Ditemukan 52 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepabeanan kepabeanaan kepaebanan kapabeanan kepabeaan kepabeananã kebabeanan kepabenan
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN ATAMBUA Nomor 23/Pid.B/2019/PN Atb
Tanggal 22 Juli 2019 — Penuntut Umum:
LUCIA A. WUNGUBELEN, SH
Terdakwa:
PAULUS TANMENU
191 — 92
  • ;Bahwa menurut saksi ditinjau dari sisi Kepabenanan sesungguhnya barangbarang itu termasuk barang inport, dan terkait dengan barang inport makaharuS memenuhi syaratsyarat inport, Sebagaimana ditentukan dalamUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeananan, antara lainkelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dan barangbarang tersebutditurunkan di kawasan Pabean yang ditentukan;Bahwa oleh karena barang itu diturunkan di pelabuhan Atapupu, makabarangbarang itu diperlakukan sebagai sebagai barang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 04-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pemohon:
SUTEJA SETIAWAN
Termohon:
BEA DAN CUKAI
207 — 115
  • panggilan wajib dilakukan supaya orangyang dipanggil mengetahui bahwa dia akan diperiksa dimana danHal 67 dari 88 Putusan Praperadilan No.06/Praper/2019/PN JKt.Utr.oleh siapa dia akan diperiksa dan KUHAP memberikan batasan 3(tiga) hari sebelum diperiksa untuk menyampaikan surat panggilan; Bahwa jika sudah muncul Pulbaket maka sebenarnya sudah adakesimpulan dari ranah Pulbaket berupa sangsi administratip maupunkeperdataan, jika tidak mempan/efektif maka masuk sangsi pidana; Bahwa penentuan tindak pidana kepabenanan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 20-12-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor NO.185/PID.SUS/2016/PN.JKT.UTR.
Tanggal 20 Desember 2016 — Nama Lengkap : TUKIMAN KIJAH Tempat Lahir : Singkawang Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun /20 Septemmber 1956 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Kp. Krendang Barat No. 2, RT. 01 RW. 05, Kel. Krendang, Kec. Tambora, JakartaBarat Agama : Budha Pekerjaan : Direktur Operasional pada PT. BCMG Tani Berkah Pendidikan : SMEA
230 — 195
  • Unsur pidanamenggunakan frase "dengan sengaja" dan memerlukan waktu yang lamabagi Penyidik untuk membuktikannya tetapi dengan terkait dengan tidakada kata "dengan sengaja", maka proses penyerahan kepabeanannyayang diperiksa;Ahli sependapat dengan kesimpulan Tim Penasihat Hukum bahwa UUKepabeanan mengutamakan pemulihan hakhak negara dibandingkandengan adanya pengenaan sanksi pidana;Ahli menjelaskan pasalpasal yang terkait ekspor, pemeriksaan ekspordan larangan pembatasan ekspor dalam UU Kepabenanan
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 11-02-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 3-K/PMT-I/AU/II/2021
Tanggal 15 Juli 2021 — Terdakwa: Mayor Adm Gunawan Dwi Cahyono. Oditur Militer: Letkol Laut (KH/W) Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H.
299 — 88
  • tersebut diantaranya dikarenakan 2buah travel bag tersebut kilonya berat yaitu seberat 2 koli,informasi yang simpang siur bahwa barang tersebutmerupakan titipan dari Bandara Hang Nadim, Batam yangtidak bisa dibawa ke Jakarta, oleholeh dari Singapura untuklbu Emran Baidirus (Istri Pangkohanudnas) dan setelah dicek ke ADC Pangkohanudnas Jakarta disampaikan bahwatidak ada titipan barang ke lbu Pangkohanudnas sehinggadicurigai kedua travel bag tersebut berisi barang illegal yangtidak disertai dokumen kepabenanan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 20-12-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Nomor : 186/ Pid.Sus/2016/PN.Jak.Utr
Tanggal 20 Desember 2016 — Nama Lengkap : ADI CHANDRA Tempat lahir : Tebing Umur / tanggal Lahir : 32 Tahun / 07 September 1983 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Perum Permata Kemang Blok C-2 No. 1 Rt. 011/001 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu Bekasi Barat ; Agama : Islam Pekerjaan : Kepala Wilayah Jakarta PT. Surveyor Indonesia ( Unit Mineral dan Batubara
323 — 733
  • Unsur pidana menggunakan frase"dengan sengaja" dan memerlukan waktu yang lama bagi Penyidik untukmembuktikannya tetapi dengan terkait dengan tidak ada kata "dengansengaja", maka proses penyerahan kepabeanannya yang diperiksa;Ahli sependapat dengan kesimpulan Tim Penasihat Hukum bahwa UUKepabeanan mengutamakan pemulihan hakhak negara dibandingkandengan adanya pengenaan sanksi pidana;Ahli menjelaskan pasalpasal yang terkait ekspor, pemeriksaan ekspor danlarangan pembatasan ekspor dalam UU Kepabenanan
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — BENNY
254 — 66
  • TngUndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi,keterangan terdakwa, bukti surat dan petunjuk bahwa dokumen pelengkapkepabeanan yang dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa Benny memang dibuatoleh Terdakwa Benny sebagai pihak yang mempunyai kKewenangan atau berhakdalam membuat dokumen pelengkap kepabenanan atas
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Tbk
Tanggal 8 Februari 2021 — Pemohon:
1.ADI KURNIAWAN alias ACOK bin YUSUF
2.BENI HERIONO bin WAKIYAN
3.VALENTINO JERICHO BUDHI RAHARDJO bin alm BUDHI RAHARDJO
4.BAMBANG HERMANTO bin SUPRIYONO
5.ZAHRIAN bin HAMZAH
6.NAWI MALIK bin alm MALIK
7.RENTO bin alm ABDUL RAHIM
8.AMBO ACOK bin alm SINGKI
9.SUPRIADI bin IBUN
Termohon:
KANTOR WILAYAH KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPULAUAN RIAU
116 — 65
  • Sarana pengangkut yang memuat barang yang belum dipenuhikewajiban pabeannya; atau5, Sarana pengangkut yang belum diselesaikan kewayjibanpabeannya;Selain itu, berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU Kepabenanan menyebutkan:Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atasbarang impor atau barang ekspor stelah pemberitahuan pabean diserahkanPenjelasan Pasal 82 ayat (1):Ayat ini memberikan wewenang kepada Pejabat Bea dan Cukai untukmelakukan pemeriksaan barang guna memperoleh data dan penilaian
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Kepabeanan
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2121/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — PT. TUJUAN UTAMA (diwakili oleh DICSON LIUSDYANTO)
532 — 221
  • 103 huruf aUndangUndang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimanatelah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan fakta keterangan saksi,keterangan terdakwa, bukti Surat dan petunjuk bahwa dokumen pelengkapkepabeanan yang dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa Benny memang dibuatoleh Terdakwa Benny sebagai pihak yang mempunyai kewenangan atau berhakdalam membuat dokumen pelengkap kepabenanan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-10-2006 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 899 / Pid.B / 2006 / PN.Jkt.Ut.
Tanggal 10 Oktober 2006 — SUMANTRI dkk
212 — 84
  • pengangkut dan sarana bongkar.Bahwa syaratsyarat yang harus dipenuhi dalam mekanisme pengeluaranbarang dari kawasan berikat yaitu :Seorang importir harus membuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang)dengan dasar itu dalam melakukan pembayaran bea masuk;Selanjutnya Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) yangmeneliti apakah barang tersebut masuk melalui jalur merah atau jalurhijau, kemudian dari PFPD menerbitkan Surat Persetujuan PengeluaranBarang (SPPB);Bahwa ada 3 (tiga) azas yang dianut dalam Kepabenanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-11-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2495 K/PID.SUS/2015
Tanggal 25 Nopember 2015 — IWAN JAYA, S.H., M.M.
115 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tugas Pokok dan Fungsinya selaku KasiKepabeanan dan Cukai selama ini tidak bisa dihukum hanya denganalasan telah memperbolehkan para importir untuk melakukan kegiatanimpor yaitu memasukkan barang dari Negara Malaysia ke Negara Indonesiadengan menggunakan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) saja denganalasan karena belum ada penunjukan sebagai Kawasan Pabean olehMenteri, padahal fakta yang sebenarnya bahwa dengan dibukanya KantorPelayanan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Entikong Provinsi Kalbarkegiatan Kepabenanan
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 09-05-2023 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan PN JAYAPURA Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap
Tanggal 17 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY STIVEN UMBORA, S.H., M.H.
1.DONNY STIVEN UMBORA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Johannes Rettob, S.Sos,MM
161 — 69
  • 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Pernyataan tertulis bahwa dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai aslinya;
  • 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Dokumen identitas pemohon izin impor sementara berupa NPWP, NIK (Nomor Induk Kepabeanan), SIUAU/NTB-022, SIUP, API-P dan KTP;
  • 2 (dua) Lembar fotocopy legalisir Jaminan Tertulis yang menyatakan kesanggupan pembayaran pajak terhutang apabila tidak dapat memenuhi kewajiban kepabenanan (re-ekspor) sebesar Bea Masuk
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 09-05-2023 — Putus : 17-10-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan PN JAYAPURA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap
Tanggal 17 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
DONNY STIVEN UMBORA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Silvi Herawaty
138 — 49
  • bahwa barang akan diekspor Kembali;
  • 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Pernyataan tertulis bahwa dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sesuai aslinya;
  • 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir Dokumen identitas pemohon izin impor sementara berupa NPWP, NIK (Nomor Induk Kepabeanan), SIUAU/NTB-022, SIUP, API-P dan KTP;
  • 2 (dua) Lembar fotocopy legalisir Jaminan Tertulis yang menyatakan kesanggupan pembayaran pajak terhutang apabila tidak dapat memenuhi kewajiban kepabenanan