Dwaling (salah kira)2. Dwang (paksaan)3. Bedrog (penipuan)1. Dwaling (salah kira/kekhilafan)Kekurangan yuridis salah kira (dwaling) , terjadi bilamana seseorang (Subjekhukum) menghendaki sesuatu dan mengadakan sesuatu sesuai dengankehendak itu, tetapi kehendak tersebut didasarkan atas sesuatu bayanganHalaman 46 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.tentang sesuatu hal yang salah.

Sk. 3 /XX/199/65 yang ternyatamengandung kekurangan yuridis yang dikualifikasi sebagai Dwaling (salahkira/kekhilafan/kekeliruan). Bahwa Kekurangan yuridis ini dianalogikan darilapangan privat (perdata). Di dalam hukum perdata perbuatan yang di buatberdasarkan dwaling, dwang dan bedrog dapat dibatalkan oleh hakim atau pejabatyang berwenang. Bahwa karena dalam hal ini adalah opsional, yakni hakim ataubadan yang berwenang maka cukuplah Badan Pekerja Panitya LandreformDaerah Tk.

Sk. 3 /XX/199/65 yang ternyata mengandung kekurangan yuridisyang dikualifikasi sebagai Dwaling (salah kira/kekhilafan/kekeliruan). BahwaKekurangan yuridis ini dianalogikan dari lapangan privat (perdata). Di dalamhukum perdata perbuatan yang di buat berdasarkan dwaling, dwang danbedrog dapat dibatalkan oleh hakim atau pejabat yang berwenang. Bahwakarena dalam hal ini adalah opsional, yakni hakim atau badan yang berwenangmaka cukuplah Badan Pekerja Panitya Landreform Daerah Tk.

Sk. 3 /XX/199/65 yang ternyata mengandung kekurangan yuridis yangdikualifikasi sebagai Dwaling (salah kira/kekhilafan/kekeliruan). BahwaKekurangan yuridis ini dianalogikan dari lapangan privat (perdata). Di dalamHalaman 74 dari 107 halaman Putusan Nomor 206/Pdt/2017/PT DPS.hukum perdata perbuatan yang di buat berdasarkan dwaling, dwang dan bedrogdapat dibatalkan oleh hakim atau pejabat yang berwenang.

Il Buleleng mencabut danmembatalkan ketetapannya sendiri tersebut karena adanya Dwaling dan memintamencabut dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali tanggal5 Februari 1965 No.

Itoh Masitohdan Tergugat adalah tanah sengketa milik U.Sjamsudin, dengan demikianterdapatnya tindakan dwang, dwaling bedrog dalam pembuatan dokumen awalsebagai usulan penerbitan SHM No. 624 Blok Tanjung tahun 1989, Asal PersilKonversi Milik Adat C No. 1218 sebagian Persil No. 84 Dll, oleh Ny. ItohMasitoh (ibu dari Tergugatl s/d TergugatIV) yang ditujukan kepada TergugatVl Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab.

Konversi MilikAdat C No.1218 sebagian Persil No.84 DIl, tidak dilengkapi dengan dokumenpendukung yang sah, sebagaimana layaknya penerbitan sertiftkat Hak Miliksesuai dengan Surat yang diterbitkan oleh TergugatV Badan PertanahanNasional Kabupaten Tasikmalaya tanggal 4 Oktober 2006, yang pada pokoknyaberisi bahwa belum ditemukannya berkas permohonan Sertiftkat atas namaItoh Masitoh, sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan NegeriTasikmalaya. dengan demikian terdapatnya tindakan dwang, dwaling

Syamsudin dan terdapat tindakan dwang dwaling bedrogdalam pembuatan dokumen awal tidak dilengkapi dengan dokumentasipendukung yang sah sebagalmana layaknya penerbitan sertipikat Hak MilikNo. 624 Desa Ciawang adalah tidak benar dan keliru tidak berdasar samasekali.a.

Dan gugatangugatan perdata tersebut telah mempunyaikekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) jauh sebelum adanyaputusan Pailit No 01/PAILIT/2006/PN.NIAGA mg.Bahwa Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perdata (PerkaraPerdata No. 31/Pdt.G/2005/PN.Ska, No. 33/Pdt.G/2005/PN.Ska, danNo. 90/Pdt.G/2005/PN.Ska) ke Pengadilan Negeri Surakarta karenaberpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenanganperadilan Perdata untuk memutusnya karena berkaitan denganwanprestasi, dwang, dwaling dan bedrog yang

tersebut.Bahwa dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang beserta penjelasannya ditentukanbahwa obyek kepailitan adalah hubungan hukum hutang piutang danhutang, dimana hutang piutang dimaksud adalah hubungan hukumyang didasarkan pada konstruksi hukum pinjammeminjam uang.Bahwa substansi pokok dalam perkara No, 01/Pailit/2005/PN.Niaga.Smg sama sekali tidak berkaitan dengan Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang akan tetapi muri mengenaiwanprestasi, dwang,dwaling

Untuk moenjaring korbankorbannya, Termohon Kasasi menawarkan imingiming yang sangat menarik, diantaranya mengadakan kerjasama dengan sistem tanampaket dan investasi (periksa posita 3 dan 4 Permohonan Kepailitan).Berdasarkan uraian di atas sudah cukup untuk mengetahui bahwaPerkara No. 01/pailit/2005/PN.Niaga.Smg tidak berkaitan denganKepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang akan tetapi murnisengketa perdata tentang adanya wanprestasi, dwang, dwaling,bedrog seria tindak pidana penipuan sehingga bukan

Bahwa Tergugat merasa Penggugat telah melakukan perjanjian tipu muslihat(bedrog) dan menyesatkan (dwaling) terhadap Tergugat atas kerjasama proyekevent yang dituangkan dalam kwitansi tanggal 18 Nopember 2014 dan terakhirdirubah menjadi kwitansi tanggal 11 Maret 2015; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon denganhormat agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebegai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya; 2.

Bahwa dengan demikian justru Penggugat telah melakukan perjanjian tipumuslihat (bedrog) dan menyesatkan (dwaling) terhadap Tergugat ataskerjasama proyek event yang dituangkan dalam kwitansi tanggal 18 Nopember2014 dan terakhir dirubah menjadi kwitansi tanggal 11 Maret 2015 tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya tetapbertahan pada dalildalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dalam Dupliknya padapokoknya tetap bertahan pada dalildalil jawaban / sangkalannya ;Menimbang, bahwa

Penggugat telah melakukan tipu muslihat (bedrog) dan menyesatkan(dwaling) terhadap Tergugat harus disesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana tersebutdi atas maka Penggugat dapat membuktikan seluruh dalildalil gugatannya,Halaman 16 dari 18 Putusan No. 462/Pdt.G/2015/PN.SBY.sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalildalil jawaban / bantahannya makagugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnyamaka

Oleh karenanya dalam melakukanikatan perkawinan juga selayaknya tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata yangmana salah satu syaratnya tidak mengandung unsur Qwaang, dwaling, bedrog,yang bila dikaitkan dengan permasalahan ini maka Pihak Tergugat , Tergugat II,dan Tergugat III telan dengan sengaja dan sadar membohongi Para Penggugatdengan cara sengaja menyembunyikan adanya kelainan pada diri Tergugat yang mana bila hal ini diketahui sedari awal oleh Para Penggugat maka sudahpasti perjodohan dan perkawinan

sangka mengenai kondisi diri Tergugat , yang menurut ParaHalaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Skb.Penggugat dapat menjadi salah satu alasan pembatalan perkawinan, karenatujuan perkawinan untuk meneruskan garis keturunan tidak dapat dipenuhi olehTergugat I; Bahwa selanjutnya menurut Para Penggugat, perkawinan didasarkan padaperjanjian, sehingga perkawinan dapat dikategorikan sebagai perjanjian yangtunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata yang didalamnya tidak boleh mengandungdwaang, dwaling

3272KW151020180001, tertanggal 15 Oktober 2018, danSurat Keterangan Perkawinan Nomor 10.18/066/0111/X/ 2018, tertanggal15 Oktober 2018, serta agar Penggugat mendapatkan status belum menikah ataumasih perawan dalam data kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan inti posita gugatan dan petitum ParaPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa menurut Para Penggugat, perkawinan adalah suatu perjanjian yangtunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata yang didalamnya tidak boleh mengandungunsur dwaang, dwaling

Bahwa kemudian ternyata Tergugat V kembali melakukan kekeliruan hukum(recht dwaling) dengan menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat YHIPP, Nomor 27 tanggal 23 September 2010. Adapun beberapa kekeliruanhukum (recht dwaling) tersebut adalah sebagai berikut: Akta Nomor 27 tanggal 23 September 2010 dibuat pada saat perkarasengketa organ YHIPP masih dalam proses hukum di Pengadilan dan belummempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap karena meskipunpada tanggal 5 Juli 2010 H.

PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2437/Pdt.G/2007/PN Jkt Sel,tanggal 14 November 2008) baru berkekuatan hukum tetap sejak RelasPemberitahuan Pencabutan Kasasi diterima oleh pihak Termohon Kasasi,yakni pada tanggal 27 September 2010; Dalam Akta Nomor 27 tanggal 23 September 2010 disebutkan bahwa RapatPembina tanggal 23 September 2010 memutuskan dan atau meratifikasi AktaNomor 88 tanggal 30 September 2008, hal ini jelas merupakan kekeliruanhukum (recht dwaling) karena sebagaimana telah

Hal ini jelas menunjukkan keganjilankeganjilansekaligus kekeliruan hukum (recht dwaling) dalam penerbitan akta a quo;Bahwa secara yuridis, pengangkatan Tergugat sebagai anggota PembinaYHIPP melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang UndangYayasan (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001) jo.

Adapun beberapa kekeliruan hukum (recht dwaling) tersebut adalahsebagai berikut:Akta tersebut didasarkan atas Akta Nomor 88, tanggal 30 September2008 (linat Akta a quo halaman 3) yang cacat hukum, tidak sah danmelawan hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas padapoint 5;Bahwa dalam Akita ini pun tidak diuraikan dengan jelas alasanHal. 11 dari 44 hal. Put.

Nunuk Murdiati Sulastomo yang di persidangan sudah mengajukanjawaban terhadap gugatan Penggugat dan sudah menerima replik dariPenggugat, adalah kurang cermat sekaligus merupakan kekeliruan hukum(recht dwaling) karena Turut Tergugat II dengan ketua pengurus Dra. Hj.Nunuk Murdiati Sulastomo telah hadir dan mengikuti prosesnya dari awalpersidangan dan H. Mohammad Indra Wargadalem selaku Tergugat punHal. 41 dari 44 hal. Put. No. 2890 K/Padt/2014telah mengikuti proses persidangan sejak awal.

perundangundangan yang bersifat prosedural/formal, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat 2 sub aUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986.3 Bahwa tanggapan Penggugat terhadap keberatan 2 ( kedua ) MemoriBanding Tergugat, adalah bahwa terjadinya perbedaan antara bukti P 3dengan T 2 tidak bisa dikatakan sebagai kekeliruan atau kesalahanpengetikan, olehkarena :1 Dalam konsep Hukum Administrasi setiap tindakan Badan atauPejabat TUN tidak boleh mengandung cacat kehendak baik dalambentuk dwang, dwaling

hal itumengakibatkan tindakan Badan atau Pejabat TUN tersebut tidak sahatau batal.2 Bahwa secara hukum kepegawaian pengertian Staf dengan Fungsionaladalah dua hal yang berbeda dan tidak boleh dianggapSAMA.3 Bahwa menurut Hukum Administrasi Surat keputusan yangmempunyai daya ikat adalah bukti P 3, bukan T 2 yang diajukan olehkuasaTergugat.4 Bahwa dalam bukti P3 yang mencantumkan status Penggugat sebagaistaf Dinas Pendidikan Kota Palopo adalah merupakan kesalahankalimat berupa frasa yang merupakan dwaling

ada perlawanan, banding dan kasasi;Menghukum Para Tergugat membayar ongkosongkos yang timbul dalamperkara ini;DAN/ATAU :e Apabila Pengadilan Negeri Watampone berpendapat lain, makadalam peradilan yang baik, mohon memberikan putusan yangseadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Eksepsi olehPara Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :1.Bahwa gugatan Penggugat error in objek (objek kabur) karenaPenggugat dalam gugatannya adalah keliru karena salah pengertian(dwaling

Mannu dan tanah sawah Junina;Selatan : batas tanah sawah Kade;Barat : batas tanah lapang Kade;Hal ini merupakan bagian dari kekaburan gugatan Penggugat karenaPenggugat telah keliru/salah pengertian (dwaling) menunjuk obyeksengketa serta batasbatas dari obyek yang diperjual belikan antaraTergugat dan Penggugat, sehingga patut menurut hukum, bagi Ketua/Majelis Hakim Yth yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untukmenolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya gugatan Penggugattidak dapat diterima

Akan tetapi kesepakatanmasih bisa dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat cacat kehendak(Wilsgebreken).Bahwa, secara normatif Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan Ancaman/paksaan (bedreiging, dwang), Kekeliruan/ kesesatan (dwaling), Penipuan (bedrog),merupakan hal hal yang menyebabkan wilsgrebeken;Bahwa, perkembangan ilmu hukum dan yurisprudensi menunjukkan adanyakondisi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) menyebabkanbatalnya perjanjian (voidable/vernietigbaar)Menimbang,

Akta Pelunasan Hutang dengan Pemberian Kuasa untuk menjualNomor 28 tanggal 29 Mei 2004, P7 bersesuaian dengan T1,2/TT2,32;terdapat cacat kehendak / willgebreken sebab dwang, dwaling, bedrog maupunmisbruik omstandigheden pada diri Penggugat dan Penggugat II;Menimbang, bahwa dalam kasus ini Tergugat mendalilkan adanya suratkuasa dibawah tangan untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat II dalampelaksaan terbitnya Akta akta tersebut di atas; Bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk membuat surat

Penggugat I, dalam proses terbitnya AKTA PERDAMAIAN DENGANPENYERAHAN RUMAH SEBAGAI PELUNASAN HUTANG No.27 dan AKTAPELUNASAN HUTANG DENGAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENJUALNo.28 Pada tanggal 29 Mei 2004 telah salah kira (dwaling) Penggugat IImemberikan kuasa kepada Tergugat , sedangkan Penggugat II tidak pernahmemberikan kuasa kepada Tergugat , AKTA PERDAMAIAN DENGANPENYERAHAN RUMAH SEBAGAI PELUNASAN HUTANG No.27 dan AKTAPELUNASAN HUTANG DENGAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENJUALNo.28 Pada tanggal 29 Mei 2004

pengertian Perbuatan MelawanHukum yakni Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkantimbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubunganhukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dandengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi(Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Alumni,Bandung, 1982, him. 7).Menimbang, bahwa pada kasus a quo, sesuai dengan uraianpertimbangan diatas khususnya mengenai dwaling

Menyatakan hukum AKTA PERDAMAIAN DENGAN PENYERAHANRUMAH SEBAGAI PELUNASAN HUTANG No.27 dan AKTA PELUNASANHUTANG DENGAN PEMBERIAN KUASA UNTUK MENJUAL No.28 Padatanggal 29 Mei 2004 di buat oleh Notaris H.ZAINUL ISLAM adalah cacathukum akibat adanya willsgrebeken (cacat kehendak) berupa dwaling danmisbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan), sehingga tidaksah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.4.

atas dibuat dan ditandatangani atas kesepakatan para pihak yaituHertanto Tjahyasurya dan Dharmawan Atmadja, dalam hal ini menjalaniJabatan selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama bertindak untuk danatas nama PT Bank Mayora (Terlawan) dengan Hoo Homarwidjaja selakuDirektur, bertindak untuk mewakili dan atas nama PT Teguh Api Binatama(Pelawan), dimana perjanjian kredit ini dibuat untuk keperluan peminjaman1213uang dan selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya buktibuktikekhilafan (dwaling

PK.51 PK/PRK/MGD/ VII/97) tanpa melihat Akta bukti T6A yang berupasurat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MGD/XII/98, tanggal 1 Desember1998, maka perjanjian kredit antara PELAWAN dengan TERLAWANadalah sudah sesuai ketentuan Pasal 13820 KUHPerdata dan tidakmengandung dwaling (kekhilafan), dwang (paksaan) dan bedrog(penipuan).Bahwa namun titik persoalan di dalam perkara ini adalah apaka buktiT6A yang berupa surat Perubahan No.: 057/PRPK/PB/MGD/XII/98,tanggal 1 Desember 1998, dimana Akte Perubahan tersebut

Selain adanya dwaling, dwang dan bedrog, maka misbruik vanomstandigheden adalah juga merupakan alasan untukmembatalkan perjanjian (periksa Buku : PENYALAHGUNAAN15KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN), SEBAGAIALASAN (BARU) UNTUK PEMBATALAN PERJANJIAN, DR.HP PANGGABEAN, SH,MS, Edisi Revisi Il, Liberty,Yogyakarta, 2010.b.

No. 468 K/Pdt/2009diserahkan kepada Tergugat II, padahal Tergugat II bukan pihak dalam akta,akhirnya setelah mendapatkan turunan Akta baru Penggugat sadar telah terjadipenyesatan (dwaling) dan penipuan (bedrog) dalam Perjanjian Utang PiutangNo. 59 tersebut.

Menyatakan Akta Perjanjian UtangPiutang No. 59 tanggal 27 Desember2005 tersebut cacat hukum karena adanya penyesatan (dwaling) danpenipuan (bedrog);4. Menyatakan aktaakta ikutannya / accesoir yang timbul dari Akta PerjanjianUtangPiutang No. 59 tanggal 27 Desember 2005 ikut menjadi cacat hukum;5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum aktaakta ikutannya /accesoir yang timbul dari Akta Perjanjian UtangPiutang No. 59 tanggal 27Desember 2005;6.

Menyatakan Akta Perjanjian Utang Piutang No. 59 tanggal 27Desember 2005 tersebut cacat hukum karena adanya penyesatan(dwaling) dan penipuan (bedrog);Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 468 K/Pdt/2009124.

Ketidakbenaran dalil PENGGUGAT mana, ternyata pula ketika TERGUGAT padahari yang sama menandatangani akta a quo di Kantor TERGUGAT Il, akta aquo selain telah ada tulisan, juga telah ada tandatangan PENGGUGAT .Berdasarkan fakta hukum mana, jelas kiranya dahl tersebut hanya dalilPENGGUGAT yang bermaksud melakukan tipu muslihat (dwaling) danmengadaada untuk berbuat curang (bedrog) terhadap TERGUGAT ;Bahwa fakta hukum lain, bahwa PENGGUGAT sesungguhnya mengetahui,bahwa akta yang ditandangani PENGGUGAT

Dan demikian pula tidak benar Surat Pernyataan. tertanggal26 Juli 2014 dibuat PENGGUGAT karena rasa takut dan tertekan, karenabagaimana mungkin dikatakan PENGGUGAT dalam surat pernyataan a quoHalaman 14 dari 60 Putusan Nomor 13/Pdt/G/2016/PN.Bdg15.dalam kondisi rasa takut dan tertekan, padahal dalam membuat suratpernyataan mana selalu didampingi Kuasa Hukumnya dari Kantor HukumJefri Sinaga, SH. dan Associates ;Bahwa oleh karena tipu muslihat (dwaling) PENGGUGAT untuk berbuatcurang (bedrog) kepada

Nomor : 84/KelurahanSukagahli dengan harga Rp.1,500.000.000,sesungguhnya hanyamerupakan tipu muslihat (dwaling) PENGGUGAT untuk berbuat curang(bedrog) kepada TERGUGAT sebagai upaya untuk menghindari SHGB aquo dilelang oleh PT. Bank Pan Indonesia, Tbk guna membayar utangkredit PENGGUGAT yang telah macet.

Seandainya dari awal TERGUGAT dapat mengetahui niat buruk PENGGUGAT untuk melakukan tipu muslihat(dwaling) dan berbuat curang (bedrog), tentunya TERGUGAT tidak akanbersedia membeli SHGB a quo yang nyatanyata pada tanggal 27 Februari2014 akan dilelang oleh PT.

sepihak Penggugat (Terbanding), yang bertindak selakuPenjual, yang mana argumentasi kami juga diperkuat tidak adanya parafkedua belah pihak pada tiap halaman klausula Perjanjian melainkan hanyalahparaf dari pihak Penggugat (Terbanding), yang mencantum dalam klausulaPerjanjian, oleh karenanya dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tanganTergugat Il (Pembanding II) serta tidak adanya paraf pada tiap halaman padaKlausula Perjanjian Jual Beli tersebut maka kami berpendapat terdapatkekeliruan/kekhilafan (dwaling

), penipuan (bedrog) maupun penyalagunaankeadaan(misbruik van omstandigheden). sehingga Perjanjian Jual Bellibeserta Klausula Perjanjian tersebut haruslah dibatalkan.Bahwa Pertimbangan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar yang berdasarkan pertimbangan pada Klausula Perjanjian yangtidak disepakati oleh kedua belah pihak, serta adanya kekeliruan/Kekhilafan(dwaling), penipuan (bedrog) maupun penyalagunaan keadaan (misbruik vanomstandigheden) pada perbuatan Klausula Perjanjian tersebut

dan Tergugat II( Pembanding II) sesuai dengan azas hukum actor sequitor forum rei.Bahwa berkaitan adanya cacat kehendak dalam pembuatan KlausulaPerjanjian dalam bentuk kekeliruan/kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog)Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MKSmaupun penyalagunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) tersebutakan kembali kami uraikan berkaitan dengan tanggapan kami terhadappertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara.Berkaitan dengan Gugatan kurang pihak.Majelis Hakim

klausula eksonerasi tersebut maka mengindikasikanbahwa para pihak tidak dalam posisi yang seimbang pada saat menentukanklausula klausula tersebut sehingga melanggar azas konsensualisme dan secarahukum klausula klausula tersebut bisa dibatalkan.Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT MKSMajelis Hakim Tinggi yang kami hormati, oleh karenanya kami berpendapatbahwa Klausula Klausula Perjanjian yang dibuat sama Penggugat (Terbanding)secara sepihak tersebut dapat mengandung kekeliruan/kekhilafan (dwaling

(Vide Bukti Surat T.12, Bukti T.14 dan Bukti T.16).Majelis Hakim Tinggi yang kami hormati, dengan adanya penggunaanKlausula eksonerasi, Klausula baku, serta adanya kekeliruan/kekhilafan (dwaling),penipuan (bedrog) serta penyalahgunaan keadaan (misbruik = vanomstandingheden) maka kami memohon agar Surat Perjanjian beserta klausulaPerjanjian sebagaimana bukti surat P.1 tersebut dibatalkan, sehinggapertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mendasarkansemata pada Bukti P.1 dalam mempertim

Alasan pembatalan diaturdalam Pasal 1321 KUHPerdata, yaitu karena adanya cacat kehendak(wilsgebrek) karena adanya kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) danpenipuan (bedrog). Jadi jika ada cacat dalam pembentukan kesepakatanseperti misalnya kekhilafan/kekeliruan, penipuan dan pemaksaan makadapat dijadikan alasan untuk menuntut pembatalan perjanjian tersebut.Sesungguhnya KUHPerdata kita hanya mengenal tiga alasan tersebutsebagai alasan pembatalan perjanjian.

Tidak ada unsur kekhilafan (dwaling), paksaan(dwang) dan penipuan (bedrog) yang dapat dijadikan alasan untuk menuntutpembatalan perjanjian;Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar/Judex Facti Telah Salah DalamMenafsirkan Adanya Cacat Kehendak (Wilsgebrek) Dalam Perjanjian.Bahwa menurut KUHPerdata cacat kehendak itu terjadi karena tiga hal,yaitu Karena adanya kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan(bedrog) dalam suatu perjanjian.

Sedangkan Pengadilan TinggiDenpasar sama sekali tidak mendasarkan pertimbangannya mengenaiadanya cacat kehendak pada proses pembentukan Perjanjian PengikatanJual Beli (PPJB) Nomor: 36, tanggal 9 November 1984 pada adanyakekhilafan (dwaling), paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog);Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar menafsirkan cacat kehendak dalamPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 36, tanggal 9 November1984 karena tidak adanya keseimbangan dalam persamaan hukum,sehingga tidak adanya kebebasan

banktidak dapat memberikan KPR, kemudian ditawarkan kredit rumahnya dibuat dengancars in house developer dan berhubung Tergugat telah mengeluarkan uang banyak,maka Tergugat mau diajak kenotaris untuk membuat Akta No. 8 yang dibuat dihadapanNotaris Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH, Notaris dan PPAT di Surabayatertanggal 8 Nopember 2006, yang dilanjutkan dengan penyerahan rumah dan bangunankepada Tergugat yang berbeda dengan kesepakatan awal, sehingga dalam perjanjantersebut telah terjadi kekhilafan (dwaling

Untuk mendapatkan SPPT harus melalui pemisahan tanah dari sertifikat induk ; Persyaratan tersebut diatas tidak dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi maka rumah yangditawarkan oleh Tergugat Rekonpensi tidak mendapatkan fasilitas KPR dan tindakanPenggugat Rekonpensi dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan curang terselubung dantelah terjadi kekhilafan (dwaling) yang telah merugikan pihak Penggugat Rekonpensi,sehingga perjanjian tersebut dapat dikwalifikasikan batal demi hukum, oleh karennyaatas tindakan

telahdirugikan secara moril dan dicemarkan namaiknya, maka patut mendapatkan gati rugakibat dari tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga TergugatRekonpensi wajib membayar gati rugi immateril kepada Penggugat Rekonpensi sebesarRp 1.000.000.000, (satu millyard) ; Bahwa berhubung dalam ikatan jual beli sesuai dengan Akta No. 8 yang dibuatdihadapan Notaris Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, SH, Notaris dan PPAT diSurabaya tertanggal 8 Nopember 2006 telah mengandung unsur kekhllafan (dwaling

perobuatan melawan hukum, dan juga pemindahanhak dan telah dilakukan perubahan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Sumba Barat adalah tidak sah, cacat hukum oleh karenanyaSertifikat Hak Milik Nomar : 438 harus dibatalkan;Bahwa tindakan yang melawan hukum dari Penggugat mengalihkan danatau mengakui tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak milik Nomor438 Tahun 1995 milik Tergugat tersebut sebagai miliknya, adalah tindakanmelawan hukum yang dilakukan dengan itikad buruk, baik adanyakesesatan (dwaling

bedrog), dan jugapenyalahgunaan keadaan baik karena keunggulan ekonomi dan kejiwaan,sehingga pengalihan tanah tersebut diatas tersebut cacat hukum, olehkarenanya menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;Bahwa tidak ada kepastian harga dan berubahnya bukti kwitansi tandaterima pembelian serta tidak adanya sinkronisasi antara saksi denganbuktibukti yang ada,ini membuktikan bahwa pengalihan tanah tersebutdiatas, telah didasarkan pada itikad buruk baik adanya kesesatan(dwaling

tanah yang sama dengan tanah milik keluarga PenggugatRekonvensi Tergugat konvensi, sehingga seluruh keluarga serta abhliwaris dari Nikodemus Bili termasuk Penggugat Rekonvensi / TergugatKonvensi menjadi sangat kaget ketika mendengar bahwa tanah tersebutdiatas telah beralin dan/atau menjadi milik Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi;Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telahmelakukan pengalihan tanah tersebut diatas, telah didasarkan pada itikadburuk baik adanya kesesatan (dwaling

Bahwa tidak ada kepastian harga dan berubahnya bukti kwitansi tandaterima pembelian serta tidak adanya sinkronisasi antara saksi denganbuktibukti yang ada, ini membuktikan bahwa pengalihan tanah tersebutdiatas, telah didasarkan pada itikad buruk baik adanya kesesatan(dwaling), paksaan (dwang), Penipuan (bedrog) dan juga penyalahgunaankeadaan baik karena keunggulan ekonomi dan kejiwaan, hal ini dapatdilihat antara lain: Bukti kwitansi yang dijadikan dasar oleh Penggugat, dinyatakanbahwa Penggugat

perobuatan melawan hukum, dan juga pemindahanhak dan telah dilakukan perubahan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Sumba Barat adalah tidak sah, cacat hukum oleh karenanyaSertifikat Hak Milik Nomar : 438 harus dibatalkan; Bahwa tindakan yang melawan hukum dari Penggugat mengalihkan danatau mengakui tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak milik Nomor438 Tahun 1995 milik Tergugat tersebut sebagai miliknya, adalah tindakanmelawan hukum yang dilakukan dengan itikad buruk, baik adanyakesesatan (dwaling

Nomor 588 K/Padt/2015Bahwa kekeliruan hukum (rechts dwaling) yang dilakukan Majelis HakimPengadilan Negeri Medan didalam Putusannya Nomor 09/PdtG/2013/PNMdn, tanggal 24 Juli 2013, knususnya meliputi Penerapandan pelaksanaan hukum, di dalam putusan tersebut telah didasarkanatas pertimbangan hukum yang tidak cukup adanya (onvoldoendegemotiveerd);Bahwa kekeliruan hukum (rechts dwaling) meliputi Penerapan danPelaksanaan hukum di dalam putusan tersebut dapat dilihat dengan nyatadan jelas dari isi pertimbangan

yang diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;Bahwa jelas adanya Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alihpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan didalam Putusannyatertanggal 24 Juli 2013, Nomor 09/PdtG/2013/PNMdn, telah salah dankeliru didalam menilai Akta Perjanjian Nomor 21, tertanggal 12 Mei 2005dan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 8, tanggal 14 Juli 2005, yangmengakibatkan kerugian moril dan materil kepada Pembanding/PemohonKasasi;Bahwa sebagai konsekwensi dari kekeliruan hukum (rechts dwaling

No. 15 K/Pid/2012Jika terbukti pelaku telah mempunyai suatu Dwaling atau kesalahpahamantentang salah satu unsur dari delik, misalnya kesalahpahaman tentang unsursebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, karena benda yang dengansengaja telah ia ambil itu ternyata merupakan benda kepunyaan sendiri yangpernah ia pinjamkan pada orang lain dan oleh orang lain tersebut kemudiantelah dipinjamkan pada orang lain yang terakhir menguasai benda yangbersangkutan, sebelum benda itu diambil oleh pelaku dari

Kesalahpahaman sebagaimana yang dimaksud di atas oleh Prof.Simons telah disebut sebagai suatu Rechts Dwaling, yang membuat Opzetpelaku harus dipandang sebagai tidak terbukti telah ditunjukkan terhadap unsurtersebut.

BennyDarmawan yang pada saat itu sedang menjalani pengobatan kanker stadiumakhir adalah perjanjian yang mengandung kesesatan (dwaling) dan jelas telahmemanfaatkan kelemahan dan ketidakberdayaan dari Alm. Benny Darmawanyang merupakan Ayah dari Para Penggugat. (Bukti Terlampir).7.

Bahwa sebagai fakta, telah terjadi penyesatan/dwaling dan ataupenipuan/ibedrog dalam penandatanganan Akta Jual Beli No064/Cengkareng/1993 adalah Para Penggugat sebagai anak kandung dariAlm. Benny Darmawan/ Alm. Chandra tidak pernah dilibatkan dalam prosespenadatanganan AJB tersebut, dan pada saat Penandatanganan dapat kamibuktikan bahwa Alm. Benny Darmawan sebagai penjual sedang mengalami sakitkeras yang tidak memungkinkan untuk melakukan penandatanganan tersebut.(Bukti Terlampir)10.

Bahwa sebagai fakta, telah terjadi penyesatan/dwaling dan ataupenipuan/bedrong dalam penandatangan Akta Jual Beli No.Halaman 14 putusan Nomor : 467/PDT/2019/PT.DKI064/Cengkareng/1993 adalah Para Penggugat sebagai anak kandung dariAlm. Benny Darmawan/alm. Chandra tidak pernah dilibatkan dalam prosespenandatangan AJB tersebut, dan pada saat Penandatanganan dapatkami buktikan bahwa Alm.

Bahwa sebagai fakta, telah terjadi penyesatan/dwaling dan ataupenipun/bedrong dalam penandatangan AktaJual Beli No.064/Cengkareng/1993 adalah Para Penggugat sebagai anak kandungdari Alm. Benny Darmawan/alm. Chandra tidak pernah dilibatkandalam proses penandatangan AJB tersebut, dan pada saatPenandatanganan dapat kami buktikan bahwa Alm. Benny Darmawansebagai penjual sedang mengalami sakit keras yang tidakmemungkinkan untuk melakukan penandatanganan tersebut.2.3.

Sama sekali tidak ada kekhilafan (dwaling), paksaan (dwang),penipuan (bedrog), yang dijelaskan sebagai berikut :2.1. Penandatangan Akta Jual Beli dilakukan di hadapan PPATIchsan Chozie, SH.,MKn. / Turut Tergugat 2.2. Benny Darmawan selaku Pihak Penjual Objek Jual Beli danTergugat datang ke kantor PPAT Ichsan Chozie, SH.,MKn. / TurutTergugat ;2.3. PPAT Ichsan Chozie, SH.

G/2018/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar telah dinilaibukti buktinya dipersidangan dalam gugatan konpensi bahwa dalam AktaPengakuan Hutang (vide akta No. 6/tanggal 7 Juli 2017 dalam pasal 5akte tersebut beserta akte adendumnya, yaitu akte Nomor : 7/tanggal11 September 2017 dan Akte Nomor: 12/tanggal 10 Juli 2017 dalampasal 5 akte tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidakmenemukan unsur Dwang (paksaan/ tekanan), Dwaling (kekhilafaan/ lalai)dan Bedrog (penipuan), maka di kabulkan Petitum

Dengan demikian dalil hukum Penggugat bahwa hutangnya telahLUNAS adalah tidak benar, dan pula perbuatan perdata yang dilakukanPenggugat untuk bermaksud mengalihkan hak miliknya atas sebidangtanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 329/Bombongan a quo adalah benaradanya peristiwa hukum tersebut, tanopa ada unsur Dwang, Dwaling danBedrog.

Apalagiatau teristemewa telah ada/ terdapat Putusan Majelis hakim PengadilanNegeri Makassar dalam perkara perdata a quo di halaman. 37 padaParagraf. 8 telah dinilai perjanjian hutang piutang a quo lahir dan timbulsegala akibat hukumnya tidak ada unsur DWANG (Tekanan/ Paksaan),DWALING (kekhilafaan) dan BEDROG (Penipuan) ;Bahwa begitu pula dalil Penggugat mengenai Penggugat mengikutidesakan dari Tergugat dengan menandatangani Akte Pengikatan JualBeli No.8/tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017 sebagaimana

Apalagi fakta hukumnya dalam Putusan PN.Makassar aquo telah diperoleh fakta hukumnya bahwa perjanjian hutang piutang antaraPenggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukum yang timbul baikberupa bukti surat Kwitansi Tanggal 14 Desember 2017 yang kemudianditindak lanjuti dengan pembuatan Akte Pengikatan JualBeli No.8 tahun2017, tanggal 14 Desember 2017 sama sekali tidak ada unsur DWANG,DWALING dan BEDROG.

atas tanah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak MilikNomor: 329/Bombongan, yang sekarang ini telah tercatat Pemeganghak atas tanah yang sah adalah Terguggat (sekarangPembanding)sebagaimana berdasarkan bukti T.I=15 ;Bahwa merujuk pada penjelasan poin 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 diatas, makaterbukti sudah hukum perjajian yang tercipta (dibuat) antaraPenggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320KUH Perdata in cassu tidak terdapat keadaan Penipuan (Bedrog),paksaa/tekanan (Dwang) dan khilaf (Dwaling