Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 33.832.000,Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES/I/ 2009tanggal O06 Februari 2009 besarnya danaLuncuran 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.256.599.000,Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/ SK/VI/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009besarnya dana Luncuran keIl3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.132.438.000,Hal. dari 38 hal. Put.

No. 7 K/Pid.Sus/2012Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/SK/IX/O009 tanggal 1 September tahun 2009besarnya dana Luncuran keIIIBerdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 320.812.000,Kesehatan RI Nomor : 1006/Menkes/ SK/X1/2009 tanggal 12 November tahun 2009besarnya dana Luncuran keIV+JUMLAH KESELURUHAN Rp.743.681.000,Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara DinasKesehatan Kota Metro dengan Direktur Rumah Sakit Islam Metrotersebut Direktur Rumah Sakit Islam yang pada saat itu dijabat olehsaksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 33.832.000,Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES/I/ 2009tanggal 06 Februari 2009 besarnya danaLuncuran 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.256.599.000,Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/SK/VI/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009besarnya dana Luncuran keII3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.132.438.000,Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/ SK/IX/009 tanggal 1 September tahun 2009besarnya dana Luncuran keIIl4.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 33.832.000,Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES/I/ 2009tanggal 06 Februari 2009 besarnya danaLuncuran 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.256.599.000,Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/SK/Vi/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009besarnya dana Luncuran keII3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.132.438.000,Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/SK/IX/009 tanggal 1 September tahun 2009besarnya dana Luncuran keIIIHal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/20124.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp. 33.832.000,Kesehatan RI Nomor : 124/MENKES/I/2009 tanggal 06 Februari 2009 besarnyadana Luncuran 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.256.599.000,Kesehatan RI Nomor : 434/Menkes/ SK/ViI/2009 Tanggal 18 Juni tahun 2009besarnya dana Luncuran keII3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Rp.132.438.000,Kesehatan RI Nomor : 713/Menkes/ SK/IX/009 tanggal 1 September tahun 2009besarnya dana Luncuran keIIIHal. dari 38 hal. Put. No. 7 K/Pid.Sus/20124.

No. 241 K/MIL /2015alat uji sesuai Keputusan Menkes RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro Justisiasehingga bukan merupakan barang bukti yang Pro Yustisia.b. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa adakeputusan Menkes RI yang terbaru yaitu Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.c.

Bahwa alat uji yang dipakai petugas BNNP Banda Aceh untukmemeriksa urine personil Pomdam IM termasuk Terdakwa antaralain menggunakan alat Test Rapid Test 6 parameter merk V Caredan DOA Multi Drug Screening Test adalah alat uji yang dibawadari BNNP Banda Aceh, bukan alat test yang dibeli di pasaran.Dengan demikian alat test yang dipakai petugas BNNP BandaAceh sesuai dengan standard SOP berdasarkan KeputusanMenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan

Narkotika danPsikotropika (Keputusan Menkes RI yang baru).4.

Majelis Hakim Tingkat lupa tidak memasukan KeputusanMenkes RI yang terbaru tahun 2012 yaitu Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, dalam lampiran Keputusan Menkes RItersebut terdapat 4 (empat) Instansi Pemerintah yang diberikewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika yaitu :234) Di Lingkungan Kemenitrian Kesehatan;) Di Lingkungan Polri;) Di Lingkungan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan);) Badan

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/ IV/ 2003 tentangpetunjuk teknis progam kompensasipengurangan subsidi bahan bakarminyak bidang kesehatan (PKPS BBMBIDKES) Departemen Kesehatan RITahun 2003 ;. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/IV/ 2003 tentangpedoman pelaksanaan progamkompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPSBBM BIDKES) Departemen KesehatanRI Tahun 2003 ;.

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.777/MENKES/SK/VI/ 2002 tentangpedoman pelaksanaan progamkompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPSBBM BIDKES) Departemen KesehatanRI Tahun 2002 ;. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.1086/MENKES/SK/X/ 2001 tentangpedoman pelaksanaan progampenanggulangan dampak pengurangansubsidi energi bidang kesehatan dankesejahteraan sosial (Progam PDPSEBK dan KS) Departemen Kesehatan RITahun 2001 ;.

1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yaitu unsur melawan hukum, dimana para Terdakwa telah mengambildata meski telah dibayar APBD Tahun 2002, 2003, 2004 dan tidak termasuk58dalam SK Menkes.

Fotocopy Keputusan Menteri KesehatanRI Nomor 02/Menkes/ SK/I/2006 tanggal4 Januari 2006 tentang PenggantianDefisit Dana PKPS BBM Bid Kes untukPelayanan Kesehatan Pasien Miskin diRumah Sakit Tahun 2004 ; . Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/ IV/ 2003 tentangpetunjuk teknis progam kompensasipengurangan subsidi bahan bakarminyak bidang kesehatan (PKPS BBMBIDKES) Departemen Kesehatan RITahun 2003 ;.

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/IV/ 2003 tentangpedoman pelaksanaan progamkompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPSBBM BIDKES) Departemen KesehatanRI Tahun 2003 ;. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.777/MENKES/SK/VI/ 2002 tentangpedoman pelaksanaan progamkompensasi pengurangan subsidi bahanbakar minyak bidang kesehatan (PKPSBBM BIDKES) Departemen KesehatanRI Tahun 2002 ;.

Gugatan tidakmenunda pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor = :KP.04.01/MENKES/128/2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang PemberhentianDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz,SKM;15.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor:KP.04.01/MENKES/128/2015 Tanggal 30 Maret 2015. tentangPemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz, SKM;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor :KP.04.01/MENKES/128/2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang PemberhentianDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz,SKM;4.

DALAM EKSEPSI Gugatan Penggugat lewat waktuBahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah diterima olehPenggugat pada tanggal 22 Mei 2015 berdasarkan Berita AcaraPenyerahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015 dan telah diakui sendiri oleh Penggugat dalamGugatannya pada halaman

BuktiT12 : Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015, tanggal 30 Maret 2015, TentangPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama.

Nomor : KP.04.01/MENKES/128/2015,tanggal 30 Maret 2015 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Itmadi Aziz, S.K.M.

Nomor: KP04.01.2.1.4767 tanggal 8 Maret 2013, Penggugat dinaikkan pangkatnyamenjadi Penata Muda Tingkat , golongan ruang IlV/b terhitung mulaitanggal 1 April 2013.Bahwa, kemudian pada tanggal 11 Februari 2016, PENGGUGATsangat kaget karena tanpa alasan yang dapat diterima olehPENGGUGAT, PENGGUGAT telah dijatuhi hukuman disiplin dariKementerian Kesehatan berupa Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor : KP.04.01/MENKES/129/2016, tanggal 11 Februari 2016,tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas

Permintaan Sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil.Bahwa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah menerbitkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/129/2016, tanggal 11 Februari 2016, yaituKeputusan yang dikuatkan oleh TERGUGAT a quo, pada faktanyapenerbitan keputusan dimaksud ternyata telah dilakukan tidakprosedural dan melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinHalaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor :

Bahwa, kemudian PENGGUGAT setelah Penerbitan suratkeputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/129/2016 a quo, PENGGUGAT sudah tidakmenerima Gaji sebagai PNS, yang merupakan satusatunyaharapan untuk memenuhi kebutuhan hidup PENGGUGAT dankeluarganya. Bahwa akibat tidak adanya gaji yang diterima,PENGGUGAT sebagai Kepala keluarga tidak bisa memenuhikebutuhan keluarga dengan baik, karena dalam kondisi tidakbekerja dan berpenghasilan.10.2.

KP.04.01/MENKES/129/2016, tanggal11 pebruari 2016, Tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil, atas nama Wawan Setiawan, AMK,(fotokopi dari fotokopi);Daftar Absensi Laporan Kehadiran Penggugat dariRumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdoyaitu, pada bulan Pebruari dan Maret 2016, atas namaWawan Setiawan, (fotokopi dari fotokopi) ;Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN Jkt.8. BuktiP 89.

Kepala Biro Kepegawaian, (fotokopi cap basah);Surat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.KP.04.01/MENKES/329/2016, tanggal 13 Juni 2016,Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN Jkt.Hal Tanggapan Banding Administratif a.n.

Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; Sedangkan Tergugat/Termohon Kasasi hanya bersedia memberikan ringkasan rekam medisdengan mendasarkannya kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/ Menkes/Per/III/2008 tanggal 12 Maret 2008, Pasal 1 ayat (1), Pasal3 ayat (2) dan Pasal 12;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentangpembentukan peraturan perundangundangan, Pasal 7 ayat (1)menyatakan bahwa, jenis dan hierarki peraturan perundangundanganadalah

Bahwa kembali kepada pokok permasalahan dalam perkara a quo,dimana berdasarkan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis, sedangkanberdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/IIl/2008 tanggal 12 Maret 2008 pada Pasal 12 menyatakan:1. Berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan;2. Isi rekam medis merupakan milik pasien;3. Isi rekam media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentukringkasan rekam medis;4.

medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentukringkasan rekaman medis, maka sangat jelas terlihat bahwa ketentuanPasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008 telah mereduksi (mengurangi) muatan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, dari yang seharusnya menurut UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 dalam bentuk Isi rekam medis olehPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 direduksi(dikurangi) menjadi hanya dalam bentuk ringkasan rekam

medis;Bahwa karena materi muatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 keberadaannya dimaksudkan dalam rangkamenjalankan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, akan tetapi ternyatamateri muatan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 adalah mereduksi (mengurangi) materi muatanketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004, makadengan demikian telah terbukti bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 269/Menkes

/Per/III/2008 telah menyimpang(bertentangan) dengan ketentuan Pasal 52 huruf e UndangUndang Nomor29 Tahun 2004;12.Bahwa oleh karena kekuatan hukum dari Peraturan Menteri KesehatanNomor 269/Menkes/Per/III/2008 lebih rendah dari kekuatan hukum UndangHal. 17 dari 18 hal.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertamatidak menanggapi Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukum yangberisi tentang pemeriksaan urine tidak dilakukan ditempat yangtelah ditentukan berdasarkan Kep Menkes Nomor : 194/MENKES/SK/VV/2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, dengan berpendapat bahwa terhadaphal ini Majelis Hakim sudah menanggapinya sehingga MajelisHakim menunjuk tanggapan terhadap Pleidoi Penasihat Hukumtentang unsur ke satu Setiap Penyalahguna

Narkotika Golongan I.Padahal dalam Pleidoi Penasihat Hukum tidak pernahmenyinggung tentang pemeriksaan tidak dilakukan ditempat yangtelah ditentukan berdasarkan Kep Menkes Nomor: 194/MENKES/SK/VV/2012, akan tetapi baru disinggung dalam Duplik.

Dengan pernyataan Majelis HakimPengadilan Militer tingkat pertama tersebut berarti menegaskanbahwa tes urine yang dilakukan, memang tidak dilakukan di tempatyang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Menteri Kesehatan dan tidaksesuai dengan Kep Menkes Nomor : 194/MENKES/SK/V//2012.6.

Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa TIDAKSESUAI Perka BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman TeknisPenyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian NarkobaPada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN 5/2010) sebagaimanatelah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011 dan tidakdilakukan ditempat yang telah ditentukan berdasarkan Kep MenkesMenimbang11Nomor : 194/MENKES/SK/VV/2012.3.

Bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwayang menyatakan hasil Laboratorium tidak sesuai karenapemeriksaan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukanberdasarkan Kep Menkes Nomor: 194/MENKES/SK/VI/2012sehingga tidak Proyustisial.Majelis Hakim Bading berpendapat bahwa walaupun pemeriksaantidak dilakukan ditempat yang telah ditentukan berdasarkan KepMenkes Nomor: 194/MENKES/SK/VV2012 namun di persidanganTerdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabupada tanggal 19 Februari

Menyatakan terdakwa DADANG BIN MOON bersalah melakukan tindak pidanaMenggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangansesuai dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 55 huruf b jo pasal 10 ayat (1) UUNo 7 tahun 1996 tentang Pangan jo Peraturan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan2.

/Per/X/1999 tentang Perubahan atas PERMENKES RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988tentang Bahan Tambahan Makanan, karena dapat membahayakan kesehatanmanusia .e Menurut Ahli Badan POM Bandung Dra SITI RULIA,Apt , Kepala SeksiPenyidikan Balai Besar POM Bandung yang tugas dan tanggung jawabanya ,adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana produksi dandistribusi produk obat , Napza ,Makanan minuman, obat tradisional , kosmetik danalat kesehatan di wilayah kerja Balai Besar POM Bandung , bahwa

untukmemproduksi pangan termasuk produksi mie basah harus memenuhi syarat sanitasidan tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang ,dimana formalin dan boraks tidak boleh / dilarang digunakan sebagai bahantambahan pangan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/Menkes/Per/X/1999.e Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap produk mie basah milik terdakwadisita setelah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :1.

Cairan Mie BAsah/ formalin berdasarkan uji laboratorium No.1019/P/08/2012tanggal 31 Mei 2012 dengan hasil pengujian : Pemeriksaan warna jernih , baunormal, konsistensi cair , Uji kimia formalin positif 100 ppm .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 55 huruf b jo pasal 10ayat (1) UU No.7 tahun 1996 tentang pangan jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1168/Menkes/Per/X/1999 tentang perubahan atas PERMENKES RI No.722/MENKES/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan .ATAUKEDUA

Cairan Mie BAsah/ formalin berdasarkan uji laboratorium No.1019/P/08/2012tanggal 31 Mei 2012 dengan hasil pengujian : Pemeriksaan warna jernih , baunormal, konsistensi cair , Uji kimia formalin positif 100 ppm .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf d jopasal 21 huruf c UU No.7 tahun 1996 tentang pangan jo Peraturan Menteri Kesehatan RINo.1168/Menkes/Per/X/1999 tentang perubahan atas PERMENKES RI No.722/MENKES /PER.IX/1988 tentang BAhan Tambahan Makanan .Menimbang

Benoson N Bernofarm 1 tubeTerdakwa sebagai pemilik dari obat obatan keras tersebut diatas belum memiliki/memperoleh izin dari pihak dan pejabatyang berwenang untuk melakukan pengadaan, distribusi danpelayanan sediaan farmasi berupa obat keras tersebut,dengan demikian Terdakwa tidak berhak untuk menyimpan danmengedarkan obat keras sebagaimana Peraturan MenteriKesehatan RI No. 1322/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahanatas Permenkes RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentangKetentuan dan tata cara Pemberian

Pasal 63 ayat (1) Undang UndangNomor : 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor : 1322/Menkes/SK/X/2002tentang perubahan atas Permenkes Nomor922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian ijin Apotik;2. Bahwa Judex Facti telah keliru)~ mengartikan tentangpemberian ijin untuk penyimpanan dan menjual obat kerasadalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotik yang telahmemiliki ijin dari instansi yang berwenang;3.

Pasal 63 ayat (1)Undang Undang Nomor : 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatandan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor13822/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas PermenkesNomor : 922/Menkes/Per/X/1993 Tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian Ijin Apotik, telah membatasi danHal. 9 dari 13 hal. Put.

denganpenanggungjawab seorang apoteker, sedangkan toko obathanya boleh menjual dan menyalurkan obat bebasterbatas, obat bebas kosmetik, alkes serta tidak bolehmenyalurkan obat keras;Bahwa telah diperoleh fakta dalam perkara a quo,Terdakwa mengedarkan obat keras dengan cara menjualnyakepada orang lain sedangkan pada saat itu Terdakwabelum memiliki ijin sebagai penyalur dan penyimpanobat keras serta Terdakwa belum~ memiliki saranasebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan MenteriKesehatan Nomor: 1322/Menkes

/SK/X/2002 tentangperubahan atas Permenkes Nomor: 922/Menkes/Per/X/1993Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian ijin Apotik,walaupun telah mengajukan permohonan ijin, akan tetapibelum diterbitkan instansi berwenang dan jugadiperoleh fakta bahwa ijin tersebut diajukan Terdakwasetelah dilakukan penyidikan pejabat berwenang dalamperkara a quo;Bahwa secara imperatif UndangUndang No.23 Tahun 1992dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor13822/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahan atas PermenkesNomor: 922/Menkes

Penuntut Umum;

Menyatakan Terdakwa Alvin Fatlan Matondang Als Tondang Bin DanialMatondang terbukti bersalah melakukan tindak pidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan bagi dirinya sendirisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No.

/PN Pw.warna hitam bergambar gajah bertuliskan UnderBlueSky.Id berisi irisandaun dengan berat bersin keseluruhan irisan daun 3,96905 gramtersimpan dalam kotak plastik bungkus kaset yang di bungkus kertaswarna putin dan dilakoan warna coklat dan setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB4095/2020/NNF, berupa irisan daun tersebut di atas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

RINo.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 05 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;SubsidiarBahwa Terdakwa Alvin Fatlan Matondang Als Tondang Bin

RINo.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 05 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Lebih SubsidairBahwa Terdakwa Alvin Fatlan Matondang Als Tondang

RINo.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamLampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 05 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

pengobatanlazim batasan membeli sebanyak 10 (Sepuluh) butir denan asumsisehari minum 3 (tiga) selama 3 (tiga) hari.Bahwa bedasarkan penelitian orang yang mengkonsumsi obatyang mengandung GUAIFENESIN secara berlebihan dapatmenimbulkan efek iritasi lambung (mual muntah) dalam dosistinggi dapat merelaksasi otot;Bahwa distribusi obat menurut peraturan perundang undanganPP No. 72/1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alatkesehatan, Pemenkes No.34 tahun 2014 tentang perubahan atasPermenkes No.1148/Menkes

/per/VV/2011, Permenkes 1148 atasPermenkes No.1148/Menkes/per/VI/2011 tentang PerdaganganObat Besar dan Per Ka BPOM No.HK.03.1.34.11.12.7542 tahun2012 tentang Pedoman Teknis CDDOB yaitu dari pabrik obatdidistribusikan kepad Pedagang Besar Farmasi (PBF) /didistribusikan ke Apotek / Toko Obat Berijin/ Rumah Sakit / KlinikPasien;Bahwa syarat obat yang boleh beredar di masyarakat harusmempunyai ijin edar sesuai denan Peraturan Menteri KesehatanHalaman 10 dari 23 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2016.

Menurut ahli pula, distribusi obat menurut peraturanperundang undangan PP No. 72/1998 tentang Pengamanansediaan farmasi dan alat kesehatan, Pemenkes No.34 tahun2014 tentang perubahan atas PermenkesNo.1148/Menkes/per/VV2011, Permenkes 1148 atasPermenkes No.1148/Menkes/per/VV/2011 tentang PerdaganganObat Besar dan Per Ka BPOM No.HK.03.1.34.11.12.7542 tahun2012 tentang Pedoman Teknis CDDOB yaitu dari pabrik obatdidistribusikan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) /didistribusikan ke Apotek / Toko Obat

Menurut Ahli syarat obat yang boleh beredar dimasyarakat haruS mempunyai ijin edar sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor.1010/Menkes/Per/XV/2008 tentang Resgitasi Obatberdasarkan SK Menkes No.917 tahun 1993 pada setiapkemesan / brosur OB dan OBT harus menyebutkan informasiobat sebagai berikut: Merk Obat (merk dagang dan kandungannya). Daftar dan jumlah bahan berkasiat yang terkandungdidalamnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 028/ Menkes /PER/2011 tentangKlinik ;c. Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2012 tentang Perizinan Klinik diKabupaten Lumajang ;7.

Bahwa sejak terbitnya Permenkes Nomor : 028/Menkes/PER/I/2011 tentangklinik yang mencabut Permenkes 920/Menkes/XII/86 tentang UpayaPelayanan swasta di bidang medis menurut pendapat kami hanya dikenalKlinik saja padahal sebelum peraturan ini berlaku dikenal pula Upayapelayanan dalam bentuk yang lain berupa Balai Pengobatan ( BP), RumahBersalin( RB ), Balai Kesehatan Ibu dan Anak ( BKIA ) dimana masaperalihannya 2 ( dua ) tahun ;9.

Bahwa Petunjuk Tehnis dari Permenkes Nomor : 028 / Menkes/PER/I/2011tentang Klinik Bupati Lumajang mengeluarkan Perbup Nomor : 23 Tahun2012 tentang Perizinan Klinik di Kabupaten Lumajang dimana masaperalihannya sejak ditetapkan berakhir pada tanggal 4 Juli 2014 sedangkanHalaman 4 dari 16 halaman.

Pencabutan Izin ;Pasal 27 ;Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka semua fasilitaspelayanan kesehatan yang menyelengarakan pelayanan kesehatanmedis dasar atau spesialistik berdasarkan Peraturan Menteri KesehatanNomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan KesehatanSwasta di Bidang Medik harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati inidalam waktu paling lambat 2 ( dua ) tahun .

;Bahwa dalam UndangUndang Nomor : 36 Tahun 2012 tentangKesehatan tidak diketemukan satu ayat pun yang menetapkan untukmenghapuskan Balai Pengobatan namun dalam Peraturan MenteriKesehatan Nomor : 028/Menkes/PER/I/2011 tentang klinik hanyalahperalinan dalam waktu 2 ( dua ) tahun.

saksi saksi maupun keterangan terdakwa ; Telah mendengar tuntutan hukum ( Requisitoir ) Penuntut Umum yang dibacakan dandiserahkan pada persidangan tanggal 07 April 2009 , yang pada pokoknya menuntut :1 Menyatakan Terdakwa IRVANDIHAQ als ONYENG Bin RIDJALI terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan mengedarkan obat kerassebagaimana diatur dalam pasal Pasal 81 ayat 2 huruf c UURI No. 23 Tahun 1992 jo pasal 3ayat (3) jo pasal 12 ayat (2) Permenkes RI No.782 / Menkes

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 huruf cUURI No.23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (3) jo pasal 12 ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes/Per/VII/1996 ; $222 22222 on nnn nnn nnn nenaATAU,KEDUA: Bahwa Terdakwa IRVANDIHAQ als ONYENG Bin RIDJALI, pada hari Minggu tanggal 11Januari 2009 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2009bertempat dibelakang Eks Kebakaran shoping kebun sayur kelurahan Baru Ilir Balikpapan baratatau setidaktidaknya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 huruf cUURI No.23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (2) jo pasal 12 ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes/Per/WH 1906 espe coer soso caer raceeeesieeeemecnemeeeeeoere Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukansaksi saksi yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut :Saksil:S.

/Per/VII/1996 Atau Kedua : pasal 81 ayat 2 huruf cUURI No.23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (2) jo pasal 12 ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes/Per/VI/1996 ; Menimbang, bahwa adapun unsur unsur dari tindak pidana sebagaimana diatur dalamdakwaan Kedua : pasal 81 ayat 2 huruf c UU RI No. 23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (3) jo pasal 12ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes/Per/VII/1996 adalah sebagai berikut :1 Unsur Barang siapa;2 Unsur Menyimpan dan mengedarkan obat keras ;Ad. 1.

bangsa ;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa mengaku terus terang , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya ;e Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum ;e Terdakwa belum pernah di hukum ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebutpantas dan adil pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ; Mengingat pasal 81 ayat 2 huruf c UU RI No. 23 Tahun 1992 jo pasal 3 ayat (3) jo pasal 12ayat (2) Permenkes RI No.782/Menkes

Pegawai dan Masyarakat dari sisa Tanah Pemutihan=3.402m2Untuk dibagun Rumah Tempat Tinggal.Belum ada usulan Penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM BogorBelum ada SK.Penghapusan dari Menkes danMenteri KeuanganBelum ada SK.Menkes tentang Penunjukan danPenetapan Pegawai.4. 4 (empat) Orang Pejabat Penghuni Rumah Negara =2.589Belum ada usulan Penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM BogorBelum ada SK.Penghapusan dari Menkes danMenteri Keuangan.5.

Foto copy Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :70/MENKES/SK/II/1990 tentang Penyempurnaan Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 505/MENKES/SK/VII/1989 tentang Penjualan danPenetapan Harga Tanah Rumah Sakit Jiwa Bogor Guna Pembangunan RumahNonDinas Bagi Pegawai Depkes, diberi tanda T.710.9.

haknya; Bahwa rumahrumah dinas yang ditempati para tergugatberdasarkan Keputusan Menteri KesehatanRI.No.655/MENKES/SK/XII/1990 (diperlinatkan bukti T.14) merupakanbagian dari penghapusan Inventaris tanah Kementrian Kesehatan R.I.

Nomor :266/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Jiwa PusatBogor menjadi Rumah Sakit dr. H.Marzoeki Mahdi tertanggal 10 April 2002.

MenKes. R.I. Nomor : 655/MENKES/SK/XII/1990.tertanggal 28 Desember 1990 tentang Penghapusan Inventaris Tanah DepartemenKesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Bogor Propinasi Jawa Barat (vide bukti P2,bukti T.14 b, bukti T.24.C, bukti T.44.B, bukti T.64.B, bukti T.71);Menimbang, bahwa Para Tergugat menempati rumah dinas jabatan di Jalandr.

., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.05.02/Menkes/63/2019, tanggal 31 Januari 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 92 K/TUN/2020A.

Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaanatas Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorKP.04.01/MENKES/479/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 tentangPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahunatas nama Parluhutan ButarButar, SKM selama pemeriksaan diPengadilan berlangsung dan sampai perkara ini berkekuatan hukumtetap;B.

Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor KP.04.01/MENKES/479/2018 tertanggal 30Agustus 2018 tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebin RendahSelama 3 (tiga) Tahun atas nama Parluhutan ButarButar, SKM(Penggugat):.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor KP.04.01/MENKES/479/2018tertanggal 30 Agustus 2018 tentang Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Parluhutan ButarButar, SKM (Penggugat);4. Mengembalikan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula;5.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Hal. 3 dari 19 hal, Put.No.14/PID.SUS.KOR/2014/PT.MksMenkes/SK/ XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/ 2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer,tanggal Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafisberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin PraktikFisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Surat Izin Bidan (SIB) bagi Tenaga Kesehatan Bidanberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, tanggal 25Juli 2002.Bahwa penerbitan Surat Izin Tenaga Kesehatan berupa Surat IzinPerawat; Surat Izin Perawat Gigi; Surat Izin Radiografer; Surat IzinFisioterafis; dan Surat Izin Bidan yang menjadi kewenangan MenteriKesehatan Republik Indonesia dilimpahkan kepada Kepala DinasKesehatan di Tingkat Provinsi, dimana untuk Tenaga Kesehatanyang berada

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/ 2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 TentangPenjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat didahului dengan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr.

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesaia Nomor:KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 TentangPenjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri KesehatanRI, jika Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26Agustus 2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupaPemberhentian

Bukti P14BKeputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :126/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 6 September 2016,tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama OktaAchmad Rohani (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 26 Agustus 2015 (fotokopisesuai dengan aslinya);Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 7Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Tanda terima banding administratif

Bukti T 12 : Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/327/2016, tanggal 13 Juni 2016, hal Tanggapan BandingAdministratif Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Okta Achmad Rohani,NIP. 19841014 200501 1 001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);13.

dengan P13Adan T3 berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/356/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dihubungkan dengan bukti suratP13B berupa Berita Acara Penyerahan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/356/2015, tanggal 7 Oktober 2015, ternyata Surat KeputusanMenteri Kesehatan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugatditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2015, tetapi baru diserahkan kepadaPenggugat pada tanggal 7 Oktober 2015 sehingga melewati tenggang waktuHalaman

(Vide konsideran Membacapada Keputusan Menteri Kesehatan KP.04.01/MENKES/35/2015tanggal 26 Januari 2015 tentang pemberhentian terhadapPenggugat);Bahwa surat tersebut tidak bisa Penggugat peroleh sebagai bukti,karena memang surat tersebut sifatnya rahasia sehingga bukanuntuk konsumsi publik apalagi untuk Penggugat.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal inimaka perlu diatur ketentuan sebagaimana bunyi Pasal 14Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;Bahwa karena tidak puas atas Keputusan Menteri KesehatanNomor: KP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015,Penggugat lalu mengajukan banding administratif kepada BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan surat tertanggal 11Mei 2015;7.

(Vide konsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPenggugat peroleh sebagai bukti, karena memang surat tersebutsifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publik apalagiuntuk Penggugat.

RICKY JUNJUNGAN HERBERT TOBING)kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/ 35/2015 tanggal 26 Januari 2015.Bahwa berdasarkan tanggapan Menteri Kesehatan R.I.

NomorKP.04.01/MENKES/415/2015 tanggal 2 November 2015 membuktikanbahwa sebelum Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupapemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :KP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015, KementerianHalaman 21 dari 33 halaman.

WOWO KOMARUDIN BIN OLEH SUPRIATNAbersalah melakukan tindak pidana Menggunakan bahan yang dilarang digunakansebagai bahan tambahan pangan sesuai dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 55huruf b jo pasal 10 ayat (1) UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan jo PeraturanMenteri Kesehatan No.722/MENKES/PER?IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan2.

dengan cara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa dalam kurun waktu sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2012telah memproduksi pangan berupa mie basah dengan menambahkan Formalin danborak, yang dilakukan di rumah terdakwa di alamat tersebut di atas ,e Bahwa dalam memproduksi mie basah tersebut terdakwa melalui para pegawainyatelah dengan sengaja menambahkan bahan tambahan berupa formalin dan borakyang penggunaaannya dilarang dalam proses produksi pangan sesuai PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 722/MENKES

Cairan mie basah/formalin berdasarkan uji laboratorium No 1021/P/08/12 tanggal22 Nopember 2012 , hasil pengujian foemalin warna jernih, bau normal, konsistencair, uji kimia formalin positif lebih dari 100 ppmPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf b jopasal 10 ayat (1) UU No.7 tahun 1996 tentang Pangan Jo Peraturan Menteri Kesehatan RINo 722/MENKES/PER/IX/88 tentang Tambahan Makanan .ATAUKEDUABahwa ia terdakwa H.WOWO KOMARUDIN BIN OLEH SUPRIATNA padawaktu dan

terdakwa telah memproduksi pangan berupa mie basah sejak tahun 1999sampai dengan tahun 2012 dengan sengaja menambahkan formalin dan borak, yangdilakukan dirumah terdakwa di alamat tersebut diatas dan produksi mie basahtersebut diedarkan ke pasar Garut Ciawitali .Bahwa sejak berdirinya usaha produksi mie basah tersebut terdakwa selalumenambahkan formalin dan borak kedalam adonan pembuatan mie basah yangpenggunaannya dilarang dalam proses produksi pangan sesuai Peraturan MenteriKesehatan RI No.722/MENKES

Cairan mie basah/formalin berdasarkan uji laboratorium No 1021/P/08/12 tanggal22 Nopember 2012 , hasil pengujian foemalin warna jernih, bau normal, konsistencair, uji kimia formalin positif lebih dari 100 ppmPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 huruf d jopasal 21 huruf c UU no 7 tahun 1996 tentang Pangan jo Peraturan Menteri Kesehatan RINo.722/MENKES/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan .Menimbang, bahwa di Peridangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 ( dua )

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki denganPermenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentangpenggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanandan ketetapan pengunaan serta pengmanan Distribusi dalam membelldan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKEDUABahwa terdakwa ABBAS Bin ANSAR, pada Senin tangal 04 Mei 2020sekitar Pukul 20.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu

THD warna putihtersebut diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksiSAFARUDDIN sebanyak 25 (dua puluh lima) biji seharga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dijalan Bulu Lasiai Kel.Balangnipa Kec.SinjaiUtara Kab.Sinjai dan terdakwa mengakui telah mengedarkan/menjualobat daftar G sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp.20.000,(dua puluhribu rupiah) kepada beberapa orang lain;Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki denganPermenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentangpenggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanandan ketetapan pengunaan serta pengmanan Distribusi dalam membelldan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki denganPermenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat;Bahwa Terdakwa memperoleh obatobatan tersebut dibeli dari seseorangbernama Safaruddin seharga Rp 100.000, (Seratus ribu rupiah) sebanyak 25(dua puluh lima) bij;Bahwa obatobatan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada Jordi, Udingdan Ikbal sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah);Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obatobatan tersebut untukmendapat

Bahwa sesuai keterangan ahli di persidangan, jenis obatobatan yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk dalamdaftar obat keras atau obatobatan tertentu dan penjualannya harusmenggunakan resep dokter berdasarkan UndangUndang No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yangtelah di perbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat;4.