No. 299/Pdt.G/2016/PA.TBK.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumahtangga, dimana dalil dan alasanalasan selengkapnya sebagaimana telahdiuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa atas dalil permohonan

tersebutsejumlanh Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan ataskesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensimenerimanya, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah untuk2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama Binti , umur 16 tahun danAnak Kedua Bin , umur 6 tahun tersebut berdasarkan kesepakatanantara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan akandituangkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi,menyatakan bahwa Pemohon Kanvensi

No. 0358/Pdt.G/2017/PA.TBK.Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menerimanya, oleh karenanyaMajelis Hakim menetapkan jumlah nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernamaSilvina Fuji Lestari Binti , umur 16 tahun dan Muhammad Rafi Raffais Binwoneeeonne , umur 6 tahun tersebut berdasarkan kesepakatan antara PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan akan dituangkan dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, menyatakanbahwa Pemohon Kanvensi bekerja sebagai Tenga

TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JoPasal 82 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi

Bahkan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, makaPemohon Konvensi sebagai suami dan Termohon Kanvensi sebagai istri, tidakakan bisa melaksanakan kewajibannya masingmasing;Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis Hakim menyimpulkanbahwa alasan cerai Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraiandan telah sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f UndangundangNomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum

PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhirdiubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telahterpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialahn PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi

No. 284 /Pdt.G/2016/PA.TBKMenimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumahtangga, dimana dalil dan alasanalasan selengkapnya sebagaimana telahdiuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa atas dalil permohonan

., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1439 Hijriah olehKetua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota dandibantu oleh Siti Hajar Zulaikha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadirioleh Pemohon Kanvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd TtdAh. Sholih, S.H.

TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JoPasal 82 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi

hadhanah/pemiliharaan anak setiap bulan sebesar Rp.1.400.000,(satu juta empat ratus ribu rupiah); Untuk Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar sebesarRp.2.000.000, (dua juta rupiah);Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Gugatan RekonvensinyaTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti suratberupa surat dan dua orang saksi begitu juga dengan Tergugat/PenggugatRekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa surat dan dua orang sakssebagaiman termuat dalam uraian kanvensi

TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JoPasal 82 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi

No. 0302/Pdt.G/2019/PA.TBK.Pasal 82 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi telah terjadi perselisihan

Bahwa penggugat' kanvensi/tergugat rekonvensi sudah jelastelah menunjukan itikad buruk (bedrog) dengan indikasitelah merekayasa fakta hukum dari perbuatan pinjam meminjammenjadi perbuatan jual beli, yangme2unmpdQran hI mriapdm snatu perbuatan yang tercela yang tidakd~beaarkan oleh hukum.

No. 0349/Pdt.G/2019/PA.TBK.Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumahtangga, dimana dalil dan alasanalasan selengkapnya sebagaimana telahdiuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi aquo, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang padapokoknya mengakui dan membenarkan

No. 124 /Pdt.G/2016/PA.TBKMenimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumahtangga, dimana dalil dan alasanalasan selengkapnya sebagaimana telahdiuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa atas dalil permohonan

No. 244 /Pdt.G/2016 /PA.TBKUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhirdiubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telahterpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi sudah tidak harmonis, sehingga tidak adaharapan

., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1439 Hijriah olehKetua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota dandibantu oleh Siti Hajar Zulaikha, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadirioleh Pemohon Kanvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Ah. Sholih, S.H.

ABADI dan Merek SINARLAUT PERKAKAS untukkegiatan usahanya, melalui surat somasi tertanggal 15 September 2008, akantetapi surat peringatan (somasi) tersebut sama sekali tidak dihiraukan dantidak diperhatikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.Bahwa setelan menerima surat peringatan (Ssomasi) dari TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi bukannya berhenti menggunakan merek SINAR LAUT PERKAKASakan tetapi malah dengan itikad tidak baik Penggugat Kanvensi

TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JoPasal 82 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kanvensi sepakat untuk memasukan kesepakatan ini dalamputusan Pengadilan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalamgugatan cerai ini dengan perkara Nomor 615/Pdt.G/2016/PA.Bgr.,sehingga terdapat kepastian hukum dan untuk dipergunakan dalam halHalaman 7, Putusan Nomor 0615/Pdt.G/2016/PA.Bgr.Administrasi mengenai Harta Bersama dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;7.