• Perjuangan Kenaikan Gaji Pokok Awak Kabin Garuda Indonesia;Perjuangan Pembuatan Struktur dan Skala Upah;. Perjuangan Usia Pensiun 36 Tahun Menjadi 56 Tahun;.

  Perjuangan Pembuatan Struktur dan Skala Upah;Perjuangan Usia Pensiun 36 Tahun Menjadi 56 Tahun;Perjuangan proses Pemutusan Hubungan Kerja anggota Penggugatsebagaimana amanat UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Selanjutnya disebutsebagai UU PPHI);Bahwa terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas, mendapatkan responrespon negative, yaitu namun tidak terbataspada:.

  Serbaguna GMF ke Hotel Kyriad Tangerang yangmemakan biaya tidak kurang dari Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah);Bahwa alasan penyelenggaraan Musang Illegal oleh Tergugat V sampaidengan Tergugat XII didasari pada isu yang telah disebarkan yaitu KetuaUmum dan Sekjen Penggugat Periode 20182021 tidak sah;Bahwa patut diduga penyelenggaraan Musang llegal dilatarbelakangsebagai respon negative atas perjuangan Penggugat dalam Perundingandan Penandatangan PKB, Kenaikan Gaji Pokok, dan PembuatanStruktur dan Skala

• Indorama Polyester Industries Indonesia dengan status Pekerja Tetap(Benin dengan jabatan Senor Leader dan Dadang Suhendar denganJabatan Foreman), dimana besaran upahnya ditetapkan denganmenggunakan Struktur Skala upah yang ada di perusahaan, hal ini sesuaidengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Pasal 14ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :Ayat (1) Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman padastruktur

  dan skala Upah.Dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor : Kep. 49/men/2004 Pasal 4 ( empat ) hurup a, yang berbunyisebagai berikut :Dalam melakukan analisa, uraian dan evaluasi jabatan sebagaimanadimaksud dalamPasal 3 diperlukan data/informasia. bidang usaha dari perusahaan yang bersangkutan;Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 2Oktober 2013, menetapkan kewenangan

  2014 tentang Penetapan UpahMinimum di Jawa Barat Tahun 2015 (vide Bukti T2 ), adalah merujuk padaKBLI Tahun 2009 yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat StatistikNomor 57 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Klasifikasi BakuLapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009;Sehingga Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tentuSebagai pekerja Tetap berhak atas Upah Minimum Sektoral yang telahditetapkan oleh Pemerintah serta upah jabatan yang mana sudahterakumulasi dalam struktur dan skala

• Skala Peta ; nnn nnn nnn enn rn nnn nnn ne nannnanens. Patnalh Utara, sss+ss

• peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadilitelah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang; Bahwa putusan judex facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevansecara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu tidak ternyata Terdakwa sebagai pelaku usaha perkebunanmembuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; Bahwa ternyata lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah kebun yangbersifat tradisional, bukan lanan perkebunan dalam skala

• Skala persona (Revisi I) ;-------------------------------------------------------------------------------

• Dokumen Harga perkiraan sendiri (HPS) revisi I. -------------------------------
• Foto copy dokumen Engginering Estimate (EE) revisi I; ---------------------
• Dokumen DIPA Sp.0323/090-02.4.01/07/2011; ------------------------------
• Dokumen usul revisi POK DIPA T.a 2011 dan prsetujuannya.

  Skala Persona Revisi II. ;--------------------------------------------------------------------------------------

• Dokumen HPS Revisi II. ;----------------------------------------------------------------
• Dokumen EE Revisi II. ;-------------------------------------------------------------------
• Dokumen pencairan 85 % CV. Skala Persona. -----------------------------------
• Dokumen pencairan 15 % CV. Skala Persona.

  Skala Persona selaku Konsultan Perencana yang diserahkan olehsaksi Sus Nugroho dan saksi Surahman, ST kepada terdakwa. Kemudianterdakwa Akhadun Syakbaniah,SE. menetapkan spesifikasi teknis barangyang penyusunannya tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia(SNI) 0328472002 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)dan Kekuatan mutu beton sebesar K:350, yang seharusnya berdasarkanstandar teknis hanya sebesar K225, dan juga tidak sesuai syarat PBI(Peraturan Beton Indonesia) 1971.

• kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

• MARSIDIQ YASIN;

• 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah;
• 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

MARSIDIQ YASIN; 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;(Terlampir dalam berkas perkara);4.

MARSIDIQ YASIN;10 (sepuluh) lembar Foto copy surat dari para petani pemilik tanah;3 (tiga) lembar Foto copy peta tanah tanpa skala;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar awalnya Saksi Benny selaku pemilik dari PT.

MARSIDIQ YASIN; 10 (Sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;Merupakan dokumen yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan denganberkas perkara maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

MARSIDIQ YASIN; 10 (sepuluh) lembar foto copy surat dari para petani pemilik tanah; 3 (tiga) lembar foto copy peta tanah tanpa skala;Terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, olehRudy Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M.

• sabutersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwadengan cara membelinya dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000, (SatuJuta Rupiah), sebanyak 1 (Satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeliuntuk dipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

  Terdakwa bahwa sabutersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwadengan cara dari Apok (DPO) dengan harga Rp1.000.000, (Satu Juta Rupiah),sebanyak 1 (satu) bungkus paket sabu, yang mana sabu tersebut dibeli untukdipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Dastur Bin Ibrahim (Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis SabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

  Alm);Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Tes Urinepada hari Kamis tanggal 11 April 2019, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadapTerdakwa di Poliklinik Polres Aceh Barat Daya dengan menggunakan alat tes urineOne Step Metaaphetamin Test Device (Urine) dengan hasil positif (+) sabu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atasdihubungkan dengan ditemukanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabuDengan berat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram adalah merupakanjumlah skala

• Nurdin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaBontang tertanggal 24 September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritastersebut dananya sudah ada. Dalam hal ini saksi mengatakan bahwaH.

  Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun 20042009, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasi masyarakatdalam bentuk usulan pembangunan dengan skala prioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat dengan skalaprioritas tersebut dan diajukan dalam rapat pleno DPRD Kota Bontang; Bahwa hasil rapat pleno pada dasarnya menyetujui usulan proyek denganskala prioritas tersebut dan mengusulkannya kepada Walikota Bontang

  ; Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewantersebut adalah : "... akan diselesaikan"; Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek skala prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayar olehPemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak ada perintahtidak ada yang mau mengerjakan; Bahwa saksi juga meyakini pasti proyek Pemerintah yang dikerjakanoleh kotraktor;3.

• Bahwa penjualan minuman beralkohol yang terdakwa lakukan yaitudengan cara menjual langsung kepada pembeli yang mana pembellHalaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbmlangsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukan pembelian dalamskala kecil yaitu per botol maupun dalam skala besar yang mencakuplusinan.Perbuatan terdakwa ANDI R OCTAVIANUS tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 106 UndangUndang RI Nomor 7Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 49 Peraturan MenteriPerdagangan

  minuman beralkohol tersebut terdakwa masih belummemiliki izin dari pihak perdagangan maupun pihak terkait lainnya,selanjutnya minumanminuman tersebut beserta terdakwa kembalidiamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut;Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan minuman keras tersebut yaitudengan cara menjual langsung kepada pembeli yang mana pembelilangsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukan pembelian dalamskala kecil yaitu per botol maupun dalam skala

  sekitar 15 Dus sedangkanuntuk minuman ASOKA dan minuman SINGA RAJA sekitar 5 dus.Sedangkan sistem pembayaran yang biasa terdakwa lakukan kepadaDistributor yaitu dengan melakukan pembayaran untuk pengiriman pertamaakan dibayarkan pada pengiriman yang kedua dan itu dilakukan seterusnya.Menimbang, bahwa benar sistem penjualan minuman beralkoholyang terdakwa lakukan yaitu dengan cara menjual langsung kepada pembeliyang mana pembeli langsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukanpembelian dalam skala

  kecil yaitu per botol maupun dalam skala besar yangmencakup lusinan namun tidak ada pembeli yang melakukan pembelianuntuk langsung minum dilokasi toko terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakimberpendapat bila unsur Pelaku usaha telah terpenuhi;Ad 3 Unsur Unsur yang melakukan kegiatan usaha Perdagangantidakmemiliki Perizinan di bidang Perdagangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor 7Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdaganganadalah

• Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).Halaman 4 dan 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN KotBahwa darn hasil Pengambilan Titkitik Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan LindungBukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan HutanLindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal BatasKawasan HL Bukit Rindingan

  Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetaokan olehMeteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).Bahwa darn hasil Pengambilan Titkttik Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan LindungBukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan HutanLindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal BatasKawasan HL Bukit

  Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan olehMeteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara);Bahwa dari hasil Pengambilan Titikitk Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas KawasanHutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000(Lampiran BATB Tanggal 30 Maret 1995), Lokasi tunggul pohon kayusonokeling berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) BukitRindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal Batas KawasanHL Bukit

  kayu atauasal usul kayu sonokeling tersebut benar masuk didalam Hutan Lindung BukitRindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab.Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan oleh Meter Kehutanansebagai Hutan Lindung (Hutan Negara), yang mana dari hasil Pengambilan TitiktitkKoordinat tunggul pohon kayu sonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil TataHalaman 25 dan 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN KotBatas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala

• diberitanda P7 ;Foto copy Peta Over lapping Area Claim KT Benua Etam Bengalon denganLand Release Ratau Pulung dan Bengalon, setelah diperiksa ternyata darifoto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P8JHal. 21 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.09.10Asli Peta wilayah Administrasi Kabupaten Kuati Tumur Tahun 2011berdasarkan polygon 18 Kecamatan sesuai Perda No.12 Tahun 2005, sertatelah diberi matrai cukup, diberi tanda P9 ;Asli perbandingan tanpa perhitungan skala

  peta, diberi tanda P9a ;Asli perbandinagn dengan memperhitungkan skala masingmasing peta,diberitanda P9b;Asli penempatan peta pada system koordinat masingmasing peta, diberitanda P9c;Asli pembesaran 10x peta Administrasi/peta plotting lokasi, diberi tanda Pod;Asli perta pembesaran 30 x, diberi tanda P9e ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kuati Tumur Nomor 12 Tahun 2005tertanggal 31 Oktober 2005, setelah diperiksa ternyata dari foto copy kefoto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberitanda

  Saksi Ahli BUDI HANDOKO, menerangkan sebagai berikut :@ Bahwa untuk menjelaskan peta P9 tersebut harus ditentukan dulu nilaipeta yang ada yaitu pertamatama harus menentukan dulu titikkoordinatnya ;@ Bahwa untuk menentukan titik koordinat tersebut ahli menggunakan alatberupa GPS dan Pensil dan penggaris ;@ Bahwa Peta P9 tersebut yaitu peta Kabupaten Kutai Timur yang terdiridari 18 (delapan belas) Kecamatan ;@ Bahwa Peta P9a yaitu perbandingan tanpa perhitungan skala peta dandibawahnya peta plotting

  lokasi Penggugat;Hal. 24 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.Bahwa Peta P9b tersebut yaitu perbadingan dengan memperhitungkanskala masingmasing peta dengan 1 bading 1.500.000 dan dibawahnyapeta plotting lokasi Penggugat skala 1 bading 50.000 ;Bahwa Peta P9c yaitu penempatan peta pada sitem koordinat masingmasing peta dan peta plotting lokasi sudah bisa terlihat ;Bahwa Peta P9d tersebut yaitu 4 perbesaran dan dibawahnyaperbesaran peta 10 x sehingga terlihat batas Kecamatan Bengalun danbatas

  Kecamatan Ratau Pulung ;Bahwa Peta P9e tersebut yaitu perbesaran 10 x dengan skala 1 bading150.000 dan terlihat dengan jelas batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung, sedangkan dibawah peta perbesaran 30 xsehingga terlihat lebih jelas lagi batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung dan juga terlihat jelas letak obyek tanahsengketa ;Bahwa Alat yang ahli pakai untuk menentukan koordinat batas wilayahKecamatan tersebut yaitu GPS, Pinsil, Penggaris dan Kalkolator ;Bahwa ahli menentukan

• dimanaTermohon mengadakan musyawarah penetapan ganti kerugian yangdidasarkan dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang hasilnyadituangkan dalam berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;Bahwa sungguh keliru, apabila Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selakupelaksana pengadaan tanah dan mengadakan musyawarah penetapan gantikerugian yang didasarkan dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP);Bahwa Termohon dalam hal ini BUKAN PIHAK PELAKSANA DALAMPENGADAAN TANAH SKALA

  Manager UPP JARINGAN BANGKA BELITUNG) yangmemerlukan tanah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum lebih dari 5 (lima) hektar atau bukan melalui pengadaantanah secara langsung (dalam hal ini bukan Pengadaan Tanah Skala Kecil),tentunya Termohon sebagai pihak lembaga pertanahan sebagai PelaksanaPengadaan Tanah akan menggunakan mekanisme tahapan penyelenggaraanpengadaan tanah berpedoman Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan

  dari 5 (lima)hektar sebagaimana ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum jo Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, diaturPengadaan Tanah Skala

  Oleh karenanya berdasarkan penjelasan point 5 dan poin 6, Termohon Ilmelaksanakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan mekanismePengadaan Tanah Skala Kecil/ hanya membutuhkan tanah yang luasnya tidaklebih dari 5 (lima) hektar yang dapat dilakukan langsung dengan jual beli, tukarmenukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;.

  Presiden nomor 148 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 53 PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6halaman 29 dari 38 halaman Putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN MtkTahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah,diatur Pengadaan Tanah Skala

• Poh Gading Desa Ubung Kaja Denpasar UtaraDenpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan :" Pemeriksaan fisik :Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu ketiak36 derajat celcius, skala nyeri ), berat badan 70 kilogram." Pemeriksaan lukaluka :1.

  Poh Gading Desa Ubung Kaja Denpasar UtaraDenpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan :7 Pemeriksaan fisik :Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu ketiak36 derajat celcius, skala nyeri ), berat badan 70 kilogram.7 Pemeriksaan lukaluka :1.

  Poh Gading DesaUbung Kaja Denpasar Utara Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :Hasil Pemeriksaan := Pemeriksaan fisik :Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhuketiak 36 derajat celcius, skala nyeri ), berat badan 70 kilogram.= Pemeriksaan lukaluka :1.

  Poh Gading Desa Ubung Kaja Denpasar UtaraDenpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan := Pemeriksaan fisik :Hal 30 dari 34 hal Putusan No.38/Pid.SusAnak/2017/PN DpsTingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu ketiak36 derajat celcius, skala nyeri, berat badan 70 kilogram.= Pemeriksaan lukaluka :1.

• statuspenguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatantanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;5. fotocopy surat keterangan rencana kota (SKRK) atau fotocopy IMByang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;6. rencana teknis bangunan meliputi : a. gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani olehpenanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/ pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set, yang terdiri dari :1) gambar situasi (Skala

  1 : 1000 / 1 : 500); 2) gambar...........262) gambar lay out/denah, tampak, potongan (skala 1 : 100 /1: 200);3) gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1 : 100/ 1 : 200) ;b. gambar konstruksi (Skala 1 : 100) dan detail (Skala 1: 50/1: 20/1:10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana,pengawas / pelaksana), sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);c. perhitungan konstruksi sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);.

  Pucang Adi No.122 Surabaya dengan Skala 1 : 100 dan 1 : 500 ( Lampiran IMBNomor: 188/402992/402.4.6/2002) tanggal 28 Juni 2002 (fotocopysesuai dengan aslinya) ; Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (IPT)188/.45/1351B/436.6.18/2014 atas nama Drh.

• Menurut adatkebiasaan masyarakat adat di Bali, pengangkatan anak secara adat dilakukan secaraterang dan tunai artinya diumumkan dalam masyarakat adat, sehingga masyarakatmengetahui telah terjadi perbuatan hukum pengangkatan anak, dan juga telahdilakukan upacara pemerasan yaitu upacara upasakti niskala dan skala ; Menimbang, bahwa pada masyarakat adat di Banjar Kelodan, Desa Nyanglan,Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung khususnya, adat kebiasaanmasyarakat dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan

  RUDIA ADI PUTRA,M.AG tersebut dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa Para Pemohontelah menerima penyerahan calon anak angkat dari Ibu kandungnya bernama SITILAYIN MUTHOHAROH pada tanggal 18 April 2011 di Rumah Sakit Harapan Bunda dankemudian anak tersebut setelah tiga bulanan tepatnya pada tanggal 27 Juli 2011terhadap anak tersebut dibuatkan banten (sesajen) sejak dari kelahiran, kepus puser,hingga tiga bulanan, sekaligus membuat upacara Pemerasan yaitu upacara upasaktiNiskala dan Skala

• mengetahui apa yang dikehendaki oleh Para TerdakwaHalaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUSLH/2016/PT PTKterhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun atas tuntutanPenuntut Umum, akan tetapi perlu dijelaskan disini, bahwa pengertian PelakuUsaha Perkebunan dalam Pasal 1 butir ke8 Undang undang Perkebunanadalah Pekebun dan atau perusahaan yang mengelola Usaha Perkebunansedangkan pengertian Pekebun adalah Orang perseorangan Warga NegaraIndonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala

  usaha tidakmencapai skala tertentu (pasal 1 butir ke9) jadi tidak semata mata merupakanpetani atau harus memiliki pekerjaan sebagai petani sebagaimana dimaksudoleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara dari Penyidik, Berita Acara Persidangan dan salinan putusanPengadilan Negeri Sintang tanggal 14 April 2016 Nomor 10/Pid.SusLH/2016/PN Stgyang dimintakan banding, menurut Majelis Hakim Tingkatbanding tentang alasan dan dasar yang dikemukakan

• PRIMA MITRAJAYA MANDIRI Tanggal 8Nopember 2011;Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Tanggal: 28 Pebruari 2007 pada pasal 15 huruf f berbunyi :BAB III SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHAPERKEBUNANiIzin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;Keputusan Tergugat tidak dilengkapi dengan Peta Lokasi PT.Prima Mitrajaya Mandiri dan Daftar Koordinat, sehingga

  BuktiP 15.P15.d.P 16.a.P 16.b.Nomor. 79/KptslI/2001, tanggal 15 Oktober 2015,Skala : 200.000;Foto copy sesuai dengan aslinya PetaCitralandsat Hasil Investigasi LSM BADAKPelanggaran Perkebunan PT. Prima MitrajayaMandiri terhadap Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor. 79/KptsI1/2001 ( DataCitralandsat 8 Lipitan 12 Agustus 2015), tanggal 15Oktober 2015, Skala : 1 : 200.000;Foto copy sesuai dengan aslinya Peta CitralandsatInvestigasi LSM BADAK Pelanggaran Izin UsahaBudidaya Perkebunan PT.

  Usaha Budidaya Perkebunan Skala Menengah dan Skala Besarwajib menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat disekitar tempat/lokasi perkebunan dalam bentuk / pola pembagiansaham atau Pola IntiPlasma;c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan,partisipasif, berdaya guna dan berhasil guna;d. Melaksanakan AMDAL sesuai ketentuan yang berlaku;e.

  Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unitpengolahan;h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;J.

  minimal 1:100.000;izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya;izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;d. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasanhutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal1:100.000; danpernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecualipermohonan oleh Pemerintah, untuk:7. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;2. tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasanhutan

• Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Skyraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.B. Pemeriksaan fisik : Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

  Melani, denganpemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

  Melani,dengan pemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas, tekanandarah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyutnadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan : dua puluh dua kali permenit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang, ukuranpanjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma limasentimeter.

• Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)TAMKIM Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam. Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islamlainnya.

  Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).Pada tahun 1998, ABU FATIH yang menjabat sebagai amir Mantigi 2(wilayah Indonesia), mengajak terdakwa untuk Melakukan Pelatihnan di daerahMoro Philipina.Atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa setuju untuk mengikutipelatinan tersebut bersama dengan ABU FATIH, sehingga akhirnya terdakwabertiga yaitu terdakwa, ABU FATIH, DUDUNG berangkat dari Solo ke Surabaya,sampai Surabaya terdakwa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan NunukanKalimantan

  Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)Halaman 24 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKITAMKIM Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam. Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islamlainnya.

  Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).Pada tahun 1998, ABU FATIH yang menjabat sebagai amir Mantigi 2(wilayah Indonesia), mengajak terdakwa untuk Melakukan Pelatihnan di daerahMoro Philipina.Atas ajakan tersebut kKemudian Terdakwa setuju untuk mengikutipelatinan tersebut bersama dengan ABU FATIH, sehingga akhirnya terdakwabertiga yaitu terdakwa, ABU FATIH, DUDUNG berangkat dari Solo ke Surabaya,sampai Surabaya terdakwa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan NunukanKalimantan