Pasal Yang Dilanggar Oleh Penggugat Berdasarkan PerjanjianPembiayaan.Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaranhutangnya terhitung sejak angsuran ke4 yang jatuh tempo sejak tanggal30/01/2020 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan.Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan (untukselanjutnya disebut SKPP)(Bukti P2), menyatakan:Setiao peristiwa dibawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasiberdasarkan Penanjian ini: Debitor tidak membayar jika atau saat

jatuhtempo salah satu angsuran atau angsuranangsurannya atau kewajibankewayjiban lainnya yang timbul berdasarkan Peranyjian ini, hal mana cukupdibuktikan dengan lewatnya waktu saja.Pasal 8.2.2 SKPP (Bukti P1), menyatakan:DEBITOR tanpa menundanunda harus segera membayarseluruh jumlah yang terhutang menurut PERJANJIAN ini,termasuk tetapi tidak terbatas pada:8.2.2.1 semua jumlah Hutang Pokok, dan Biaya Tambahan yang harusdibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga danHal 2 dari 13 hal Putusan

yang wajib dibayar Tergugat senilai Rp.211,523,082, (dua ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tigaribu delapan puluh dua rupiah).; danDenda karena keterlambatan pembayaran angsuran pertanggal 13 April 2020, yaitu: Angsuran ke4 (jatuh tempo tanggal 30/01/2020),keterlambatan 74 hari, senilai Rp. 548.648,; Angsuran ke5 (jatuh tempo tanggal 30/02/2020),keterlambatan 44 hari, senilai Rp. 326.568,; Angsuran ke6 (jatuh tempo tanggal 30/03/2020),keterlambatan 14 hari, senilai Rp. 103.908,;Pasal 4.3 SKPP

Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1918145503 dibuat pada tanggal 30September 2019 berikut dan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaandan Lampiran Angsuran ( Bukti P2).Keterangan singkat :Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dengan No.::1918145503 dibuat pada tanggal 30 September 2019 (SKPP), Tergugatmemiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengantanggal jatuh tempo yang telah ditentukan untuk setiap bulannya berdasarkanPerjanjian Pembiayaan (Lampiran Angsuran

Berdasarkan Pasal 8.1.1SKPP,Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 4/Padt.G.S/2020/PN Bgldalam hal Tergugat berhenti membayar angsuran yang cukup dibuktikandengan lewatnya waktu saja, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukanwanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.Oleh karena itu, dalam hal Tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji)kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 8.2.2 SKPP, mewajibkan Tergugatdengan segera dan seketika melakukan pembayaran seluruh sisa hutangnyakepada Penggugat yang totalnya

MENGADILI:

Dalam Provisi;

• Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi;

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keterangan Putusan Perkara Nomor: 01/KPNM/SKPP/II/ 2019, tanggal 03 Februari 2019; yang merupakan keputusan Pengadilan Adat

adalah sah menurut hukum;

rumah dan segera membongkarnya dan semuabahan bangunan yang dibeli oleh Tergugat akan diganti oleh Penggugat; saatitu dengan itikad baik pula Penggugat menyuruh Tergugat menghitung seluruhbiaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk membamgun rumah akandiganti seluruhnya oleh Penggugat; namun apa yang disampaikan olehPenggugat tersebut tetap tidak diindahkan hingga sidang Adat di gelar dantelah diputuskan oleh hakim Adat yang dituangkan dalam Surat KeteranganPutusan Perkara Nomor : 01/KPNM/SKPP

Bahwa karena sesuai fakta, Penggugat adalah pemilik yang sah atasobjek sengketa sesuai Surat Keterangan Putusan Perkara Nomor01/KPNM/SKPP/II/2019, tanggal 03 Februari 2019;, maka adalah patut danwajar bila Tergugat dihukum untuk keluar meninggalkan objek sengketa dalamkeadaan kosong, tanpa syarat apapun;9.

Menyatakan Surat Keterangan Putusan Perkara Nomor01/KPNM/SKPP/II/2019, tanggal O3 Februari 2019; yang merupakankeputusan Pengadilan Adat adalah sah menurut hukum;3. Menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini, Sesuai Surat KeteranganPutusan Perkara Nomor : 01/KPNM/SKPP/II/2019, tanggal 03 Februari 2019;adalah milik Penggugat;4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan olehPengadilan;5.

Surat Keterangan Putusan Perkara Nomor 0O1/KPNM/SKPP/II/2019tanggal 03 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Pemerintah NegeriMamala dan Hakim Pendamai, yang diberi tanda P1;2. Surat Keterangan Lokasi Tanah Nomor 1621/SKTKTB/NMML/X/2020tanggal 20 September 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala PemerintahNegeri Mamala, yang diberi tanda P2;3.

Menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini, sesuai Surat KeteranganPutusan Perkara Nomor : 01/KPNM/SKPP/II/2019, tanggal 03 Februari 2019;adalah milik Penggugat;4. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat, tanpa izin dariPenggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;5. Menghukum Tergugat untuk segera membongkar bangunan rumahnyadan keluar meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong, tanpa syaratapapun;6.

Blitar, tidak pernah mengeluarkan SKPP, dan suratbukti dalam persidangan, dan saksi menyatakan perbedaan dalam surat yangdikeluarkan sebagai berikut :Perbedaan untuk yang dikeluarkan oleh Pemkab. Blitar :Kop surat : yang resmi atau sah adalah: PEMERINTAH KABUPATEN BLITARDINAS PENDAPATAN, PENGLOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,JI. WR.

SUPRIYADI No. 17 Tip 142801201 ;Penomoran SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) tersebut yangdikeluarkan oleh DPPAKAD berada disamping kiri, namun dalam surat KKPpalsu tersebu berada ditengahnya ;15Dalam SKPP atas nama EKO SUGIONO.S.Pd., yang ditanda tangani oleh Ka.bagKeuangan atas nama SUDJATMIKO.SE sudah dapat dipastikan sebagai KPPpalsu dikarenakan pada tahun 2011, tidak pernah ada Kabag Keuangan di PemkabBlitar bernama atau atas nama SUDJATMIKO.SE.

;SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) atas nama KASEMIN yangdikeluarkan oleh UPTD Pendidikan Kec. Sutojayan sama sekati tidak benar,karena yang berhak mengeluarkan SKKP tersebut adalah DPPKAD PemkabBlitar ;Bahwa, saksi lebih lanjut menyatakan tidak pernah mengeluarkan SKPP, apabilamengeluarkan SKPP, maka PT. Taspen untuk wilayah Blitar ada di Kediri (PT.Taspen di Kediri) yang beralamat di JIn. Jaksa Agung Suprapto No.28 Kel.Mojoroto Kec.

Tulungagung, tidak pernah mengeluarkan SKPP,dan surat bukti dalam persidangan, dan saksi menyatakan perbedaan dalam surat yangdikeluarkan sebagai berikut :Perbedaan untuk yang dikeluarkan oleh Pemkab Tulungagung adalah :Kop surat : yang resmi atau sah adalah : Pemerintah Kabupaten TulungangungBadan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah JI. A.

Dalam SKPP tersebut diatas ditanda tangani oleh Sdri. TITINSURYANINGSIH dan Drs. SUBAGYO sebagai Kabag keuangan di PemkabTulungagung, namun tidak pernah ada nama tersebut sebagai kabag keuanganpada Pemkab. Tulungaggung.Bahwa, saksi lebih lanjut menyatakan tidak pernah mengeluarkan SKPP, apabilamengeluarkan SKPP, maka PT. Taspen untuk wilayah Tulungagung ada diKediri (PT. Taspen di Kediri) yang beralamat di JIn. Jaksa Agung Suprapto No.28Kel. Mojoroto Kec.

Pasal Yang Dilanggar Oleh Penggugat Berdasarkan PerjanjianPembiayaan.Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukanpembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke3 yang jatuhtempo sejak tanggal 25/10/2019 sampai dengan gugatan sederhanaini diajukan.Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan(untuk selanjutnya disebut SKPP) (Bukti P2), menyatakan:Setiap peristiva dibawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasiberdasarkan Perjanjian ini: Debitor tidak membayar jika atau

saatjatuh tempo salah satu angsuran atau angsuranangsurannya ataukewajibankewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini,hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja.Pasal 8.2.2 SKPP (Bukti P1), menyatakan:DEBITOR tanpa menundanunda harus segera membayar seluruhjumlah yang terhutang menurut PERJANJIAN ini, termasuk tetapi tidakterbatas pada:8.2.2.1 semua jumlah Hutang Pokok, dan Biaya Tambahan yangharus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bungaHalaman 2 dari 13 Putusan Perdata

Angsuran ke7 (jatuh tempo tanggal 25/2/2020),keterlambatan 7 hari, senilai Rp. 49.280.,.Pasal 4.3 SKPP (Bukti P1), menyatakan:Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yangseharusnya dibayar oleh DEBITOR dan/atau apabilaterdapatpembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlahangsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka DEBITORHalaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bg!

Berdasarkan Pasal 8.1.1 SKPP, dalam halHalaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bg!

Tergugat berhenti membayar angsuran yang cukup dibuktikan dengan lewatnyawaktu saja, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkarjanji) kepada Penggugat, oleh karena itu, dalam hal Tergugat melakukanwanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 8.2.2 SKPP,mewajibkan Tergugat dengan segera dan seketika melakukan pembayaranseluruh sisa hutangnya kepada Penggugat yang totalnya adalah senilai Rp.206.674.720, (dua ratus enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuhratus

Penggugat;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 Penggugat menerima Surat KeteranganPenghentian Pembayaran (SKPP) yang Penggugat terima tanggal 12Agustus 2013, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil;Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Penggugat mengajukan izin untuk dapatmasuk kerja dan melaksanakan tugas dilingkungan BPS ProvinsiSulawesi Tengah;Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Penggugat menerima

Dengan melihat Surat KeteranganPenghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Penggugat Nomor72315,392/SKPP Tahun 2013, tanggal 2 Juli 2013, yang Penggugat rasabertindak semenamena, karena memakai SK pemecatan Nomor2259/KPG Tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013. Padahal SK ini belumberlaku selama Penggugat masih mengajukan Banding Administratif, dandari tanggal 6 Mei 2013 s.d. tanggal 15 Juli 2013 Penggugat masih masukkantor.

Tetapi diamdiam tanggal 2 Juli 2013 Kepala BPS ProvinsiSulawesi membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)Gaji Penggugat dan tidak langsung di beritahu kepada Penggugat (sesuaiBukti P 22);Bahwa berdasarkan fakta membuktikan, uang makan Penggugat bulanJuni 2013 hanya dibayarkan 4 hari, padahal sesuai Bukti P 17 kehadiranPenggugat bulan Juni dan Juli 2013 untuk uang makan Penggugat harusdi bayarkan sebanyak 25 hari yang seharusnya Kepala BPS ProvinsiSulawesi Tengah membuat Surat Keterangan

Penghentian Pembayaran(SKPP) memakai SK Permohonan Masuk Kerja dan melaksanakan tugaskarena Penggugat tidak diterima SK Nomor 2567/KPG Tahun 213tanggal 25 Juli 2013 bukan SK Pemecatan 2259/KPG Tahun 2013tanggal 24 Mei 2013, karena pada saat itu Penggugat masih dalamproses Banding Administratif (sesuai Bukti P 23);Bahwa berdasarkan fakta membuktikan, tanggal 9 s.d. 13 Juli 2013Penggugat tidak masuk kantor karena sakit dan di rawat di rumah sakitAnutapura Palu (sesuai Bukti P 24);Bahwa berdasarkan

Meskipun Termohon/Penyidik DJPbelum dan atau tidak menerbitkan Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan (SKPP) akan tetapi sahnya penghentian penyidikan bukanterletak pada terpenuhinya administrasi perkara berupa menerbitkanSKPP, melainkan terletak kepada dipenuhinya dan dilengkapinya alatbukti sesuai Pasal 188 KUHAP.

SKPP adalah kelengkapan administrasidalam kaitan dan untuk keperluan pemberitahuan (penghentianpenyidikan tersebut) kepada pihak yang berkepetingan sebagaimanadiatur dalam Pasal 109 ayat (2), (8) KUHAP; Berkaitan dengan hal tersebut , tepatlah apa yang diuraikan Drs. P. A.

Lamintang, S.H., Hukum Acara Pidana Pembahasan secaraYuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana,Sinar Bandung halaman 235, 236 dan 281);Surat Ketatapan Penghentian Penyidikan (SKPP) yang dikeluarkan olehPenyidik tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diatur dalam ketentuan interninstitusi yang bersangkutan, sehingga merupakan bagian dan produkakhir dari suatu proses kegiatan penghentian penyidikan.

Dengandemikian SKPP (yang dikeluarkan oleh Penyidik) bukan produk hukumyang berdiri sendiri.

Bahwa pertimbangan Hakim yang menyatakan tindakan KejaksaanAgung yang mengembalian SPDP dan menghapus perkara dari registerperkara tindak pidana merupakan perintah untuk melakukan ataumenerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP)merupakan kekeliruan yang nyata karena tidak sesuai dengan Pasal44B UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;C.

SKPP: B. 161/KC-XVIII/ADK/06 2017 tanggal 11 Juni 2017 An JAINUDDIN;

SKPP: B. 184/KC-XVIII/ADK/07/2017 tanggal 10 Juli 2017;

SKPP: B. 113/KX-XVIII/ADK/04/2017 tanggal 02 Mei 2017;

SKPP: B.45/KC-XVIII/ADK/04/2017 tanggal April 2017;

SKPP: B.66/KC-XVIII/BAL/03/2017 tanggal 20 Maret 2017 An. Pemohon Zukri Irawa yang ditandatangani oleh Jansen Aldrin Sahentumbage selaku Pejabat Pemrakarsa dan Reno Adrian Zainal selaku Pejabat Pemutus;

SKPP: B.350/KCXVIII/ADK/08/2017 tanggal28 Agustus 2017 An. Pemohon Murni HJ yang ditandatangani olehJansen Aldrin Sahentumbage selaku Pejabat Pemrakarsa danAdetya Boogie Sejati selaku Pejabat Pemutus;Asli 3 (tiga) lembar Formulir 2A/IV Lampiran LKN PT.

SKPP: B. 161/KCXVIII/ADK/06 2017 tanggal 11 Juni2017 An JAINUDDIN;Hal. 117 dari 159 hal.

SKPP: B. 103/KCXVIII/ADK/07/2017tanggal 11 Juli 2017;Asli 4 (empat) lembar Surat Penawaran Putusan Kredit (OfferingLetter) Nomor: B. 1776/KCXVIII/ADK/07/2017 tanggal 18 Juli2017;Hal. 129 dari 159 hal.

SKPP : B.350/KCXVIII/ADK/08/2017tanggal 28 Agustus 2017 An. Pemohon Murni HJ yangditandatangani oleh Jansen Aldrin Sahentumbage selaku PejabatPemrakarsa dan Adetya Boogie Sejati selaku Pejabat Pemutus;Asli 3 (tiga) lembar Formulir 2A/IV Lampiran LKN PT.

Bukti P.7 Fotokopi KeteranganKeterangan Berhubungan DenganPermintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Melalui Unit Desa BankRakyat Indonesia, Kabupaten Purworejo, Kecamatan Purworejo, DesaSidomulyo, No SKPP : 759/X/2015 tanggal 6.10.2015; (sesuai denganaslinya)8. Bukti P.8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3306060906630002 atasnama SOGOL; (fotokopi dari fotokopi)9.

BenerKabupaten Purworejo; (sesuai dengan aslinya)14.Bukti P.14 Fotokopi Laporan Penilaian Agunan Untuk Tanah Yang AdaBangunan Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain,SKPP Nomor : 759/X/2015, No. Pangkal/CIF : 4785/SMFR746 atas namaSOGOL tanggal 6 Oktober 2015; (Sesuai dengan aslinya)15.Bukti P.15 Fotokopi Laporan Penilaian Agunan (Untuk Tanah Yang AdaBangunan Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain),SKPP Nomor : 759/X/2015, No.

Pangkal/CIF : SMFR746 atas nama SOGOLtanggal 6 Oktober 2015; (sesuai dengan aslinya)16.Bukti P.16 Fotokopi Laporan Penilaian Agunan (Untuk Tanah Yang AdaBangunan Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain),SKPP Nomor : 759/X/2015, No.

Bener Kabupaten Purworejo), Bukti P.14 (Fotokopi LaporanPenilaian Agunan Untuk Tanah Yang Ada Bangunan Atau Untuk BangunanHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G.S/2019/PN PwrYang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain, SKPP Nomor : 759/X/2015, No.Pangkal/CIF : 4785/SMFR746 atas nama SOGOL tanggal 6 Oktober 2015),Bukti P.15 (Fotokopi Laporan Penilaian Agunan (Untuk Tanah Yang AdaBangunan Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain), SKPPNomor : 759/X/2015, No.

Pangkal/CIF : SMFR746 atas nama SOGOL tanggal 6Oktober 2015), Bukti P.16 (Fotokopi Laporan Penilaian Agunan (Untuk TanahYang Ada Bangunan Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah OrangLain), SKPP Nomor : 759/X/2015, No.

Bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan dari Perjanjian Pembiayaan(SKPP), Penggugat melakukan wanprestasi dalam hal Penggugat tidakmembayar angsuran atau angsuranangsuran yang telah jatuh tempo.Berdasarkan Pasal 8.1.1 SKPP, menyatakan (kutipan):DEBITOR sepakat dan setuju dengan KREDITOR bahwa setiap peristiwadi bawah ini meupakan Peristiwa Wanprestasi berdasarkanPERJANJIAN ini: DEBITOR tidak membayar angsuran yang telah jatuhtempo dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan PERJANJIANini, hal

Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan wanprestasi berdasarkanPerjanjian Pembiayaan, berdasarkan Pasal 8.2.1 SKPP dan Pasal 8.2.2SKPP, Penggugat wajib melunasi seluruh sisa hutang kepada Tergugatatau Penggugat wajib menyerahkan Kendaraan yang merupakan jaminanatas hutangnya Penggugat kepada Tergugat.10. Tergugat memiliki hak untuk mengambil Kendaraan = yangmerupakan jaminan atas hutangnya Penggugat terhadap PerjanjianPembiayaan berikut dengan SKPP.

Merujuk pada Pasal 8.1.1 SKPP Penggugat yang telah melakukanwanprestasi (berhenti bayar angsuran), berdasarkan Pasal 8.2.1 SKPP danPasal 8.2.2 SKPP maka Penggugat wajib melunasi sisa hutangnya senilaiRp533.774.000, (dua ratus empat puluh juta delapan juta enam ratus tigapuluh empat ribu rupiah) atau Penggugat wajib menyerahkan Kendaraan agardilakukan penjualan lelang untuk menutupi seluruh sisa hutang Penggugatkepada Tergugat.TERGUGAT TELAH PERINGATKAN PENGGUGAT UNTUK LAKSANAKANKEWAJIBANNYA.29.

Bahwa Tergugat juga memiliki hak untuk menjual Kendaraandengan cara lelang melalui Balai Lelang Swasta dan hasil penjualan tersebutuntuk membayar seluruh sisa hutang Penggugat kepada Tergugatberdasarkan Pasal 8.3.1.2 SKPP.38.

Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pembiayaan No.: WNo::1912570023 tertanggal 28 Desember 2020 berikut dengan Syarat danKetentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan (SKPP) dan Sertifikat JaminanFidusia No.: W25.00002119.AH.05.01 TAHUN 2020 tertanggal 9 Januari 2020dan Akta Fidusia No.: 14 tertanggal 3 Januari 2020;3.

Karya Bersama Nomor : 01/SKPP/CV.KBPT.BBP/VIII/2011, tanggal 25 Agustus 2011 perihal SuratKesepakatan Perincian Pembayaran Fee Lahan.2 (dua) lembar CV. Karya Bersama Nomor : 02/SPPUT/CV.KBPT.IGM/X/2011, tanggal 5 Oktober 2011 perihal Surat PeringatanPenagihan Utang Terakhir.2 (dua) lembar CV.

KASPUL ANWARNomor : 01/SKPP/CV,KBPT.BPP/VIII/2011 tanggal 25Agustus 2011 tentang Surat Kesepakatan PerincianPembayaran Fee Lahan.Benar bahwa berdasarkan surat dari Terdakwa H.KASPUL ANWAR Nomor : 01/SKPP/CV,KBPT.BPP/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Surat KesepakatanPerincian Pembayaran Fee Lahan, PT. Babakom BaniPerkasa kembali mengirim langsung H. Kaspul Anwar(Dirut CV.

KASPUL ANWAR Nomor :01/SKPP/CV,KBPT.BPP/VIII/2011 tanggal 25 Agustus2011 tentang Surat Kesepakatan Perincian PembayaranFee Lahan.Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 1459 K/Pid/2015Benar bahwa berdasarkan surat dari Terdakwa H.KASPUL ANWAR Nomor : 01/SKPP/CV,KBPT.BPP/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Surat KesepakatanPerincian Pembayaran Fee Lahan, PT. Babakom BaniPerkasa kembali mengirim langsung H. Kaspul Anwar(Dirut CV.

Trenggalek (NBQ574)

tanggal SKPP 20 Agustus 2021

YUSRIZAL SYOFSA, keterlanjuran gaji bulan Desember 2009 sampaidengan bulan November 2013 sebesar Rp. 211.600.996, (dua ratussebelas juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh enamrupiah) berdasarkan Surat Keterangan Penghentian PembayaranNomor 69/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkanKepala Dinas Pendidikan Kota Padang (bukti P9a terlampir);b.

OSMAN HUSEIN, keterlanjuran gaji bulan Mei 2010 sampai denganbulan April 2014 sebesar Rp. 239.099.900, (dua ratus tiga puluhsembilan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor113/SKPP/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan KepalaDinas Pendidikan Kota Padang (bukti P9b terlampir);c.

MARLIS, keterlanjuran gaji bulan Oktober 2009 sampai dengan bulanSeptember 2013 sebesar Rp. 196.435.140, (seratus sembilan puluhenam juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluhrupiah) berdasarkan Surat Keterangan Penghentian PembayaranNomor 71/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkanKepala Dinas Pendidikan Kota Padang (bukti P9c terlampinr);keterlanjuran gaji mana telah dilakukan pemotongan oleh PT.

Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 00385/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 1/K Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 (fotokopi dariTOTOKO SII fn ~ nnn nntnnnnnennnnnr nnn nnn nnmnnnnenanannnesFotokopi Surat Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 00392/KEP/MT/21371/13 tanggal 07 Oktober2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor69/SKPP

/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkanKepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Fotokopi sesuaidengan aslinya) j=s sen ene renee memes enncneneneFotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor113/SKPP/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkanKepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Fotokopi sesuaidengan aslinya)== 9 nnn nnnFotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor71/SKPP/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkanKepala Dinas Pendidikan Kota Padang (Fotokopi sesuaiHalaman

diselesaikan pada proses pemeriksaanyakni telah diterbitkan Keputusan Bupati Bangli No. 824/756/2018tentang Pemberhentian Saudara Drs ANAK AGUNG GDE ALITHalaman 13 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS1ts18.DARMAWAN, MM Sebagai Pegawai Negeri Sipil KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 31Desember 2018" ; ~~ = nnn nnn nnn nnn nnnBahwa PENGGUGAT menerima Surat Keterangan PenghentianPembayaran (SKPP

) No. 0044/SKPP/BGL/2019 yang dikeluarkanoleh Kepala BKPAD Kab.

Surat Keterangan PenghentianPembayaran (SKPP);Fotokopi sesuai dengan aslinya SuratKeterangan dari Kepala Badan Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah KabupatenBangli, Nomor : 900/169/BKPAD/2019, tanggal8 Februari 2019, tentang Pemutusan/penghentian pembayaran gaji dan tunjanganatas nama Drs.

dari Penggugat sendiri; Bahwa penerbitan SKPP secara normal berdasarkan SuratKeputusan Pensiun, SK Pensiun sebagai dasar mengeluarkanSKPP dan mengingat SK Pensiun yang bersangkutan jugatidak ada jadi SKPP itu dikeluarkan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Tentang Penghentian Tidak dengan Hormattersebut, SKPP juga diberikan kepada yang diberhentikandengan hormat ataupun tidak dengan hormat;Halaman 57 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.DPS Bahwa pada saat mengeluarkan SKPP tersebut

saksi menerimaSurat Keputusan Bupati Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Penggugat tetapi tanggal terimanya lupa; Bahwa hanya satu SKPP itu diterbitkan tanggal 18 Februari2019 dan tidak pernah mengeluarkan SKPP yang lain; Bahwa saksi mengeluarkan Surat Keterangan (Bukti P 9)yang menyatakan bahwa Penggugat sudah memasuki batasusia pensiun, pada tanggal 8 Februari 2018 saksi belummengetahui adanya PTDH dan sebelum tanggal 18 Februari2019 sudah mengetahui adanya SK Pemberhentian TidakDengan Hormat

10Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke Kantor BRI Cabangbersama seorang perempuan bernama ROSLIN SANAM yang bukan istrinyadengan maksud untuk mengalabui petugas BRI dan kemudian Terdakwamenemui Petugas BRI Cabang Kupang atas nama BASIR untuk melakukanpencairan pinjaman kretap tersebut;= Bahwa kemudian sebagai persyaratan pencairan pinjaman kretap tersebut,petugas BRI Cabang Kupang atan nama BASIR menyodorkan Surat PengakuanHutang Nomor : B.172/39/8/2012 tanggal 07 Agustus 2012 Nomor SKPP

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Berita Acara PemeriksaanLaboratoris KriminalistikBarang Bukti Dokumen Nomor Lab.: 277/DTF/2014 tanggal 26 Mei 2014 yangberkesimpulan : Bahwa Questioned Tanda tangan (QT) adalah NONIDENTIK dengan Known Tanda tangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama AGUSTINA RINI ELO yang terdapat pada 1 (satu)eksemplar SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B.172/39/8/2012Nomor SKPP : B.240/ 39/8/ 2012 pada Bab I A diatas, dengan tanda tanganatas nama AGUSTINA RINI ELLO

pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke Kantor BRI Cabang bersamaseorang perempuan bernama ROSLIN SANAM yang bukan istrinya denganmaksud untuk mengalabui petugas BRI dan kemudian Terdakwa menemuiPetugas BRI Cabang Kupang bernama BASIR untuk melakukan pelakukanpencairan pinjaman tersebut;= Bahwa kemudian sebagai persyaratan pencairan pinjaman kretap tersebut,petugas BRI Cabang Kupang atan nama BASIR terlebih dahulu menyodorkanSurat Pengakuan Hutang Nomor : B.172/39/8/2012 tanggal 07 Agustus 2012Nomor SKPP

Hal tersebut diperkuatdengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BarangBukti Dokumen Nomor Lab.: 277/DTF/2014 tanggal 26 Mei 2014 yangberkesimpulan : Bahwa Questioned Tanda tangan (QT) adalah NONIDENTIK dengan Known Tanda tangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama AGUSTINA RINI ELO yang terdapat pada 1 (satu)eksemplar SURAT PENGAKUAN HUTANG Nomor : B.172/39/8/2012Nomor SKPP : B.240/ 39/8/ 2012 pada Bab I A diatas, dengan tanda tanganatas nama AGUSTINA RINI ELLO

.85.000.000, ;Bahwa istri Terdakwa datang ke BRI cabang Kupang dan mengajukankeberatan atas pinjaman kredit tersebut ;e Bahwa setelah kredit dicairkan maka sekitar tahun 2013 istri sah Terdakwadatang ke kantor BRI cab.Kupang dan saat itu saksi melihat wajah istri sahTerdakwa berbeda dengan istri Terdakwa yang dibawa saat pencarian kredittahun 2012 ;e Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Agustina Rini Elo adamenandatangani Surat Pengakuan Hutang Bank BRI cabang Kupang NomorB.172/39/8/2012, Nomor SKPP

Bank RakyatIndonesia (Pesero Tbk) Kanca Pasar Minggu Unit JuandaNomor SKPP : 840/XI/2010; Nomor pangkal / CIF : 3577tanggal 8 November 2010. 1 (satu) eksemplar laporan penilaian jaminan (untuk tanahyang ada bangunannya atau untuk bangunan yang berdiridiatas tanah orang lain) formulir 71.A PT.BANK RAKYATINDONESIA (Pesero ) Cabang = Jakarta Jatinegara UnitJuanda) berhubungan SKPP Nomor : 840/XI/2010 pangkal 3577An.EMELIA sebesar Rp.50.000.000. tertanggal Jakarta, 8Nopember 2010. 1 (satu) lembar eksempar

(enam ribu rupiah) Nomor : SKPP :840/XI/2010An.EMELIA dan FAJAR SANTOSA tanggal 12/11/2010.1 (satu) eksemplar SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN bermateraitempel Rp.6000. (enam ribu rupiah) dari EMELIA kepadaFAJAR SANTOSO tanpa tanggal ; bulan dan tahun.1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN AGUNANbermaterai tempel Rp.6000.

JAMINAN (UNTUK TANAH YANGADA BANGUNANNYA ATAU UNTUK BANGUNAN YANG BERDIRI DIATASTANAH ORANG LAIN)Formulir 711 PT.BANK RAKYAT INDONESOA(Pesero) Cabang Jakarta Jati Negara Unit Juanda) berhubungadengan SKPT Nomor :840/XI/2010 Pangkal 3577 atas nama EMELIAsebesar Rp.50.000.000. tertanggal Jakarta 8 Nopember 2010.1 (satu) lembar eksemplar SURAT PENGAKUAN HUTANG PT.BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pasar Minggu UnitJuanda Model SH03/KUPEDES bermaterai tempel Rp.6000 (enamribu) rupiah) nomor SKPP

Karya Bersama Nomor : 01/SKPP/CV.KB-PT.BBP/VIII/2011, tanggal 25 Agustus 2011 perihal Surat Kesepakatan Perincian Pembayaran Fee Lahan.

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:Bahwa akibat Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa,Penggugat menderita kerugian kehilangan dana pensiun dalam setiapbulannya dipotong sebesar 2/3 bagian dari jumlah yang seharusnyaPenggugat terima sebesar Rp. 4.963.400, (empat juta sembilan ratusenam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) termasuk tunjangan istri dananak yang menjadi tanggungan Penggugat sesuai Surat KeteranganPenghentian Pembayaran (SKPP) Nomor: 991/542/BPKAD/2019, yangdikeluarkan

Penggugat bercerai dengan Nyoman Sukrani, Penggugatkawin lagi dengan Kadek Yupi Sri Wahyu Diati, sesuai kutipan AktaPerkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KabupatenBuleleng, tanggal 22 September 2014 dan telah dikaruniai seorang anaklakilaki yang diberi nama: Komang Brawijaya Murti, lahir tanggal 4Desember 2011, sesuai kutipan Akte kelahiran yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 22 September 2014;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran(SKPP

Brawijaya Murti, anak kandung/tertunjang ;Bahwa Penggugat dalam setiap bulannya menerima uang pensiunsebesar Rp. 4.963.400, (Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh TigaRibu Empat Ratus Rupiah) termasuk tunjangan isteri dan dua oranganak, sesuai Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) No.991/542/BPKAD/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Agustus 2019Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.17.dan di tanda tangani oleh Kepala BPKAD Provinsi Bali, tetapi setelahdipotong

Gubernur dan SuratKeterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yangHalaman 21 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2020/PTUN.Dps.dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Bali, yangtelah menetapkan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019,Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS dan telahditetapkan keluarga yang menjadi tanggungan Penggugat;b.

Keputusan tersebut hanyamendengar keterangan Nyoman Sukrani mantan istri Penggugatsecara sepihak tanpa mau membuka diri untuk mendengarketerangan Penggugat serta tanoa mau mencari kebenaraninformasi di masyarakat dan tidak memperhatikan keputusan BKNdan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Bali,yangmenetapkan uang pensiun penggugat tidak di bagi kepadanyoman Sukrani / mantan istri Penggugat dan telah di tetapkanorang yang menjadi tanggungan Penggugat, dalam SuratKeterangan Penghentian Pembayaran (SKPP

Lampiran Keputusan Wali Kota Ternate Nomor : 228/II.4/KT/2009 tanggal 21 Desember 2009 Tentang Daftar Nama nama Bendahara dan Pengurus Barang serta Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) .9. 3(tiga) lembar Fotocopy Keputusan Camat Kota Ternate Selatan Nomor : 900/193/2007 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun Anggaran 2008Tanggal 09 Desember 2007.10. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keteangan Penghentian Pembayaran (SKPP

KAMIS KAPITA Nomor : 991/02/2008 Tanggal 09 Desember 2008.11. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) An.

Zainuddin Talabu dan Daftar Gaji dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.20. 2(dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan penghentian Pembayaran (SKPP) An.

Zuchriah Abdul Karim.l(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor BadanPemberdayaan Masyarakat Kota Ternate bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 An.Zainuddin Talabu dan Daftar Gaji dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.2(dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan penghentian Pembayaran (SKPP) An.

KAMISKAPITA Nomor : 991/02/2008 Tanggal 09 Desember 2008.l(satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) An.NURHAYATI MARASABESSY, S,stp,.

Zuchriah Abdul Karim.19. 1(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor BadanPemberdayaan Masyarakat Kota Ternate bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 An.Zainuddin Talabu dan Daftar Gaji dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.2(dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan penghentian Pembayaran (SKPP) An.

Zuchriah Abdul Karim.l(satu) bundel Fotocopy Daftar Permintaan Gaji untuk Para Pegawai Kantor BadanPemberdayaan Masyarakat Kota Ternate bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 An.Zainuddin Talabu dan Daftar Gaji dari bulan Januari 2010 s/d Desember 2010.2(dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan penghentian Pembayaran (SKPP) An. KamisKapita No. 991/02/2008 tanggal 09 Desember 2008.

OSMAN HUSEIN,keterlanjuran gaji bulan Mei 2010 sampaidengan bulan April 2014 sebesar Rp. 239.099.900,00 (dua ratustiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu sembilanratus rupiah) berdasarkan Surat Keterangan PenghentianPembayaran Nomor 113/SKPP/IV/2014 tanggal 15 April 2014 yangdikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang (bukti P10aterlampin);b.

., keterlanjuran gaji bulan Desember2009 sampai dengan bulan November 2013 sebesar Rp.211.600.996,00 (* ratus sebelas juta enam ratus ribu sembilanratus sembilan puluh enam rupiah) berdasarkan Surat KeteranganPenghentian Pembayaran Nomor 69/SKPP/I/2015 tanggal 28Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan KotaPadang (bukti P10b terlampin);c.

., keterlanjuran gaji bulan Oktober 2009 sampaildengan bulan September 2013 sebesar Rp. 196.435.140,00(seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribuseratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat KeteranganPenghentian Pembayaran Nomor 71/SKPP/I/2015 tanggal 28Januari 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan KotaPadang (bukti P10c terlampin);keterlanjuran gaji mana telah dilakukan pemotongan oleh PT.

surat keterangan pemberhentianpembayaran Nomor 69/SKPP/I/2015 tanggal 28Januari 2015 An. YUSRIZAL SYOFSA, SPd. (Sesuaidengan legalisirnya);Fotokopi surat keterangan pemberhentianpembayaran Nomor 71/SKPP/I/2015 tanggal 28Januari 2015 An. MARLIS S.Pd (sesuai denganaslinya);Fotokopi daftar rincin hutang kepada Negara yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (Persero) tanggal 16 Juli2020 An. OSMAN HUSEIN (sesuai dengan aslinya);Fotokopi daftar rincin hutang kepada Negara yang dikeluarkan oleh PT.

Osman Husein yang diterbitkan 15 April 2014 denganTMT 1 Mei 2010 (Bukti P10.a); Bahwa telah terbit Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)atas nama Yusrizal Syofsa, S.Pd yang diterbitkan 28 Januari 2015 denganTMT 1 Oktober 2009 (Bukti P10.b); Bahwa telah terbit Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)atas nama Drs.

Pasal Yang Dilanggar Oleh Penggugat berdasarkan PerjanjianPembiayaan.Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukanpembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke11 yang jatuhtempo sejak tanggal 01/01/2020 sampai dengan gugatan sederhana inidiajukan.Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan(untuk selanjutnya disebut SKPP) (Bukti P2), menyatakan:Setiap peristiwa dibawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasiberdasarkan Perjanjian ini: Debitor tidak membayar jika atau

juta dua ratus riburupiah).; dan(ii) Denda karena keterlambatan pembayaran angsuran pertanggal 20 April 2020, yaitu:e Angsuran ke11 (jatuh tempo tanggal 01/01/2020),keterlambatan 110 hari, senilai Rp. 784,080,;e Angsuran ke12 (jatuh tempo tanggal 01/02/2020),keterlambatan 79 hari, senilai Rp. 563,112,;e Angsuran ke13 (jatuh tempo tanggal 01/03/2020),keterlambatan 50 hari, senilai Rp. 356,400,;e Angsuran ke14 (jatuh tempo tanggal 01/04/2020),keterlambatan 19 hari, senilai Rp. 135,432,;Pasal 4.3 SKPP

Perjanjian Pembiayaan dengan No.: 1911802764 dibuat pada tanggal 1Februari 2019 berikut dan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan danLampiran Angsuran ( Bukti P2).Keterangan singkat :Berdasarkan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dengan No.:1911802764 dibuat pada tanggal 1 Februari 2019 (SKPP), Tergugat memilikikewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggaljatuh tempo yang telah ditentukan untuk setiap bulannya berdasarkanPerjanjian Pembiayaan (Lampiran Angsuran)

Berdasarkan Pasal 8.1.1SKPP,dalam hal Tergugat berhenti membayar angsuran yang cukup dibuktikandengan lewatnya waktu saja, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukanwanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.Oleh karena itu, dalam hal Tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji)kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 8.2.2 SKPP, mewajibkan Tergugatdengan segera dan seketika melakukan pembayaran seluruh sisa hutangnyakepada Penggugat yang totalnya adalah senilai Rp. 180.039.024, (seratusdelapan puluh

PasalYang Dilanggar Oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaranhutangnya terhitung sejak angsuran ke11 yang jatuh tempo sejak tanggal01/01/2020 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan.Pasal 8.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum dari Perjanjian Pembiayaan (untukselanjutnya disebut SKPP) (Bukti P2), menyatakan:Setiap peristiwa dibawah ini merupakan Peristiwa Wanprestasi berdasarkanPernanjian ini: Debitor tidak membayar jika atau