Ditemukan 655 data
Hendra Kusumah
Tergugat:
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok
404 — 252
Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuanganpemerintah daerah dan kondisi/letak tanah yang bersangkutan(3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakandokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.b. melakukan langkahlangkah sebagai berikut:1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikattanah;2. membuat kartu identitas barang;3. melaksanakan inventarisasi/sensus
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
236 — 109
2.15.0 1.000.000 1209Workshop Nasional 2 2015 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 115 dari 602 Halaman. 32 Transport Home Visit 32/2.15.0 50.000 14094 201533 Langganan Koran Reaksi 33/2.03.0 50.000 1509Nasional Bulan Agustus 2015 5 201534 Transport Mengikuti 34/2.15.0 100.000 1509Sosialisasi Produk KGB 1 201535 Transport Mengikuti Program 35/2.15.0 500.000 1609TOEIC 2 201536 Transport Workshop Guru PAI 36/2.15.0 100.000 16091 201537 Transport Kegiatan Monev 37/2.15.0 200.000 2109Hasil Sensus
1.02.0 1.050.000 11092015Prakerin (Non PNS) 231 Transport Mengikuti 31/2.15.0 1.000.000 12092015Workshop Nasional 232 Transport Home Visit 32/2.15.0 50.000 14092015433 Langganan Koran Reaksi 33/2.03.0 50.000 15092015Nasional Bulan Agustus 2015 534 Transport Mengikuti 34/2.15.0 100.000 15092015Sosialisasi Produk KGB 135 Transport Mengikuti Program 35/2.15.0 500.000 16092015TOEIC 236 Transport Workshop Guru PAI 36/2.15.0 100.000 16092015137 Transport Kegiatan Monev 37/2.15.0 200.000 21092015Hasil Sensus
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
149 — 89
2.15.0 1.000.000 1209Workshop Nasional 2 2015 Putusan Nomor 25/TIPIKOR/2021/PT.BDG, halaman 115 dari 602 Halaman. 32 Transport Home Visit 32/2.15.0 50.000 14094 201533 Langganan Koran Reaksi 33/2.03.0 50.000 1509Nasional Bulan Agustus 2015 5 201534 Transport Mengikuti 34/2.15.0 100.000 1509Sosialisasi Produk KGB 1 201535 Transport Mengikuti Program 35/2.15.0 500.000 1609TOEIC 2 201536 Transport Workshop Guru PAI 36/2.15.0 100.000 16091 201537 Transport Kegiatan Monev 37/2.15.0 200.000 2109Hasil Sensus
1.02.0 1.050.000 11092015Prakerin (Non PNS) 231 Transport Mengikuti 31/2.15.0 1.000.000 12092015Workshop Nasional 232 Transport Home Visit 32/2.15.0 50.000 14092015433 Langganan Koran Reaksi 33/2.03.0 50.000 15092015Nasional Bulan Agustus 2015 534 Transport Mengikuti 34/2.15.0 100.000 15092015Sosialisasi Produk KGB 135 Transport Mengikuti Program 35/2.15.0 500.000 16092015TOEIC 236 Transport Workshop Guru PAI 36/2.15.0 100.000 16092015137 Transport Kegiatan Monev 37/2.15.0 200.000 21092015Hasil Sensus
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
DULALI alias DOELALI
105 — 0
penjelasan beserta copy lembar disposisi ;
47
1 (satu) bundel buku aspirasi warga Rw. 01 & 02, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung;
48
1 (satu) bundle map plastic yang berisikan fotocopy dokumen berupa Data Tanah, pendapat hukum, Surat Tanda Terima Laporan Polisi, dan Kartu Inventaris Milik Desa Kelurahan Babatan tahun 1984, Rekapitulasi Jumlah Barang Hasil Sensus
Register : 14-11-2023 — Putus : 01-04-2024 — Upload : 26-04-2024Putusan PN SURABAYA Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 1 April 2024 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
DULALI alias DOELALI
246 — 20penjelasan beserta copy lembar disposisi ;
47
1 (satu) bundel buku aspirasi warga Rw. 01 & 02, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung;
48
1 (satu) bundle map plastic yang berisikan fotocopy dokumen berupa Data Tanah, pendapat hukum, Surat Tanda Terima Laporan Polisi, dan Kartu Inventaris Milik Desa Kelurahan Babatan tahun 1984, Rekapitulasi Jumlah Barang Hasil Sensus
Register : 30-05-2013 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 15-12-2014Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 15/Pdt.G/2013/PN.Tdn
Tanggal 14 Agustus 2014 — NG ENG HO lawan 1. PT. TIMAH (PERSERO) Tbk 2. CV. KELUARGA MULYA MANDIRI 3. DINAS PERTAMBANGAN dan ENERGI KABUPATEN BELITUNG TIMUR 4. BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
170 — 102Hasil sensus Penggugat,terdapat 88 pokok sawit yang rusak akibat pemangkasan berlebihan tersebut;Bahwa dengan dasar Surat No.240/Tbk/UM0345/2011S2 (vide Bukti P55) yangdikeluarkan Tergugat I, maka pada tanggal 30 November 2011, Tergugat II dengansengaja dan tanpa memperdulikan ada barang sesuatu milik Penggugat telahmenempatkan berbagai peralatan Tambang pada lahan/areal perkebunan milikPenggugat di blok Al, blok A2 dan blok A3 dan dilanjutkan dengan beroperasinya1 (satu) unit excavator oleh Tergugat
Register : 03-04-2013 — Putus : 23-08-2013 — Upload : 17-06-2015Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 23 Agustus 2013 — Drs. H. USEP HENDRAJAT WAHYU
57 — 120USEP HENDRAJAT WAHYU, selaku Kepala BidangAsset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 821.2/Kep.58/BKD/2010tanggal 02 Maret 2010 mempunyai Tugas dan tanggung jawab yaitu:1)2)3)4)5)6)Mengendalikan kegiatan analisis kebutuhan dan inventarisasiaset daerah.Mengendalikan kegiatan pengadaan dan distribusi aset daerah.Merumuskan petunjuk teknis sensus barang daerah.Merumuskan dan mengendalikan pendayagunaan aset daerah.Merumuskan
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-10-2016Putusan PN SEMARANG Nomor 57/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Januari 2012 — HAMID SE Bin SEGEIR (TERDAKWA)
118 — 30dan dijawab oleh Ahmad Muzaedi, nggarap sensus,karena itu bukan tanggung njawab saksi , maka saksi langsung pulang. Namunkeesokan harinya saksi melihat di meja ruang kantor Balai Desa ada berkasdalam stopmap yang berisi : Surat Pernyatan Persetujuan Harga Tanah Rp50.000, /m2nya.
Register : 10-12-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 05-08-2015Putusan PT JAKARTA Nomor 75/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 18 Desember 2014 — MIRMA FADJARWATI MALIK
133 — 52berdasarkan KeputusanKabalitbang Kemdiknas Nomor:002/G/Kep/P/2010 tanggal 15 Januari2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang danJasa Untuk Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan BadanPenelitian dan Pengembangan tahun Anggaran 2010;3 Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Pendataan satuanpendidikan tersebut, Depdiknas melakukan kerjasama dengan Badan PusatStatistik (BPS) mengingat UndangUndang No. 16 Tahun 1997 tentangStatistik, yang mengamanatkan pelaksanaan sensus
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-10-2016Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Januari 2012 — SUYOTO, ST bin NGUSMAN KASTOREJO ( TERDAKWA )
171 — 305dan dijawab oleh Ahmad Muzaedi, nggarap sensus, karena itubukan tanggung njawab saksi , maka saksi langsung pulang;124 Bahwa keesokan harinya di meja ruang kantor balaidesa ada berkas dalamstopmap berupa : Surat Pernyatan Persetujuan Harga Tanah Rp 50.000,/m2nya.
Register : 04-06-2012 — Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-04-2014Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN-PBR
Tanggal 24 Oktober 2012 — Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.
198 — 68potensi; Bahwa berkaitan dengan tugas saksi pernah ada permintaan dari seksilain seksi pengembangan hutan tanaman berkaitan dengan hutan alam; Bahwa yang diminta oleh Seksi Pengembangan Hutan Tanaman untukmenghitung jumlah hutan alam yang kirakira akan ditebang dalam sistimsilvikultur ditebang habis pengitungan itu untuk HII kirakira denganluasan usulannya sekian itu dengan hasil surveynya jenisnya sekian, kirakira) ancarancarnya saksi tidak bisa memastikan fitnya berapakarenanyaitu survey bukan sensus
National Timber & Forest Product KB. 35,307 m* KBK.2029 :107.309 m%, 1019 : 143.290 m3, growong 16.456 m3, 30 cm: 506 m3;Bahwa maksud revisi target tersebut revisi target ini bisa saja terjadi karenatadi yang saksi sebutkan hasil revisi lapangan tidak sensus jadi hanyaperusahaan itu 10 % dari penilaian 1% jadi bisa itu tetap ada, revisi targetbiasanya terjadi waktu berakhirnya RKT tapi hasil target penebangan masihberjalan habis jadi harus ditambah lagi revisi target pada saat tahu hasilhutanya evaluasi
Putus : 20-10-2016 — Upload : 29-11-2016Putusan PN SURABAYA Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 20 Oktober 2016 — KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK ; SUPARDI BIN GUMBREK ;
70 — 17Trenggalek tahun 2008, 2011 dan terakhir 2015; Bahwa tentang pembagian raskin yang berhak menerimanya adalah keluargadari BPS yang kemudian data sensus tersebut diserahkan oleh TNP2KProvinsi untuk dikelola lalu diserahkan ke Kabupaten; Bahwa yang diperoleh saksi hanya tahun 2011 yaitu sekitar 984 keluarga prasejahtera atau yang berhak mendapat bantuan sosial dan baru data tersebutdiperbaharui tahun 2015; Bahwa untuk tahu 2011 saksi belum berdinas di Kab.
Putus : 20-10-2016 — Upload : 29-11-2016Putusan PN SURABAYA Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 20 Oktober 2016 — DJANIMIN BIN KATIDJAN ; KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK
132 — 28Trenggalek tahun 2008, 2011 dan terakhir 2015;Bahwa tentang pembagian raskin yang berhak menerimanya adalah keluargadari BPS yang kemudian data sensus tersebut diserahkan oleh TNP2KProvinsi untuk dikelola lalu diserahkan ke Kabupaten;Bahwa yang diperoleh saksi hanya tahun 2011 yaitu sekitar 984 keluarga prasejahtera atau yang berhak mendapat bantuan sosial dan baru data tersebutdiperbaharui tahun 2015;Bahwa untuk tahu 2011 saksi belum berdinas di Kab.
Putus : 17-02-2016 — Upload : 30-05-2017Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1288 K/PID.SUS/2015
Tanggal 17 Februari 2016 — MIRMA FADJARWATI MALIK
190 — 93 — Berkekuatan Hukum TetapDalam persiapan pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Pendataan satuanpendidikan tersebut, Depdiknas melakukan kerjasama dengan Badan PusatStatistik (BPS) mengingat UndangUndang Nomor 16 Tahun 1997 tentangStatistik, yang mengamanatkan pelaksanaan sensus ataupun pendataanyang berskala nasional menjadi kewenangan BPS;.
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
1006 — 32742011 yang ditandatangani olehGamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri dan 1 (satu)bundel lampiran Daftar Nama Kabupaten/Kota yangdiprogramkan untuk Penerbitan NIK tahun 2010, Lampiran IIDaftar Nama Kabupaten/Kota yang diprogramkan untukPenerbitan NIK tahun 2011, dan Lampiran III Kegiatan yangberkaitan dengan Penerapan EKTP yang harus dibiayaidalam APBD Kabupaten/Kota Tahun 2011 163.12 (dua) lembar asli Notulen Rapat Koordinasi PembahasanHasil Pemutakhiran Data Kependudukan Dikaitkan denganHasil Sensus
bersama Menteridalam Negeri dan Kepala Badan Pengkajian dan PenerapanTeknologi No. 471490 tahun 2009, No. 16/KB/BPPTDEPDAGRI/VI/2009 tentang Percepatan Pengkajian danPengembangan Sistem Informasi AdministrasiKependudukan tanggal 25 Juni 2009. 50182 (dua) lembar dokumen Asli berupa Notulensi Konsultasimengenai Pekerjaan Penerapan KTP el Tahun 2011 2013antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP tanggal 17Desember 2013 50192 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa Rekap Perbedaandan Persamaan Kegiatan Sensus
2011 yang ditandatangani olehGamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri dan 1 (satu)bundel lampiran Daftar Nama Kabupaten/Kota yangdiprogramkan untuk Penerbitan NIK tahun 2010, Lampiran IIDaftar Nama Kabupaten/Kota yang diprogramkan untukPenerbitan NIK tahun 2011, dan Lampiran Ill Kegiatan yangberkaitan dengan Penerapan EKTP yang harus dibiayaidalam APBD Kabupaten/Kota Tahun 2011 163.12 (dua) lembar asli Notulen Rapat Koordinasi PembahasanHasil Pemutakhiran Data Kependudukan Dikaitkan denganHasil Sensus
dan PenerapanTeknologi No. 471490 tahun 2009, No. 16/KB/BPPTDEPDAGRI/VI/2009 tentang Percepatan Pengkajian danPengembangan Sistem Informasi AdministrasiKependudukan tanggal 25 Juni 2009. 9018 2 (dua) lembar dokumen Asli berupa Notulensi Konsultasi Halaman 1074 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI. mengenai Pekerjaan Penerapan KTP el Tahun 2011 2013antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP tanggal 17Desember 2013 50192 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa Rekap Perbedaandan Persamaan Kegiatan Sensus