Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UUNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi JunctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Isriadi Putranto, S.T., terdakwa Il.Yuliati Nugraheni, S.T., terdakwa Ill. Jalu Setio Bintoro, S.Sos.,M.Si.,terdakwa IV. Drs. Bina Febrianto, M.H., terdakwa V. Giyarto, S.E.

dankemudian pemegang saham dengan asset perusahaan itu sendiri dengandemikian itu bisa dilakukan sita, tetapi Majelis memandang lain karena untukdapat disitanya sesuatu benda kepunyaan tergugat, penggugat harus dapatterlebih dahulu membuktikan kalau Tergugat memang berkehendak untukmemindahkan benda tersebut kepihak lain dan hal ini tidak terlihat dalampembuktian dari Penggugat selain itu juga berdasarkan pengakuan dariTergugat kalau tergugat sedang dalam penyelidikan pihak Kejaksaan Agung RIdan Komisi Pemberantasa

Menyatakan tidak terobukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggarpasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pemberantasa Tindak Pidana Korupsidan Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan yang lain ;2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;3.

Samalanga dan Peudada pada DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen TA 2010 oleh oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP ) Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor : SR6337/PW.01/5/2012 tanggal 24 Oktober 2012.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana pada Pasal 3 SeUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentan ember tasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan angUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasa

Kamaludin tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UndangUndang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasa TindakPidana Korupsi sebagimana telah diubah dan ditambah dengan UndangHalaman 33 dari 69 Putusan Nomor 59/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKSUndang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU.

melalui Saksi4 juga telahdikembalikan seluruhnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepadaTerdakwa, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatterhadap diri Terdakwatidak perlu dijatuhi pidana denda.Bahwa setelah menelit, mengkaji dan mempertimbangkan halhal tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militertelah menyimpang dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf b yang menentukanancaman pidana minimal, yang berart tidak mencerminkan semangat pemberantasa

Pasal 7 Undangundang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2003tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No.1Tahun 2002 Tantang Pemberantasa Tindak Pidana Terorisme MenjadiUndangundang, Dan Kedua, melanggar Pasal 5 Jo.

Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana di dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman97 dari 103 halaman, pada paragraf ke 5 yang menyatakan dalampertimbangan hukumnya bahwa Menimbang, bahwa oleh karenasebagaimana

., telahdiputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2020 yang kemudian padatanggal 20 Mei 2020 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasa Korupsimengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukandalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh UndangUndang, makasecara formil permintaan banding tersebut dapat diterima oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;Menimbang

tanggal 20 Maret 2019,permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan baik kepadaPenasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi masingmasing pada tanggal 28 Maret 2019 dan tanggal26 Maret 2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memoribanding tertanggal 10 Mei 2019, dan diterima di kepaniteraan Tipikor pada tanggalyang sama, selanjutnya memori banding tersebut disampaikan/diserahkan kepadaJaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasa

Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi sebagimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No.31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaan Primair tersebutdiatas.2. Membebaskan Terdakwa Drs. MUSTAHIR EDY, M.Si. daridakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa Drs.

materil adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, MahkamahAgung dalam beberapa putusannya Nomor : 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetapmenerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materil sebagaimana ketentuan pasal 2ayat 1 Undangundang Nomor : 31 tahun 1999 jo Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang pemberantasa

Fotokopi Surat Komisi Pemberantasa Korupsi RI, Nomor R/3292/Hk.06.03/55/08/2019, Perihal Informasi terkait Sdr. Roni Wijaya tanggal 20 Agustus 2019, diberi Tanda T-4;5. Fotokopi Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-1512/1.5.I.HSHP/LPSK/05/2020, perihal Pemberitahuan diterimanya Layanan perlindungan atas nama Roni Wijaya, tertanggal 14 Mei 2020, diberi Tanda T-5;6.

dari DirektoratJenderal Administrasi Hukum UmumKementrian Hukum dan HAMRepublik Indonesia, diberi Tanda T1;Fotokopi PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 117/Pid.Sus/TPK/2014.PN.Jkt.Pst atasnama Terdakwa Machfud Suroso, diberi Tanda T2;Fotokopi Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia, Nomor 1616, tahun 2019, tentang PemberianPerlindungan saksi atas nama Roni Wijaya tertanggal 19 Agustus2019, diberi Tanda T3;Fotokopi Surat Komisi Pemberantasa

Fotokopi Surat Komisi Pemberantasa Korupsi RI, NomorR/3292/Hk.06.03/55/08/2019, Perihal Informasi terkait Sdr. RoniWijaya tanggal 20 Agustus 2019, diberi Tanda T4;5. Fotokopi Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor :R1512/1.5.1.HSHP/LPSK/05/2020, perihal Pemberitahuanditerimanya Layanan perlindungan atas nama Roni Wijaya, tertanggal14 Mei 2020, diberi Tanda T5;6. Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan Rekening Bank Mandiri denganNomor Rekening :1010004154751, atas nama PT.

Fotokopi Surat Komisi Pemberantasa Korupsi RI,Nomor R/3292/Hk.06.03/55/08/2019, PerihalInformasi terkait Sdr. Roni Wijaya tanggal 20 Agustus2019, diberi Tanda T4;5. Fotokopi Surat Lembaga Perlindungan Saksi danKorban Nomor : R1512/1.5.1.HSHP/LPSK/05/2020,perihal Pemberitahuan diterimanya Layananperlindungan atas nama Roni Wijaya, tertanggal14 Mei 2020, diberi Tanda T5;6. Fotokopi Rekapitulasi Penerimaan Rekening BankMandiri dengan Nomor Rekening :1010004154751,atas nama PT.

Uraian Jumlah A.Pembayaran 2 unit irigasi tanah dalamRp 250.000.000, Selisih harga 10 unit pompa air Rp 167.000.000, Total Kerugian Negara Rp 417.000.000, 24Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan denganUndangundang NO. 20 Tahun 2001 Tentan Perubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP joPasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang

Hal inimenunjukkan sifat pada diri Terdakwa yang tidak menghiraukanketentuan hukum yang berlaku dalam hal pemberantasa narkotika.Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut sangatbertentangan dengan ketetuanketentuan yang berlaku, apalagi bagianggota TNI yang dalam kehidupan sehariharinya harus tunduk baikterhadap ketentuan umum maupun ketentuan yang berlaku khusus dilingkungan TNI, maka perbuatan Terdakwa tersebut sangatbertentangan tata kehidupan TNI, yang setia saat bisa digerakkan.Bahwa

No. 148 PK/PID.SUS/2016Tahun 1999 Tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. Ir. HAIRUL SITEPU olehkarena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masatahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwatetap ditahan;5. Menghukum Terdakwa untuk $membayar denda sebesarRp100.000.000,00 (seratusn juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan;6.

materil adalahbertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor : 996 K/PID/2006 tanggal 16Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1974 K/PID/2006 tanggal 13Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materilsebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 Undangundang Nomor : 31 tahun 1999 joUndangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasa

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, dalam dakwaan Kesatu, dan Pasal 8 jo Pasal 18 Undangundang Nomor :31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasa Tindak pidana Korupsi dalam72dakwaan Kedua, sedangkan selama

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, dalam dakwaan Kesatu, dan Pasal 8 jo Pasal 18 Undangundang Nomor :31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasa Tindak pidana Korupsi dalam72dakwaan Kedua, sedangkan selama

SUYATNO,MM, selaku Kepala Cabang V PT.ADHI KARMA wilayah Jatengdan DIY, merujuk dan terkait dengan 2 (dua) perkara menyangkut mantanPejabat Kabupaten Kendal Terpidana HENDY BOEDORO (mantan BupatiKendal) dan Terpidana WARSA SUSILO selaku Kepala DPKD (DinasPendapatan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal.Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya kedua perkara yangmenvangkut mantan pejabat Kabupaten Kendal a quo telah disidik oleh penyidikKPK (Komisi Pemberantasa Korupsi), dituntut, diadili dan telah