JEJEN VS I.BUPATI KARAWANG, II.IWAN KURNIAWAN

BUPATIKARAWANG, II. USMAN SONJAYA

BUPATI KARAWANG, DK vs. CECE HERMAWAN

BUPATI KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan Jend.Ahmad Yani Nomor 1 Kelurahan Nagasari, KecamatanKarawang Barat, Kabupaten Karawang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hj. Neneng Junengsih,S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan KepalaBagian Hukum Setda Kabupaten Karawang, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.5/1006Huk/2019, tanggal 1 Maret 2019;ll.

Neneng Junengsih,S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan KepalaBagian Hukum Setda Kabupaten Karawang, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.5/21/III/Ds./2019, tanggal 8 Maret 2019;Pemohon Kasasi dan II;LawanCECE HERMAWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Krajan Il, RT. 016/RW.003 Desa Curug,Kecamata Klari, Kabupaten Karawang, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Agus Sumanrna, S.H., M.H.

Menyatakan batal atau tidak san Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor141.1/Kep.709Huk/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentangPemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh) Kepala Desa DanPenjabat Kepala Desa Serta Pengesahan Dan Pengangkatan 67 (enampuluh tujuh) Kepala Desa Hasil Pemilinan Kepala Desa Secara SerentakTahun 2018 Di Wilayah Kabupaten Karawang Periode Masa JabatanTahun 2018 2024 dan Lampiran II Keputusan Bupati Karawang tentangDaftar Pengesahan Dan Pengangkatan 67 (enam puluh tujuh

Oleh karena penghitungan ulang surat suara tidak sah,maka Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan SuratPemilinan Kepala Desa Curug serta Keputusan BadanPermusyawaratan yang mengusulkan Pengangkatan dan PelantikanKepala Desa Curug, memiliki cacat hukum dari segi hukum administrasi,Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, PeraturanDaerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desamaupun Peraturan Bupati Karawang

Putusan Nomor 39 K/TUN/2020Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang, tidak adaketentuan yang mengatur pelaksanaan pemilihan ulang surat suara tidaksah sebagai akibat adanya kecacatan hukum dalam proses pelaksanaanpemilinan Kepala Desa, yang ada hanya penghitungan ulang surat suarasecara silang, sebagaimana diatur Pasal 57 ayat (1) dan (2) PeraturanBupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara PemilinanKepala Desa Di Kabupaten Karawang; Dengan demikian penerbitan objek sengketa

VS BUPATI KARAWANG, ENDANG JAELANI

Karawang, KasubagBantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab.Karawang, Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kab.Karawang, berkantor di Jalan A.

Bahwa ketentuan Pasal 42 huruf b Peraturan Bupati Karawang Nomor 15Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa DiKabupaten Karawang menetapkan : "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakandalam suatu Rapat Pemilihan yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengandihadiri 2/3 dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam jumlah hak pilih yangtelah disahkan oleh Ketua Panitia".

Periode Tahun 2013 2019 dalam LampiranIl, nomor urut 23, atas nama Endang Jaelani ;Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan atau menerbitkan obyeksengketa atas nama Saudara Endang Jaelani Nomor urut 23 dalam LampiranIl Keputusan Bupati Karawang adalah bertentangan dengan Pasal 78Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Desa,jo.

Kepala Desa Di Kabupaten Karawang).

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor141.1/Kep.450 Huk / 2013, tanggal 15 Juli 2013 Tentang PengesahanPemberhentian Dengan Hormat Pejabat dan Penjabat Kepala Desa SertaPengangkatan Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2013 Di WilayahKabupaten Karawang Periode Tahun 2013 2019 dalam Lampiran II, Nomorurut 23, atas nama Endang Jaelani ;0n nnn3.

LIA HARDININGSIHLawanPT POLLUX LITO KARAWANG

Pemohon:
MILA KUSNANDA
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Karawang Sektor Karawang
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG

EMIN RAENAH binti RAIN bin RAPILAWANPEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Cq. BUPATI KABUPATEN KARAWANG Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA dan OLAH RAGA KABUPATEN KARAWANG

MUNIRUDDIN,SHAdvokat berkantor pada kantor Advokat danKonsultan Hukum MUNIR,SH dan Rekan beralamatdi Jalan Veteran Baru No. 64 Cinangoh BaratKarawang, berdasarkan Surat Kuasa No09.SK/Adv/Pdt/ll/2011, tanggal 19 Maret 2011, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:KABUPATEN KARAWANG' Cq. BUPATIKABUPATEN KARAWANG Cq.

KepalaDinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang alamat diJalan Surotokunto No. 72 Karawang ;Diperbaiki sekarang menjadi : Pemerintah Kabupaten Karawang cq.

KepalaDinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang, alamat diJalan Surotokunto No. 72 Karawang, selanjutnya disebut sebagai:TERGUGAT ;Untuk dan atas nama klien kami tersebut ; Dengan ini kami menyampaikan perbaikan gugatan baik dalam Posita maupun dalam Petitum sebagai berikut : DALAM POSITA :Semula dalam angka 4. Yaitu : 4.

atas nama Pemerintah Daerah Karawang dari tanahasal milik adat Kalifah (Penghulu) SUAIDI.12Tanah sekolah tersebut terletak pada lokasi / Persil 97 .

Yani seluas + 5.500 m2 (bukti suratP2, P3, P4);Menimbang, bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sewaktu ayahPenggugat (RAIN Bin RAPI) menjabat kepala Desa Cikampek tahun 1952dimana pada waktu Pemerintah Kabuapaten Karawang memerlukan lahanuntuk gedung sekolah dasar, maka oleh ayah Penggugat diperkenankanmempergunakan tanah obyek sengketa untuk dijadikan sekolah dasardengan syarat bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang cq.

./2021/PN Kwg tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KARAWANGCIPTA PERSADA (dahulu PT CANGGIH BERSAUDARA MULIAJAYA) tersebut

KARAWANG CIPTA PERSADA (dahulu PT. CANGGIH BERSAUDARA MULIAJAYA) vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, dkk.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKARAWANG, diwakili oleh Kepala, Hadiat SondaraDanasaputra, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan JenderalAhmad Yani Nomor 68, Karawang, dalam hal ini memberikuasa kepada Wagita, S.H., Kepala Seksi PenangananMasalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawankawan,beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani (By Pass) Nomor68, Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Mei 2018;2.

Menghukum Termohon VI agar seterusnya tidak dapat lagi berwenanguntuk menilai maupun memperbaiki hasil penilaian besaran gantikerugian atas proyek pembangunan trase kereta cepat JakartaBandungdi Desa Wanajaya, Desa Wanasari, Desa Wanakerta, dan DesaMargamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;.

Nomor 473 K/Padt/2019Pengadilan Negeri Karawang dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Kwgtanggal 26 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak keberatan Pemohon Keberatan;2.

Menyatakan menerima Permohonan Kasasi a quo terhadap PutusanPengadilan Negeri Karawang Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Kwg tertanggal26 Juni 2018 untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor37/Pdt.G/2018/PN Kwg tertanggal 26 Juni 2018;Selanjutnya, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk mengadilisendiri dengan menjatuhkan amar sebagai berikut:Dalam KasasiHalaman 6 dari 12 hal. Put.

Nomor 473 K/Padt/20191.Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untukseluruhnya;Menyatakan bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah salah dalammenerapkan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor37/Pdt.G/2018/PN Kwg tertanggal 26 Juni 2018;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor37/Pdt.G/2018/PN Kwg tertanggal 26 Juni 2018 batal demi hukum dantidak memiliki Kekuatan eksekutorial;Dalam Pokok Perkara1.Menyatakan tidak sah Laporan Nilai Penggantian Wajar (Nilai

., KEPALA SATPOL PAMONG PRAJA KARAWANG., BUPATI KARAWANG,

di Jalan Kertabumi Nomor 38, Karawang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2012;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding I;Dan:1 SAUDARA UCU, Anggota Satpol Pamong Praja, Karawang,berkedudukan di Kantor Satpol Pamong Praja Karawang, di JalanJend.

Yani Nomor 70, Karawang;2 KEPALA SATPOL PAMONG PRAJA KARAWANG,berkedudukan di Kantor Satpol Pamong Praja Karawang, di JalanJend. A. Yani Nomor 70, Karawang;3. BUPATI KARAWANG, berkedudukan di Kantor Bupati (PemdaTingkat II) Karawang, di Jalan Jend. A.

Yani Nomor 70, Karawang 41314, sebagaiTurut Tergugat I;2 Kepala Satpol Pamong Praja (PP) Karawang, beralamat di Kantor Satpol PPKarawang, Jalan Jend. A. Yani Nomor 70, Karawang 41314 sebagai Turut TergugatII;3 Bupati Karawang, beralamat di Kantor Bupati (Pemda Tingkat II) Karawang, JalanJend. A.

Bupati Karawang, cq.. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Karawang cq..saudara. H. Ucu Ahmad Syaehu, Bertempat tinggal di Perumahan Tirai Mas RT. 68/RW. 19. Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, baik selaku pribadimaupun dalam jabatannya sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Karawang,beralamat di Kantor Satpol PP Karawang Jalan Jend. A. Yani Nomor 70, Karawang41314, sebagai Turut Tergugat I;2 Pemerintah Republik Indonesia, cq.. Menteri Dalam Negeri, Cq, Gubernur JawaBarat, cq..

Bupati Karawang, cq.. Drs, Salem Effendi, baik selaku pribadi maupundalam jabatannya sebagai Kepala Satpol PP Karawang, beralamat di Kantor SatpolPP Karawang, Jalan, Jend. A. Yani Nomor 70, Karawang 41314, sebagai TurutTergugat II;3 Pemerintah Republik Indonesia, cq.. Menteri Dalam Negeri, cq.. Gubernur JawaBarat, cq.. Drs H. Dadang S. Muhtar, baik selaku pribadi maupun dalam jabatannyasebagai Bupati Karawang, beralamat di Kantor Bupati Karawang, Jalan Jend.

DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN KARAWANG (DPK APINDO KABUPATEN KARAWANG) VS GUBERNUR JAWA BARAT

KARAWANG),Beralamat di Komplek Ruko Resinda Blok F28, Resinda,Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh O.Syamsu Sobar dan Hj.

Yati Mulyati, keduanya WarganegaraIndonesia, masingmasing selaku Ketua dan Sekretaris DewanPengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia KabupatenKarawang (DPK Apindo Kabupaten Karawang) 5Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07Januari 2015 telah memberi kuasa kepada :1. Dra. Endang Susilowati, SH.,MH. 52. G. Evert Matulessy, SH. ;3. brahim Sumantri, SH.,MKn. 54. Imam Budi Santoso, SH.,MH. dan ;5.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1746Bangsos/2014Tanggal 24 Desember 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurJawa Barat Nomor : 561/Kep.1581Bangsos/2014 Tentang Upah MinimumKabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2015, sepanjang mengenai UpahMinimum Kabupaten Karawang ; 222" Halaman 5 dari 113 halaman Putusan Nomor 05/G/2015/PTUNBDGIndividual, karena sepanjang mengenai Kabupaten Karawang, jelas ditujukanhanya kepada Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ouruh di KabupatenKarawang, yang

diwajibkan untuk membayar upah buruh di KabupatenKarawang hanya para Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ouruh diKabupaten Karawang, sehingga pihak yang dirugikan oleh Keputusan itu jelashanya dialami oleh para pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ouruh diKabupaten Karawang, dengan demikian dapat dipastikan pihak yangberkepentingan yaitu Pengusaha di Kabupaten Karawang, yang tergabungdalam suatu Asosiasi Pengusaha (APINDO) Kabupaten Karawang dankepentingan Pengusaha di sini berangkat dari kepentingan

yang sama dantergabung dalam wadah yang sama yang diwakili oleh APINDO KabupatenKarawang, sehingga kepentingan APINDO Karawang di sini mengindividualiserkeputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat ;Final, yaitu untuk memberlakukan objek sengketa tidak diperlukan proses ataupersetujuan pihak lain 5

PT TRANS HEKSA KARAWANG vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1925/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Jasin, jabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88539/PP.M.XIIIB/16/2017, tanggal 14 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00229/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 3 Oktober2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2011Nomor 00020/207/11/408/15 tanggal 13 Juli 2015, atas nama PT TransHeksa Karawang

, NPWP 03.090.005.4408.000, beralamat di DusunKaligandu RT 01 RW 01, Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, JawaBarat 41361 (Alamat korespondensi Jalan Semalang Indah 8/8, Sukolilo,Surabaya);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai denganalasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutpada

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG ;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

PT TRANS HEKSA KARAWANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1819/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRANS HEKSA KARAWANG, beralamat di DusunKaligandu RT 01/RW 01, Telukjambe Barat, KabupatenKarawang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Jasin, jabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa John, S.E.

Putusan Nomor 1819/B/PK/Pjk/2018Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa PajakJuli 2011 Nomor 00023/207/11/408/15, tanggal 13 Juli 2015, atasnama PT Trans Heksa Karawang, NPWP 03.090.005.4408.000,beralamat di Dusun Kaligandu RT 01/RW 01, Telukjambe Barat,Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 (Alamat korespondensi: JalanSemalang Indah 8/8, Sukolilo, Surabaya);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Desember 2017,kemudian

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT TRANS HEKSA KARAWANG;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1819/B/PK/Pjk/2018ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. H.

JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KARAWANG ; KALAIWANAN

berada di luar tahanan :yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karenadidakwa :KESATU :Bahwa ia Terdakwa Kalaiwanan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus2002 atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2002 atausetidaktidaknya dalam tahun 2002, bertempat di Jalan Wirasaba No. 57 RT.03/04 Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur KabupatenKarawang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan

Wirasaba No. 57 RT. 03/04Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawangatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan sengaja dan melawanhukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kuasanya bukan karenakejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Hal. 3 dari 12 hal. Put.

VIKY PUTRA;tetap terlampir dalam berkas perkara ;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 264/Pid/B/2008/PNKRW tanggal 11 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa KALAIWANAN tersebut terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan PENIPUAN?

VIKY PUTRA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;e Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No.14/Kas/Akta.Pid/2009/PN.KRW. yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2009Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Mei 2009 dari Jaksa/PenuntutUmum

sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Karawang pada tanggal 7 Mei 2009;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatunkandengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Karawang pada tanggal 11 November 2008 dan PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan PengadilanNegeri Karawang pada tanggal

ABDA KHAIR MUFTI, DKK VS BUPATI KARAWANG;

Kelurahan Balonggandu,Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, pekerjaanPekerja PT.

JVCElectronics Indonesia;ASEP SULAEMAN KURNIA, tempat tinggal di PerumSakinah B/12 RT 003 RW 003, Kelurahan Karawang Wetan,Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang,pekerjaan Pekerja PT. Taino Nusantara;. DEDI SUPRIADI, tempat tinggal di Grana Puspa Blok C5Nomor 03 RT 003 Rw 003, Kelurahan Karangpawitan,Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang,pekerjaan Pekerja PT. ISK Indonesia;Halaman 1 dari 46 halaman. Putusan Nomor 24 P/HUM/20168.

DWI SEPTIYANA ANSHORI, tempat tinggal di Griya MasLestari D4/20 RT 039 RW O09 Kelurahan Kondangjaya,Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang,pekerjaan Pekerja PT. Hamatetsu Indonesia;9. DEDE SULAEMAN, tempat tinggal di Jalan TambakbayaRT 013 RW 010, Kelurahan Karawang Kulon, KecamatanKarawang Barat, Kabupaten Karawang, pekerjaan PekerjaPT. Frey Abadi Indonesia;10. RIYANTO, tempat tinggal di Dusun Tiben RT/RW 02/03Kelurahan Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Karawang,pekerjaan Pekerja PT.

Para Pemohon kerap memberikan dukungan,usulan dan saran terhadap para pemangku kepentingan(stakeholder) dibidang ketenagakerjaan untuk = kemajuanpembangunan nasional sebagai salah satu tujuan negara;Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016, Bupati Karawang menetapkanPeraturan Bupati Karawang Nomor 9 Tahun 2016 tentangPerencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, yang kemudiandiundangkan pada tanggal yang sama oleh Sekretaris DaerahKabupaten Karawang melalui Berita Daerah Kabupaten KarawangTahun 2016 Nomor

Nomor 9 Tahun2016 tentang Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Karawang;Halaman 40 dari 46 halaman.

EMIN RAENAH binti RAIN bin RAPI, Dkk vs PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Cq. BUPATI KABUPATEN KARAWANG Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA dan OLAH RAGA KABUPATEN KARAWANG

YOCKIE SAFRAIN MULYANA bin MAS ABUNGAFFANDI, bertempat tinggal di Dusun Karajan RT001/RW002, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, KabupatenKarawang, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasakepada Suyono Sanjaya, S.H. dan kawankawan, ParaAdvokat, beralamat di Jalan Veteran Baru Nomor 64,Cinangoh Barat, Karawang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 24 September 2011, Pemohon Kasasidahulu Penggugat/ Pembanding;melawanPEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Cq. BUPATIKABUPATEN KARAWANG Cq.

Yani, setempatdi kenal sebagai dusun Sentul Desa Cikampek Selatan, KecamatanCikampek, Kabupaten Karawang, dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya A.

KepalaDinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang alamat diJalan Surotokunto Nomor 72 Karawang;Diperbaiki sekarang menjadi: Pemerintah Kabupaten Karawang cq. BupatiKabupaten Karawang cq.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah RagaKabupaten Karawang, alamat di Jalan Surotokunto Nomor 72 Karawang,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Untuk dan atas nama klien kami tersebut;Dengan ini kami menyampaikan perbaikan gugatan baik dalam posita maupundalam petitum sebagai berikut :Dalam Posita:Semula dalam angka 4, yaitu:4.

Yani, Dusun Sentul, Desa Cikampek Selatan,Kabupaten Karawang,2. Bahwa dalam point 2 gugatannya menyatakan tanah yang menjadi objekperkara dipergunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Cikampek 01 sejaktahun 1952 oleh Pemerintah Kabupaten Karawang,3. Bahwa atas gugatannya, Tergugat menganggap gugatan tersebut salahalamat, karena:3.1.

ANIH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG

Yahya Setiawan yang diterima oleh Tergugat dengan NomorAgenda Surat 28752012 tertanggal 21 Desember 2012, Perihal : PermohonanHalaman 3 dari 38 halaman Putusan Perkara Nomor : 79/G/2013/PTUNBDG.Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 02345 / Kelurahan Palumbonsari,Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Kikitir No. C. 1772, Persil No.118. D.

YahyaSetiawan dan diterima Tergugat Nomor Agenda Surat 28752012diterima pada tanggal 21 Desember 2012, Perihal : PermohonanPemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 02345 / KelurahanPalumbonsari, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, KikitirNo. C. 1772, Persil No. 118. D. Il dengan Luas 630 m%, terbitSertipikat tertanggal 1 Maret 1997, lokasi tanah terletak diKampung Lamaran, Desa Palumbonsari, Kecamatan Karawang,Kabupaten Karawang, dari nama 1. Nani bt. Acun, 2. Nana, 3.Suhendra, 4.

Bahwa adapun kerugian Penggugat dengan adanya keputusan fiktifnegatif atau penolakan Tergugat yaitu, Kepala Kantor PertanahanKabupaten Karawang, terhadap permohonan Penggugat atas surattertanggal 19 Desember 2012 melalui kuasanya Sdr. Yahya Setiawanditerima Tergugat Nomor Agenda Surat 28752012 diterima padatanggal 21 Desember 2012, Perihal : Permohonan PemecahanSertipikat Hak Milik Nomor 02345 / Kelurahan Palumbonsari,Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Kikitir No. C. 1772,Persil No. 118.

D. ll dengan Luas 630 m2, terbit Sertipikat tertanggal 1Maret 1997, lokasi tanah terletak di Kampung Lamaran, DesaPalumbonsari, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, darinama 1. Nani bt. Acun, 2. Nana, 3. Suhendra, 4. Ecah ke atas namaAnih (Penggugat) dengan bagian % (satu perdua) bagian sesuaiPutusan Mahkamah Agung Nomor Reg.

Km, Pada hari ini :Jumat Tanggal 12 September 1997, telah memerintahkan JuruSita Pengganti dari Pengadilan Negeri Karawang yaitu SaudaraKomarudin, BBA dan disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang telahdewasa dan dapat dipercaya, masingmasing : 1) Sutarno, 2) AgusSutarman , yang semuanya pegawai Pengadilan Negeri Karawangdan bertempat tinggal di Karawang, atas perintah KetuaPengadilan Negeri Karawang seperti termuat dalam SuratPenetapan tertanggal 02 September 1997 Nomor : 37 / Pen/ 1997/20/ Pdt.

HANSAE KARAWANG INDONESIA;

PEMERINTAH DESA PANCAWATI KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANGLAWAN1. H. MUCLIS2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARAWANG

DIREKTUR JENDERA VS PT HANSAE KARAWANG INDONESIA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG VS JADONGAN GULTOM

PUTUSAN Nomor : 44/P/KV2016/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa informasi publik dengan acara sederhana yangdilangsungkan di Pengadian Tata Usaha Negara Bandung di Jalan DiponegoroNomor 34 Bandung, telah memberikan putusan sebagaimana tersebut dibawahini dalam sengketa antara :22 2022+ 22222222 one eeSekretaris Daerah Kabupaten Karawang, berkedudukan di Jalan Jend. A. YaniNomor 1 Karawang.

Heryadi Affandi ;Pekerjaan Pegawai Pada Setda Kabupaten Karawang, beralamat di JalanJend. A Yani Nomor 1. Karawang Selanjutnya disebut sebagai PemohonKeberatan ;== 20 292 22 nnn nn nn nnn nn nnn ne ee nenMELAWANHalaman 1 dari 19 Halaman Putusan. No. 44/P/KI/2016/PTUNBDGJadongan Gultom, beralamat di Perum Puri Kosambi 2 Blok B X Nomor 27, DesaDuren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.

Rekomendasi BPKatas kondisi tersebut adalah agar Pemerintah Kabupaten Karawangsegera melakukan penilaian dan atas rekomendasi tersebut PermerintahKabupaten Karawang sudah menindaklanjuti dengan melakukan penilaianatas tanah yang tercatat di dalam neraca yang masih mempunyai nilai satusehingga tanahtanah tersebut sekarang sudah memiliki nilai ;Bahwa terhadap temuan di tiga OPD yaitu Sekretriat Daerah, SekretariatDPRD dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, dimanaterdapat aset tetap berupa

BPK memberikan rekomendasi agar PemerintahKabupaten Karawang melakukan inventarisasi ulang dan atasrekomendasi tersebut Pemrintah Kabupaten Karawang sudah melakukaninventarisasi ulang pada Tahun 2014 dan Tahun 2015.

Bupati Karawang Nomor030/Kep.878Huk/2012 tertanggal 28 Desember 2012tentang Penghapusan Barang Milik Daerah BerupaPeralatan Dan Mesin Milik Pemerintah KabupatenKarawang Yang Digunakan Oleh Kantor Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Karawang (fotocopy sesuaidengan fotocopy) 5 222 2n nnn n nnn nnn nne aneFotocopy Sensus Barang Milik Daerah KabupatenKarawang Tahun 2014 dilingkungan SKPD Se KabupatenKarawang (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;Fotocopy Pernyataan Mediasi Gagal tertanggal 18 Agustus2015