Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor :978/1294.1/RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disitadari Sdr. OMAN) ;1 (Satu) berkas Asli Proposal Bantuan belanja Hibah KelompokUsaha Bersama ANUGRAH Ds. Dangdeur Kecamatan SubangKabupaten Subang. Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor: / EVALUHBS/DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok UsahaBersama ANUGRAH. Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor :978/1319.1/RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disitadari Sdr.

Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor: / EVALUHBS/DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok UsahaBersama HARAPAN ;Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor :978/1296.1/RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dariSdr.

Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor: = / EVALUHBS/DISKELPERI/2014 Tanggal 2014 Kelompok UsahaBersama JAYA MANDIRI ; Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor :978/1304.1/RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disita dariSdr.

Hasil Evaluasi Usulan Hibah / Bantuan Hibah Nomor : 73 / EVALUHBS/DISKELPERI/2014 Tanggal 01 Agustus 2014 KelompokUsaha Bersama PRASARANA UTAMA ;Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor :978/ 1098.1/RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disitadari Sdr.

Rekomendasi Usulan Hibah / Usulan Bantuan Sosial Nomor :978/ 1767.1/RUHBS/Diskelperi/2014 Tanggal 2014. (disitadari Sdr.

Menetapkan barang bukti berupa : ----------------------------------------------- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor : 170/10/02/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Persetujuan Usulan Pembentukan Kota Sofifi ; ------------------------------------------------------ 1 (satu) buah Buku Register DPRD Kota Tikep ; ----------------------------- 1 (satu) buah Cap/Stempel (Cap Pimpinan DPRD Kota Tikep) ; ----------- 2 (dua) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan

ALIMUDDIN ; ----------------- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor : 170/11/02/2011 tanggal 25 Juni 2011 tentang Rekomendasi DPRD atas Usulan Pemekaran Kota Sofifi menjadi Daerah Otonom Baru dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani oleh BAHRUDDIN M. ALIMUDDIN ; --------------------------Dikembalikan kepada yang berhak yakni DPRD Kota Tidore Kepulauan 5.

MUHAJIR ALBAAR, M.Si hanya terimaSurat Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor170/10/02/2011 tentang Persetujuan Usulan Pembentukan KotaSofifi dari Saudara UMAR KADER, tidak ada daftar dukungan/daftarhadirnya ; Bahwa Surat Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor :170/10/02/2011 tentang Persetujuan Usulan Pembentukan KotaSofifi yang Saksi Drs. Hi.

MUHAJIR ALBAAR, M.Si terima setelah ituSaksi masukkan dalam berkas usulan Pembentukan Kota Sofifi ;Bahwa yang bertugas mengantar Surat Keputusan DPRD tersebutadalah siapa saja bisa mengantar Surat Keputusan DPRD ;Bahwa pada saat Saksi Drs. Hi. MUHAJIR ALBAAR, M.Si menerimaSurat dari UMAR KADER hanya satu rangkap Surat Keputusantersebut ; Bahwa untuk menyimpan arsip berkas usulan pembentukan KotaSofifi Saksi Drs. Hi.

MUHAJIR ALBAAR, M.Si terima SuratKeputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor : 170/10/02/2011tentang Persetujuan Usulan Pembentukan Kota Sofifi dari SaudaraUMAR KADER, Saksi Drs. Hi.

2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda pada tanggal 9 September 2013 dengan Register Perkara Nomor : 36/G/2013/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 30Oktober 2013, yang pada pokoknya mengemukakan dalildalil gugatannya sebagaiberikut :1.Bahwa, yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Dengan No. 30/PersDPRD/SKD/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, Perihal : Usulan

Kutai Timur atas nama David Rante, $.Th dan PengusulanPengangkatan Saudara Agustinus Obed Tangdilallo, SE.;3.Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur Dengan No. 30/PersDPRD/SKD/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013, Perihal : Usulan PenggantianAntar Waktu Anggota DPRD Kab.

Oleh karena hanya usulan dan belum final, Penggugat masihbekerja dan masih menerima gaji;2.Bahwa, Penggugat telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten KutaiTmur pada tanggal 22 Mei 2013, dan Penggugat telah diberhentikan DewanPimpinan Cabang Partai Pelopor Kutai Timur berdasarkan surat no.

(sesuai Bukti P.1=T.1);DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalahKetua DPRD Kabupaten Kutai Timur mengeluarkan Surat Usulan Penggantian AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur No. 30/PersDPRD/SKD/VII/2013,tertanggal 28 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur, hanyalahmerupakan usulan dan bukan merupakan obyek sengketa karena bukan merupakan suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang dapat di ajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuaidengan

Kutai Timur;Menimbang, bahwa tahapan Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten/Kota diatur dalam pasal 384 ayat (2), (3) dan (4) UndangUndang Nomor : 27Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang isinya sebagai berikut :(2).

Adapun argumentasinya akan diuraikanberikut ini ;waktu memproses melampaui kepatutan ;Bahwa Tergugat telah menerima surat usulan yang dimajukan olehKopertis Ill pada tanggal 28 November 2012. Penggugat sudahmelakukan dua kali surat tegoran nomor 033/MPAGB/III/2013 dannomor 054/MPAPeng/V/2013. Namun usulan baru mendapatjawaban ditolak pada 16 Juli 2013.

Berdasarkan surat Nomor 1670/E4.5/2013tanggal 7 Oktober 2013 perihal Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan (BuktiT3), terhadap usulan kenaikan pangkat Guru Besar masihdiperbolehkan melakukan banding berupa pertemuan tatap muka antarapimpinan institusi pengusul dengan tim inti Penilai Angka Kredit. Dalamhal ini Penggugat kurang memperhatikan surat pemberitahuan dariTergugat.

sementara tidak akan melayani usulan kenaikan pangkat/jabatan akademik dosen dari Kopertis Wilayah Ill selama perguruantinggi swasta di lingkungan Kopertis Wilayah Ill belum mengadakanperubahan usulan kenaikan pangkat dosen sesuai Nomor 24/E/T/2012tanggal 4 Januari 2012 (Bukti T7) ;Berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak jelas bahwa Tergugat tidakbermaksud menunda penilaian usulan kenaikan pangkat atas namaPenggugat, tetapi tindakan tersebut adalah untuk melaksanakanpenertiban usulan kenaikan

Muchtar Pakpahan, SH., MA ;Dari uraian di atas tampak jelas bahwa Tergugat dalam mengeluarkan suratNomor 1143/E4.5/2013 tanggal 16 Juli 2013 perihal Usulan Guru Besar a.n.Dr.

,MA ;Memerintahkan kepada Tergugat Untuk memproses danmengkoreksi kembali Usulan Guru Besar Dr. MuchtarPakpahan, SH.

Penjelasan V telah diatur tugas dan Tim Penulis Usulan huruf fmenyebutkan : Penyusun formulirformulir usulan beserta lampiranyang disyaratkan menjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkanketentuan yang ada dalam PNPM MP adalah tugas dan tanggungJawab Tim Penulisan Usulan ( TPU ).e.

Bahwa pada Penjelasan X huruf C angka 1 menyebutkan bahwaPengajuan usulan pinjaman kelompok dilaksanakan dengan carakelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPKsesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.f.

Penulisan Usulan, merupakan kegiatan untuk menguraikan secaratertulis gagasangagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujuisebagai usulan desa yang akan diajukan pada Musyawarah antardesa.Him10 Putusan No: 10/Pid SusTPK/2015/PT SMGh. Verifikasi usulan, merupakan tahapan kegiatan yang bertujuan untukmemeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desauntuk didanai PNPM MP.i.

Penjelasan V telah diatur tugas dan Tim Penulis Usulan huruf fmenyebutkan : Penyusun formulirformulir usulan beserta lampiranyang disyaratkan menjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkanketentuan yang ada dalam PNPM MP adalah tugas dan tanggungJawab Tim Penulisan Usulan ( TPU ).f.

Penulisan Usulan, merupakan kegiatan untuk menguraikan secaratertulis gagasangagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujuisebagai usulan desa yang akan diajukan pada Musyawarah antardesa.h. Verifikasi usulan, merupakan tahapan kegiatan yang bertujuan untukmemeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap desauntuk didanai PNPM MP.i. Musyawarah Antar Desa ( MAD ) Prioritas Usulan, adalah pertemuandi Kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkatusulan kegiatan,j.

Ryacudu Kotabumi sejak November 2011 s/d saat ini;Bahwa saksi masuk dalam usulan tenaga honorer RSUD Mayjed. HM.

usulan dari Direktur RSUDMayjen HM.Ryacudu untuk diusulkan pengangkatan CPNS K.II maupun mendapatkanusulan dari Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara serta juga mendapatkan usulan dariAn.Bupati Lampung Utara Sekretaris Kabupaten Hi.Rifki Wirawan,SE.

usulan dari Direktur RSUD39Mayjen HM.Ryacudu untuk diusulkan pengangkatan CPNS K.JI maupun mendapatkanusulan dari Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara serta juga mendapatkan usulan dariAn.Bupati Lampung Utara Sekretaris Kabupaten Hi.Rifki Wirawan,SE.

Ryacudu Kotabumihingga usulan dibawa oleh terdakwa I MAYA RATRI ke BKN Jakarta;Bahwa saksi dr.SEPTI DWI PUTRA ,MM.Kes. selaku Direktur RSUD Mayjed. HM.Ryacudu Kotabumi benar ada menandatangani usulan nama tenaga honorer K2 RSUDMayjed. HM.

Diusulkan oleh partai politiknyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, h.Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Bahwa TERGUGAT adalah merupakan Pimpinan DPRD Provinsi Lampungyang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Usulan PemberhentianAnggota DPRD Provinsi kepada TURUT TERGUGAT Ill melalui TURUTTERGUGAT untuk memperoleh peresmian pemberhentian sebaimanadiatur dalam Pasal 356 ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014tentang

provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta namacalon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi, (3)Paling lambat 7(tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD provinsimenyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan namacalon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melaluigubernur,Bahwa terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2016, didasarkan pada SuratNomor B62/DPDPGVLPG/VIII/2016 Perihal Usulan

Bahwa seharusnya TERGUGAT menyampaikan usulan pemberhentianTURUT TERGUGAT IV kepada TURUT TERGUGAT III melalui TURUTTERGUGAT untuk memperoleh peresmian pemberhentian, dalamjangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan dariPartai Golongan Karya Provinsi Lampung, vide Pasal 356 ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD;.

Bahwa seharusnya sejak diterimanya usulan pemberhentian TURUTTERGUGAT IV dari TURUT TERGUGAT , paling lama 14 (empat belas)hari, TURUT TERGUGAT Ill meresmikan pemberhentian TURUTTERGUGAT IV vide Pasal 356 ayat (4) UndangUndang Nomor 17Tahun 2014 tentang tentang MPR, DPR, DPD,dan DPRD;.

Bahwa pemberhentian dan pergantian antar waktu terhadap TURUTTERGUGAT IV sebagaimana termuat dalam Surat Nomor B62/DPDPGV/LPG/VIII/2016 tentang Usulan Pemberhentian danPergantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Lampung dari PartaiGolongan Karya tertanggal 15 Agustus 2016, didasarkan pada adanyasuatu keadaan darurat dan atau mendesak;b.

Percetakan Sawah Kelompok Tani TIK SLAN BERSATU 17satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani HARAPAN BARU 18 191 (satu)1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani HARAPAN MAKMUR1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SUKA MAJU 20satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani TANI KARYA 21 22satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SUKA MAJU 231 (satu)1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani PADANG HARAPAN1 (satu)1 (satu)satu) berkas Usulan

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL.16.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani TIK SLANBERSATU .17.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani HARAPANBARU.18.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani HARAPANMAKMUR.19.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SUKA MAJU.20.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani TANIKARYA.21.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani PADANGHARAPAN.22.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah

Kelompok Tani SUKA MAJUI.23.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani TANAHDEWA.24.1 (satu) berkas Usulan Percetakan Sawah Kelompok Tani SINARPAGI.25.

realokasi APBN TA2009 dan usulan tambahandana TA 2009 di Lingk.

FC 1 (satu) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalamrangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 Departemen Perhubungan ;FC 1 (satu) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalamrangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 Departemen Perhubungan Ditjen Perkeretaapian dengan Pagu Rp (000)400.000.000. ;FC 1 (satu) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalamrangka stimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan Ditjen Perkeretaapian dengan Pagu Rp (000) 565.400.000. ;.

bidang perekonomian perihal usulan kegiatan yang dibiayai dengan anggaranpendapatan dan belanja perubahan (APBNP) 2009 sektor transportasi ditandatangani sekretaris jenderal menteri perhubungan HHARIJOGI ;Asli 4 (empat) lembar usulan kegiatan kegiatan yang dibiayai danastimulus tahun 2009 departemen perhubungan ;100. 3 (tiga) lembar usulan tambahan belanja infrastruktur dalam rangkastimulus fiskal tahun anggaran 2009 departemen perhubungan ;101. 1 (Satu) bundel berisi :FC 4 (empat) lembar keputusan

laut JIMMY AB NIKIJULUW ; FC 7 (tujuh) lembar usulan kegiatan yang dibiayai denganangggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBNP) 2009dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 ; FC 2 (dua) lembar usulan stimulus tahun 2009 departemenperhubungan ; 1 (satu) lembar draft usulan alokasi pemanfaatan dana silpa 2008untuk stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil ; FC 1 (satu) lembar usulan stimulus APBNP tahun 2009 departemenperhubungan ; 1 (satu) lembar usulan alokasi

laut JIMMY AB NIKIJULUW ; FC 7 (tujuh) lembar usulan kegiatan yang dibiayai denganangggaran pendapatan dan belanja perubahan (APBNP) 2009dalam rangka kebijakan stimulus fiskal sektor riil tahun 2009 ; FC 2 (dua) lemkar usulan stimulus tahun 2009 departemenperhubungan ; 1 (satu) lembar draft usulan alokasi pemanfaatan dana silpa 2008untuk stimulus fiskal guna mendukung ekspansi sektor riil ; FC 1 (satu) lembar usulan stimulus APBNP tahun 2009 departemenperhubungan ;Hal. 41 dari 92 hal.

Penjelasan V telah diatur tugas dan Tim Penulis Usulan huruf fmenyebutkan : Penyusun formulirformulir usulan beserta lampiran yangdisyaratkan menjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkanketentuan yang ada dalam PNPM MP adalah tugas dan tanggung JawabTim Penulisan Usulan ( TPU ).e.

Bahwa pada Penjelasan X huruf C angka 1 menyebutkan bahwaPengajuan usulan pinjaman kelompok dilaksanakan dengan carakelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapbkan oleh MAD atau BKAD.f.

huruf fmenyebutkan:Penyusun formulirformulir usulan beserta lampiran yang disyaratkanmenjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkan ketentuan yangada dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah tugas dan tanggungjawab Tim Penulisan Usulan (TPU).(2) Penjelasan X menyebutkan Permasalahan Penyelewengan adalahpermasalahan yang diakibatkan adanya penyelewengan dana yaitu:a.

Penjelasan V telah diatur tugas dan Tim Penulis Usulan huruf fmenyebutkan : Penyusun formulirformulir usulan beserta lampiran yangdisyaratkan menjadi satu proposal usulan kegiatan berdasarkanketentuan yang ada dalam PNPM MP adalah tugas dan tanggungJawab Tim Penulisan Usulan ( TPU ).h.

Bahwa pada Penjelasan X huruf C angka 1 menyebutkan bahwaPengajuan usulan pinjaman kelompok dilaksanakan dengan carakelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.i.

denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007;

Lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro;

Bojonegoro Usulan lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 Nomor 521/880/412.306/2006 tanggal 15 Desember 2006;

REJO AGUNG), nilai usulan sebesar Rp.300.000.000,.EDI PURNOMO, SE (UD. HASIL MAPAN), nilai usulan Rp.300.000.000,.H. KHAFID ALAMIN (UD. BAROKAH ALAM), nilai usulan sebesarRp.300.000.000..H. IHKSAN HADI (UD. SUMBER PADI), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000..H. SUKIDJAN (UD. SEKAR ARUM), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000..H. DWI PRIYONO (UD. BAROKAH), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000.,.SUCIPTO (UD. SUMBER MULYO), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000..YANI BASIT (UD.

SULUNG PUTRA) Nilai usulan sebesar Rp.500.000.000..BAMBANG SISWANTO (UD. MUHTAROM), nilai usulan sebesarRp.500.000.000..H. SUGITO (UD. KRAMA CAKRA), nilai usulan sebesar Rp.450.000.000..FATKUR MUIN, S.Ag, MM (UD. MITRA TANI), nilai usulan sebesarRp.400.000.000..H.M. MUNIF, S.Ag (UD. DIANA LESTARI), nilai usulan sebesarRp.350.000.000..H. KAYAT (UD. SINAR MANDIRI), nilai usulan sebesar Rp.300.000.000,.H. SUTADJI (UD. REJO AGUNG), nilai usulan sebesar Rp. 300.000.000,.EDI PURNOMO, SE (UD.

P.A.P), nilai usulan sebesar Rp. 300.000.000..H. YASMO (UD. SIDO MAKMUR), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000..SAMSIR (UD. SUMBER WANG)), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000..Ir. MOCH. YAHYA (UD. SRI REZEK)), nilai usulan sebesar Rp.250.000.000,.MUNASIR (UD. SUMBER REZEK)), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000..SUPARAN (UD. SRI REZEKI), nilai usulan sebesar Rp.200.000.000,MUDASIR (UD. SUMBER MAKMUR), nilai usulan Rp.200.000.000,.SLAMET HARIYADI (UD. SUMBER REJEKI Kec.

SULUNG PUTRA) WNilai usulan sebesarRp.500.000.000..BAMBANG SISWANTO (UD. MUHTAROM), nilai usulan sebesarRp.500.000.000..H. SUGITO (UD. KRAMA CAKRA), nilai usulan sebesarRp.450.000.000..FATKUR MUIN, S.Ag, MM (UD. MITRA TANI), nilai usulan sebesarRp.400.000.000..H.M. MUNIF, S.Ag (UD. DIANA LESTARI), nilai usulan sebesarRp.350.000.000..H. KAYAT (UD. SINAR MANDIRI), nilai usulan sebesar Rp.300.000.000..H. SUTADJI (UD. REJO AGUNG), nilai usulan sebesarRp.300.000.000..EDI PURNOMO, SE (UD.

BAROKAH ALAM), nilai usulan sebesarRp.300.000.000..10) H. IHKSAN HADI (UD. SUMBER PADI), nilai usulan sebesarRp.200.000.000,11) H. SUKIDJAN (UD. SEKAR ARUM), nilai usulan sebesarRp.200.000.000..12) H. DWI PRIYONO (UD. BAROKAH), nilai usulan sebesarRp.200.000.000,13) SUCIPTO (UD. SUMBER MULYO), nilai usulan sebesarRp.200.000.000..14) YANI BASIT (UD. DEWI SRI), nilai usulan sebesar Rp.150.000.000..15) ABDUL SADAR (UD. USAHA BARU Il), nilai usulan sebesarRp.150.000.000,16) H. MUALI (UD.

Dengan demikianterlihat jelas bahwa tidak diprosesnya usulan Penggugat, bukan karenakehendak yang dari Tergugat melainkan akibat penerapan ketentuan Pasal 67ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Guru dan Dosen.

Hal yang sama juga dilakukan Tergugat terhadap usulan Penggugat. Bahwatanggal 16 Agustus 2011, Tergugat, melalui Tim Penilai Angka Kredit Pusatmelakukan penilaian terhadap usulan Penggugat tersebut, dan hasil penilaianmenyatakan bahwa usulan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan,sehingga perlu melengkapi kekurangannya.

Justru apabilaTergugat memproses usulan kenaikan pangkat/jabatan atas nama Penggugat,maka artinya Tergugat tidak taat terhadap perintah peraturan perundangHal 43 dari 83 hal Put.

III/Cdapat meloncat menjadi Gurubahwa pada tahun 2011 Dikti mempunyai system mengenaiinformasi usulan kenaikan pangkat seorang Dosen menjadiGuru Besar secaraHal 59 dari 83 hal Put.

Dosen UniversitasJayabaya Jakarta ditujukan kepada penggugat denganuraian sebagai berikut bukti P1:Berkas usulan diterima di Biro Kepegawaian Kemdikbud padatanggal 25 Juli 2011.pada tanggal 16 Agustus 2011 berkas usulan tersebut dinilaioleh Tim penilai Angka kredit pusat yang bersangkutanmelengkapi kekurangan berkas dst ....Informasi kekurangan berkas dimaksud disampaikan melaluilaman http://pak.dikti.go.id.

Bahwa sebagaimana diketahui sebelumnya, Pemohon Abu Bakar A.Jalilmelalui Kuasa Hukumnya Muslim, SH telah mengajukan permohonan fiktifpositif kepada Termohon selaku Bupati Aceh Timur atas objek sengketapermohonan yang dimaksudkan sebagai tindakan diam/tidak menerbitkan/merespon Surat Usulan Penetapan Keuchik Definitif Gampong Alue BuTunong yang diteruskan oleh Camat Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Nomor 140/884/2016 tertanggal 30 April 2016 ;2.

Termohon dalam perkara aquo telahmelaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;Bahwa dapat kami jelaskan, terhadap surat usulan Penetapan KeuchikGampong Alue Bu Tunong yang diteruskan oleh Camat Kecamatan PeureulakBarat, Kami sebagai Termohon bukan tidak melakukan tindakan atau tidakberbuat sesuatu.

BuktiP 1 5 Fotokopi dari fotokopi Surat Camat Peureulak BaratPerihal usulan Penetapan Keuchik Definitif GampongAlue Bue Tunong No. 140/884/2016 ; 2. BuktiP 2 5 Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN.1/ 54a/1/2015 ;3. BuktiP 3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima Berkastertanggal 22 April 2016 ; 4. BuktiP4 ; Fotokopi dari fotokopi Surat Usulan Penetapan KeuchikDefinitif Gampong Alue Bu Tunong tertanggal 15 April 2016 ;5.

Keuchik Alue BuTunong Kecamatan Peureulak Barat Nomor 141/16/2016tanggal 9 Juni 2016 Perihal Permintaan Usulan Nama CalonAnggota Tuha Peut Gampong Alue Bu Tunong KecamatanPeureulak Barat Kabupaten Aceh Timur ; Fotokopi sesuai dengan aslinya Telaah Staf Kepada BupatiAceh Timur dari Kepala Bagian Pemerintahan Mukim danGampong Setdakab Aceh Timur tanggal 20 Juni 2016Nomor 140/253 Perihal Usulan Keuchik Gampong Alue BuHalaman 23 dari 34Putusan Perkara Nomor : 23/P/FP/2016/PTUN.BNA10.11.12.13.14.15.16

Penetapan PjsKeuchik Gampong Alue Bu Tunong ; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Imiu Mukim KutaDayah Peureulak Barat Nomor / tertanggal 15 April 2016Perihal Usulan Penetapan Keuchik Definitif Gampong AlueBu Tunong dan Lampirannya tertanggal 14 April 2016 ; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keuchik GampongAlue Bu Tunong Nomor 140/120 tertanggal 15 april 2016Perihal Usulan Penetapan Keuchik Definitif gampong Alue Bu Tunong ;Halaman 24 dari 34Putusan Perkara Nomor : 23/P/FP/2016/PTUN.BNA17.

Penjelasan V telah diatur tugas dan Tim Penulis Usulan huruf fmenyebutkan : Penyusun formulirformulir usulan besertalampiran yang disyaratkan menjadi satu proposal usulankegiatan berdasarkan ketentuan yang ada dalam PNPM MPadalah tugas dan tanggung Jawab Tim Penulisan Usulan (TPU);e.

Bahwa pada Penjelasan X huruf C angka 1 menyebutkan bahwaPengajuan usulan pinjaman kelompok dilaksanakan dengan carakelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPKsesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atauBKAD;f.

, merupakan kegiatan untuk menguraikansecara tertulis gagasangagasan kegiatan masyarakat yangsudah disetujui sebagai usulan Desa yang akan diajukan padaMusyawarah antar Desa;Verifikasi usulan, merupakan tahapan kegiatan yang bertujuanuntuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan darisetiap Desa untuk didanai PNPM MP;Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan, adalahpertemuan di Kecamatan yang bertujuan membahas danmenyusun peringkat usulan kegiatan;Musyawarah Antar Desa (MAD) Penetapan

, merupakan kegiatan untuk menguraikansecara tertulis gagasangagasan kegiatan masyarakat yangsudah disetujui sebagai usulan Desa yang akan diajukan padaMusyawarah antar Desa;Verifikasi usulan, merupakan tahapan kegiatan yang bertujuanuntuk memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan darisetiap Desa untuk didanai PNPM MP;Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan, adalahpertemuan di Kecamatan yang bertujuan membahas danmenyusun peringkat usulan kegiatan;Hal. 33 dari 76 hal.

Penjelasan V telah diatur tugas dan Tim Penulis Usulan hurut fmenyebutkan : Penyusun formulirformulir usulan besertalampiran yang disyaratkan menjadi satu proposal usulankegiatan berdasarkan ketentuan yang ada dalam PNPM MPadalah tugas dan tanggung Jawab Tim Penulisan Usulan(TPU);.

P4 yang berisi :1.1 (satu) bundel Usulan kegiatan wilayah Bina MargaPapua Barat, Papua, Maluku Utara, SDA Papua Barat,SDA Maluku, dan usulan Kegiatan Provinsi Malukusatker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi ProvinsiMaluku TA 2016.2.2 (dua) lembar Usulan Sumber Daya Air ProvinsiSulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan,Maluku Utara, Usulan penambahan reguar Prov MalukuUtara, Kalimantan Plan 2016..

SALIMFAKHRY, SE, MM..2 (dua) lembar print out Nama Kegiatan, Daerah,Jumlah, Keterangan dengan nama Pengusul H.M.SALIM FAKHRY, SE.MMB yang berisi : 2 (dua) lembar Print out Nama Kegiatanlokasi, Jumlah18.2C yang berisi 1 (satu) bundel asli usulan programkegiatan sarana Air minum.19.220.2hwo Wwo1DE yang berisi :. 1 (Satu) lembar Usulan Program Dirjen Bina Marga. 1 (satu) lembar Usulan Kawasan Strategis NationalPariwisata.. 1 (Satu) lembar Usulan Jalan Propinsi Papua.1 (satu) lembar Usulan Pembangunan

sampai ke Papua terkait usulan Biro yanginformasinya adalah usulan dari aspirasi, dilakukan validasi baikteknis maupuan administrasinya secara umum.

/PN.Jkt.Pst 9.1 (satu) lembar Usulan Pembangunan JembatanPropinsi Papua10. 2 (dua) lembar usulan nama kegiatan , lokasi danjumlah21.2F yang terdiri dari : 5 (Lima) lembar Usulan AspirasiProgram Pembangunan Daerah Dapil Provinsi SulawesiTenggara22.2G yang berisi: 2 (dua) lembar Aspirasi APBN 201623.2H yang berisi :5.1 (satu) lembar print out Usulan Plan 2016 SumberDaya Air6. 1 (satu) lembar asli Daftar usulan Rencana KegiatanKabupaten Yahukimo yang bersumber dari DanaAlokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran

SALIM FAKHRY,SE.MM17.2B yang berisi : 2 (dua) lembar Print out Nama Kegiatanlokasi, Jumlah18.2C yang berisi 1 (satu) bundel asli usulan program kegiatansarana Air minum.19.2D20.2E yang berisi :11. 1 (satu) lembar Usulan Program Dirjen Bina Marga12. 1 (satu) lembar Usulan Kawasan Strategis NationalHal 395 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Pariwisata.13. 1 (satu) lembar Usulan Jalan Propinsi Papua14. 1 (satu) lembar Usulan Pembangunan Jembatan PropinsiPapua15. 2 (dua) lembar usulan nama kegiatan

Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM);Tahapan yang harus dilakukan dalam PBM di Kampung adalah :om key =Penyempurnaan Data Awal;Penyempurnaan Peta Sosial Kampung;Penggalian Gagasan;Penulisan Usulan;Verifikasi Usulan;Kompetisi Usulan (Perangkingan Usulan);Hal. 4 dari 94 hal. Put. No. 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAP7. Pembuatan Desain dan RAB;8. Muskam Penetapan Usulan;f. Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);g. Pencarian Tahap ;h. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP) I;i.

No. 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAPPenulisan Usulan;Verifikasi Usulan;Kompetisi Usulan (Perangkingan Usulan);Pembuatan Desain dan RAB;on Fo >Muskam Penetapan Usulan;+Musyawarah Kampung Persiapan Pelaksanaan (MKPP);Pencarian Tahap ;= Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban (MKP) ;i. Pencairan Tahap Il;j. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban II (MKP) II;k.

No. 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAP 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Perengkingan Usulan, tanggal 12Desember 2012;14.KAMPUNG WLOGOBAK : 2 (dua) lembar asli Berita Acara Perengkingan Usulan, tanggal 18Desember 2012; 2 (dua) lembar asli Daftar Hadir Penggalian Usulan, tanggal 18Desember 2012;66.

Kampung PenggalianGagasan Kampung KELILA;3 (tiga) lembar asli Daftar Hadir Musyawarah Kampung PenggalianGagasan Kampung KELILA;2 (dua) lembar asli Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan KampungKELILA;2 (dua) lembar asli usulan Kegiatan Kampung KELILA;1 (satu) lembar daftar usulan Kampung KELILA;67.KAMPUNG POGOBAK :2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan KampungPOGOBAK;2 (dua) lembar fotocopy Usulan Kegiatan Kampung POGOBAK;3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Verifikasi Usulan Kampung

No. 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAPe 2 (dua) lembar fotocopy Musyawarah Kampung Verifikasi Usulan KampungMOBUNA;e 3 (tiga) lembar Formulir Verifikasi Usulan Kampung MOBUNA;80.

ASLI 1 (satu) lembar kwitansi No. buku :198/K/XII/2010 untuk pembayaran biaya perjalanan dinas mengantar dan verifikasi bahan usulan tunjangan daerah perbatasan sebanyak 1007 orang ke dinas PPO propinsi NTT selama 5 (lima) hari tanggal 27 September s/d 01 Oktober 2010, terbilang Rp. 1.720.000,- yang menerima YETRONI S. NDUN, tanggal 16-12-2010 ; ---------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada terdakwa YETRONI S NDUN ; ------------------------ r.

LUN S.Pd (selaku Kepala DinasPPO Kabupaten Rote Ndao) dan atas perintah dari saksi YUNUS UFI S.Pd (selakusekretaris Dinas PPO Kabupaten Rote Ndao) agar menggandakan buku pedomantersebut dan juga memberikan format usulan yang diterima dari propinsi NTT kepadaseluruh kepala sekolah dan kepala cabang dinas PPO seKabupaten Rote Ndao agardidistribusikan dan kepada masingmasing guru yang ada di daerahnya segeramemasukkan bahan usulan berupa SK (Surat Keputusan) Pengangkatan pertamamenjadi guru, SK terakhir

KULLE disetorkan kepadaterdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 31Agustus 2010 sebesar Rp.680.000, (enam ratus delapan puluh riburupiah) dan hari Jumat tanggal 03 September 2010 sebesarRp.230.000, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) disetorkan saksiMAX AGUSTINUS WELKIS kepada terdakwa di kantor dinasPPO Kabupaten Rote Ndao, dan dibuatkan kwitansi ;Bahwa usulan pertama dari Kecamatan Pantai Baru sebanyak 74orang guru dan usulan yang Kedua sebanyak 23 orang guru untukmendapatkan

dan berkatakepada saksi MAX AGUSTINUS WALKIS supaya menyampaikan dan memintakepada guruguru yang mengusulkan bahan untuk mendapatkan tunjangan agarmembantu biaya (uang) tranportasi pengiriman untuk mengantar bahan usulan keKupang kepada terdakwa, dan selanjutnya saksi NEHEMIA B.

danberkata kepada saksi MAX AGUSTINUS WALKIS supayamenyampaikan dan meminta kepada guruguru yang mengusulkanbahan untuk mendapatkan tunjangan agar membantu biaya (uang)tranportasi pengiriman untuk mengantar bahan usulan ke Kupangkepada terdakwa, dan selanjutnya saksi NEHEMIA B.

untuk mendapatkan tunjangan khusus tahun 2010begitu banyak sehingga membujuk saksi MAX AGUSTINUS WALKIS supayamenyampaikan dan meminta kepada guruguru yang mengusulkan bahan untukmendapatkan tunjangan agar membantu biaya (uang) tranportasi pengiriman untukmengantar bahan usulan ke Kupang kepada terdakwa, dan selanjutnya saksiNEHEMIA B.

Penetapan Sanksidaftar hitam.eSurat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor:600/180/V.3c/TB/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 Perihal : PermohonanRekomendasi Usulan Daftar Hitam.e Surat Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 700/580/III.1R/TB/V/2021tanggal 28 Mei 2021 Perihal: Rekomendasi Usulan Penetapan Daftar Hitam..

Karya Pakarannu berupatembusan atas Surat Usulan Daftar Hitam dari POKJA melalui email padatanggal 07 April 2021 pukul 18.07 Wib tersebut dan menyatakan bahwaperusahaan tersebut disewa, maka hal tersebut merupakan bentukklarifikasi oleh CV. Karya Pakarannu.6.

Karya Pakarannuberupa tembusan atas Surat Usulan Daftar Hitam melalui email padatanggal 07 April 2021 pukul 18.07 Wib. Dan baru ditanggapi oleh CV. KaryaPakarannu 62 (enam puluh dua) hari setelahnya tepatnya tanggal 08 Juni2021 pukul 13.36 dan CV. Karya Pakarannu menyatakan bahwa perusahaantersebut disewa.

;Pasal 11:PPK/Pokja Pemilinan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikantembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepadapeserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaianHalaman 50 Putusan Nomor:42/G/2021/PTUN.BL(2)(1)(2)(1)usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (1) dan ayat (2);Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitamkepada peserta pemilihan/Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan

Karya Pakarannu tidak melakukan sanggahan melalui surat maupunpemberitahuan kepada Pokja Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang, meskipuntembusan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam telah ditujukan kepadaPenggugat, namun setelah Pengadilan mencermati seluruh bukti serta keterangansaksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukanadanya surat keberatan terhadap usulan tersebut, padahal peraturan perundangundangan memberi kesempatan kepada Penyedia untuk mengajukan suratkeberatan

DemokrasiKebangsaan, padahal Penggugat merupakan Sekretaris yang sah untuk masabakti 2011 2015 akan tetapi tanpa melalui mekanisme yang jelas dan tanpamemberitahukan kepada Penggugat mengenai pengambilan keputusan sertatidak pula pernah menyampaikan adanya Surat Keputusan yang mengetahuiadanya penggantian kedudukan Penggugat selaku Sekretaris yang telahdigantikan oleh Herman Sarira yang diangkat selaku Sekretaris;Bahwa Surat dari Tergugat Nomor PDK/A/30.28/13 VIII/2013 tertanggal 20Agustus 2013 perihal Usulan

Hal ini merupakan suatu kesengajaan dan rekayasa yang dilakukanoleh Tergugat agar dapat menyingkirkan Penggugat dari keanggotaan PertaiDemokrasi Kebangsaan (PDK);Bahwa selanjutnya tanpa alasan yang jelas dan tanpa diberikan SuratPeringatan terlebih dahulu kepada Penggugat dari Tergugat telahmengeluarkan Surat Usulan PAW Nomor PDK/B/KS/30.28/15A/III2013tertanggal 29 Agustus 2013 tentang "Usulan PAW Saudara YohanisSampebulu anggota DPRD PDK Kabupaten Toraja Utara".

Pengurus Baru;e Surat Partai Demokrasi Kebangsaan Dewan Pengurus Kabupaten Toraja Utara(Tergugat) Nomor PDK/B/KS/30.28/15A/III/2013, tertanggal 29 Agustus 2013,perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Saudara Yohanis Sampebulu(Penggugat) anggota DPRD PDK Kabupaten Toraja Utara;Merupakan perbuatan melawan hukum yang Anggaran Dasar Partai DemokrasiKebangsaan dan UndangUndang tentang Partai Politik serta UndangUndangtentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;4 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (niet buitteneffect stellen) suratsurat keputusan yaitu:e Surat dari Tergugat Nomor PDK/A/30.28/13 VII/2013 tertanggal 20 Agustus2013 perihal Usulan Pengurus Baru;e Surat Partai Demokrasi Kebangsaan Dewan Pengurus Kabupaten Toraja Utara(Tergugat) Nomor PDK/B/KS/30.28/15A/III/2013, tertanggal 29 Agustus 2013,perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Saudara Yohanis Sampebulu(Penggugat) anggota DPRD PDK Kabupaten

Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan(DPNPDK) melalui surat Nomor PDK/ PAW/KDP/10/VIII/2013 perihal PersetujuanPAW (Penggantian Antar Waktu) Saudara Yohanis Sampebulu Anggota DPRDKabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Agustus 2013 (BuktiT4); Bahwa berdasarkan dalil dan buktibukti terurai di atas, maka jelaslah bahwapemberhentian dan usulan PAW terhadap Penggugat merupakan keputusan organisasiyang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) PDK.

Pangeran, MP, selaku Kepala Bidang Padidan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros telah melakukan perubahandaftar usulan calon petani/kelompok tani calon penerima BantuanPenanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 , dengan maksud apabiladananya dicairkan maka uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa Ir.Budiman Effendy dan Ir. A. Pangeran;Bahwa formulir daftar usulan penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso(BP3) tersebut diserahkan kepada Ir.

Adanya penambahan masingmasing 5 Ha perkelompok tani pada masingmasing usulan calon penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3)tahun 2011 dimana setelah dana cair akan dipotong oleh Dinas PertanianKabupaten Maros;2.

Pangeran maupun kordinator POPTPHP tingkat kabupaten, masingmasing sebagai Tim Tekhnis BP3 KabupatenMaros Tahun 2011, tidak pernah melakukan Verifikasi terhadap usulan CalonPetani/Calon Lokasi penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3)yang diusulkan oleh Ketua Kelompok Tani bahkan Terdakwa Ir. BudimanEffendy bersamasama dengan Ir.

Pangeran, MP, selaku Kepala Bidang Padidan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros telah melakukan perubahandaftar usulan calon petani/kelompok tani calon penerima BantuanPenanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 , dengan maksud apabiladananya dicairkan maka uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa Ir.Budiman Effendy dan Ir. A. Pangeran; Bahwa formulir daftar usulan penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso(BP3) tersebut diserahkan kepada saksi Ir.

Pangeran, MP, selaku Kepala Bidang Padidan Palawija Dinas Pertanian Kabupaten Maros telah melakukan perubahandaftar usulan calon petani/kelompok tani calon penerima BantuanPenanggulangan Padi Puso (BP3) tahun 2011 , dengan maksud apabiladananya dicairkan maka uangnya akan diserahkan kepada Terdakwa Ir.Budiman Effendy dan Ir. A. Pangeran;Hal. 20 dari 43 hal, Putusan Nomor 388 K/PID.SUS/2017 Bahwa formulir daftar usulan penerima Bantuan Penanggulangan Padi Puso(BP3) tersebut diserahkan kepada Ir.