Ditemukan 44769 data
Tergugat:
H.Don Slamet
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor pertanahan Nasional Kabupaten Melawi
47 — 40
Deram.HZ
Tergugat:
H.Don Slamet
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor pertanahan Nasional Kabupaten Melawi
A.RAHMAN, M
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA JAMBI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI
43 — 16
Penggugat:
A.RAHMAN, M
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA JAMBI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI
Terbanding/Penggugat : Ir. Reza Abidin, M.Sc ( Direktur Utama PT. Prizamas Mitra Sejati)
36 — 16
Pembanding/Tergugat : Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Terbanding/Penggugat : Ir. Reza Abidin, M.Sc ( Direktur Utama PT. Prizamas Mitra Sejati)
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kantor Agraria Kabupaten Semarang
67 — 7
SETI PAUNDU
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kantor Agraria Kabupaten SemarangKepala Kantor Badan Pertanahan Nasional(BPN)/Kantor Agraria Kabupaten Semarang, yang beralamat diJin.
Selama ini Penggugatsudah berupaya untuk mencari dan bertemu dengan Tergugatataupun keluarganya, sehingga untuk permohonan balik namamelalui Kantor BPN/ Agraria Kabupaten Semarang/ mengalamikendala administrasi;6.
Bahwa maksud diajukannya gugatan melalui pengadilanini adalah menyangkut legalitas secara administrasi tentangkeabsahan kepemilikan hak atas tanah Sertifikat HGB No.244dari a/n Tergugat menjadi a/n Penggugat yang berkekuatanhukum, sehingga bisa didaftarkan balik nama melalui KepalaKantor Agraria dan Pertanahan Kab Semarang menjadi a/nPenggugat;7.
, dan bisadimohonkan balik nama menjadi a/n Penggugat melalui KantorBadan Pertanahan Nasional / Agraria Kabupaten Semarang;4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat tunduk danpatuh pada putusan ini;5.
Bahwa proses peralihan hak yang semula atas nama PT.Gajah Tiluwi Artha berkedudukan di Pekalongan menjadi atasnama Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana PeraturanMenteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 39/ Pdt.G/ 2019/ PNUnr, untuk memutus:Halaman 5
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Kantor Wilayah Lampung
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Lampung Selatan
4.Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertanahan
135 — 34
PERKEBUNAN NUSANTARA VII PTPN 7
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Kantor Wilayah Lampung
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Lampung Selatan
4.Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertanahan
OZA DAHLYA
Tergugat:
Susanto
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
15 — 4
Penggugat:
OZA DAHLYA
Tergugat:
Susanto
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
YUSPIANSYAH, ST
Tergugat:
DJOKO SUMANTRI, S.E
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
67 — 15
Penggugat:
YUSPIANSYAH, ST
Tergugat:
DJOKO SUMANTRI, S.E
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Irwan
Tergugat:
1.Yuhadri
2.Elizar
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang
30 — 0
Penggugat:
Irwan
Tergugat:
1.Yuhadri
2.Elizar
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang
SUGIYO
Tergugat:
SANDRA RIANA SIHOMBING, SH
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
78 — 20
Penggugat:
SUGIYO
Tergugat:
SANDRA RIANA SIHOMBING, SH
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
1.SULIS
2.MARYAMA
Tergugat:
MISTAMUN
Turut Tergugat:
1.KELURAHAN KEDUNG ASEM KECAMATAN WONOASIH
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PROBOLINGGO
3.Lurah kelurahan kedungasem
4.Kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kota probolinggo
130 — 35
Penggugat:
1.SULIS
2.MARYAMA
Tergugat:
MISTAMUN
Turut Tergugat:
1.KELURAHAN KEDUNG ASEM KECAMATAN WONOASIH
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PROBOLINGGO
3.Lurah kelurahan kedungasem
4.Kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kota probolinggo
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
254 — 78
RIRI ANGGRAINI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANGKementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia cq. Kepala Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan KotaPadang, beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 1,Kel.
4.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
63 — 0
,Mkn
4.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
173 — 37
Lippo Cikarang tbk, sebagai TergugatKantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat di Bandung Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Turut Tergugat
Thamrin kavling 99 KomplekLippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, KabupatenBekasi 17550 Jawa Barat, untuk selanjutnya disebutSODAGAL ...... eee eee eee eee tee esses TERGUGAT);Dan:Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional RI di Jakarta Cq Kantor Agraria dan TataRuang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor WilayahPropinsi Jawa Barat di Bandung Cq Kepala KantorHal. 1 dari 44 hal.
Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2017/PN.Bks.semula dari Turut Tergugat yang diteruskan ke Kantor Wilayah BPN provinsiJawa Barat dan pemberian haknya berdasarkan Surat Keputusan MengeriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 08/HGB/1993tanggal 3 Mei 1993 seluas 2.767.898 M2 yang peruntukan bidang tanahnyauntuk pembangunan perumahan.
Bahwa dengan dasar tersebut, Penggugatseharusnya mengikutsertakan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat danKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagaipihak dalam gugatan ini.
dalildalil sangkalannya, TurutTergugat mengajukan alat bukti tulisan berupa :1.Foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan nomor 50/Cibatu (sisa) PT.Lippo Cikarang seluas 947.323 m*telah dicocokkan dengan aslinyasedangkan untuk halaman 1, 2, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 fotocopy darifotocopy tanpa aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TT1;Foto copy Surat Ukur nomor 03/2005 tangal 18 Juni 1993 setelahdicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TT2;Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria
Lippo Cikarang, bahwaproses permohonan sertifikatnya semula dari Turut Tergugat kemudianditeruskan ke Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat dan pemberianhaknya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN,sehingga seharusnya Penggugat mengikutsertakan Kantor Wilayah BPNPropinsi Jawa Barat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional sebagai pihak dalam gugatan ini;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebutHal. 29 dari 44 hal.
5.MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Propinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
129 — 17
RIFA PERKASA
5.MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Propinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
Intervensi:
JUPYANTO SETYAWAN
86 — 11
Kepala Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Agraria Tata Ruang (ATR) c/q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Agraria Tata Ruang (ATR) Jawa Timur c/q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Agraria Tata Ruang (ATR) Kabupaten Jember
Intervensi:
JUPYANTO SETYAWAN
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara
Intervensi:
PT MITRA PUDING MAS
191 — 57
Penggugat:
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara
Intervensi:
PT MITRA PUDING MAS
12 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, Dk
KIAN MUNTHE
Tergugat:
1.DOLIS SIHOMBING
2.Menteri Agraria cq. KaKanwil BPN Sumut cq. KaKan BPN Kab. Dairi
112 — 26
Penggugat:
KIAN MUNTHE
Tergugat:
1.DOLIS SIHOMBING
2.Menteri Agraria cq. KaKanwil BPN Sumut cq. KaKan BPN Kab. Dairi
BAKRI
Tergugat:
HASNA DG CINI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar
11 — 5
Penggugat:
BAKRI
Tergugat:
HASNA DG CINI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar
Bambang Sri Wahyudi
Tergugat:
Umi Hardati
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / BPN Kantor Kabupaten Magelang
30 — 13
Penggugat:
Bambang Sri Wahyudi
Tergugat:
Umi Hardati
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / BPN Kantor Kabupaten Magelang