telahdiatur dalam AD ART sebagai pemilik suara syah, usulantersebut untuk menghindari pandangan subyektif berupakeinginan segelintir individu Ketua dan Sekretaris baik ditingkatDPW ataupun DPC yang mengatas namakan Anggota ; Hasil Rapat Pengurus Internal DPP APBMI tersebut diserahkanselurunnya DPW dan DPC yang mengusulkan agar dapat disikapiserta ditindak lanjuti sebagaimana mestinya , pertimbangan DPPAPBMI tersebut selain merupakan kajian Internal dilapangan jugamerupakan bagian sikap atas para Pengusul

(Diperlihatkan kepada saksi Bukti P3c/ Surat DPP APBMI ;> Bahwa Yang saksi ketahui berdasarkan pasal 24 ayat 6 ARTseharusnya permohonan Munaslub tersebut harus mencantumkannama pengusul serta alasanalasannya kenapa meminta di adakanDVIS, mmm nme reerBahwa menurut saksi benar , karena permohonan tersebut harusmencantumkan namanama pengusul serta alasannya , makamekanismenya harus ada Pleno Di DPW/DPC seperti yang terteradidalam pasal 24 ayat 3 ART .. hasilnya baru kKemudian dikirimkan keDPP dalam

(coba baca pasal 13dan 4 AD) Dlm Imo dilarang keras Lock Out / Mogok ;> Bahwa yang saksi ketahui, Munaslub dalam AD ART APBMIdiperbolehkan selama hal tersebut sesuai dengan ADART, sepertiyang sudah saksi katakan tadi bahwa dalam pasal 24 ayat 5, 6 dan 7AD/ART adalah bahwa permohonan Munaslub dimulai rapat pleni ygdihadiri anggota setengah plus satu, usulan dikirimkan dgmencantumkan nama2 pengusul serta alasanalasannya diadakannyaMunaslub 5 n2 nnn n nner nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn nnn nns>Bahwa sesuai

Tidak ada aturantambahan lainnya di dalam pasal a quo, yang mengatur adanyaketentuan tentang penyesuaian tentang partai yang memiliki kursiatau tidak saat dilakukan pengisian jabatan yang kemudianmemberikan hak bagi parpol yang memiliki kursi untuk membangunkoalisi baru sebagai pengusul dengan minimal dukungan 20 persen,sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Tatib DPRD KabupatenBekasi;Bahwa ketentuan Pasal 1/76 ayat (1) UndangUndang Nomor 10Tahun 2016 sebenarnya telah diatur dalam Pasal 39 ayat

Karena Partai NasDem hanya memiliki 1kursi di DPRD Kabupaten Bekasi, dulunya memiliki 3 kursi saatkoalisi partai pengusul Calon Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkadadilaksanakan, maka posisi Partai Nasdem tidak lagi menjadi bagiandari koalisi, bahkan tidak diberikan hak untuk mengusulkan namacalon wakil bupati:8.

terungkap: Bahwa Terdakwa selaku Anggota DPRD telah mengajukan pokokpokok pikirannya berupa usulan 79 (tujun puluh sembilan) PaketPekerjaan, dan terbukti pada April 2015 pokokpokok pikiran tersebuttelah dibahas dalam Musrembang sehingga disetujui dan diakomodirdalam APBD hanya 32 (tiga puluh dua) Paket Pekerjaan; Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan, mengundangCalon Pelaksana adalah Pejabat Pengadaan;* Bahwa yang mendaftar mengajukan penawaran sebagai CalonPelaksana adalah merekamereka sebagai Pengusul

RAHMAN menemui Admin Mikro untuk memberikan NAP, BSMScoring Mikro, Form Pengusul, Form Keputusan komite pembiayaan,DSR, Ceklist Pengujian Kepatuhan Mandiri, Laporan hasilPelaksanaan Investigasi, Laporan Penilaian Jaminan, Laporankeuangan dan berita hasil wawancara Bahwa untuk nasabah an. AHMAD REZA, ADAM YOSEF danSALMIATI tidak dilakukan survei karena saksi dilarang oleh sdr. AHMADSYUKRIYANTO untuk melakukan survey dan sdr.

Markenting Jalur berkas masuk melaluinya, Kepala WarungMikro menganalisa dan survey serta pengusul (Saya sendiri), AdminMikro menginput datadata (AYI FARADILA), Back Office melakukanpencairan ( Fuad), otorisasi (IKA IRNA SARI) Branch Manager danArea Micro Banking Manager Jambi (AKHMAD SYUKRIYANTO danARY PRIADI) sebagai pemutus pembiayaan.j.

RAHMAN dan TEDI / Marketing dan Supervisor, kemudiandilakukan analisa oleh TEDI untuk dibuatkan Nota Analisa Pembiayaan,setelah itu TEDI membuat Form Pengusul dan Form Keputusan KomitePembiayaan untuk dikomitekan dan disetujui oleh KWM (KepalaWarung Mikro) yang bernama M. RAHMAN dan Kepala Area Mikro yangHalaman 134 dari 183 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2020/PN Jmbbernama ARY PRIADI.

RAHMAN dan TEDI / Marketingdan Supervisor, kemudian dilakukan analisa oleh TEDI untuk dibuatkanNota Analisa Pembiayaan, setelah itu TEDI membuat Form Pengusul danForm Keputusan Komite Pembiayaan untuk dikomitekan dan disetujui olehKWM (Kepala Warung Mikro) yang bernama M. RAHMAN dan Kepala AreaMikro yang bernama ARY PRIADI.

RAHMAN dan TEDI / Marketingdan Supervisor, kKemudian dilakukan analisa oleh TEDI untuk dibuatkanNota Analisa Pembiayaan, setelah itu TEDI membuat Form Pengusul danForm Keputusan Komite Pembiayaan untuk dikomitekan dan disetujui olehKWM (Kepala Warung Mikro) yang bernama M. RAHMAN dan Kepala AreaMikro yang bernama ARY PRIADI.

Sani Nurdin Basirundan pengusul H. Isdianto, S.Sos., M.M., sebagai Wakil GubernurKepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 20162021 bersama PartaiDemokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan PartaiNasional Demokrat.

syarat(TMS); Bahwa berkas yang diusulkan BKD Penajem Paser Utara seluruhnya68 berkas, 52 diacc, 16 ditolak, saksi mengetahui itu karena saksi yangmenetapkan walaupun secara rinci orangnya tidak tahu, mereka adalahtenaga honorer K2 untuk seleksi tahun 2013/2014; Bahwa awalnya berkas yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)dinyatakan BTL (Bahan Tidak Lengkap) lebih dahulu, karena tidakmelampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).Status BTL menjadi TMS jika dalam tenggang waktu yang ditentukan,pengusul

(vide Bukti T5 dan Bukti T6);en Bahwa setelah berkas pengusulan dari Badan KepegawaianDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara diterima oleh Termohon,terdapat berkas pengusulan yang dinyatakan BTL (Bahan TidakLengkap), sehingga dilakukan koordinasi ke pihak pengusul, agarberkas tersebut dilengkapi, dan diberikan waktu sampai dengan bulanJuni 2015. (vide keterangan saksi Hary Sunarso dan saksi EkoNevoyanto);4.

Sehinggapada 11 Juni 2015, berkas usulan penetapan NIP sebanyak 16 orangdari Kabupaten Penajam Paser Utara, dinyatakan TMS (TidakMemenuhi Syarat), dan dikembalikan kepada pengusul. (vide Bukti T1dan Bukti T2);5. Bahwa setelah dikembalikannya berkas tersebut olehTermohon, Forum Tenaga Honorer pernah menanyakan statuskepegawaian kepada mereka kepada Termohon.

KedudukanTergugat Il hanyalah sebagai pengusul.

Hal ini jika dihubungkandengan kedudukan dan posisi Tergugat II dalam gugatan Penggugat,maka sangat jelas terlihat, bahwa Tergugat II dalam kKedudukannya baiksebagai pengusul (subjek) maupun dalam spectrum penerbit surat ,tidak terkait dengan objek sengketa, sebab dalam Pasal 2 huruf cUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tegas disebutkan : Tidak termasuk pengertian keputusan TataUsaha Negara adalah Keputusan

BudimanJaya, M.Si, NIP. 196712311993111001, maka dengan ditariknya Tergugat IIdalam perkara a quo, terang dan jelas gugatan Penggugat salah alamatsebab Kedudukan Tergugat Il hanyalah sebagai pengusul in casu penerbitanSurat Nomor ; 3660/UN28/KP/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang belumberkualifikasi final sebagaimana kriteria Keputusan Tata Usaha Negara padaPasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51TRU ZOD jeeee sess

Satuan Kena di lingkungan Polda atau Polres pengusul.(3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi denganSatker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidakterdapat permasalahan, Karo SDM Polda:a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipda keatas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkanpersetujuan dan disampaikan kepada Kapolrni untuk diproses lebihlanjut di tingkat Mabes Polri;b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yangberpangkat Alptu

dengan tembusan Kabidkeu Polda palinglama 7 (tujuh) hari setelah di tanda tanganinya salinan keputusanPTDH.(6) Petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polri yang telahditerima Kepala Satuan Kena dan Kapolres pengusul sebagaimanaHalaman 56 dari 71 Halaman Putusan Nomor : 10/G/2021/PTUN.JPRdimaksud pada ayat (5) wajib disampaikan kepada yangbersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima.Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan Objek Sengketaberdasarkan peraturan diatas, dapat diringkas

Rapat koordinasi atau pembahasan permohonan PTDH yang dihadiriltwasda, Bidpropam, Bidkum Polda dan Satuan Kerja di lingkunganPolda/Polres pengusul;d. Mengajukan usulan PTDH kepada Kapolda sesuai dengan pangkatuntuk ditetapkan;e. Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda dibuatkan salinandan petikan Keputusan PTDH yang ditandatangani oleh Karo SDMPolda dengan tembusan As SDM Polri bagi pangkat Aiptu kebawah;f.

Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polriyang telah di tandatangani Karo SDM wajib disampaikan kepada KepalaSatuan Kerja dan Kapolres pengusul dengan tembusan Kabidkeu Poldapaling lama 7 (tujuh) hari ditanda tangani;g.

Petikan keputusan PTDH yang telah diterima Kepala Satuan Kerja danKapolres pengusul wajib disampaikan kepada yang bersangkutan palinglama 7 (tujuh) hari setelah diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur' penerbitan diatasdisandingkan dengan buktibukti yang disampaikan dalam persidangan,keterangan saksisaksi dan keterangan para pihak yang didapatkan faktafaktahukum sebagai berikut:1.

Waktu Pemungutan SuaraMenimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 25 Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 yang dimaksud Pemungutan Suaraadalah proses pemberian suara oleh Pemilin di TPS pada Surat Suaradengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atautanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu) Presiden dan WakilPresiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik,dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos

Memberikan Suara Pada Pemilu 2019Menimbang, bahwa tata cara pemberian suara untuk Pemilu menurutPasal 353 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:a) mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan Calon, atautanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada suratsuara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;b) mencoblos satrr kali pada nomor atau tanda gambar partai politik,dan/atau nama calon anggota DpR, ODPRD provinsi, DPRDkabupaten/kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi

untukPemilu anggota DPD;Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN PrgMenimbang, bahwa lebih lanjut tata cara pemberian suara diatur dalamPasal 35 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagai berikut:Ayat (1):Penjelasan ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 ayat (1) huruf c angka 2, meliputi:a)b)d)f)9)h)))k)Ayat (2):a)Tujuan Pemungutan Suara;Surat Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presidenmemuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambarPartai Politik Pengusul

danlarangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekamgambar lainnya di bilik suara.memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani olehketua KPPS;Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Prgb) pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;c) menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;d) pemberian suara pada Surat Suara Pasangan Calon dilakukandengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada nomor, nama, fotoPasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik Pengusul

PKS/ Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU;Pasal 6; Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor : 86/G/2018/PTUN.SMG(2)Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerja sama (PKS)dalam negeri sebagaimana tercantum pada lampiran Il yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini; won2 Pasal 7; (2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal;(3) Proposal disampaikan oleh pengusul kepada Rektor dan tembusan kepadadirektur DKS yang akan melakukan penilaian terhadap

Memproses, menilai, melinat kesesuaian persyaratan, danmenelaah dokumen kerja sama baik dalam bentuk draft awal PKS dan dokumen lainnya;3 nana nnn nen nn n= === Memberikan keputusan setuju/ belum setuju; 4, Mengkoordinasikan kepada unit pengusul apabila draft PKS belum disetujui atau perlu diperbaiki;5, Membuat nota dinas yang dilengkapi draft PKS yang telahdisetujui kepada BLLH untuk dianalisis aspek legalnya;Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor : 86/G/2018/PTUN.SMG Tahap 5 : BLLH;1.

Menyampaikan naskah PKS dan surat pendelegasian Rektor kepada DKS untuk diproses lebih lanjut; Tahap 6 : DKS;1.Menerima draft PKS yang perlu dilengkapi belum disetujui BLLHuntuk dikoordinasikan dengan unit terkait/pengusul/mitra dansetelah ada kesepakatan, draft PKS dikembalikan lagi kepada BLLH untuk mendapatkan persetujuan, atau;2. Menerima naskah PKS dan surat pendelegasian rektor yang sudah di paraf kepada BLLH;3.

paraf kepala BLLH;Halaman 63 dari 73 halaman Putusan Nomor : 86/G/2018/PTUN.SMG4.Menyampaikan surat pendelegasian kepada rektor/wakil rektoryang membidangi kerja sama beserta lampirannya untuk di parafdan di tandatangani sesuai kewenangannya;5, Menyampaikan naskah PKS yang sudah diberikan parafpersetujuan serta suratpendelegasian Rektor kepadapejabatyang didelegasikan untuk menandatangani naskah PKS yangmenjadi kewenangannya dan menyampaikannya kepada mitrauntuk di tandatangani; Tahap 7 : UNIT PENGUSUL

Mitra menyampaikan naskah PKS yang sudah ditandatangani kepada DKS atau melalui pengusul internal Ul untuk disampaikankepada DKS; Tahap 8 : DKS; 1. Menerima naskah PKS yang sudah ditandatangani para pihak (UIdan Mitra);2.Menggandakan (copy) naskah PKS dan menyampaikan naskah asli kepada BLLH;3.

MUKHLIS.Untuk ARY PRIADI berperan sebagai komite pemutus pembiayaandengan limit sampai dengan Rp.200 juta.Untuk MUHAMMAD RAHMAN memproses berkas pembiayaan /pengusul dikarenakan posisi analis kosong sejak tahun 2013Untuk NASRULLAH secara job desk sebagai Account Maintenancetidak berperan dalam proses pembiayaan.Halaman 37 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN JmbUntuk berkas atas nama M.

RAHMAN menemui Admin Mikro untuk memberikan NAP, BSMScoring Mikro, Form Pengusul, Form Keputusan komite pembiayaan,DSR, Ceklist Pengujian Kepatuhan Mandiri, Laporan hasilPelaksanaan Investigasi, Laporan Penilaian Jaminan, Laporankeuangan dan berita hasil wawancara Bahwa untuk nasabah an. AHMAD REZA, ADAM YOSEF danSALMIATI tidak dilakukan survei karena saksi dilarang oleh sdr.AHMAD SYUKRIYANTO untuk melakukan survey dan sdr.

Markenting Jalur berkas masuk melaluinya, Kepala WarungMikro menganalisa dan survey serta pengusul (Saksi sendiri), AdminHalaman 132 dari 181 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2020/PN JmbMikro menginput datadata (AYI FARADILA), Back Office melakukanpencairan ( Fuad), otorisasi (IKA IRNA SARI) Branch Manager danArea Micro Banking Manager Jambi (AKHMAD SYUKRIYANTO danARY PRIADI) sebagai pemutus pembiayaan.j.

RAHMAN dan TEDI / Marketingdan Supervisor, kemudian dilakukan analisa oleh TEDI untuk dibuatkanNota Analisa Pembiayaan, setelah itu TEDI membuat Form Pengusul danForm Keputusan Komite Pembiayaan untuk dikomitekan dan disetujui olehKWM (Kepala Warung Mikro) yang bernama M. RAHMAN dan Kepala AreaMikro yang bernama ARY PRIADI.

RAHMAN dan TEDI / Marketingdan Supervisor, kKemudian dilakukan analisa oleh TEDI untuk dibuatkanNota Analisa Pembiayaan, setelah itu TEDI membuat Form Pengusul danForm Keputusan Komite Pembiayaan untuk dikomitekan dan disetujui olehKWM (Kepala Warung Mikro) yang bernama M. RAHMAN dan Kepala AreaMikro yang bernama ARY PRIADI.

Yani yang tidak sesuai dengan ketentuanpersyaratan kredit mikro dengan rincian sebagai berikut: No Nama No Rek Plafon Jenis pengusul PemutusNasabah (Rp 0,00) Kredit1 Muzdattah 2103 29900.000 ito Zanuar Ktisnayanto2 asyad 1108 28:000.000 ito Zanuar Krisnayanto3 Rusmiath gn05 28000.000 ing Zanuar Krisnayanto4 Saipl grog 28:000.000 Mikro Zanuar krisnayanto5 Tyadi Stor 28:000.000 tio ZanuarKtisnayanto6 fran sae00100629 snsouwoo RUR nee risa antRahman 4109 Mikro7 Hadi Yannor mained 25.000.000 ita ieehoriaas

Yani yang tidak sesuai dengan ketentuanpersyaratan kredit mikro dengan rincian sebagai berikut: No Nama No Rek Plafon Jenis pengusul PemutusNasabah (Rp 0,00) Kredit1 Muzdattan tezto3 25:900.000 waixra Zanuar Krisnayanto2 iitamrad sa801007 aseonoao) KU Moana wanee eee6 ania seats fl 20.000.000 ae Pec Kieren7 reaver SEES asconano fE Mean W9 Fadlian Noor rota 25.000.000 ae Neeienmad iste anta10 Nurdiansyah aiat od al 50.000.000 Kupedes eee Kiera ta11 SitiBatkiah 342607007 aman gee e KrismavantoS Rusalannor

NURDIANSYAH sebagai maniri pengusul dengan sdr. WAHYU KRISNAYANTOsebagai Ka Unit sebagai pemutus termasuk sdr.

Yani yang tidak sesuai dengan ketentuanpersyaratan kredit mikro dengan rincian sebagai berikut: No Nama No Rek Plafon Jenis pengusul PemutusNasabah (Rp 0,00) KreditMira 34260100716 KUR Mochammad Wahyut Muzdalifah 2103 #3:000.008 Mikro Zanuar KrisnayantoMuhammad 34260100703 KUR Mochammad Wahyu2 Arsyad 1108 25.000.000 Mikro Zanuar Krisnayanto3 Rusmiati 34260100716 25.000.000 KUR Mochammad Wahyu Halaman 44 dari 82 halamanPutusan Nomor : 7/PID.SUSTPK/2021/PT.BJM 9105 Mikro Zanuar Krisnayanto4 Saipul

NURDIANSYAH sebagai mantri pengusul dengan sdr. WAHYUKRISNAYANTO sebagai Ka Unit sebagai pemutus termasuk sdr.

Berdasarkan surat Nomor 1670/E4.5/2013tanggal 7 Oktober 2013 perihal Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan (BuktiT3), terhadap usulan kenaikan pangkat Guru Besar masihdiperbolehkan melakukan banding berupa pertemuan tatap muka antarapimpinan institusi pengusul dengan tim inti Penilai Angka Kredit. Dalamhal ini Penggugat kurang memperhatikan surat pemberitahuan dariTergugat.

olehDitjen Dikti ;Ahli merangkan, bahwa selama dapat dibuktikan dan telah diuji denganmemenuhi dan ketentuan dan persyaratan dengan mengumpulkankaryakarya tulis di berbagai media dan karya ilmiah di majalah ilmiahuntuk menjadi Guru Besar ;Ahli menerangkan, bahwa saudara Muchtar Pakpahan telah memenuhidalam pengusulan untuk menjadi Guru Besar sebanyak 878, 53 kum ;Ahli menerangkan, bahwa kebijakan kebijakan lainnya perihalusulan Guru Besar harus dilakukan pertemuan atau tatap muka antarapimpinan intitusi pengusul

Jikaberkas yang dilampirkan tersebut setelah dilalukan penilaian ternyataterdapat kekurangan dan dinyatakan belum dapat dipertimbangkan,maka pemohon dapat melengkapi berkas tersebut dan mengusulkankembali kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai denganprosedur pengurusan jabatan fungsional Guru Besar ; Ahli menerangkan, bahwa kebijakan kebijakan lainnya perihal usulanGuru Besar harus dilakukan pertemuan atau tatap muka antarapimpinan intitusi pengusul dengan Tim Inti Penilai Angka Kredit diDirektorat

Ada Upaya Banding Administrasie Bahwa berdasarkan surat Nomor 1670/E4.5/2013 tanggal 7Oktober 2013 perihal Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan,terhadap usulan kenaikan pangkat Guru Besar masihdiperbolehkan melakukan banding berupa pertemuan tatap mukaantara pimpinan institusi pengusul dengan tim inti Penilai AngkaKredit ;e Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat terlalu tergesagesa tanpa menghiraukan apakah masih ada upaya bandingadministrasi dalam penyelesaiannya ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat

menyelesaikannya ;Terhadap Eksepsi Ke2: Ada Upaya Banding AdministrasiMenimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat menyatakanbahwa gugatan Penggugat terlalu tergesagesa karena masih ada upayabanding administrasi dalam penyelesaiannya, sebagaimana diatur dalamsurat Nomor 1670/E4.5/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal UsulanKenaikan Pangkat/Jabatan, terhadap usulan kenaikan pangkat Guru Besar,yang salah satunya masih diperbolehkan melakukan banding berupapertemuan tatap muka antara pimpinan institusi pengusul

Disetujui menjadi sebesarRp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah), yangditandatangani oleh Pengusul, Ferdinand Manapasebagai Account Manager, Rony Silvano sebagai RiskOfficer Unit Resiko Kredit , dari Komite Pemutus KreditTingkat I, Oki Parbinoto S sebagai Pemimpin DivisiMenengah, Gusti Indra R sebagai Divisi Risiko Kredit, dariKomite Pemutus Kredit Tingkat II, Dulles Tampubolonsebagai Grup Korporasi dan Komersil, Danan LinggarSasongko sebagai PJ.

Lagagenis Insuko, yang ditandatanganioleh Pengusul, F. Indrawati Liana sebagai Analisa Kredit,Hery Choestyawan sebagai Pj. Analis Resiko, BambangNurcahyo sebagai Pemimpin Departemen UsahaMenengah, Andi Nurhadi sebagai Pemimpin DepartemenRisiko Kredit, Dari Komite Pemutus Kredit Tingkat I, Ketut Sastra sebagai Pemimpin Divisi Menengah, GustiIndra R sebagai Divisi Risiko KreditKomite PemutusKredit Tingkat Il, Dulles Tampubolon sebagai GrupHalaman60dari81 halaman Putusan Nomor 189 PK/Pid.

Kalibening Jaya Abadi yangditandatangani oleh Pengusul, F. Indrawati Liana sebagaiAnalisa Kredit, Hery Choestyawan sebagai Pj.

Leotunggal Mandiri atasdisetujui usulan Perpanjangan fasilitas KMKSPK UmumRp7.600.000.000,00 diperpanjang selama 12 bulan sejak13 April 2013 sampai dengan 13 April 2014ditandatangani oleh Pengusul, Heru Satriyo dari GrupKomersial dan Korporasi Account Manager UsahaMenengah, dan Setiorini dari Grup Manajemen RisikoKredit, Risk Office Unit Kredit , Komite Kredit TingkatPertama, Oki Parbinoto S dari Pemimpin Divisi UsahaMenegah, Gusti Indra R dari Pemimpin Divisi ResikoKredit Komite Kredit Tingkat Kedua

Leotunggal Mandiridisetujui usulan Perpanjangan fasilitas Kredit KMKSPKUmum Rp46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliarrupiah) ditandatangani oleh Pengusul, F.

"Pihak Kedua Dilaranguntuk menyerahkan, memindahkan pekerjaan kepada PIHAK LAIN ataumengambil tindakantindakan lainnya diluar dari pada isi Kontrak initanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kesatu",; Bahwa Pertimbangan, MAK No.263/GKMKNS/XII/2011 tanggal 7Desember 2011 (penurunan plapon Kredit) saksi selaku Pengusul; Bahwa Syarat MAK No.263/GKMKNS/XII/2011 tanggal 7 Desember2011 (penurunan plapon Kredit) saksi selaku Pengusul menyampaikanyang antara lain sebagai berikut :1.

Dalam Rapat Komite Kredit kategori Adihadiri oleh unsur pengusul, Komite Kredit tingkat , Komite Kredit tingkatHalaman 417 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.Il, Group Kepatuhan dan Legal, Direksi dan Direktur Kepatuhan.

Untuk Tahun 2012, pengusul dan Komite Kredit Tingkat , Tingkat II danRapat Komite Kredit Katagori A sama dengan Tahun 2011, hanyaDirektur Kepatuhan yang hadir sudah dijabat olen Agus Suryantono danKepatuhan dan Legal yang hadir Yeni Sugiharto, Rina Kisnindiyani, danSeno Prabowo;Halaman 418 Putusan No.32/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst.3. Tahun 2013, pengusul Hendri Kartika Andri dan Setiorini, dengan KomiteKredit Tingkat Ketut Sastra, dan Gusti Indra Rachmadiansyah.

Dalam RapatKomite Kredit kategori A dihadiri oleh unsur pengusul, Komite Kredittingkat , Komite Kredit tingkat II, Group Kepatuhan dan Legal, Direksi danDirektur Kepatuhan.

Untuk Tahun 2012, pengusul dan Komite Kredit Tingkat , Tingkat IIdan Rapat Komite Kredit Katagori A sama dengan Tahun 2011,hanya Direktur Kepatuhan yang hadir sudah dijabat oleh AgusSuryantono dan Kepatuhan dan Legal yang hadir Yeni Sugiharto,Rina Kisnindiyani, dan Seno Prabowo;3. Tahun 2013, pengusul Hendri Kartika Andri dan Setiorini, denganKomite Kredit Tingkat Ketut Sastra, dan Gusti IndraRachmadiansyah.

bermohon agar segera memberhentikan Bupati KaroKENA UKUR KARO JAMBI SURBAKTI dan segala hakhaknya sebagaiBupati Kepala Daerah Kabupaten Karo segera dicabut ;Bahwa hal ini (Poin 5) sangat bertentangan dengan Peraturan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo Nomor: 11 Tahun 2011 TentangTata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 19 ayat (6) yang tertulisPembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikankesempatan kepada : anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandanganpara pengusul

Para pengusul memberikan jawabannya atas pandangan para anggota Dewan ;20.

Rustandie, SH;Nama Calon Wakil Bupati : Dikdik Sukard sebagai Calon Bupati danWakil Bupati Purwakarta tertanggal. 40 Januari 2018 16Pernyataan Kesepakatan Gabuasan Partai Politik dengan PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tahun 2018, tertanggal 10Januari 2018 dimana Gabungan Partai Pengusul sebagai Pihakpertama dan Pasangan ( Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pihak> sdKedua. aymx & Pernyataan sesesuaian Naskah Visi, Misi dan Program PasghganCalon Bua dan Wakil Bupati dengan RPJP

Daerah, dimanaGabuten Partai Pengusul : Partai Gerindra, Partai Hania dan PKSspenvatakan Bahwa Visi, Misi dan Program Pasangan Calon BupatiSan Wakil Bupati telah sesuai dengan RPJP > Daerah tertanggal 10Januari 2018.

Putusan Nomor 565 K/TUN/PILKADA/2015Penggugat Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati DanWakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2015;Bahwa di sisi lain, Posita gugatan Penggugat pada pokoknya keberatankepada Komisi Pemilihan Umum Poso in casu Tergugat yang tidakmenerima pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat sebagaiPasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 yangdiusung oleh Gabungan Partai Politik pengusul yakni Partai Golkar danPartai Nasdem;Bahwa pada halaman 2 (dua) Gugatan

Pendaftaran Dan Mengembalikan DokumenPendaftaran Pasangan Bakal Calon Kepada Gabungan Partai PolitikPengusul karena belum memenuhi syarat pencalonan pendaftaranpasangan calon, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas nama:Sonny Tandra, S.T, Bakal calon Bupati Poso Tahun 2015, danDrs.Saadon Lawira, M.Si, bakal calon wakil Bupati Poso Tahun 2015;Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya pendaftaranpasangan calon dan mengembalikan dokumen pendaftaran, pasanganbakal calon kepada gabungan partai politik pengusul

Putusan Nomor 565 K/TUN/PILKADA/2015maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung terhadapobjek sengketa tata usaha negara a quo;Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, kepentinganlangsung Penggugat pada dasarnya adalah terhadap Keputusan KPUKabupaten Poso yang menyatakan tidak menerima pendaftaran danmengembalikan dokumen pendaftaran pasangan bakal calon kepadagabungan partai politik pengusul karena belum memenuhi syaratpencalonan pendaftaran pasangan calon, pada pemilihan bupati danwakil

dalam sengketa tatausaha negara pemilihan adalah Surat Keputusan KPU Provinsi atauKPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon pesertapemilihan;Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara yang menyatakan objek sengketa yang memilikikepentingan langsung dengan Penggugat pada dasarnya adalahterhadap Keputusan KPU Kabupaten Poso yang menyatakan tidakmenerima pendaftaran dan mengembalikan dokumen pendaftaranpasangan bakal calon kepada gabungan partai politik pengusul

PadaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 (BuktiP5 sesuai dengan Bukti T2);Bahwa Bukti P5 yang dimiliki oleh Penggugat berkesesuaiandengan Bukti T2 tentang Berita Acara Nomor249.A/BA/KPU.PSO024.433149/VIV2015 tentang TidakMenerima Pendaftaran Dan Mengembalikan DokumenPendaftaran Pasangan Bakal Calon Kepada GabunganPartai Politik Pengusul Pada Pemilihan Bupati dan WakilBupati Poso Tahun 2015.

(VP) Loan Center Management dan Vice President (VP)Divisi Consumer & Retail Lending.7 Bahwa Komite Pengusul yaitu saksi R.

Saksi Indomora Harahap selaku General Manager (GM) DivisiProduct Management7 Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2014 sebelum menyetujui danmenandatangani NK3 yang diusulkan Komite Pengusul, saksiMuhammad Iqbal bersama dengan saksi R.

Head of C&R LoanCenter Yogyakarta Consumer & Retail Business Risk Division/PemimpinSentra Kredit Konsumer dan Ritel BNI SKK Yogyakarta meneruskan aplikasiELo nomor aplikasi : 2909201420SKK0400006 atas nama saksi MuneshKumar kepada saksi Reni Tri Ekawati selaku Head of Consumer Banking(HCR) di BNI Kantor Wilayah Semarang yang kemudian diteruskan kepadaKomite Pengusul untuk kredit dengan besaran Rp. 16.000.000.000, (enambelas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000, (lima puluh miliarrupiah

) yaitu Vice President (VP) Loan Center Management dan VicePresident (VP) Divisi Consumer & Retail Lending.7 Bahwa Komite Pengusul yaitu saksi R.

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2014 sebelum menyetujui danmenandatangani NK3 yang diusulkan Komite Pengusul, saksi MuhammadIqbal bersama dengan saksi R. Achmad Nugi Nugraha melakukankunjungan calon nasabah/on the spot ke Yogyakarta untuk melihat usahadan agunan kredit saksi Munesh Kumar didampingi saksi Mohamad Imam."

KonteksTitigraha Namira, beralamat/ berkedudukan diJalan Meranti No.60 Rt.80, Komplek BanjarIndah Permai, Banjarmasin dan atau Jalan KayuKuku Rt.80 No.29, Komplek Banjar Indah Permai,Banjarmasin, sebagai Pengusul dilaksanakannyaMusyawarah Provinsi Luar Biasa INKINDO (IkatanNasional Konsultan Indonesia) KalimantanIr. SYAMSUL ARIVIN, MP. pekerjaan/JabatanDirektur Utama PT.