditanggapi bahwa Tergugatmengacu pada perjanjian kerja bersama (lex specialis drogat

ditanggapi, karenahanya merupakan keluh kesah dari penggugat akibat dari perbuatannya sendiri yangmelanggar ketentuan pasal di dalam perjanjian kerjabersama; 722 n on nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa terhadap dalil provisi penggugat nomor 8 dapat ditanggapi bahwa tidakbenar tergugat tidak patuh terhadap peraturan perundangundangan, Tergugatsangat patuh dan berpegang teguh terhadap peraturan kerja bersama yang telahdisepakati, dan itu sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya (LexSpesialis Drogat

tertulis, tidak diwajibkanterhadap pelanggaran berat seperti tertuang di dalam pasal 37 huruf e perjanjiankerja bersama, teguran maupun peringatan tertulis hanya wajib diberikan kepadapekerja yang melanggar pasal 37 huruf a, b,c,dan d perjanjian kerja bersama;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, alasan yang dikemukan tergugat didasarioleh buktibukti otentik yang akan dibuktikan pada tahap pembuktian di Persidangan danmengacu pada perjanjian kerja bersama yang telah disepakati (lex specialis drogat

diberikan kewenangan untuk menjatuhkansanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja yang melakukanHal 31 dari 57 halaman putusan nomor 7/Pdt.Sus PHI/2015/PN.Dps3232kesalahan berat, oleh karena dalil penggugat tersebut Keliru dan terlalu mengadaada maka sudah sepatutnya dinyatakanditolak;Bahwa terhadap dalil penggugat Nomor 7,8,9 dan 10 dalam pokok perkara, dapatditanggapi bahwa pada dasarnya perusahaan mengacu pada perjanjian kerjabersama sepanjang telah tercantum di dalamnya (lex specialis drogat

TsmNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas /exspesialis drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku sertadalildalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap sidang tidak hadir ;2.

berdasarkan Pasal271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebutdikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu dimintapersetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untukdikabulkan;4.5 Biaya perkaraMenimbang, bahwa dalam bidang perkawinan,inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sertaHim 4 dari 6 hlm Penetapan No. 11/Pdt.G/2016/PA.Spnberdasarkan azas lex spesialis drogat

diterima dan dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut,maka perkara Nomor 126/Pdt.G/2021/PA.Mmj yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sertaberdasarkan azas lex spesialis drogat

maksud Pasal 271dan 272.Rv ;4.4 Kesimpulan pertimbangan hukumMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapencabutan perkara Penggugat dapat dikabulkan;4.5 Biaya perkaraMenimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karenaPerkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidangperkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sertaberdasarkan azas lex spesialis drogat

Termohon mempunyai alasan yaitu sudah berbaikkembali dan sudah tinggal dalam satu rumah kediaman bersama;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untukmencabut perkara tersebut di kabulkan maka Majelis Hakim perlumembuatkan penetapannya demi terciptanya kepastian hukum dalamperkara tersebut;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lexspesialis drogat

tahapan pemeriksaan maka tidak perlu dimintaHalaman 4 dari 6 putusan Nomor 491/Padt.G/2018/PA.Sgtpersetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis drogat

Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak cermat dantidak bersungguhsungguh dalam berperkara dan harus dinyatakanpermohonan Pemohon kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet on Vankelijk Verklaard);Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, inklusif didalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas /exspesialis drogat

dalamberperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harusdinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukandalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara iniharus diperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azaslex spesialis drogat

Putusan Nomor 62/Pat.G/2022/PA.PykMenimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelahproses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara iniharus diperhitungkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis drogat lex generalis, maka

Halaman 4 dari 6 halamanPemohon dalam petitum surat permohonan yang berkenaan denganpokok perkara harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azaslex spesialis drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusanini;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang

gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap meskipun telahtelah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya berdasarkan pasal 148RBg, Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut dinyatakan gugur ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir denganperubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkanazas lex spesialis drogat

relatif yang diajukanHIm 4 dari 6 hlm Putusan No. 1062/Pdt.G/2019/PA.SmdTermohon tersebut dikabulkan,maka putusan ini sekaligus merupakanputusan akhir;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan,maka pada bagian pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif didalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkanazas lex spesialis drogat

diatur dengan Pasal271, dan 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutantersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukandalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lexspesialis drogat

Berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut,maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwapencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaansehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lexspesialis drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon yang

paraPemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan menemuiterlebih dahulu orang tua kandung anak tersebut, karena yang menyerahkananak kepada para Pemohon adalah orang yang mengaku sebagai bibi darianak tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakimmenilai bahwa pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamaserta berdasarkan azas lex spesialis drogat

Berkaitan denganpermohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, MajelisHakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapanpemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Termohon sehinggapermohonan tersebut patut untuk dikabulkan;4.5 Biaya perkaraMenimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkaraperceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis drogat

dengan maksudPasal 311 R.Bg;Him 5 dari 7 hlm Putusan No. 563/Pdt.G/2020/PA.SmdMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Samarindadinyatakan tidak berwenang mengadili perkara permohonan cerai talakdiajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lexspesialis drogat

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2020/PA.CkrMenimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalamproses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harusdiperhitungkan;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sertaberdasarkan azas lex spesialis drogat lex generalis maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktumamar putusan ini;Mengingat segala Peraturan

Penetapan No.45/Padt.P/2019/PA.Jmbmaka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonantersebut patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa, untuk memperoleh kepastian hukum padaperkara tersebut maka Majelis Hakim perlu membuatkan penetapanpencabutan dari perkara tersebut;Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnyaperkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas /exspesialis drogat lex generalis