Ditemukan 634 data
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
142 — 28
Abadi PurnaUtama adalah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK IISurabaya Nomor: 188.45/039/402.1.04/1998, tertanggal 30 Maret 1998tentang Pembentukan Tim Penelitian Pelepasan dan tukar menukarHim. 95 Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sbybekas tanah kas / tanah bengkok desa yang menjadi kelurahan dikotamadya Dearah TK II Surabaya.Identitas SPPT atas obyek tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utamayang terdapat di dalam berita Acara Penelitian yaitu:1. No.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUIS ARI GUNTORO, SH
406 — 58
050/001.1 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA. 2016;
- Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/001.4 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA. 2016;
- Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dearah
(DPA SKPD) Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2016 No : 1.03 01 30 10 5 2 Tanggal 28 Desember 2015;
- Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dearah (DPA SKPD) Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2016 (Perubahan) No : 1.03 01 01 30 10 5 2 Tanggal 26 Oktober 2016;
- Copy 1 Bendel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pembangunan sarana prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Kota Tegal tanggal 6 April 2016;
- Copy 1 bendel buku Surat
65 — 14
menjabat Kepala Bagian Tata Usaha pada Setda KotaBandung Tahun 2010 adalah saksiUus Ruslan.Benar yang menjabat selaku Walikota Bandung tahun 2010 adalahsaksi DADA ROSADA.Benar pada APBD Setda Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 adaanggaran dana bantuan sosial.Bahwa sejak tahun 2009 saksi menjadi CPNS sebagai staf Sub BagianKeuangan pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandungdan tahun 2010 sampai dengan sekarang menjadi PNS sebagai staf SubBagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Dearah
1.Rosalita Anggi Pramudianti
2.PINGKAN W. I GERUNGAN, SH. MH.
3.Pidsus Kejati Sulut
4.OLLIVIA L. PANGEMANAN, S.H., M.H.
5.FAUZAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
ADES AMBIA, SST
419 — 18
2017
- 1 (satu) rangkap Foto copy Legalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 171391302061245 tanggal 30 Oktober 2017
- 1( satu) rangkap foto copy legalisir daftar SP2D Satker Nomor: 171391302072488 tanggal 30 November 2017
- 1( satu) bundel Foto copy Legalisir Daftar SP2D Satker Nomor: 171391302084362 tanggal 18 Desember 2017
- 1 ( satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPADA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah
bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPADA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Pemerintah Kota Bitung Ta 2017
- 1 ( satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPADA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Pemerintah Kota Bitung Ta 2018;
- 1 ( satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPADA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah
perkotaan Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:
- Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditanda tangani oleh MAXIMILIAN JONAS LOMBAN
- Rekomendasi teknis Hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2017 Kota Bitung yang di tada tangani oleh CHANDRA SITUMORANG,ST,MT
- Dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Kota Bitung dan surat perintah pencairan dana Tahun 2017
- Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Dearah
MAXIMILIAN JONAS LOMBAN
- Rekomendasi teknis Hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2018 Kota Bitung yang di tadan tangani oleh CHANDRA SITUMORANG,ST,MT
- Laporan dan rekomendasi hasil Verifikasi Program hibah Air Minum APBN 2018 Kota Bitung
- Berita acara Survey Verifikasi tahun 2018
- Lembaran pegesahan Verifikasi
- Rincian Dokumen pelaksanaan anggaran berserta lampiran
- Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Dearah
124 — 151
Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurtdiwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KeDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurtdiwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Bahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Bupati Bengkalis tanggalDesember 2011, khusus belanja hibah dianggarkan sebesar96.399.100.000
502 — 1538
Tolikora/Xl/2014, Jakarta 04 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah PartaiGolongan Karya Provinsi Papua Surat MandatHalaman 115 dari 219 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.UtrP330P331P332P333P334P335P336P337P338P339Nomor.05/SM/DPD/P.GOLKAR/Papua/Xx1V/201 4 Jakarta 04Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Papua Surat MandatNomor.02/SM/DPD/P.GOLAR/X1V/2014 Jakarta 04 Desember2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Dearah PartaiGolongan
156 — 65
Bangkalan tahun 2014 karena masih ada yang belumterbayarkan/terealisasikan ;Bahwa Sisa yang belum terbayar terhadap negara adalah + sebesarRp.2.006.923.036, (dua milyar enam juta Sembilan ratus dua puluh tigaribu tiga puluh enam rupiah) dimana hal itu masuk dalam lingkup Sadr.SUFIATUN sebagai Bendahara Pengeluaran;Bahwa saksi tidak tau proses tentang adanya temuan BPK RI pada bagianUmum Sekertariat Dearah Kab.
201 — 144
Sanggau tahun 2010 pekerjaan bangunan bendung dibangun (satu)buah dan 3 (tiga) buah yang dilakukan rehab;Bahwa Benar ada pekerjaan pasangan batu di dearah Engkolai pada proyekpeningkatan jaringan irigasi jangkang kompleks Kab. Sanggau tahun 2010tidak dimasukan dalam Addendum dan terdakwa IIr.Heri Liewarnata,MM alias Aphin ada meminta untuk pembayarannya;Bahwa Benar sdr. Zulkifli, S.Sos tidak tangan berita acara pemeriksaan 100% proyek peningkatan jaringan irigasi jangkang kompleks Kab.
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
202 — 33
MADE SUMIARTA Bahwa adapun jenisjenis kegiatan yang menggunakan SPPD diBagian umum Sekretariat Kabupaten Buleleng diantaranya adalahperjalanan Dinas Luar Negeri, Perjalanan Dinas ke luar Dearah dandalam Daerah, dan SPPD tersebut peruntukannya adalah digunakanoleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisiten, Staf ahli dan Staf umumlainnya dan bersumber dari DPA, sedangkan untuk kegiatan perjalandinas kepala Desa tidak bisa menggunakan anggaran dari bagianumum ; Bahwa untuk perjalanan Dinas Buapti memang
115 — 43
Melakukan kunjungan ke dearah secara sampling danberkordinasi dengan dinas pertanian provinsi;e Bahwa Tim Monev telah mengirimkan memorandum kepadaPPK dengan tembusan kepada Dirjen Tanaman Pangan untukmengambil langkahlangkah :1. Memberi teguran kepada perusahaan pemenang lelang;2.
139 — 27
., M.Si. selaku Sekretaris DaerahKabupaten Banggai bersama Saksi ISNAENI LARENGKENG selaku KepalaBagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Dearah Kabupaten Banggaibersamasama datang di kantor Notaris ZAMHIR ADIPRAJA KORONA,S.H., M.Kn. membuat Akta Notaris Nomor 252 untuk menguatkan dokumendokumen yang dibuat sebelumnya terkait proses penyelesaian ganti rugilahan dengan posisi Terdakwa HASANUDIN DATU ADAM sebagaipemegang akta dan Saksi SYAHRIAL LABELO, SH.
129 — 113
Legislasi;b. anggaran; danc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama KepalaDaerah; Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalismenetapkan Peraturan Bupati Nomor : 38 Tahun 2011 tentangRancangan Kerja Pemerintah Daerah
Porb. anggaran; danc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwyjudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama KepalaDaerah; Bahwa Terdakwa selaku Ketua Badan Anggaran DPRD KabupatenBengkalis yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor :
108 — 50
: pelatihan, KKGIMGMP, dan KKKSIMKKS. pembiayaan perawatan sekolah : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikanpintu dan jendela, perbaikan meleber dan perawatan lainnya. pembiayaan langganan daya dan jasa : listrik, air, telepon, termasuk untukpemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorersekolah, tambahan insentif untuk kesejahteraan guru dan tega kependidikansekolah ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Dearah
226 — 123
IGEDE PANCA ASTAWA SH.MH. terhadap BP PBB bahwa Kepala Daerahlah yangmempunyai hak otoritas untuk mengatur penggunaan atau peruntukannya BP PBBtersebut , sudah barang tentu pengaturannya dengan melihat ketentuanketentuan yangberlaku , maka sehubungan dengan hal tersebut maka menurut Majelis kata DEARAH yangdimaksud diatas berarti bukan Pemerintahan Daerah melainkan adalah Pemerintah Daerah(tanpa akhiran an) , dan kalau dicermati ketentuan pasal 1 angka 3 UndangundangNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
154 — 68
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang/ jasa.Pengaturan tugas KPA terdapat dalam Peraturan Gubernur ProvinsiDKI Jakarta Nomor : 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Dearah.
240 — 86
Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dearah;m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepaladaerah melalui Sekretaris Daerah;Sesuai Pasal 86 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005,tentang Penatausahaan Keuangan Daerah:1.
138 — 47
pendek atau investasi jangka panjang ;Bahwa dana non bugeter itu ada tetapi posnya adalah BIT (belajatidak terduga) dan uang itu tidak boleh digunakan, bahwa kepaladaerah boleh menggunakan uang tersebut itu ada di SKPP ;Bahwa semua hasil pemanfaatan atas kegiatan investasipenempatan deposito berupa bunga deposito harus masuk sebagaipendapatan daerah ;Benar penggunaan deposito kas daerah sebagai jaminan pinjamanSKPD mengakibatkan keadaan ekstra kontabel karena yangberwenang hanya Bupati selaku kepala Dearah
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
137 — 33
Anggota DPRD Kota Balikpapanmemberikan masukan berupa pokokpokok pikiran dari masyarakatyang disampaikan melalui Badan Anggaran dan diparipurnakan diDPRD Kota Balikpapan setelan di Paripurnakan hasilnya akandisampiakan oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan saat RapatMusrenbang Kota pada sekitar Bulan Mei (Setiap tahunnya),kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah apakah Pokokpikiran tersebut dimasukkan dalam kegiatan SKPD atau diluar darikegiatan SKPD dalam bentuk menyusun Rencana KegiatanPemerintah Dearah
122 — 59
pembayaran;) Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak;)batas anggaran yang ditetapkan;8) Menandtangani SPM;9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yangdipimpin;10) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;11) Menyusun dan menyampaikan, melaporkan keuangan SKPD yangdipimpin;12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin;13) Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran lainnya berdasarkankuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dearah
191 — 84
PerhitunganPihak ke3 (tiga).Pengguna Anggaran dari kegiatan ini adalah KepalaDinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap.223Bahwa tanggal 27 Desember 2005 Bupati memerintahkanKepala Bagian Keuangan untuk mengeluarkan~ uangdari Pos Pengembalian Pihak Ke3 (tiga) (UKP)sebesar Rp. 1.531.534.146, (satu miliar limaratus tiga puluh satu lima ratus tiga puluh empatribu seratus empat puluh enam rupiah) untukkeperluan pembanyaran insentif PBB T.A 2005.Bahwa pada tanggal 27 Desember 2005 Bagian Keuanganmelalui Kas Dearah