Fotocopy Surat Nomor : B1115/Setkab/Hkm/10/97, perihal Permohonan DuplikatPetikan Keputusan Presiden No.363/PWI Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 atas nama SoTjhang Siong, tertanggal 13 Oktober 1997, bukti P2 ;a Fotocopy Surat Keterangan No.B1116/Setkab/Hkm/10/1997, tanggal 13 Oktober1997, bukti P3 ;4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.LK : 12.5627.110757.0002, atas nama So TjhangSiong, tertanggal 21 Juli 2007, bukti P4 ;5.

Foto copy Surat Pengantar Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor: B183/Setkab/PWI/4/96 tentang Persetujuan Pemohonmenjadi warga Negara Republik Indonesia (Bukti P2);3. Foto copy Surat Pengantar Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor: B183/Setkab/PWI/4/96 tentang Persetujuan Pemohonmenjadi warga Negara Republik Indonesia (Bukti P3); 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FERIC TANTO (Bukti5.

No. 73/B/2014/PT.TUN.JKTPlit.Kepala Bagian Hukum Setkab Kutai Timur; 5. Elin Agvanisfiyanti, S.H., PNS Daerah KabupatenKutai Timur, kewarganegaraan Indonesia, jabatanKepala Sub Bagian Perundangundangan padaBagian Hukum Setkab Kutai Timur; 6. M.

., PNS Daerah KabupatenKutai Timur, kewarganegaraan Indonesia, JabatanStaf Sub Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab Kutai Timur; Semuanya memilin domisili hukum di Jalan Jend.Sudirman Komplek Bandar Balikpapan Blok G No.7,Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/02/S.Kuasa/HK/VI/2013 tanggal 8 Juli 2013,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /PEMBANDING ; MELAWANPT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS), beralamat diPerumahan Keledang Mas Baru Jalan HM.

/2012 Pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2012;6.29. 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:030/194/SETKAB/2012 Tanggal 23 Oktober 2012;6.30. 1 (satu) Lembar Permohonan Pembayaran CV ALDA TAURUSNomor: 119/CV.AT/X1/2012 Tanggal 1 Nopember 2012;6.31. 1 (satu) Lembar Lampiran Permohonan Pembayaran CV.

SPP/SPM Nomor:216/03/SPPLS/SETKAB/2012 Tanggal 9 November 2012;1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 7Nopember 2012;1 (satu) Lembar Tanda Terima Pembayaran atas Pekerjaan PengadaanKain / Besi Gorden pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan RumahJabatan / Dinas yang dilaksanakan oleh CV.

/2012 Pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2012;29. 1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:030/194/SETKAB/2012 Tanggal 23 Oktober 2012;30. 1 (satu) Lembar Permohonan Pembayaran CV ALDA TAURUS Nomor :119/CV.AT/XI/2012 Tanggal 1 Nopember 2012;31. 1 (satu) Lembar Lampiran Permohonan Pembayaran CV.

ALDA TAURUS;13.1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan PerlengkapanRumah Jabatan / Dinas Bupati Nomor: 027/139/PPKSETKAB/2012Tanggal 31 Agustus 2012;O14.1 (satu) bundel foto Pekerjaan Pengadaan Kain / Besi Gorden KabupatenTolitoli Tahun 2012;15.1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) NomorSPM: 216/03/SPMLS/SETKAB/2012 Tanggal 8 November 2012;16.1 (satu) Lembar kartu kendali pemeriksaan SPP/SPM Nomor:216/03/SPPLS/SETKAB/2012 Tanggal 9 November 2012;17.1 (satu) Lembar

/2012 pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2012;29.1 (satu) Lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor:030/194/SETKAB/2012 Tanggal 23 Oktober 2012;30.1 (satu) Lembar Permohonan Pembayaran CV ALDA TAURUS Nomor:119/CV.AT/X1/2012 Tanggal 1 Nopember 2012;31.1 (satu) Lembar Lampiran Permohonan Pembayaran CV.

,MHKepala Sub.Bagian Bantuan Hukum Setkab.KutaiKartanegara; 3 DEDDY WAHYUDI,SHStaf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab.KutaiKartanegara; 4 A.FAISAL NURALAM,SHStaf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab. KutaiKartanegara; 5 SURATNO,SHStaf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2011;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGATMST TT ULE 2.

., JabatanKepala Sub Bagian Perundangundangan BagianHukum Setkab. Kutai Timur; 4.M. FATHURAHMAN, SH., Sfat BagianHukum Setkab.Kutai Timur; 5. JANUAR BAYU IRAWAN, SH., Staf BagianHukum Setkab. Kutai Timur; Yang kesemuanya dalam hal ini memilih domisilihukum pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur, Komplek PerkantoranBukit Pelangi, Jalan SoekarnoHatta Nomor 1,Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, PropinsiKalimantan Timur; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;DAN3. PT.

M.Kn, NIP.19840625201001 1 013, Jabatan Analis Advokasi padaBagian Hukum ~~ Setkab. Kutai Kartanegara;3. SURATNO, S.H., NIP.19650408 200801 1003, Jabatan Analis Advokasi pada Bagian HukumSetkab. Kutai Kartanegara; Hlm.1 dari 14 hlm. Put. No. 218/B/2020/PT.TUN.JKT4. BUDI HERYUDHI, SH., M.Kn, NIP.19780403201101001, Jabatan Analis Advokasipada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;5. ALFINCE YOEL LUPUNG, SH.,MH., NIP. 198010232014102005, Jabatan Jabatan Analis Advokasipada Bagian Hukum Setkab.

ISMUNANDAR, MT;1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor : 011/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/201 1tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 perihal Pembayaran Hibah kepada YayasanPerguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timuryang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj.

SAPRAH, S.Sos;1 (satu) lembar foto copy Surat permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 012/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011 Tahun2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara PengeluaranHj. SAPRAH, S.Sos;18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 011/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011 tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj.

SAPRAH, S.Sos;1 (satu) lembar foto copy Surat permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 012/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011 Tahun 2011tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj.SAPRAH, S.Sos;18.19.20.21.1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 011/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011 tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj.

ISMUNANDAR, MT;5916. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor : 011/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 perihal Pembayaran Hibah kepada YayasanPerguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kabupaten Kutai Timuryang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj.

SAPRAH, S.Sos;17. 1 (satu) lembar foto copy Surat permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor : 012/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011 Tahun2011 tanggal 03 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara PengeluaranHj. SAPRAH, S.Sos;18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 011/SPPBelanjaHibah/Setkab/V/2011 tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Hj.

Waropen Prov.Papua daerah pemilinan (Dapil) Waropen III (tiga) (fotocopy);5 (lima) lembar keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kab.Waropen nomor : O7/PL.01.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentangPengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasipenghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaran pemilihan umumtahun 2019;Halaman 4 dari 57 hal, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Sru 4(empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7BA/KPUKAB/V/2019tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

Waropen No: 07/ PL.O1.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentangPengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem InformasiPenghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019memiliki Kewenangan dan tanggung jawab untuk memantau status dankemajuan proses penghitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu. Selainitu.

Waropen No: 07/ PL.O1.7Kpt/9115/SetKab/II/2019 tentangPengangkatan Koordinator, verifikator dan Operator Sistem InformasiPenghitungan Suara (SITUNG) pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019memiliki kKewenangan dan tanggung jawab untuk memantau status dankemajuan proses penghitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu. Selainitu.

Waropen nomor : 07/PL.01.7Kpt/9115/SetKab/II/2019tentang Pengangkatan kordinator, verifikator, dan operator system informasipenghitungan suara (SITUNG) pada penyelenggaran pemilihan umum tahun2019, 4 (empat) lembar berita acara nomor: 41/PL.01.7BA/KPUKAB/V/2019tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatkabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019, 8 (delapan) lembar daftar hadirpeserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkatkabupaten/ kota pemilihan umum

Kepala Bagian Adm.Pemerintahan Setkab Kukar, (5). KepalaBagian Hukum Setkab Kukar, (6). Camat Loa Kulu, (7). Kapolsek Loa Kulu, (8).Kepala Desa Loa Kulu Kota, 9). Sdr. Suprapto (Mantan Kasi Pemerintahan Kec.Loa Kulu), (10). Sdr. Edson Hartono dan atau kuasanya;T18:T19:T20T21T22Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Assisten Pemerintahan Umum danHukum Nomor : 440/590/PstA.Ptn/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 Perihal :Undangan Rapat yang ditujukan kepada (1).

Kepala Bagian Adm.Pertanahan Setkab. Kutai Kartanegara, (5). Camat LoaKulu, (6). Kepala Desa Loa Kulu (7). Sdr. Suprapto (Mantan Kasi PemerintahanKec. Loa Kulu), (10). Sdr. Edson Hartono dan atau kuasanya;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Assisten Pemerintahan Umum danHukum Nomor : 035/590/PstA.Ptn/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 Perihal :Tinjauan dan Pengukuran Lapangan ditujukan kepada (1). Kapolres TenggarongKab. Kutai Kartanegara, (2). Kapolsek Loa Kulu, (3).

Kepala Bagian Adm Pemerintahan Setkab Kukar, (8). KepalaBagian Hukum Setkab. Kukar (9). Camat Loa Kulu Kab. Kukar, (10). KepalaDesa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu, (11). Sdr. Suprapto (Mantan KasiPemerintahan Kec. Loa Kulu), (12). Sdr.

Kukar, Bagian Pemerintahan Setkab Kukar dan kaur Pemerintahan DesaPerjiwa Kec.

Wakil Ketua/AnggotaKukar3 Asisten Pemerintahan dan AnggotaHukum Setkab Kukar 4 Kepala Bagian Hukum Setkab AnggotaKukar5 Kepala Dinas Kehutananan Kab AnggotaKukar6 Kepala Dinas Pertanian Kab.

Wakil Ketua/AnggotaKukar3 Asisten Pemerintahan dan AnggotaHukum Setkab Kukar 4 Kepala Bagian Hukum Setkab AnggotaKukar 5 Kepala Dinas Kehutananan Kab Anggota Kukar6 Kepala Dinas Pertanian Kab.

(Kepala Bagian AdministrasiHukum Setkab. Kutai Kartanegara);2. MELTRIN PETULA SIBARANI, S.H., M.H. (KepalaSub Bagian Bantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara);3. HARMAN, S.H. (Analisis Advokasi Bagian BantuanHukum Setkab. Kutai Kartanegara);4. SURATNO, S.H. (Analisis Advokasi Bagian BantuanHukum Setkab. Kutai Kartanegara);5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Analisis AdvokasiBagian Bantuan Hukum Setkab.

Bantuan Hukum Setkab. KutaiKartanegara);3. HARMAN, S.H. (Analis Advokasi pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara);4. SURATNO, S.H. (Analis Advokasi pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara);5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Analis Advokasipada Bagian Hukum Setkab.

., kewarganegaraan Indonesia, JabatanKepala Bagian Administrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;2. HJ. ASNANI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan KepalaSub. Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara ;Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 330 K/TUN/2013.3. A. FAIZAL NURALAM, S.H., kewarganegaraan Indonesia, JabatanStaf Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;4. SURATNO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf BantuanHukum Pada Bagian Hukum Setkab.

HusniThamrin Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar, Drs. Soeparlan(Dinas Pertanahan), Kabag di Bagian Pemerintahan Kukar (Edi Damansyah),staf ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kukar (HalidImran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri), staf Kantor Pertanahan ( Sihar Manulang),Adriani, Joko Hartoyo, dan para pemilik tanah. Bahwa hasil rapat adalahHal. 3 dari 161 hal. Put.

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor60004.01/RASKDASK/BANG.1/2005Tanggal 5 Juli 2005 sebesar Rp.5.514.253.169, termasuk didalamya BelanjaModal Tanah untuk kegiatan Pembebasantanah, tanam tumbuh dan Bangunan untukkeperluan lokasi OR Kuda + 50 Ha sebesarRp. 3.664.825.554..b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Pengisian Kas Nomor 460/1655/SKO/BL/2005Tanggal 12 Oktober 2005 yang ditujukankepada Bupati Kukar cq.

Tanggal 30 September 2003 mengajukan permohonanpembebasan Hak Atas Tanah di lokasi Desa Perjiwa Kecamatan TenggarongSeberang seluas 50 Ha kepada Bupati Kutai Kartanegara.Bahwa dalam rangka pembebasan tanah tersebut dilakukan rapatpermulaan pada Tanggal 02 Oktober 2003 di Kantor Dinas Pertanahan untuksosialisasi, yang dihadiri oleh, Terdakwa sebagai Asisten Pemerintahan danHukum Setkab Kukar, Drs.

HusniThamrin Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar, Drs. Soeparlan(Dinas Pertanahan), Kabag di Bagian Pemerintahan Kukar (Edi Damansyah),staf ahli Bupati Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pemkab Kukar (HalidImran), Kepala Desa Perjiwa (Lasri), staf Kantor Pertanahan ( Sihar Manulang),Adriani, Joko Hartoyo, dan para pemilik tanah.

No. 1733 K/PID.SUS/2013Bagian Pemerintahan Setkab Kukar Nomor 60004.01/RASKDASK/BANG. 1/2005 Tanggal 5 Juli 2005 ;bahwa selanjutnya berdasarkan Risalah Rapat Panitia Pengadaan TanahNo. 08 dan 09/PPTIIKUKAR/2005 Tanggal 27 Desember 2005, padaTanggal 19 dan 20 Januari 2006 dengan Berita Acara nomor 01/PPT IlKUKAR/BA/2006 dilakukan pembayaran ganti kerugian tahap II kepada38 (tiga puluh delapan) pemilik/oenggarap tanah dengan luas tanah487.589,9 M?

JEMI, SH.M.Si, Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kabag Hukum Setkab Malinau, alamatHalaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN.SMDJl Pusat Pemerintahan Lt. Kantor BupatiMalinau;2. YADI TRIADI, SH.MH., KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan NegeriMalinau, alamat Jl Pusat Pemerintahan KantorBupati Malinau;3. SLAMET RIYANTO, KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negarapada Kejaksaan Negeri Malinau, alamat Jl.Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Malinau;4.

11) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 665 / SETKAB KUKAR Tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Pengantar.

12) 1 (satu) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 665 / SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desember 2015 tentang Ringkasan Kegiatan.

13) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 665 / SETKAB KUKAR, tanggal 21 Desember 2015 tentang SPP Langsung (LS).

14) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung LS Nomor : 665 / SPM-LS / BAG-PERLENGKAPAN / SETKAB / 2015, Tanggal 22 Desember 2015.

15) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran, tanggal 21 Desember 2015.

16) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Pph 22.

21) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Surat Pengantar) Nomor 665/SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desember 2015.

22) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) (Ringkasan) Nomor 665/SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desembe 2015.

23) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 665/SETKAB KUKAR SPP Langsung (LS) Rincian (rencana) penggunaan Tahun Anggaran 2015, Tanggal 21 Desember 2015.

24) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 61/BASTHP/XII/2015, Tanggal 14 Desember 2015 dan lampirannya.

25) 1 (satu) lembar Berita acara penerimaan barang Nomor : Peny.026/Bar.Pr/BI/XII/2015, Tanggal 15 desember 2015 dan lampirannya.

29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 53/BMD-SETKAB/PB/XII/2015, Tanggal 16 Desember 2015.

30) 1 (satu) rangkap Berita acara serah terima pengguna kendaraan dinas roda 4 (empat) Nomor : 032/1791/PD/ADM.Perl, Tanggal 20 Mei 2016.

31) 1 (satu) lembar perintah penerimaan barang Nomor : 020/077/PENGD/XII/2015, tanggal 07 Desember 2015.

KUKARTahun 2015, tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Pengantar.1 (satu) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa(SPPLS Barang dan Jasa) Nomor 665 / SETKAB KUKAR Tahun2015, Tanggal 21 Desember 2015 tentang Ringkasan Kegiatan.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 665 /SETKAB KUKAR, tanggal 21 Desember 2015 tentang SPP Langsung(LS).1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung LS Nomor : 665 /SPMLS / BAGPERLENGKAPAN / SETKAB / 2015, Tanggal 22Desember 2015.1 (satu

Kukar1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran, tanggal 21 Desember 20151 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) (Surat Pengantar) Nomor665/SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desember 20151 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang danJasa (SPPLS Barang dan Jasa) (Ringkasan) Nomor 665/SETKABKUKAR Tahun 2015, Tanggal 21 Desembe 20151 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor665/SETKAB KUKAR SPP Langsung (LS) Rincian (rencana)penggunaan

KUKAR Tahun 2015,tanggal 21 Desember 2015 tentang Surat Pengantar.1 (satu) Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPPLSBarang dan Jasa) Nomor 665 / SETKAB KUKAR Tahun 2015, Tanggal 21Desember 2015 tentang Ringkasan Kegiatan.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 665 /SETKAB KUKAR, tanggal 21 Desember 2015 tentang SPP Langsung (LS).1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung LS Nomor : 665 / SPMLS / BAGPERLENGKAPAN / SETKAB / 2015, Tanggal 22 Desember 2015.1

Perintah Membayar Langsung LS Nomor : 665 /SPMLS / BAGPERLENGKAPAN / SETKAB / 2015, Tanggal 22Desember 2015.1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran, tanggal 21 Desember 2015.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Pph 22.

angkutan Rp. 1.000.000Jumlah Rp. 70.000.000 RAB Alokasi Dana Kampung (ADK) Pembangunan NonFisik tahun 2008 NO JURAIAN OLUME SATUAN HARGA JUMLAH01 Upah Tukang Rp. 21.750.00002 Operasional Tim ADK Rp. 5.000.00003 Administrasi dan Pelaporan Rp.750.00004 Honorarium Pengurus Rp.2.500.000Jumlah Rp.30.000.000Total Rp. 100.000.000, Bahwa untuk mencairkan dana ADK Tahap I sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta)TPADK Bermai pada tanggal 06 Agustus 2008 mengajukan proposal ke Bupati melaluibagian Pemerintahan Setkab

Bagian PemerintahSekab Kutai Barat;Bahwa setelah penggunaan dana ADK Tahap I sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah) di pertanggungjawabkan dengan membuat LPJ ke Bupati melalui bagianPemerintahan Setkab Kutai Barat, dimana dalam SPJ Tahap I tersebut tidak disertai denganperkembangan kemajuan perkerjaan, yang ada hanya foto/dokumentasi fisik kegiatan,kemudian Terdakwa SARPIUS pada tanggal 25 September 2008 menyampaikan RekapLaporan Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2008 kepada Tim Verifikasi

;Bahwa setelah penggunaan dana ADK Tahap I sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah) di pertanggungjawabkan dengan membuat LPJ ke Bupati melalui bagianPemerintahan Setkab Kutai Barat, dimana dalam SPJ Tahap I tersebut tidak disertai denganperkembangan kemajuan perkerjaan, yang ada hanya foto/dokumentasi fisik kegiatan,kemudian Terdakwa SARPIUS pada tanggal 25 September 2008 menyampaikan RekapLaporan Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2008 kepada Tim Verifikasi TingkatKecamatan bertemu dengan

Bagian PemerintahSekab Kutai Barat.Bahwa Terdakwa SARPIUS selaku Bendahara ADK mencairkan Dana ADKKampung Bermai tahun 2008 Tahap III pada tanggal 03 Desember 2008 dengan membawaBerita Acara Persetujuan Dana ADK tahun 2008 Tahap HI sebesar Rp.30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) Nomor : 100/74/PEM/XI/2008 tanggal 01 Desember 2008 dari BagianPemerintahan Setkab Kubar ke BPD Kaltim Cabang Melak untuk mencairkan dana ADKTahap III, setelah dana ADK tersebut cair Terdakwa SARPIUS tanpa melibatkanSdr.

Bagian PemerintahSekab Kutai Barat.Bahwa Terdakwa SARPIUS selaku Bendahara ADK mencairkan Dana ADKKampung Bermai tahun 2008 Tahap III pada tanggal 03 Desember 2008 dengan membawaBerita Acara Persetujuan Dana ADK tahun 2008 Tahap II sebesar Rp.30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) Nomor : 100/74/PEM/XI/2008 tanggal 01 Desember 2008 dari BagianPemerintahan Setkab Kubar ke BPD Kaltim Cabang Melak untuk mencairkan dana ADK34Tahap III, setelah dana ADK tersebut cair Terdakwa SARPIUS tanpa melibatkanSdr.

., jabatan Kepala BagianHukum Setkab Jember;2. Drs. HERU PUJIANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;3. SRILAKSMI NURI , S.H., M.H., jabatan Staf BantuanHukum Bagian Hukum Setkab Jember;4. A. ZAENURROFIK, S.H., jabatan Staf Bantuan HukumBagian Hukum Setkab Jember;5. AGUNG DWI HENDARTO, jabatan Staf BantuanHukum Bagian Hukum Setkab Jember;Halaman 3 dari 23 halaman.

., Jabatan Kepala BagianAdministrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara padaKantor Bupati Kutai Kartanegara ; 2. ABDUL KADIR, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub.BagianBantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara pada KantorBupati Kutai Kartanegara ; 3. SURATNO, S.H., Jabatan Staf Bagian Bantuan HukumSetkab. Kutai Kartanegara pada Kantor Bupati KutaiKartaneQala 5 2222222 n nen nn nen n enn e eee4.

Samarinda sampai ke Kecamatan Barong Tongkok adalah :Menyampaikan pengantar / SPA dari Setkab ke Perum Bulog Sub DivisiWil. Samarinda ;Membayar harga raskin ke Bank Mandiri ;Membawa slip pembayaran ke Perum Bulog Sub Divisi Wil.

Samarinda sampai ke Kecamatan Barong Tongkok adalah :Menyampaikan pengantar / SPA dari Setkab ke Perum Bulog Sub DivisiWil. Samarinda ;Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1753 K /Pid.Sus/2013Membayar harga raskin ke Bank Mandiri ;Membawa slip pembayaran ke Perum Bulog Sub Divisi Wil.

/d September 2007 (3 halaman) ;50.Fotokopi Rekapitulasi Pengeluaran Beras Raskin ke 15 KampungKecamatan Silug Ngurai bulan Januari s/d Oktober 2007 tanggal 31Oktober 2007 ;51.Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (BantuanOngkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustuss/d September 2007 (3 lembar) ;52.Fotokopi Kuitansi / Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2007 dengankode rekening 3.01.2004.2.02.19.01 bulan Agustus 2007 dari PenggunaAnggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Setkab

/d September 2007 (3 halaman) ;50.Fotokopi Rekapitulasi Pengeluaran Beras Raskin ke15 KampungKecamatan Silugq Ngurai bulan Januari s/d Oktober 2007 tanggal 31Oktober 2007 ;51.Fotokopi Daftar Tanda Terima Dana Pendamping Raskin (BantuanOngkos Angkut Raskin) Kabupaten Kutai Barat TA. 2007 bulan Agustuss/d September 2007 (3 lembar) ;52.Fotokopi Kuitansi / Bukti Pembayaran Tahun Anggaran 2007 dengankode rekening 3.01.2004.2.02.19.01 bulan Agustus 2007 dari PenggunaAnggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Setkab

Terdakwa yangtelah menaikan harga raskin bertentangan dengan kewenangan dankedudukan Terdakwa, yakni sebagai penyalur raskin tingkat kecamatandi mana seharusnya Terdakwa dalam menyalurkan raskin harus sesuaidengan Pedoman Umum Raskin yang telah dikeluarkan oleh DirektoratJenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam NegeriDengan Bulog tahun 2007 serta Petunjuk Teknis Program PenyaluranRaskin Kabupaten Kutai Barat tahun 2007, oleh Pemerintah KabupatenKutai Barat yang ditandatangani oleh Setkab