Ditemukan 56260 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Dprd kabupaten kepulauan sula Bupati kepulauan meranti vs juliadi; Johny ughude vs bupati kepulauan talaud; Kaomaneng manolang vs bupati kepulauan sangihe; Bupati kepulauan selayar vs rahman r S.sos; Wfm nasution vs gubernur kepulauan bangka belitung;; Peterson rangkoratat Sh vs bupati kepulauan tanibar; Erwin depari Kepala kepolisian daerah kepulauan riau Perdata Pencabutan perkara Pemerintah republik indonesia Walikota tidore kepulauan Kepala bagian pemerintahan kota tidore kepulauan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 19-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — PANEN BARU VS TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERDAGANGAN LADA (TP4L) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;
256 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANEN BARU VS TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERDAGANGAN LADA (TP4L) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG;
    PUTUSANNomor 488 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:CV PANEN BARU, beralamat di Jalan Koba Nomor 6A,Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, KabupatenBangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yangdiwakili oleh Villysia Sianandar, jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Michael B.D.Hutagalung, S.H., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua TimPembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada(TP4L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor:01/TP4L/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, tentang pemberiansanksi terhadap CV Panen Baru yang telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang diterbitkan oleh Tergugat;3.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua TimPembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L)Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor: 01/TP4L/IX/2020tertanggal 02 September 2020, tentang pemberian sanksi terhadapCV Panen Baru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yangditerbitkan oleh Tergugat;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua TimPembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L)Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor: 01/TP4L/IX/2020tertanggal 02 September 2020, tentang pemberian sanksi terhadap CVPanen Baru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yangditerbitkan oleh Tergugat;4.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Tim Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L)Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor:01/TP4L/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, tentang pemberiansanksi terhadap CV Panen Baru yang telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang diterbitkan oleh Tergugat;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua TimPembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada(TP4L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor:01/TP4L/IX
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-01-2022 — Putus : 21-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/TUN/2022
Tanggal 21 Maret 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR., II. H.M. ALWI NUR, DKK;
58 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR., II. H.M. ALWI NUR, DKK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-04-2022 — Putus : 20-06-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 295 K/TUN/2022
Tanggal 20 Juni 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR., II. Drs. ANDI NURMAYA AROENG VS ELTY LIANA PALINOAN;
70 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR., II. Drs. ANDI NURMAYA AROENG VS ELTY LIANA PALINOAN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-05-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKALJENE DAN KEPULAUAN DAN Hj. SYAMSIAH ZAINAL, DKK VS H. YANUAR FACHRUDDIN, S.E., M.M., DKK;;
63 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKALJENE DAN KEPULAUAN DAN Hj. SYAMSIAH ZAINAL, DKK VS H. YANUAR FACHRUDDIN, S.E., M.M., DKK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 05-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 18-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/TUN/KI/2022
Tanggal 7 Februari 2022 — SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA TANJUNGPINANG VS SHOLIKIN;
126 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU, SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA TANJUNGPINANG VS SHOLIKIN;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-01-2023 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 03-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 PK/TUN/2023
Tanggal 27 Februari 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR., II. H.M. ALWI NUR, DKK;;
69 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR., II. H.M. ALWI NUR, DKK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-02-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/TF/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG., II. KETUA UMUM INDUK KOPERASI ANGKATAN LAUT;;
204 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG., II. KETUA UMUM INDUK KOPERASI ANGKATAN LAUT;;
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-05-2023 — Putus : 30-08-2023 — Upload : 31-08-2023
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI
Tanggal 30 Agustus 2023 — Penggugat: PT Daek Kuarsa Alam Tergugat: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
165 — 65
  • Penggugat:PT Daek Kuarsa AlamTergugat:Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 23/Pdt/2020/PT TTE
Tanggal 7 Juli 2020 — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
116 — 0
  • Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/TUN/2021
Tanggal 9 September 2021 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN., 2. DRA. SOCHRAH BANGKA HANAPING;
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN., 2. DRA. SOCHRAH BANGKA HANAPING;
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENPANGKAJENE DAN KEPULAUAN, tempat kedudukan diJalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Kio,Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, ProvinsiSulawesi Selatan;ll. DRA. SOCHRAH BANGKA HANAPING,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanBatua Raya Nomor 45 A, Kelurahan Batua, KecamatanManggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pekerjaanPensiunan;Termohon Kasasi I dan Il;Halaman 1 dari 6 halaman.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 10-11-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2020/PTUN.TPI
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat:
1.Joni Tarigan
2.Patricia Magdalena
3.Heriyadi
4.Juwadi
5.Heriyanto
6.Paiman
7.Sukoco
8.Ato
9.Ayim Mulyana
10.Aris
11.Yusdi
12.Abdul Hasan
Tergugat:
Gubernur Kepulauan Riau
199 — 51
  • Penggugat:
    1.Joni Tarigan
    2.Patricia Magdalena
    3.Heriyadi
    4.Juwadi
    5.Heriyanto
    6.Paiman
    7.Sukoco
    8.Ato
    9.Ayim Mulyana
    10.Aris
    11.Yusdi
    12.Abdul Hasan
    Tergugat:
    Gubernur Kepulauan Riau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 19-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 618 K/TUN/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN., III. GIOK HWA, DKK;;
77 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN., III. GIOK HWA, DKK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 03-02-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 12-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 K/TUN/2023
Tanggal 30 Maret 2023 — DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DPW FSPMI KEPRI) VS I. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU., II. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM., III. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA TANJUNGPINANG., IV. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KABUPATEN KARIMUN., V. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KABUPATEN BINTAN., VI. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KABUPATEN BINTAN;;
112 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PIMPINAN WILAYAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DPW FSPMI KEPRI) VS I. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU., II. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM., III. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA TANJUNGPINANG., IV. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KABUPATEN KARIMUN., V. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KABUPATEN BINTAN., VI. ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KABUPATEN BINTAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 13-06-2023 — Putus : 03-10-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/TUN/2023
Tanggal 3 Oktober 2023 — PENGAWAS KETENAGAKERJAAN UNIT PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. MARISI MALAU, DKK;;
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGAWAS KETENAGAKERJAAN UNIT PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN KOTA BATAM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU., II. MARISI MALAU, DKK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Register : 06-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 K/PDT/2021
Tanggal 25 Februari 2021 — BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) CQ. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU, dk. vs HENGKI HALIM;
198 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) CQ. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU, dk. vs HENGKI HALIM;
    KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO (SITARO),berkedudukan di Ondong, diwakili oleh HarryHalaman 1 dari 8 hal. Put.
    BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANGBIARO (SITARO) C.g. PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUKPEMBUATAN PELABUHAN UDARA (BANDAR UDARA) SIAU,2. PEMERINTAH RI C.g. PRESIDEN RI C.g. MENTERI PERHUBUNGANDIRJEN PERHUBUNGAN DARAT C.g. KEPALA DINAS PERHUBUNGANPROVINSI SULAWESI UTARA, C.g.
    KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO (SITARO) danmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 9/PDT/2020/PTMDN tanggal 18 Maret 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan NegeriTahuna Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 19 November 2019 sertaMahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihakyang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
    DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT C.q.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI UTARA, C.q.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO (SITARO) tersebut;2.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG TUN KIP
Register : 08-05-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/Pdt.Sus-KIP/2017/PN Tpg
Tanggal 31 Mei 2017 — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Tergugat)
236 — 32
  • Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Tergugat)
    Tanama Block ETanjung = Ayun == SaktiTanjungpinang Provinsipekerjaan wiraswasia, No.No. 2 RT.001 RW.004 KelurahanKecamatan Bukit Bestari KotaKepulauan Riau, agama slam,Telepon Genggam 0811705149,selanjutnya disebut Sebagal ..........eceeeceeeeeee: PENGGUGAT;Lawan:PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, alamat di Pusat PemerintahanProvinsi Kepulauan RiauStana Kota Piring Gedung SultanMahmud Riayat Syah Pulau Dompak Tanjungpinang Kode Pos29124,selanjutnya disebut SeCDaQal ......... eect TERGUGAT;Pengadilan
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-04-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 9/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 16 Agustus 2017 — PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
136 — 98
  • PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
    PUTUSANNOMOR : 9/G/2017/PTUN.TPIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebutdibawah ini dalam sengketa antara : PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PENGURUS WILAYAHPROVINSI KEPULAUAN RIAU, yang beralamat di Bida Asri1 Blok A No. 11, Batam Centre Provinsi Kepulauan Riau,partai politik yang didirikan berdasarkan
    PENGGUGAT;GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Komplek PerkantoranPemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung A Lantai 4Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi KepulauanRiau, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada:1. Dr. ANDI MUHAMMAD ' ASRUN, S.H., M.H.,Kewarganegaraan Indonesia, Advokat, alamat MentengSquare Nomor Ar03, Jalan Matraman Kav. 30E, Jakartaa2.
    Riau Sisa Masa Jabatan 20162021untuk selanjutnya segera diproses sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dan Calon WakilGubernur Kepulauan Riau harus dapat memaparkan Visi MisiWakil Gubernur Kepulauan Riau pada Sidang Paripurna DPRDProvinsi Kepulauan Riau secara terbuka.
    Membawa akibat hukum yaitu terpilinnya dua orang menjadi calonWakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.i.
    Riau yang berkepentingan untuk diikutsertakandalam Proses Seleksi Administrasi untuk menentukan Calon WakilGubernur Provinsi Kepulauan Riau.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 24-01-2014 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 13 Mei 2014 — RAHMI KOMALAWATI; MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
50 — 15
  • Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.245 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan atas nama Andi Ansar Chalid;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.245 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan atas nama Andi Ansar Chalid ;4.
    RAHMI KOMALAWATI; MELAWAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU;
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 27-01-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 20/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 18 Maret 2014 — RAHMI KOMALAWATI vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
87 — 40
  • dari Penggugat/Pembanding; ---------------- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 15/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 27 November 2013, yang dimohonkan Banding; ---------------------------------------------------------------- Mengadili SendiriDalam Penundaan- Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung pinang Nomor: 15/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 6 September 2013 tentang Penangguhan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan
    690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bintan Provinsi Kepualauan Riau hingga sengketa ini memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada Penetapan lain yang menyatakan sebaliknya; Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;Dalam Pokok Perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya- Menyatakan batal surat Keputusan Tergugat/Terbanding yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan
    Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atas nama RAHMI KOMALAWATI dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan masa jabatan 2009-2014; --------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
    Bintan Provinsi Kepulauan Riau atas nama RAHMI KOMALAWATI dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan masa jabatan 2009-2014; ---------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah); -------------------------------
    RAHMI KOMALAWATI vs GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
    ., kewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SYAMDAENG RANI & FOUNNERS, beralamat di Jalan Jend.Sudirman No.11 Hotel Sahid Ratu Mayang ProvinsiPekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10.565.96.2012 tanggal 16 Agustus 2013; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING,; MELAWANGUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU yang berkedudukan di KOMPLEKPerkantoran Pemprov. Kepri Pulau Dompak TanjungDalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:1.H. MASRUR AMIN, SH., ...1.H.
    SULHAN, SH., Advokat/Penasehat Hukum, alamat diHotel 89, Orchard Office hall Lt.2 Jalan PembangunanPenuin, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11.a/Kdh. Kepri Kuasa/IX/2013 tertanggal 13 September 2013; 1. MARIYANI EKOWATI, SH., MM, Jabatan KepalaBiro Hukum Pemprov. Kepulauan Riau, berkedudukandi Komplek Perkantoran Pemprov Kepri, Pulau Dompak,Tanjung Pinang; 2. UPIK, SH., MT, Jabatan Kepala Bagian BantuanHukum pada Biro Hukum Pemprov.
    Kepulauan Riau,berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemprov Kepri,Pulau Dompak, Tanjung Pinang; 3. AGUS HILMAN M, SH, Jabatan Staf Bagian BantuanHukum Pemprov. Kepulauan Riau, berkedudukan diKomplek Perkantoran Pemprov Kepri, Pulau Dompak,Tanjung Pinang; ron nnnMemilih domisili hukum di Kantor Pengacara H. MasrurAmin & Rekan beralamat di Hotel 89 Orchard Office hallLt.2 Jalan Pembangunan Penuin, Kota Batam ProvinsiKepulauan Riau.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 21-11-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 K/TUN/2018
Tanggal 21 Nopember 2018 — SANTOSO KAINGAT VS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
71 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SANTOSO KAINGAT VS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
    PUTUSANNomor 624 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SANTOSO KAINGAT, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Kalama, Kecamatan Tatoareng, KabupatenKepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KEPULAUAN SANGIHE, tempat kedudukan diJalan Malahasa Nomor 1, Kelurahan Soataloara Il,Kecamatan Tahuna, Kabupaten
    Kepulauan Sangihe,Provinsi Sulawesi Utara:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Henry E.
    Ulaan, S.H., dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat,beralamat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 04/SKKH/VIII2017, tanggal 8Agustus 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kepulauan SangiheNomor 101/141/Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kapitalaung danHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 624 K/TUN/2018Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Kalama, KecamatanTatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 29 Mei 2017:3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nomor101/141/Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kapitalaung danPengangkatan Penjabat Kapitalaung, Kampung Kalama, KecamatanTatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 29 Mei 2017:4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mendudukan kembali Penggugatpada kedudukan semula yaitu sebagai Kapitalaung Kampung Kalama,Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe;5.