Ditemukan 6827 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : desenting dissecting disenting dispensing disentting dilenting
Penelusuran terkait : Dissenting opinion Khulu Cerai Pemberhentian ketua dprd Cerai talak Bain Ba'in Riddah Rekonpensi Praperadilan Perbedaan pendapat Surat penetapan penghentian penuntutan Peninjauan kembali Pertentangan putusan Pembuktian Putusan bebas Dana bantuan pendidikan Pemanfaatan bangunan gedung Penyalahgunaan wewenang Dissenting opinioni Pilkada Sulawesi selatan Kabupaten gowa Bone Bantaeng dan tana toraja Penghitungan ulang hasil suara Pemilihan ulang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728 K/PID.SUS/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — H. BUKHER Bin H. IBROHIM
73 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • distributor pupuk diKota Tangerang.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Banten No. 2/PID.SUS/2012/PT.BTN Tanggal 22 Maret 2012184tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MahkamahAgung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung padatanggal 14 Mei 2014, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 02/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 28 Maret 2013 — DHANA WIDYATMIKA
814 — 483
  • Primair pasal 12 hurufe UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;I Tentang BarangBukti ; PenuntutUmum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkatpertama ;Mengenai barang bukti berupa tanah, property, dan jam tangan rolex dalamamar putusannya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa,seharusnya barang bukti dirampas untuk Negara ;200Ill Tentang Pendapat Hakim yangberbeda ;Pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Hakim AnggotaIl yang mengajukan dissenting
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 30-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 5/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
DRS. BINTON SIMORANGKIR, SH. MH.
62 — 35
  • ., M.Si, mengajukanpendapat berbeda (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan bahwa putusanPengadilan Negeri No.61/Pid.SusTPK/2015/PN.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-07-2013 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 140/Pid.B/2013/PN.MKD
Tanggal 28 Nopember 2012 — SUGANTO
228 — 1188
  • telah dilegalisirmasingmasing 13 April 2010 senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)ke rekening 1222211888 atas nama SATYA MITRA MANDIRI, dan fotocopy Bukti Setoran Bank BCA yang telah dilegalisir masingmasing 29 Maret2010 senilai Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah)ke rekening1222211888 atas nama SATYA MITRA MANDIRI.Tetap terlampir dalam berkas perkara.Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan dengankeputusan suara terbanyak, dengan Dissenting
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 01/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte
Tanggal 19 Juni 2013 — dr. NIXON B.KROONS,Sp.B
149 — 161
  • Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akanmengulangi perbuatannya;Menimbang, bahwa khusus terhadap lamanya pidana(straftoemeting) yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dimanaTerdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkandalam amar putusan dibawah ini, maka Ketua Majelis mempunyaipendapat berbeda (dissenting opinion) dengan Hakim Anggota Idan Hakim Anggota II berdasarkan pertimbangan sebagai berikut1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — Terpidana I. ROMI HERTON dan Terpidana II. MASYITO
308 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AKIL MOCHTAR, bahkan putusan yangmengabulkan permohonan dibuat dengan secara bulat tidak ada anggotamajelis yang memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion), (vide.Pertimbangan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusathalaman 330);Bahwa Hakim telah mengalami kekhilafan yang nyata, sehinggamenimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukum, serta lalai karena tidakmemberikan pertimbangan hukum secara benar tentang semuaketerangan saksi dan alat bukti yang diajukan di dalam persidangan,dimana
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 19/Pid.Sus/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Oktober 2013 — - JANTJE TAEK, SE., MM alias JANTJE - JOHANIS BERE, A.Md alias JHONY
123 — 44
  • Dan221Majelis tidaklah sependapat dengan nota pembelaan Penasihat HukumPara Terdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa salah seorang hakim yaitu Ketua Majelisdalam hal ini tidak sependapat dengan HakimHakim Anggota Majelismelalui musyawarah berpendapat lain (dissenting opinion), denganpertimbanganpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangsaling bersesuaian atau setidaktidaknya berhubungan sedemikian rupadengan keterangan Para Terdakwa dan semua Surat bukti, diperolehadanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-03-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 3 Maret 2010 — H. KGS. TASWIN ZEIN, SE., MM
143 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., MH.masing masing mempunyai pendapat yang berbeda(dissenting opinion) dengan pertimbangan ~~ sebagaiberikutHakim Anggota H.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 21-03-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 4/PID.SUS/TPK/2013/PN.KDI
Tanggal 2 September 2013 — Jaksa Penuntut:
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
756 — 464
  • ., SH mempunyai pendapat lain dalam perkara ini sehingga terjadi Disenting Opinionyang mempunyai pertimbangan sebagai berikut :PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) ;Pendapat Hakim anggota II (Kusdarwanto, SE.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-10-2015 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 23 Oktober 2015 — Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO (TERDAKWA)
194 — 69
  • No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diuoah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (3) Undangundang No48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berounyi : dalam hal sidang permusyawaratan tidaktercapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;Menimbang, bahwa Hakim Anggota Il : Robert Pasaribu SH.MH telah berbedapendapat (dissenting
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2015 — EDOT SION Bin SION
53 — 16
  • dengan organisasi pengadaan lainnya;Bahwa menurut ahli dalam pelaksanaan pemilihan bukan ketua ULP tapikelompok kerja (Pokja) yang sifatnya kolektif kolegial;Bahwa menurut ahli apabila ada persengkongkolan dalam pelaksanaanpemilihan maka tidak sah atau pemilihan/lelang dinyatakan gagal;Bahwa menurut ahli, untuk dapat melihat ada tidaknya persengkongkolansaat aanwijzing/penjelasan;Bahwa menurut ahli bila ada perbedaan pendapat diantara anggota pokjamaka dibolehkan saja dan ditulis dalam Berita Acara Dissenting
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 37/Pid.Sus-TPK//2016/PN-Amb
Tanggal 30 Maret 2017 — Ir. MIEGSJEGLORIE V. PUTUHENA, ST., MT
128 — 241
  • :Dissenting Opinion (dalam perkara Miegjse Glorie V. Putuhena)Sas Menimbang, bahwa Saya selaku hakim Anggota II tidak sependapat denganKetua Majelis Hakim dan Hakim anggota I terhadap Pertimbangannya dalam Putusanatas nama Terdakwa Ir. Miegsjeglroie V. PUTUHENA, ST.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin Alm. MARDIONO
113 — 29
  • inisebagai saksi tetapi menjadi Terdakwa dalam perkara yang terpisah makaMajelis Hakim simpulkan unsur pasal ini juga telah terpenuh ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasMajelis Hakim simpulkan seluruh unsur delik dalam dakwaan Subsidiair telahterpenuhi dan Majeis Hakim memperoleh keyakinan atasnya maka beralasanhukum untuk dinyatakan dakwaan tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan ;n Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini terdapat adanyaperbedaan pendapat (dissenting
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT
183 — 29
  • ini sebagai saksi tetapi menjadi Terdakwa dalamperkara yang terpisah maka Majelis Hakim simpulkan unsur pasal ini juga telahterpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas MajelisHakim simpulkan seluruh unsur delik dalam dakwaan Subsidiair telah terpenuhidan Majeis Hakim memperoleh keyakinan atasnya maka beralasan hukum untukdinyatakan dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;an Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini terdapat adanya perbedaanpendapat (dissenting
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2015 — SUEL, S.Ag, M.Sc Bin IBER DASAK
60 — 27
  • dengan organisasi pengadaan lainnya;Bahwa menurut ahli dalam pelaksanaan pemilihan bukan ketua ULP tapikelompok kerja (Pokja) yang sifatnya kolektif kolegial;Bahwa menurut ahli apabila ada persengkongkolan dalam pelaksanaanpemilihan maka tidak sah atau pemilihan/lelang dinyatakan gagal;Bahwa menurut ahli, untuk dapat melihat ada tidaknya persengkongkolansaat aanwijzing/penjelasan;Bahwa menurut ahli bila ada perbedaan pendapat diantara anggota pokjamaka dibolehkan saja dan ditulis dalam Berita Acara Dissenting
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-11-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ZAENUROFIQ, SH
Terdakwa:
Drs. H. ARDIANSYAH A Bin H. ASIM
176 — 39
  • Hakim Ad Hoc Tipikorberbeda pendapat (dissenting opinion) dengan Hakim Ketua dan HakimAnggota I, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pendapat tersebut wajibdimuat dalam Putusan ini;Menimbang bahwa untuk memperjelas alasan Hakim Anggota Ilberbeda pendapat sebagaimana disebutkan diatas, maka akan diuraikan setiapunsur Pasal 2 ayat (1) dengan mempertimbangkan dan meneliti dari faktafaktadipersidangan, sebagai berikut:Ad.1.
Pengadilan DILMILTI I MEDAN
Putus : 24-10-2012 — Upload : 31-01-2013
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 08-K/PMT-I/AD/VIII/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 —
134 — 36
  • iniadalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara.Menimbang bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatandan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwaditahan.Menimbang, bahwa Hakim AnggotaI (Kolonel Chk TR.Samosir,SH) berbedapendapat (Dissenting
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2007 — Putus : 25-03-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 408 / Pdt.G / 2007/ PN.Jkt.Pst.
Tanggal 25 Maret 2009 — RICHARD BRUCE NESS
392 — 184
  • Pemberitaan Edisi 9 November 2004 ini diterbitkanoleh Tergugat II, Tergugat I telah terlebih dahulu mewawancarai salahsatu anggota tim bentukan pemerintah/Toxicologist Universitas SamRatulangi yakni John Paulus sebagaimana dapat dilihat pada halaman 8alinea 12 sebagaimana dikutip berikut ini :Halaman 8 alinea 12 Pemberitaan Edisi 9 November 2004A Toxicologist, John Paulus, from Sam Ratulangi University in NorthSulawesi, who was a member of the government panel, said Monday inan interview at that he was dissenting
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 K /Pid.Sus/ 2013
Tanggal 22 Mei 2013 — SYAFIUDIN, SH.
59 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamDakwaan Primair tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DakwaanPrimair, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, makaterhadapnya patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatpendapat yang berbeda (dissenting
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-05-2015 — Putus : 19-10-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 19 Oktober 2015 — Pidana Korupsi - KAMARU ZAMAN BUDIYANTO
117 — 28
  • Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN Jkt.Pst.sebagaimana dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (3) UndangUndang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang rumusannya berbunyi :dalam hal sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapathakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.Menimbang, bahwa adapun pendapat berbeda (dissenting