Ditemukan 44 data
21 — 7
No 846/Pdt.G/2019/PA.Smgmenolaknya dengan alasan Penggugat Rekonvensi tidak pernah menjalankankewajibannya sebagai seorang isteri dan menayatkan tetap memberikan nafkahsampai bulan Januari 2019 meskipun nomillnya berfluktuasi berdasarkanpendapatan Tergugat Rekonpensi, jika dikaitkan dengan jawaban PenggugatRekonpensi yang menyatakan bahwa sejak usaha Tergugat Rekonpensi lancar,Tergugat Rekonpensi tidak pernah tepat waktu memberikan nafkah namunPenggugat Rekonpensi tidak pernah menuntut, maka berdarkan
Adithiya Diar
Tergugat:
Komisi pemilihan umum republik Indonesia
330 — 241
hukum perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka pengertianKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara tersebut di atas harus dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 87UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,menayatkan
96 — 74
Hal itu tidak pernah terjadi.Selama ini tidak ada komplain darinya;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menayatkan benar dan tidakkeberatan;3. A. MANAP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :21Bahwa saksi pernah menjual tanah/lahan milik saksi kepada pihakPT.
275 — 78
Matthijs Alink and Victor van Kommer, dalamHandbook on Tax Administratio, 2011, hal 18 menayatkan bahwa negaramempunyai empat tugas, yaitu (a) to protect (protection or safeguardingterritorial integrity from natural disasters); (b) to insure (for national healthcare, unemployment, poverty, etc.); (c) to care (for the elderly, disabled,children, minorities, etc.); (d) to educate (from primary education to accessto universities and libraries as well as a free media, etc.).Untuk melaksanakan tugas tersebut