• (empat ribu limaratus) rupiah untuk telur penyu ukuran kecil dengan maksud untuk dijualkembali kepada konsumen dengan harga lebih untuk mendapat untung,selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untukpemeriksaan lebih lanjut Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah No. 07 tahun tahun 1999Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan & Satwa dalam tabel lampiran No.177 jenis penyu sisik (Eretmochelys imbricata) termasuk salah satu jenissatwa yang dilindungji Perbuatan terdakwa sebagaimana

  diatur dan diancam pidana dalamPasal 21 ayat 2 huruf e jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 TentangKoservasi sumber Daya Alam Hayati & Ekosistimnya jo PeraturanPemerintah No. 07 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan &Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

  buktiyang disita dalam perkara ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf eUU No 5 tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari1999 Tentang Pengawetan

  dan terbukti selama persidanganberlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedangtidak terganggu ingatan / jiwanya, tidak ditemukan adanya alasanpemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan diri terdakwa, makaterhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atasperbuatannya.Dengan demikian unsur barang siapa dalam Pasal 21 ayat 2 huruf e joPasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 Tentang Koservasi sumber DayaAlam Hayati & Ekosistimnya jo Peraturan Pemerintah No. 07 tahun 1999Tentang Pengawetan

  karenamatang kelamin penyu baru bisa kawin setelah berumur 20 (dua puluh)tahun dan dari hasil penelitian menyatakan kKemampuan bertahan darianak penyu yang baru menetas han 1 % oleh karena itu tidak dibenarkansetiap orang memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atausarang satwa yang dilindungi sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat(2) huruf e UU No 5 tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999tanggal 27 Januari 1999 Tentang Pengawetan

• mengangkut satwatersebut harus memiliki ijin dari pejabatyang berwenang yaitu jenis Nuri raja,perkici merah, perkici pelangi dan betet.e Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadapdiri terdakwa dan rekanrekannya, ternyataterdakwa tidak dapat menunjukan surat jjindari pejabat yang berwenang, sehinggaterdakwa dan rekanrekannya beserta seluruhburung yang ditemukan saat itu dibawa dandiamankan ke kantor Balai Taman NasionalManusela di Masohi.e Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang pengawetan

  semua jenis tumbuhanserta satwa liar perlu dan wajib dijagakelestariannya, khususnya untuk jenisjenisyang dilindungi mengingat satwa liar yangdilindungi memiliki tingkat kerawanan dankepunahan yang tinggi, namun kenyataannyaperbuatan terdakwa bertentangan denganprogram pemerintah tersebut yaitu denganmenyimpan, memiliki, memelihara danmengangkut 1 (satu) ekor Burung KakatuaSeram (Cacatua moluccensis) yang masukdalam daftar nomor urut 83 pada lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun1999 tentang pengawetan

  Kami mendapatkanlaporan dari masyarakat bahwa Terdakwadan temanteman Terdakwa memiliki satwayang dilindungi yakni Burung Bayan (LoriusRoratus) yang masuk dalam daftar nomorurut 112, Burung Kakaktua Seram(Cacatua Mollucensis) yang masuk dalamdaftar nomor urut 83 pada lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun1999 tentang pengawetan jenis tumbuhandan satwa yang dilindungi semuanyaberjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekordan burung yang tidak dilindungi lainnyanamun untuk dapat memiliki, memeliharadan

  Kami mendapatkanlaporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dan temanteman Terdakwa memilikisatwa yang dilindungi yakni Burung Bayan (Lorius Roratus) yang masuk dalamdaftar nomor urut 112, Burung Kakaktua Seram (Cacatua Mollucensis) yangmasuk dalam daftar nomor urut 83 pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungisemuanya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) ekor dan burung yang tidakdilindungi lainnya namun untuk dapat memiliki, memelihara

  Pendidikan Formal :e SLTA lulus tahun 1999, berijazah diYogyakarta;e $1 Kehutanan Universitas Gajah Mada,lulus tahun 2005, di Yogyakarta;e $2 Ilmu Lingkungan Hidup UniversitasGajan Mada, lulus tahun 2009, diYogyakarta;Pekerjaan/Jabatan :e Diangkat menjadi PNS tahun 2008;e Penganalisa Data Perlindungan dan Pengawetan KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem sejak tahun 2008sampai dengan sekarang;eBahwa Tupoksi ahli dalam jabatan Penganalisa DataPerlindungan dan Pengawetan Konservasi Sumber

• dalam family Accipitridae yangberdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa nomor urut 71 termasuk jenis satwayang dilindungi.Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) ekor kukang 1 (Satu) ekor kukang(nicticebus Sp.) termasuk jenis kukang Kalimantan/Kukang Borneo yangtermasuk dalam Spesies Nycticebus Coucang dengan Subspesies NycticebusCoucang Managensis/Nycticebus Managensis yang berdasarkan LampiranPeraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan

  datang ke rumah terdakwa HERY danmelakukan peringatan dan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi olehundangundang kepada terdakwa HERY, dan juga pada sosialisasitersebut anggota SPORC telah mengamankan 1 (satu) ekor ElangWallace dan 1 (satu) ekor Elang Brontok yang dipelihara oleh HERY.Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) ekor elang Wallace (NisaetusNanus), 1 (satu) ekor Elang (Spizaetus sp) termasuk dalam familyAccipitridae yang berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7tahun 1999 tentang Pengawetan

  Jenis Tumbuhan dan Satwa nomor urut71 termasuk jenis satwa yang dilindungi.Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kukang 1 (Satu) ekor kukang(nicticebus Sp.) termasuk jenis kukang Kalimantan/Kukang Borneo yangHalaman 7 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Bektermasuk dalam Spesies WNycticebus Coucang dengan SubspesiesNycticebus Coucang Managensis/Nycticebus Managensis yangberdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa nomor urut 48menyatakan

  Kukang Sumatra.Termasuk dalam Subspesies dari Spesies Nycticebus coucangmenagensis (Kukang/MaluMalu) yang merupakan satwa yang dilindungi diIndonesia yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungiHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.B/LH/2017/PN Bekpada daftar Satwa yang dilindungi yang tercantum dalam daftar tabelkolom Satwa Bagian Mamalia (menyusui) pada nomor 48 yakniNycticebus coucang (Kukang/MaluMalu).Bahwa perbuatan

  Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) ekor elang Wallace (NisaetusNanus), 1 (satu) ekor Elang (Spizaetus sp) termasuk dalam familyAccipitridae yang berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa nomor urut71 termasuk jenis satwa yang dilindungi.

• Haryanto, S.H.M.Hum bahwabarang bukti berupa 4 (empat) buah gading gajah tersebut sesuai denganUndangundang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam dan Ekosistemnya (KSDA) dan Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwaadalah termasuk bagianbagian satwa yang dilindungi serta perbuatanTerdakwa memperniagakan, menyimpan atau memiliki gading gajah ataubagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuatdari bagianbagian tersebut

  HARIYANTO, S.H.M.Hum Bin NGADIMAN dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa ahli pada saat ini bertugas di BKSDA Lampung dan menjabat sebagaiPolhut Muda dan PPNS ;e Bahwa menurut pengetahuan ahli ketentuan yang mengatur tentang satwayang dilindungi adalah UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA, sertaPeraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenistumbuhan dan satwa ;e Bahwa berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAmaka perbuatan yang memperniagakan

  jenistumbuhan dan satwa ;Menimbang, bahwa gading gajah termasuk bagian bagian dari satwa yangdilindungi sebagaimana yang diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa ;Menimbang, bahwa ahli setelah melihat dan memperhatikan 4 (empat) buahgading gajah yang merupakan barang bukti dan telah diperlihatkan dipersidangan olehMajelis Hakim adalah termasuk bagian bagian satwa yang dilindungi berdasarkanlampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 7

  Tahun 1999 tentang pengawetan jenistumbuhan dan satwa, dengan ciri ciri gading gajah yang ahli ketahui berdasarkankeahlian yang dimiliki adalah:a Gading tersebut dibakar tidak meleleh dan warna gading berubah menjadi lebihtua dan berbau amis khas gading gajah ;b Seratnya tidak beraturann ;c Mudah retak ;d Bila diadu sesama gading akan mengeluarkan suara yang nyaring ;e Jika disayat, sayatan tidak hancur seperti bubuk seperti sayatan kayu ;f Gading gajah asli lebih berat dari yang terbuat dari piber

• dibawa ke kantor BKSDA JawaTengah tersebut adalah : Memiliki bulu merah kecoklatan Panjang tubuh 100 cm Memiliki berat 50 kg Jenis kelamin jantan Tidak memiliki ekorBahwa sewaktu saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai adakahdokumen atau surat ijin satwa liar yang dimiliki/dipeliharanya, terdakwa tidakdapat menunjukkannya ;Bahwa orang utan yang dimiliki atau dipelihara terdakwa termasuk kategoriyang dilindungi oleh Undangundng berdasarkan lampiran PeraturanPemerintah No. 07 tahun 1999 tentang pengawetan

  dan satwa ;Bahwa yang dimaksud Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalahPengelolaan Sumber Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secarabijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetapmemelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya ;Bahwa yang dimaksud satwa liar adalah semua hewan yang hidup di darat danatau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifatsifat liar, baik yanghidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia ;Bahwa sesuai PP NO.1999 tentang Pengawetan

  anthozoa sebanyak 1 Jenis, bivaivia/biota sebanyak 13 Jenis ;e Untuk Jenisjenis tumbuhan terdiri dari : Palmae sebanyak 14 Jenis,Refflessiaceae (semua jenis dari genus rafflesia), anggrek / Orchidaceaesebanyak 29 Jenis, kantung semar / nephentaceae (semua jenis darigenus rephentes), tengkawang / dipterocarpaceae sebanyak 13 Jenis ;e Bahwa peraturan yang mengatur tentang satwa liar yaitu :e UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya ;e PP No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan

• Selanjutnya terdakwa beserta barang buktidiamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa nomor urut 136,satwa jenis burung merak (Pavo Muticus) adalah termasuk satwa yangdilindungi; Bahwa dalam hal terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1(satu) ekor burung merak warna hijau (Pavo Muticus) tersebut tidak memilikijin dari

  Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 07 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan SatwaHalaman 3 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2018/PN LmgMenimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakantelah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukankeberatan/eksepsiMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

  Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk prosespenyidikan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan PemerintahNomor 07 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa nomorurut 136, satwa jenis burung merak (Pavo Muticus) adalah termasuk satwa yangdilindungi;Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa menyimpan, memilliki,memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidupberupa 1 (Satu) ekor burung merak warna hijau (Pavo Muticus) tersebut

  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Dariyono Bin Alm. Suhardak, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaanhidup,sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.

• No. 7 Tahun 1999tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan Kedua Pasal 40 ayat (2) hurufd UU. RI No.5 Tahun 1990 Tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya Jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1999tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa . 2.

  Tapanuli Tengah tidak ada memiliki yin dari pihak yang berwenang.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 Tentrang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah RI Nomor 7 Tahun1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.DanKedua :Bahwa dia terdakwa ROBIN HUTABARAT, pada hari Senin tanggal 21 Maret2011 sekira pukull2.00 WIB di Dusun Pintu Bosi Desa Gonting Mahe Kec.Sorkam

  Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 Tentrang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 4 ayat (2) peraturan pemerintah RI Nomor 7 Tahun1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.wnnn Menimbang, bahwa di sidang Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingiPenasihat Hukum dan ia / mereka akan menghadapinya sendiri ; Menimbang, bahwa .....6Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan, terdakwa menyatakan

  jenis tumbuhandan satwa, Atau Kedua Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) hurufa UU RI No. 5 tahun1990 Tentrang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 4 ayat(2) peraturan pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhandan satwa. 22229 2 2 nn nnn on nnn nn enn enn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn one Menimbang, bahwa........... 3.Menimbang, bahwa walaupun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatAlternatif, yang berarti Majelis Hakim dapat memilih Dakwaan mana yang

  Amar Putusan ini ;Menimbang. bahwa...........18Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhiPidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 222 ayat KUHAP kepada Terdakwa haruspula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamAmar Putusan inl ; Mengingat Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990Tentrang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 4 ayat (2)peraturan pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan

• tepatnya di lobby Hotel MJ,Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sekitar pukul 13.40 Wita tanpamembawa barang yang dijanjikan;Bahwa mulamula Terdakwa menayakan kepada Saksi apakah aman untukmelakukan transaksi dilokasi tersebut yang dijawab aman kemudian Terdakwamembawa bungkusan kardus yang setelah dibuka ternyata sisik trenggiling dansaat itu pula Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti;Bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan PPNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

  lobby HotelMJ, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda sekitar pukul 13.40 Witatanpa membawa barang yang dijanjikan;Bahwa mulamula Terdakwa menayakan kepada Saksi Bahtiar apakah amanuntuk melakukan transaksi dilokasi tersebut yang dijawab aman kemudianTerdakwa membawa bungkusan kardus yang setelah dibuka ternyata sisiktrenggiling dan saat itu pula Saksi langsung mengamankan Terdakwa danbarang bukti;Bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan PPNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

  SURYADI, S.H., M.Si (Ahli dibacakan dipersidangan) :Bahwa Ahli bekerja pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim sebagaiFungsional Polisi Kehutanan;Bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan UndangUndang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar serta KeputusanLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Ke Dua Atas PeraturanMenteri

  bagian luar dari satwa trenggiling karena sisiktrenggiling merupakan pertahanan satwa tersebut dari ancaman dialam atauuntuk mempertahankan diri di alam, apabila sisik trenggiling tidak ada, mkakaada kemungkinan satwa ini tidak bisa bertahan di alam;Bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi adalah satwa dalambahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang berdasarkan UU Nomor5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya;Bahwa dalam PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

  Suryadi,S.H., M.Si menerangkan bahwa trenggiling merupakan jenis satwa yang dilindungiberdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan danSatwa Liar serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/ 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa

• Menyatakan Terdakwa WAYAN SUKASNA, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana memelihara satwa langka yang dilindungiberupa seekor burung jalak bali dan seekor burung elang bondol , dalamPasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alamHayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) jo Peraturan Pemerintah no 7tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa;2.

  elang bondol (Haliastur Indus) dan jenis burung jalak puitihHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dpstunggir biru (Acridotheres tertius) diatur dalam Lampiran no urut163 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 wonnnnn === Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalamPasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alamHayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) jo Peraturan Pemerintah no 7tahun 1999 tentang pengawetan

  perubahan; Bahwa saksi mengerti maksud dan tujuan pemeriksaan saat iniyaitu. sehubungan dengan tindak pidana menangkap, melukai,membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaanhidupsebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya (KSDAHE) Jo Peraturan Pemerintah RI No 7tahun 1999 tentang pengawetan

  keterangan saat ini dan akanmenerangkan dengan sebenar benarnya sehubungan dengandugaan perkara tindak pidana menangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidupsebagaimanadimaksuddalampasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya (KSDAHE) Jo Peraturan Pemerintah RI NO 7tahun 1999 tentang pengawetan

  Sus/LH/2021/PN Dps Bahwa jenis burung yang ditemukan petugasmerupakan satwa liar yang dilindungi yaitu Burung Elang Bondol(Haliasturindus) sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAHE), yang diatur dalam Lampiran PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwatercantum pada lampiran nomor urut 163 (Seratus enam puluh tiga)selanjutnya yang

• (dua) ekor kakatua jambulkuning tersebut di rumahnya; Bahwa untuk memelihara 2 (dua) ekor kakatua jambul kuning tersebutterdakwa tidak memiliki ijin/dokumen dari pihak yang berwenang dan 2(dua) ekor Kakatua Putin Besar Jambul Kuning (cacatua galerita)sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), yangdiatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan

  (dua) ekor kakatua jambulkuning tersebut di rumahnya; Bahwa untuk memelihara 2 (dua) ekor kakatua jambul kuning tersebutterdakwa tidak memiliki tjin/dokumen dari pihak yang berwenang dan 2(dua) ekor Kakatua Putin Besar Jambul Kuning (cacatua galerita)sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), yangdiatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan

  hadir Ahli yang bernamal KOMANGAGUS KARTIKA, SH , dibawah sumpah memberikan ke Ahliannya yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa jenis burung yang ditemukan merupakan satwa liar yangdilindungi yaitu Kakatua Putin Besar Jambul Kuning (cacatua galerita)sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya(KSDAHE ), yang diatur dalam Lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999,tentang Pengawetan

  Gianyar merupakan satwa liar yang dilindungisebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya(KSDAHE ), diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwaselanjutnya diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan

  DpsBahwa jenis burung yang ditemukan merupakan satwa liar yang dilindungi yaituKakatua Putin Besar Jambul Kuning (cacatua galerita) sebagaimana diatur dalamUndang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), yang diatur dalam Lampiran PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999,tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tercantum pada lampiran nomorurut 81 (delapan puluh satu) selanjutnya yang diatur kembali

• Bahwa 1 (satu) ekor burung Nuri Bayan warna hijau, dan1 (satu) ekor burung Kakaktua warna putih jambul kuning oleh saksi ACHDIANAMANDANI , saksi WINARDI SAPUTRO beserta tim Reskrim Polres Batuditanyakan kepada terdakwa ijin dari pihak yang berwenang karena satwa satwatersebut termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam lampiranPeraturan Pemerintah no.7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dansatwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tersebut dan selanjutnyaterdakwa

  putih Jambul Kuning yang diduga tidak dilengkapi dengan surat ijindari pihak yang berwenang (BKSDA), kemudian terhadap seekor burung Nuri Bayanwarna hijau dan seekor burung Kakaktua warna putih Jambul Kuning dilakukanpenyitaan dan dibawa ke Mapolres Batu guna proses penyidikan Iebih lanjut ; Bahwa burung Nuri Bayan warna hijau dan burung Kakaktua warna putih JambulKuning merupakan salah satu satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalamlampiran Peraturan Pemerintah NO. 7 Tahun 1999 Tentang pengawetan

  Dikiat pengenalan jenis kayu ramin dan kayu mirip ramin; Bahwa kegiatan Perlindungan dan Pengawetan jenis satwa termasuk kegiatanperlindungan dan pengawetan jenis burung dilindungi termasuk dalam lingkup tugasahli dalam bidang perlindungan hutan dan konservasi alam yang meliputi seluruhwilayah Jawa Timur; Bahwa sampai dengan saat ini, ahli sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali memberikanketerangan ahli terkait tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam hayati danekosistemnya yang ditangani

  Lorius roratus dengan jenis kelamin jantan.; b. 1 (satu ekor burung paruh bengkok yang beiwarna putih dengan jambulkuning yang terdapat dalam sangkar tersebut adalah jenis Kakatua warnaputih Jambul Kuning dengan nama ilmiah Cacatua galen'ta; Bahwa 1 (satu) ekor burung Nuri Bayan warna hijau dan 1 (satu ekor burung Kakatuawarna putih Jambul Kuning tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungisebagaimana tercantum dalam lIampiran Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999tentang pengawetan jenis tumbuhan

  Lonus roratus); Bahwa dasar hukumnya sebagaimana dalam Undang Undang RI Nomor 5 Tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Atam Hayati dan Ekosisitemnya danPeraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa Liar beserta lampirannya tanggal 27 Januan 1999 tentang JenisjenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi yang dipertegas di dalam pasal 4 ayat (2)Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999; Bahwa benar jenis satwa berupa : 1 (satu) ekor burung Nuri Bayan ciri cirinya:jantan

• Buah Steroform Besar

• 8 (delapan) Buah Steroform Kecil
• 110 (seratus sepuluh) Buah Baskom Besar
• 120 (seratus dua puluh) Buah Baskom Kecil
• 1 (satu) Buah Ember
• 1 (satu) Unit Waterpan
  1. Surat-surat/dokumen
• 10 (sepuluh) Buku Nota Pembelian Lobster
  1. Benih Lobster
• Benih Lobster 2.119 (Dua Ribu Seratus Sembilan Belas) ekor

berdasarkan surat Surat Perintah Pengawetan

Halaman 6 dari 25Belas) ekor milik terdakwa adalah benar benih Lobster dengan rataratapanjang karapasnya adalah + 1,4 s/d 4,5 cm atau yang termasuk dalamukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapansentimeter). berdasarkan surat Surat Perintah Pengawetan danpenyimpanan Barang Bukti Benih Lobster yang telah Mati .Nomor : SP.Simpan. 01/PPNS Kan / LLB Lan.

Benih Lobster Benih Lobster + 2.119 (Dua Ribu Seratus Sembilan Belas) ekorberdasarkan surat Surat Perintah Pengawetan dan penyimpanan BarangBukti Benih Lobster yang telah Mati ,Nomor : SP.Simpan. 01/PPNS Kan /LLB Lan. /PP.520/ V /2015 tanggal 28 Mei 2015 ( BApemusnahan/kematian dari satuan kerja pengawasan sumber dayakelautan dan perikanan labuhan lombok)Semuanya dirampas untuk dimusnahkan4.

Benih Lobster Benih Lobster + 2.119 (Dua Ribu Seratus Sembilan Belas) ekorberdasarkan surat Surat Perintah Pengawetan dan penyimpanan BarangBukti Benih Lobster yang telah Mati, Nomor : SP.Simpan. 01/PPNS Kan /LLB Lan.

Benih Lobster Benih Lobster + 2.119 (Dua Ribu Seratus Sembilan Belas)ekor Berdasarkan surat Surat Perintah Pengawetan danpenyimpanan Barang Bukti Benin Lobster yang telah Mati,Nomor : SP.Simpan. 01/PPNS Kan / LLB Lan. /PP.520/ V/2015 tanggal 28 Mei 2015 (BA pemusnahan/kematian darisatuan kerja pengawasan sumber daya kelautan danperikanan labuhan lombok)Semuanya dirampas untuk dimusnahkan4.

Benih Lobster Benih Lobster + 2.119 (Dua Ribu Seratus Sembilan Belas) ekor.berdasarkan surat Surat Perintah Pengawetan dan penyimpananBarang Bukti Benih Lobster yang telah Mati, Nomor : SP.Simpan.01/PPNS Kan /LLB Lan.1I/PP.520/V/2015 tanggal 28 Mei 2015(BA pemusnahan/kematian dari satuan kerja PengawasanSumber Daya Kelautan dan Perikanan Labuhan Lombok)Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;6) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam keduatingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar

• Abung Pekurun Kabupaten LampungUtara yang merupakan milik pemerintah yakni Kementerian Pekerjaan Umumatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja melakukankegiatan yang mengakibatkan rusaknva sumber air dan prasarananya,menggangu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkanpencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Bermula pada hari Kamis tanggal

  Abung Pekurun Kabupaten LampungUtara yang merupakan milik pemerintah yakni Kementerian Pekerjaan Umumatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknyasumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 Perbuatan

  Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana tanggal 21 Mei2015 No.REG.PERKARA: PDM32/K.BUMI/03/2015, Jaksa/Penuntut Umumpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumimemutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa KARYANTO Bin MIRAN bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja melakukan kegiatan yangmengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, menggangguupaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran airsebagaimana dimaksud

  agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriKotabumi telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Mei 2015 Nomor:35/Pid.Sus/2015/ PN.Kbu., yang amarnya sebagai berikut:1.4.5.Menyatakan terdakwa KARYANTO Bin MIRANtersebut diatas, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Melakukan Kegiatan YangMengakibatkan Rusaknya Sumber Air DanPrasarananya, Mengganggu Upaya Pengawetan

  mempelajari berkasperkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26Mei 2015 Nomor:35/Pid.Sus/2015/PN.Kbu. serta memori banding dariTerdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum,Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan amar putusanHakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air danprasarananya, mengganggu upaya pengawetan

• Caringin Balai Besar TamanNasional Gunung Pangrango, setelah burungburung tersebut terjerat dijaringkemudian terdakwa memasukan burung kedalam karung yang berbentuksangkar kemudian diikat dengan tali rafia, setelah itu terdakwa menjual burunghasil tangkapan untuk kebutuhan hidup seharihari, pada saat ditangkapterdakwa sedang membawa 2 (dua) ekor burung jenis Brecet/Brencet wegan(Alcippe Pyrhoptera) yang berstatus dilindungi oleh Pemerintah berdasarkanPeraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

  Papandayan Tahun 2003, Tahun 2007 sebagai PolisiHutan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Baratdi Ciamis, Tahun 2009 menjadi Kepala Seksi Perlindungan,Pengawetan dan perpetaan pada Balai Besar Taman NasionalGunung Gede Pangrango;Bahwa pendidikan dan pelatihnan yang pernah saksi ikuti adalah :Negotitation Skill and Communication Skill (sertifikat dariUniversitas Maastricht Belanda), GIS/GPS/ Pemetaan Digital(serifikat dari SEAMEO Biotrop), ABCD Approach (Asset BasedCitizendriven Development

  Caringin Polhut yang sedangpatroli rutin menangkap tangan Tersangka DADANG SURYADI BINROMI dibatas kawasan hutan Taman Nasional Gunung GedePangrango sedang mengangkut 4(empat) ekor burung dandiantaranya 1(satu) jenis burung dilindungi;Bahwa saksi mengetahui mengenai 2 jenis burung dari tangkapanterdakwa yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu : 2 (dua) ekor burungBrecet/ Brecet Wegan dengan nama Ilmiah (Alcippe Pyrrhoptera)berstatus dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah NO. 7Tahun 1999 Tentang Pengawetan

  Jenis Tumbuhan dan Satwa dan2(dua) ekor burung Jenggot dengan nama ilmiah (Alophoxius Bres);Bahwa menurut saksi ada burung yang ditangkap oleh terdakwamerupakan satwa yang dilindungi yaitu 2 (dua) ekor burung Brecet/Brecet Wegan dengan nama Ilmiah (Alcippe Pyrrhoptera) berstatusdilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan Satwa dilindungiadalah satwa karena keberadaannya dinilai sangat penting bagikesimbangan

  Keterangannya initercantum dalam PP nomor 7 Tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan satwa;Bahwa berdasarkan UU NO. 41 Tahun 1999 tentang Kehutananbahwa hutan dibagi berdasarkan fungsinya dan statusnya.Berdasarkan statusnya lokasi pencurian adalah Hutan Negaradengan fungsi Konservasi yang dilindungi olen UU sehingga segalasesuatu yang berada didalamnnya juga turut dlindungi.

• Satwa Presiden Republik Indonesiadengan daftar nomor urut 153 dan Sepesies burung Jalak Putih dilindungi dan termasuk sub Sepesies dari pada burung Jalak putihseperti burung jalak putin Nusa, burung jalak putin Madura, burungJalak Putin Buleleng dan populasinya di indonesia yaitu di daerah pulauBali dan jawa sedangkan burung Kakatua Kecil Jambul Kuning denganbahasa latin Cacatua Sulphurea, termasuk satwa yang dilindungisesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun1999 Tentang Pengawetan

  Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor: 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan SatwaPresiden Republik Indonesia jenisjenis Tumbuhan dan satwa yangdilindungi diantaranya :v SATWA: 70 (tujuh puluh) jenis mamalia (menyusui), 93 (Sembilanpuluh tiga) jenis burung (aves), 31 (tiga puluh satu) jenis reptile(melata), 20 (dua puluh) insect (Serangga), 7 (tujuh) jenis isces (ikan)1(satu) jenis anthozoa, 14 (empat belas) jenis Bivalvia, TUMBUHAN: 14 (empat belas)

  jenis Palmae, 1 (satu) jenisRafflessiaceae, 29 (dua puluh sembilan) jenis Orchidaceae (anggrek),1 (satu) jenis Nephentaceae, dan 13 (tiga belas) jenisDipterocarpaceae.Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN SrpBahwa jadi burung Jalak Putih adalah jenis burung Jalak Putih denganbahasa latin Sturnus Melanopterus, termasuk satwa yang dilindungisesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Presiden RepublikIndonesia dengan

  daftar nomor urut 153 dan Sepesies burung JalakPutih di lindungi dan termasuk sub Sepesies dari pada burung Jalak putihseperti burung jalak putin Nusa, burung jalak putin Madura, burung JalakPutin Buleleng dan populasinya di indonesia yaitu di daerah pulau Balidan jawa sedangkan burung Kakatua Kecil Jambul Kuning denganbahasa latin Cacatua Sulphurea, termasuk satwa yang dilindungi sesuaiyang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Presiden

  KlungkungBahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun1999 tanggal 27 Januari 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa Presiden Republik Indonesia burung Jalak Putih (SturnusMelanopterus) dan burung Kakatua Kecil Jambul Kuning (CacatuaSulphurea) termasuk satwa yang dilindungi, jadi yang mendasari burungJalak Putih (Sturnus Melanopterus) dan burung Kakatua Kecil JambulKuning (Cacatua Sulphurea) dilindungi yaitu karena populasi dialamnyasudah langka.Bahwa ahli tahu karena satwa

• Terdakwa karena tertangkap tangan tidak memiliki izin daripihak yang berwenang memiliki (satu) buah kulit Harimau yang merupakan bagiandari satwa yang dilindungi dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun1999 tentang Pengawetan

  Sus/2012Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Hewan.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPayakumbuh tanggal 13 September 2011 sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa AFANDI Pgl FANDI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lainsatwa yang dilindungi atau

  barangbarang yang dibuat dari bagianbagiantersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) hurufd Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Hewan dalam dakwaan Kedua ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintahTerdakwa segera ditahan

  harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti terteradibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkarapada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal 21 ayat (2) huruf d jo Pasal 40 ayat (2) UndangUndangNo. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya joPeraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

• mobil untuk diangkut ke Medan, tibatiba datang PetugasKepolisian menangkap Terdakwa dan saksi Riason Sitinjak alias PakWilly hewan / satwa Trenggiling dan kemudian membawa Terdakwa danhewan / satwa Trenggiling serta hewan / satwa Trenggiling tersebut kePolres Tapanuli Utara.Pasal 21 ayat (2) Huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UndangUndang No. 5Tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana jo Pasal 4 ayat (2) PP Republik Indonesia No. 7 Tahun1999 tentang Pengawetan

  pidana Jaksa / Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tarutung tanggal 24 Oktober 2011 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Muhammad Amin bin Surip, bersalah melakukantindak pidana menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakansatwa yang dilindungi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal : 21 ayat (2)Huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo Pasal 4 ayat (2) PP Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999tentang Pengawetan

  dan mempertimbangkan unsur Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, yakni orang yang melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut melakukan, sebagaimana dalam Dakwaan dan TuntutanPenuntut Umum.Bahwa dalam putusannya halaman 18, Judex Facti menguraikan unsur pasalyang didakwakan, yakni Pasal 21 ayat (2) huruf a jo Pasal 40 ayat (2)UndangUndang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati danEkosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 4 ayat (2) PPRepublik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

  bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umumdinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segaladakwaan dan tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkatperadilan maupun dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan Pasal 21 ayat (2) Huruf a jo Pasal 40 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya10jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 4 ayat (2) PP Republik IndonesiaNo. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

• motor merkHonda Beat warna Merah dengan Nomor Polisi BG 2859 WQ dengan nomorrangka MH1JFD111DKO34423 dan Nomor Mesin JFD1E1034849, namunperbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Agus Susanto binSuraji bersama dengan saksi Dicky Andestino bin Hermansyah dan saksiSucipto Suyono bin Jiman yang merupakan anggota kepolisian dari PolsekTalang Padang yang kemudian langsung mengamankan para terdakwa.Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tanggal27 Januari 1999 tentang Pengawetan

  Jenis Tumbuhan dan Satwa Nomorurut 41 terhadap hewan trenggiling (Manis Javanica) adalah termasukHEWAN YANG DILINDUNGI; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf dUndangUndang Republik Indonesia tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Hayati dan Ekosistemnya Jo lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 07Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa Nomor urut 41 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanaMenimbang

  Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) JoPasal 21 ayat (2) huruf d UndangUndang Republik Indonesia tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya Jo lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999tentang Pengawetan

  kurang lebih 1 (satu) kilogram sisiktrenggiling dengan cara membeli beli dari Novis di daerah Jalan Jati PasarPendopo Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang dengan perincian3 (tiga) ekor trenggiling dalam keadaan hidup dengan harga Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) dan kurang lebih 1 (satu) kilogram sisik trenggilingdengan harga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per ons;Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturan PemerintahNomor 07 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan

  pelestarian hewanhewan langka;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa berterus terang di persidangan;e Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf dUndangUndang Republik Indonesia tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Hayati dan Ekosistemnya Jo lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 07Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan

• Kawasan pelestarian alamadalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairanyang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan,pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatansecara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan berada diDesa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka Bahwa dari keterangan AHLI SANGKALA SINYO, S.H., Taman WisataLaut Kepulauan Padamarang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagaikawasan hutan negara dengan fungsi

  Kawasan pelestarian alam adalah kawasan denganciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsiperlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragamanjenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber dayaalam hayati dan ekosistemnya dan berada di Desa Towua, KecamatanWundulako, Kabupaten Kolaka.

  Kawasan pelestarian alamadalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairanyang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan,pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatansecara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan berada diDesa Towua, Kecamatan Wundulako, Kabupaten KolakaHalaman 6 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.SusLH/2019/PN Kka Bahwa dari keterangan AHLI SANGKALA SINYO, S.H., Taman WisataLaut Kepulauan Padamarang telah ditunjuk

  Kolaka; Bahwa Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khastertentu, baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsiperlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keaneka ragamanHalaman 13 dari 26 Putusan Nomor 89/Pid.SusLH/2019/PN Kkajenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber dayaalam hayati dan ekosistemnya dan yang berada di Desa Tomua Kec.Wundulako Kab.

• Ujang bin Dollah yang berada di dalamkandang kota warna hijau ukuran 50 cm x 30 cm, kemudian pihak BKSDAmenghubungi pihak kepolisian dan datanglah Saksi M.lgbal dan Saksi Fadlydari Direktorat Reserse criminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatanmelakukan pengamanan terhadap Terdakwa dikarenakan kucing hutan ataumeong congkok yang dalam bahasa ilmiah disebut Felis bengalensis adalahsatwa yang dilindungi agar terhindar dari kepunahan berdasarkan Peraturanpemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan

  Saksi Fadly Andika, S.H. bin Wilson, SIP:Bahwa Saksi salah satu Anggota Polri yang ikut menangkap Terdakwa;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2016sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Pasal Burung 16 llir Palembangkarena Terdakwa memperdagangkan satwa yang lindungi berupa 3 (tiga)orang kuning hutan;Bahwa kucing hutan merupakan salah satu satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa,

  pekerjaannya sebagai petani jugamempunyai pekerjaan sampingan, yakni menjual burung pipit di pasarpasar, termasuk Pasar Burung 16 llir Palembang dan di sekolahsekolah dasar;Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21Agustus 2016 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Pasal Burung 16llir Palembang karena menjual kucing hutan sebanyak 3 (tiga) ekor;Bahwa kucing hutan merupakan salah satu satwa yang dilindungiberdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan