Jadi bukan seenaknyaditempuh jalan pintas dengan tidak melaluiproses hukum yang benar berdasarkan ketentuantersebut di atas dan tanpa menggunakan proseshukum lanjutan, langsung membuat suatukeputusan PTUN berkenaan Pengakuan Hak danatau proses jual beli.(0) Bahwa dengan adanya Putusan PITUN ini,jelas jelas telah menimbulkan ketidak pastianhukum yang jelas atas kedua SHMdi atas tanahsengketa tersebut, sehingga atas adanya lokasisama menimbulkan perbedaan dua kepemilikkansebab kepemilikkan DJONIE UNJOTO

dengan putusanNomor 1844 K/Pdt/2005 tanggal 30 November 2005 (Bukti Surat T.4A),sehingga putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkracht van gewijsde) ;Menimbang, bahwa demikian pula tentang keabsahan bukti kepemilikanhak atas tanah sengketa Terbanding semula Tergugat berdasarkan SuratKeputusan Bupati tersebut di atas juga dikuatkan oleh buktibukti surat yangdiajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yaitu berupa SalinanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PITUN

Kesepakatan antara pihakpihak yang mengikatkan dirinya, yakniantara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi; Kecakapan untuk membuat sebuah perikatan, dimana PemohonKasasi dengan Para Termohon Kasasi dapat bertindak melakukanperbuatan hukum; Suatu pokok persoalan tertentu, yakni terkait halhal yang diaturdalam Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (SPPT); Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana SPPTI tersebut tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan.Majelis Hakim Putusan Banding PITUN

atas,pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 100/G/2015/PTUNJKT tanggal 11 November 2015 diambil aliholeh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkatbanding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengurangi hal yang samasecara mutatis mutandis pertimbangan hukum tersebut dianggap termuatkembali dalam Putusan tingkat banding...Majelis Hakim Yang Mulia, telah terang benderang bahwa PutusanBanding PITUN

PemohonKasasi juga dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Muliauntuk menolak Gugatan TUN Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya.Pemohon Kasasi Didirikan Untuk Mencari Keuntungan/Menjalankan KegiatanBisnis, Bukan Untuk Menjalankan Fungsi Pemerintahan atau Pelayanan Publik43.44.45.Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon Kasasi menegaskan kembali bahwapertimbangan dalam Putusan Banding PITUN 42/2016 jelasbertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dantidak cermat karena Pemohon Kasasi

; GUGATAN KABUR / OBCSUR LIBELLBahwa objek sengketa perkara aquo adalah Keputusan Bupati yangmerupakan Pejabat Pembina Kepegawaian dan sementaraPenggugat adalah Pegawai ASN sebagaimana diatur didalam UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara maka harus diselesaikansebagaimana mekanisme Upaya Administratif terdiri dari keberatandan banding administratif ; Bahwa sangat jelas bahwa Keputusan Bupati yang merupakanPejabat Pembina Kepegawaian yang menjadi obyek sengketa Aquobukan wewenang dari PITUN

Banding;Banding di PITUN Jakarta dengan Register Perkara Nomor:215/B/2010/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Pebruari 2011, dengan amarmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:57/G/2010/PTUNJKT tanggal 20 Juli 2010, yang dimohonkanBanding. ; b. Kasasi;Kasasi di Mahkamah Agung dengan Register Perkara Nomor: 211K/TUN/2011, tanggal 5 Oktober 2011, dengan amar menolak Permohonan Kasasi.;c.

Nomor 2296 K/Pdt/2014bertanggungjawab sepenuhnya atas semua gugatan dan tuntutanpihak ketiga atas sebidang tanah yang telah dilepaskan kepadaPenggugat, dengan demikian setelah ada masalah dengan pihaklain terhadap tanah obyek sengketa dan diselesaikan di PTUNJayapura serta terhadap putusan PITUN tersebut telahberkekuatan hukum tetap seharusnya Tergugat menyerahkantanah tersebut secara fisik kepada Penggugat namun hinggasekarang tanah tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap

., NotarisPPAT di Semarang, secarasadar dan dengan niat batin secara sengaja telah melakukankecurangan dan manipulasi serta penipuan Identitas Diri Tergugatberupa KTP karena terbukti Tergugat memiliki 3 (tiga) buah KTP,hal itu dilakukan oleh Tergugat guna persiapan Tergugat untukdijadikan sebagai Alat Bukti pengajuan Gugatan terhadap BPNSukoharjo dan diri Penggugat di PITUN Semarang, perbuatanTergugat yang memiliki KTP sebanyak 3 (tiga buah yang satudengan lainnya berlainan Alamat Tinggalnya, berlainan

Salah satu ciri knas yang seringkali dijadikan pijakandalam penyelesaian sengketa PAW melalui PITUN. Sehinggakamuflase didadlam Gugatan memuat inti sebenarnya untukmengaburkan keinginan asli Penggugat Yakni terhadappersodlan PAW dengan surat keputusan partai yang telahlewat waktu 90 hari kalau di PIUN sehingga dialinkan kePengadilan Negeri yang sebenarnya merupakan kewenanganobsolute dan PTUN.b.

Sebagai contoh Putusan MA No. 14 K/TUN/1993 kasusnyaPenggugat mengajukan gugatan pembatalan surat tergugat 6 Agustus 1991No.4818/832/BIKEU/1991, perihal tagihan susulan opal pada PTUN.Tergugat (pimpinan PLN) mengajukan eksepsi, antara lain terhadapperbedaan pendapat antara Penggugat dan tergugat mengenai tagihan opalsebagai akibat pelanggaran Penggugat atas ketentuan yang tercantumpada pasal 2 (a) perjanjian jual beli tenaga listrik, perkara tersebut menuruttergugat bukan kewenangan PITUN, tetapi

Terhadap perbuatan badan atau pejabattata usaha negara yang bersifat umum tidakHalaman 27 dari 86halaman Putusan Nomor : 75/G/2011/PTUNJKT.dapat digugat di PITUN sebagaimana ketentuanPasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun = 2009;Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. BankTabungan Negara (Persero) Tbk.

,Pasal 1 angka 3 undangundang nomor 5 tahun 1986sebagaimana diubah dengan undangundang nomor 9 tahun2004 tentang perubahan undangundang nomor 5 tahun 1986tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ( PITUN )Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata UsahaNegara yang berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau

bening kode B 5 berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna kremlogo "Channel" dengan berat netto akhir seluruhnya 2,4544 gram setelah diperiksa.6. 1 (satu) bungkus plastic bening kode B 6 berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna kremlogo "Channel" dengan berat netto akhir seluruhnya 2,4720 gram setelah diperiksa.7. 1 (satu) bungkus plastic benung kode A1 berisikan krustal warna pituh dengan beratnetto akhir 0,5313 gram setelah diperiksa.8. 1 (satu) bungkus plastic benung kode A2 berisikan krustal warna pitun

Dan seterusnya;Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan di atas, Judex Facti tingkatPertama telah membuat Putusan yang dipertimbangkan secara tidaksempurna (Onvoldoende Gemotiveerd), maka kami memohon ataspertimbangan tersebut agar Putusan PITUN Medan Nomor133/B/2016/PTUNPDG tanggal 21 September 2016 batal demi hukumHalaman 47 dari 49 halaman.

., di PITUN Palembang dengan Perkara Nomor18/G/2020/PTUN.PLG;Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel);Bahwa pada halaman 2 (dua) gugatan, penyebutan Perinsipal Penggugat yaknitetap Penggugat , Penggugat II, Penggugat Ill, Penggugat IV, dan Penggugat V,sedangkan penyebutan untuk Kuasa Penggugat , Penggugat Il, Penggugat Ill,Penggugat IV, dan Penggugat V adalah Para Penggugat;Hal tersebut mengakibatkan kerancuan dalam materi pokok perkara yaitu adanyapenyebutan Penggugat saja (tidak jelas penggugat

Putusan Nomor 259 K/TUN/2017Halhal pokok inilah yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Il Intervensi sejak awal proses pemeriksaan perkara padapengadilan tingkat pertama cq PITUN Palembang sampai denganputusan pengadilan tingkat banding cq PT TUN Medan, karena nyatanyata melanggar hukum atau undangundang hukum acara yangberlaku;Untuk menyingkat dan meringkas memori kasasi ini, tidak akan diuraikankembali keberatankeberatan tersebut satu persatu secara rinci, tetapidilampirkan secara

. ; mengajukan gagatan di PITUN Jayapura,dengan nomor perkara: 08/G.TUN/2007/PTUN.JPR pada tanggal 19September 2007 terhadap "obyeksengketa" Keputusan Gubernur ProvinsiIrian Jaya Barat, Namor. ,540/646/GIJB/2006 Tabun 2006tertanggal 11 Oktober 2006 terhadapGubernur Provinsi Papua Barat (yangsebelumnya Gubernur Provinsi IrianJaya Barat), yang mana Penggugat a quomelakukan intervensi dalam perkaratersebut ;Khususnya Laporan Polisi di PoldaPapua dengan Laporan Polisi Namor:LP/16/11/2007 Ditreskrim tanggal

Pemeriksaan Persiapan dan Surat PanggilanSidang keIl tertanggal 21 Maret 2011 untuk persidanganpada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011, dalam acaraPembacaan dan Jawaban Tergugat tidak pernah diterima olehTergu gatOleh karena itu, Tergugat secara tegas dan keras menolakPenetapan a quo Nomor: 12/G.TUN PEN 2011/PTUN.JPR tanggal 21Maret 2011, dengan dasar dan alasan hukum, sebagai berikut1.Bahwa apabila Tergugat melihat tanggal Pendaf t aranGugatan tertanggal 7 Maret 2011,Penunjukan Majelis Hakimoleh Ketua PITUN

Bahwa selanjunya para Ahli Waris Oesaman J helmy mengajukan gugatan denganobjek sengketa yang sama di PITUN Jakarta dengan perkara Nomor243/G/2016/PTUNJkt., sebagai pihak Para Penggugat dan sebagai pihak tergugatadalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan PT.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 475 K/TUN/2016 tanggal13 Desember 2016 yang diunduh dari website https ://Dutusan.mahkamahaqungq.go.id/putusan/839f96ae8600195c9428f97d56685ca7/16 T7Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI JakartaNomor 95/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 19 Juli 2017 Jo.Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor205/G/2016/PTUN.Jkt tanggal 5 Januari 2017, diunduh dariwebsite Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara . hitp://pitun;iakarta.go.id/dir put r1.php?

(Vide Bukti P1) ;Bahwa terhadap tindakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugatyang menerbitkan Objek Sengketa tersebut, sebelum mengajukangugatan dalam perkara a quo di PITUN Ambon, Para Pemohon Kasasidahulu Pembanding/Penggugat terlebih dahulu telah menyampaikan suratkepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat, Ref.

Judex Facti PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Paragraf terakhir, Halaman 20 s/dParagraf ketiga, Halaman 21 Putusan PITUN Jakarta menyatakan sebagaiberikut:Menimbang, bahwa tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan atas namaPenggugat/Terbanding telah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda, tanggal 23 Nopember 2010 No: 27/G/2010/PTUN.SMD jo.