Bahwa Terdakwa telah MenyalahgunakanPengangkutan tanpa disertai izin dan Menten Energi dan SumberDaya Mineral (ESDM) atau pun instansi yang berwenang lainnya.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 55 UndangUndang RI Nomor 22 tentang minyak dan gas bumi;KeduaBahwa Terdakwa AGUS SERI ALS.

Bahwa Terdakwa telah MenyalahgunakanPengangkutan tanpa disertai izin dan Menten Energi dan SumberDaya Mineral (ESDM) atau pun instansi yang berwenang lainnya.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf bUndangUndang RI Nomor 22 tentang minyak dan gas bumi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak keberatan dan membenarkan dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Muharman bin Achmadon

Bahwa Terdakwa telah MenyalahgunakanPengangkutan tanpa disertai izin dan Menten Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) atau pun instansi yang berwenang lainnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn hukum tersebut diatas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur MenyalahgunakanPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintahtelah terpenuhi secara hukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak gas bumi, telah

>SYis S tertera dalam putusan Pengadilan Faia Usaha Negara Jakarta Nomor : 174/G/201 Iehatikan dan menerima keadaan Henge mengenai duduknya sengketa ini seperti/PTUNJKT, tanggal 17 Januari 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : YS Ss MENGADILI: PodsysvDALAM eT Se Menten Eksepsi Tergugat tentang gugatan daluarsiterima ; sonoennDALAMPOKOK PERKARA : eosca Menyatakan gugatan Penggugat tidak sora nannnnnnenncnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnensJeo.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah padatangal 1 September 2014 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agamasebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 527/03/IX/2014 tanggal 1September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Menten,Jakarta Pusat;Hal. 1 dari 10 hal.Put.No 0617/Pdt.G/2016/PA Bks2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telahberhubungan sebagaimana layaknya Suami Istri, namun belum dikaruniaianak;3.

Kk.9.3.1/Pw.1/63/2016berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Nomor 527/03/IX/2014 tanggal 1September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Menten,Jakarta Pusat, ( Bukti P.2);Buktibukti Surat tersebut telah dibubuhkan materai secukupnya sertatelah dicocokkan dengan aslinya;B. Saksi :1.

Bahwa Terdakwa AMAR BIN MARUF Alias AMAR telah melakukan perbuatanTanpa hak atau. melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasal, ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yangHalaman 3 dari 9 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PT PALberwenang yaitu Menten Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanankesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa Terdakwa AMAR BIN MARUF Alias AMAR telah melakukan perbuatanPenyalah Guna Narkotika Golongan bagi diri sendin, tanpa seizin dan pihak yangberwenang yaitu Menten Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanankesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Peraturan Menten Dalam Negeri R.!. Nomor 13 Tahun2006 jo.Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;g. Peraturan Menten Dalam Negeri R.!. Nomor 55 Tahun2008tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan LaporanPertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;h. Peraturan Menten Keuangan RI. Nomor48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah danDana Desa;5.

fakta hukum di depan persiangan yang menerangkanbenar terdakwa mengedarkan/memperdagangkan Minuman Beralkohol gol.A di KabupatenBintuni hanya memiliki izin yang diterbitkan Kepala Dinas DPM dan PTSP Kab.Bintuni yaituberupa Surat Keterangan Pengecer Minuman beralkohol gol.A (SKPA) atau surat KeteranganPenjualan Langsung minuman beralkohol gol.A (SKPLA) Nomor : 503/PTSPSKPLA tanggal23 Apnil 2018,sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 20ayat (1) huruf a Peraturan Menten

Perdagangan RI No. 20/MDAG/PER/4/2014 tanggal 11 Apnil2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan PenjualanMinuman Beralkohol, yang berbunyi kewenangan penerbitan SIUPMB dan SKPLAHalaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Mnksebagaimana dimaksud dalam pasal 19 yalitu berada pada Menten yang dalampelaksanaannya dilimpahkan kepada Dinen Perdagangan Dalam Negen yang menerbitkanSIUPMB untuk ITMB, Distributor dan sub distributor, dan SKPA atau SKPLA

Peraturan Menten Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendaliandan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman BeralkoholPasal 31 ayat (2) menyatakan Badan Usaha dilarang mendistribusikan dan/ataumemperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan penzinansebagaimana diatur dalam Peraturan Menten in.4.

sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga aisini MajelisHakim menilai bahwa kelalaian Terdakwa dalam perkara aquo adalah bersifat Administratif;Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN MnkMenimbang, bahwasifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimumremedium yang berarti sarana terakhir atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalammelakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki penzinan di bidang Perdagangan yangdiberikan oleh Menten

tersebut, yang mana sanksi pidana tersebut sebagai upaya terakhirsetelah pembenan sanksi lainnya dianggap tidak berhasil, hal mana secara tegas Pasal 43Peraturan Menten Perdagangan RI No.20/MDAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 tentangPengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan MinumanBeralkohol terdakwa haruslah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUTM, SIUP.atau izin teknis, yang merupakan kewenangan bebas (vnjebevoegdheid) Badan dan/ataupejabat pemenntahan

Menyatakan Terdakwa WIDIANTO alias TEWEL bin JOHAN SUMANTRIterbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatanpenambangan di dalam kavasan hutan tanpa izin Menten sesuai denganDakwaan penuntut unum melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf a UU No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;2.

menyatakan:Bahwva Terdakva menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan,selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada MajelisHakim,Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan NegeriPangkalan bun telah menjatuhnkan putusan nomor 337/Pid.B/LH/2018/PN.Pbutanggal 2 januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:4.Menyatakan Terdakwa WIDIANTO alias TEWEL bin JOHAN SUMANTRIterbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatanpenambangan di dalam kavasan hutan tanpa izin Menten

oleh para pihak dalam prosesPersidangan telah memperoleh salah satu permasalahan yangmendasarkan terbitnya objek sengketa yaitu berkaitan dengan adanyatumpang tindih lahan IUP P.T Putra Dermawan Pratama dengan arealkonsesi P.T Vale /INCO ;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan sebagai berikut :Pasal 117IUP dan IUPK berakhir karena :a. dikembalikan;b. dicabut; atau ;c. habis masa berlakunya;Pasal 119IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menten

Menten, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannyaberhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atauIUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100,Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107,Pasal 108 ayat (

Ganja terdaftar dalam Golongan Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menten KesehatanRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamlampiran UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penguian teramprr;Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.

Ganjaterdaftar dalam Golongan Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menten Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiranUU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil pengujian terampir;Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.

Ganja terdaftar dalam Golongan Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menten KesehatanRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalamlampiran UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penguian teramprr; Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Pemohon II berstatus membinarumah tangga di Desa Menten Sampai sekarang dan telah dikaruniai 1Orang anak yang masingmasing bernama :1. M. Adi Saputra Bin Ridwan Umur 14 Tahun6. Bahwa semenjak Pemohon dengan Pemohon II menikah telah hidup rukundan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatgugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahantersebut ;7.

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Pemohon II berstatus membinarumah tangga di Desa Menten Sampai sekarang dan telah dikaruniai 2Orang anak yang masingmasing bernama :1. Mahyudi Bin Sarinen Umur 25 Tahun2. Koni Ardi Bin Sarinen Umur 24 Tahun6. Bahwa semenjak Pemohon dengan Pemohon II menikah telah hidup rukundan harmonis serta belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatgugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahantersebut ;7.

VII RT.07/02Keluarahan Menten Kecamatan Menteng Jakarta Pusat; Bahwa Saksi pada mulanya mendapatkan informasi dari masyarakatsehingga saksi bersama tim melakukan penyelidikan di tempat dan lokasitersebut kemudian mencurigai seseorang dan akhirnya melakukanpengkapan terhdap diri Terdakwa, dan dari diri Terdkawa diperoleh barangbukti mengambil 1 bungkus yang isinya narkotika jenis shabu seberat 18.85gram dari tangannya dan menyerahkan kepada saksi, HP berikut sim card; Bahwa pengakuan Terdakwa saat

VII RT.07/02Keluarahan Menten Kecamatan Menteng Jakarta Pusat; Bahwa Saksi pada mulanya mendapatkan informasi dari masyarakatsehingga saksi bersama tim melakukan penyelidikan di tempat dan lokasitersebut kemudian mencurigai seseorang dan = akhirnya melakukanpengkapan terhdap diri Terdakwa, dan dari diri Terdkawa diperoleh barangbukti mengambil 1 bungkus yang isinya narkotika jenis shabu seberat 18.85gram dari tangannya dan menyerahkan kepada saksi, HP berikut sim card;Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor

VIIRT.07/02 Keluarahan Menten Kecamatan Menteng Jakarta Pusat; Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukanbarang bukti berupa 1 bungkus yang isinya narkotika jenis shabu seberat18.85 gram, dan HP jenis Xiomi berikut sim card; Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual shabu dimanapembeli datang langsung ke rumah Terdakwa di Jalan Anyer Gg 7 RT 7 RW 2Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat; Bahwa benar HP jenis Xiomi milik Terdakwa sebagaimana telah disitamerupakan HP

Semesta Bontang Mediatama berdiri berdasarkan Akta NotarisJuliansyah Nomor 14 tanggal 19 Mei 2016 kemudian disyahkan berdasarkanKeputusan Menten Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0025741. AH.01.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perseroan Terbatas dan selaku Direktumya adalah terdakwaSupriyana Bin Bandi dan ijinnya sudah diurus namun belum selesai sampaisekarang; Bahwa yang bergabung dengan di PT. Semesta Bontang Mediatama, saksi,Sdr. JANGOT MANK, sdr.

Penyelenggaraan Penyiaran(PP) tetap tersebut telah memiliki ian peruasan wiayah siaran darKementerian Kominfo RI hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Permen KominfoRI No. 41 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LembagaPenyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terestrial yang berbunyi"Lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel dapat melakukanpengembangan jangkauan wilayah siaran di luar jangkauan wilayah siaransebagaimana tercantum dalam iannya dengan terlebih dahulu melaporkankepada Menten

untuk mendapatkan persetyuan dari Menten dan PermenKominio No. 38 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan perubahan datapenzinan Pasal 10 berbuny' Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabeldapat memperuas jangkauan wilayah layanannya dengan terlebih dahulumengajukan permohonan kepada Menten untuk mendapatkan persetyuan.

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) PermenKominfio RI No. 41 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LembagaPenyiaran Berangganan Melalu' Satelit, Kabel dan Terestrial yang berbunyi "Lembagapenyiaran berlangganan melalui kabel dapat melakukan pengembanganHalaman 54 dari 63 Putusan Perkara Pidana Nomor 104/Pid.Sus/2017/PN Bonjangkauan wiayah siaran di luar jangkauan wilayah siaran sebagaimana tercantumdalam iannya dengan terlebihn dahulu melaporkan kepada Merten untukmendapatkan persetujuan dari Menten

Semesta Bortang Mediatama yang mengelola usaha TV Kabelberangganan yang dibentuk dari 11 (Sebelas) pemilik usaha TV Kabel daerah KotaBontang, menurut keterangan saksi SAIFUL, SH dan SAINAL BNTANG, SH, dalammenialankan usaha TV Kabel berlangganan tersebut Terdakwa tidak melengkapiusaha tersebut dengan jijin dan Menten Kominfo berupa fin PenyelenggaraanPenyiaran (IPP) sementara atau tetap, sebagaimana ditentukan didalam PeraturanPemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembagapenyiaran

Unsur tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 7anpa hak dalam unsur iniadalah setiap orang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan,mengedarkan, menjual narkotika golongan harus mendapat izin/persetujuandari pihak yang berwenang yaitu Menten Kesehatan, Menten PerdaganganPerindustrian dan Menten Perhubungan.

takun yard toh, famun saksitidak tahu penyebabrya:Relea eetahy sake Gan catia Pengouget, Pengguget Gan Terquost Renae salt Perna OOK SFaTar SPA wetter anes PariaRetain sebtw tts Pengo dangan Terme wan =bilan Misi 2015 dan sejai snat itu mereka tidak parnah bersatu lagi i angguga Menimbang, bahwa seaual paid 145 Rg. jo pasal 126 Peraturaninva Ni nor Tatu 1875, Panggugat dan Tergugat telah dipangyl ik hc na pamelamelawan kur naka bertarkan Htartuan pasa 149 Ry goatrilui pasa 453 REig Tergugat berhak Menten

Pasal 48 ayat (4) UndangUndang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU No. 38 Tahun 2004) yangselengkapnya menyatakan :Pasal 1 angka 2 UU No. 38 Tahun 2004,Menten adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan.Pasal 48 ayat (4) UU No. 38 Tahun 2004,Pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ditetapkan olehMenteri.Pasal 2 Perpres No. 15 Tahun 2015,Halaman 13 dari 52 halaman.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2019sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Keputusan Menten ini.Lampiran IISISTEM TRANSAKSI TERBUKA Asal dan Tujun Besarnya Tarif Tol (Rp) Perjalanan Gol. Gol. Il Gol. Ill Gol. IV Gol.

Putusan Nomor 12 P/HUM/2019Pengumpulan Tol Secara Integrasi pada Jalan Tol Lingkar LuarJakarta Seksi W171 (PenjaringanKebon Jeruk), Seksi W2 Utara(Kebon JerukUlujami) Seksi W2 Selatan (UlujamiPondok Pinang),Seksi S (Pondok PinangTaman Mini), Seksi E1 (TamanMiniCikuninr), Seksi E2 (CikunirCakung), Seksi E3(CakungRorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E1, E2,E2A, NS (RorotanKebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren Ulujami dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentanganoddengan Keputusan Menten

masuk pada gerbang masuk dan membayar tolpada gerbang keluar.(3) Sistem terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahsistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkanmembayar tol pada saat melewati gerbang masuk atau gerbangkeluar.(4) Pengumpulan tol dilaksanakan dengan cara membayar tol olehpengguna jalan tol.(5) Pembayaran sebagimana dimaksud pada ayat (4) dilakukandengan membayar langsung atau berlangganan.(6) Sistem pengumpulan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Menten

atas usul BPJT.(7) Sistem pengumpulan tol pada jalan tol yang sudah beroperasidapat diubah atas usul BPJT kepada Menten setelah melakukanevaluasi dan/atau setelah menerima usulan dan Badan Usaha."10.

PkbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadiliperkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan HakimMajelis telah menjatunkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkaraantara :Penggugat, tempat dan tanggal lahir Menten 3 Agustus 1997 (umur 21 tahun),Tergugat,agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga,tempat kediaman RT. 002 RW. 001 Kecamatan , KabupatenBanyuasin, ProPenggugatinsi Sumatera Selatan

,S.H. dan,S.H.I., M.H., AdPenggugatolat/Penasehat Hukum pada kantoradvokad , yang beralamat di Jalan No. 47 RT. 013 RW. 003,Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Banyuasin, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2019, yang telah terdaftardi Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balaidengan Nomor 08/SK/I/2019/PA.Pkb. tanggal 23 Januari 2019,sebagai PENGGUGAT;Melawantempat dan tanggal lahir Menten 5 NoPenggugatember 2000 (umur18 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh,

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, makaberarti tujuan perkawinan telah tidak dapat diwujudkan, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasansebagaimana dimaksud dalam pasal 39 (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 (f) peraturan pemerintahnomor 9 tahun 1975 ,jo pasa 116 (f) ilasi Hukum Islam sehingga oleh karenaitu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; enimbang,bahwa berdasarkan pasa 84 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 1 29 ayat (2) Peraturan Menten

dicuri oleh terdakwa dan temannya tersebut tidak ada d@ri pemiliknya yang sah yaitu saksi korban sdr SAPTA 3Merimbane, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti beruy aj++ EF 1(satu), lembar photo satu ekor kambing jantan warna bulu putih danbagian kepala warna hitamve.alas barang bukti tersebut terdakwa dan saksi saksi menyatakan,.. bena@r dan tidak.ae keberatan terhadap barang bukti terse but . sarkan keterangan saksi ~ saksi, keterangan terdl Kwa dan barangta hukum sebagai berikut;00 Menten

dimaksud pada ayat (1) direksiBUMN/BUMD Penyelenggara bertindak sebagai PJPK;(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kenasamaBUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanDireksi BUMN/BUMD Penyelenggara;Adapun berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor: 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama PengusahaanPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum maksud dan tujuandari Permen PU tersebut adalah sebagai berikut:(1) Peraturan Menten

ini dimaksudkan untuk memberikan acuanbagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMDPenyelenggara dengan Badan Usaha dalam pelaksanaankerjasama pengusahaan Pengembangan SPAM;(2) Peraturan Menten ini bertujuan agar kerasama pengusahaanPengembangan SPAM dapat dilaksanakan secaratertib,efisien, efektif dan saling menguntungkan sehingga dapatdigunakan seluasluasnya untuk kepentingan masyarakat.sehingga telah selaras dan sinkron dengan kaidahkaidah hukumyang terdapat didalam Objek Permohonan a quo, yakni

lebih tinggi, yaitu Pasal 37ayat (3) dan Pasal 64 ayat (8) PP RI No. 16/2005 sebagaimanatercantum dalam Konsiderans Permen PU No. 12/PRT/M/2010dimaksud:Pasal 8 UU No. 12/2011, mengatur sebagai berikut:(1) Jenis Peraturan Perundangundangan selain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yangditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MahkamahAgung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menten

penyerahan asetsebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), danayat (7) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.Konsiderans Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama PengusahaanPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, menyebutkansebagai berikut:Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat(3) dan Pasal 64 ayat (8) Peraturan PemerintahNomor 16 Tahun 2005 tentang PengembanganSistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkanPeraturan Menten

Penanggung Jawab Proyek Kernasama, selanjutnya disebutPJPK adalah Menten, Kepala Daerah, atau DireksiBUMN/BUMD Penyelenggara.Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 12 /PRT/ M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan PengembanganSistem Penyediaan Air Minum, mengatur sebagai berikut:(1) BUMN/BUMD Penyelenggara dapat bekerjasama denganBadan Usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitaspelayanan SPAM di wilayah pelayanannya;(2) BUMN/BUMD Penyelenggara dalam melaksanakan kerjasamadengan