tanggal 13 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003963.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00438/KEB/WPJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2013 Nomor: 00026/207/13/057

Putusan Nomor 1772/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 Nomor: 00026/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017,atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00438/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor:00026/207/13/057

tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003964.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 , tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00433/KEB/WPJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor: 00027/207/13/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00433/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00027/207/13/057/17 tanggal 20 Februari2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,JI.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00433/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor00027/207/13/057

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPut.87613/PP/M.XIV.B/15/201 7, 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pajak NomortanggalMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP4421/WPJ.07/2015 tanggal28 Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00007/206/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP4421/WPJ.07/2015 tanggal 28 Desember 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00007/206/10/057/14 tanggal 24November 2014 Tahun Pajak 2010, atas nama PT Nafasindo,NPWP 01.307.663.3057.000, beralamat di JI.

Nomor 2022/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP4421/WPJ.07/2015 tanggal 28Desember 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00007/206/10/057

tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003967.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00441/KEB/WPJ.07/2018tanggal 20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2013 Nomor 00030/207/13/057

Putusan Nomor 1784/B/PK/Pjk/2020tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2013 Nomor: 00030/207/13/057/17 tanggal 20Februari 2017, atas nama : PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510 terkait sengketa a quo, adalahtelah sesual dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00441/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20Februari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor 00030/207/13/057

Perjanjian Kredit Nomor: 057/PKULaMMMMP50/PKLPVI/2010tanggal 23 Juni 2010 yang dibuat secara di bawah tangan danbermeterai cukup (selanjutnya akan disebut dengan PK No.057/2010Tanggal 23 Juni 2010);b. Perjanjian Kredit Nomor: 029/PKULAMMPKLP/IV/2011 tanggal25 April 2011 yakni Perjanjian Perubahan terhadap PK No. 057/2010Tanggal 23 Juni 2010, yang dibuat secara di bawah tangan danbermeterai cukup (selanjutnya akan disebut dengan Addendum PKNo. 029/2011 Tanggal 25 April 201 1);c.

Perjanjian Kredit Nomor: 018/PKADDULM/PKLP/V/2012 tanggal31 Mei 2012yakni Perjanjian Perubahan terhadap PK No. 057/2010Tanggal 23 Juni 2010 dan Addendum PK No. 029/2011 Tanggal25 April 2011, yang dibuat secara di bawah tangan dan bermateraicukup (selanjutnya akan disebut Addendum PK No. 018/2012Tanggal 31 Mei 2012);d.

Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 0358/ULMPKLP/ PKRMR/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yakni Perjanjian Perubahanterhadap PK No. 057/2010 Tanggal 23 Juni 2010, Addendum PK No.029/2011 Tanggal 25 April 2011 dan Addendum PK No. 018/2012Tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat secara di bawah tangan danbermeterai cukup (Addendum PK No. 0358/2014 Tanggal 28 MeiDi samping itu, sebagaimana Doktrin yang dikemukakan ahli Prof.

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, sudahseharusnya Perjanjian Kredit PK No. 057/2010 Tanggal 23 Juni2010 jo. Addendum PK No. 029/2011 Tanggal 25 April 2011 jo.Addendum PK No. 018/2012 Tanggal 31 Mei 2012 jo.

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, TERGUGAT kembailimengirimkan surat Nomor: 057/PNMCRBPKLP/V/2015perihal Surat Peringatan Il yang pada intinyamemperingatkan ABU SAERI selaku SuamiPENGGUGAT agar segera menyelesaikan pembayaranketerlambatan kewajibannya kepada TERGUGAT ,dengan batas waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) harisetelah menerima Surat Peringatan Il tersebut;iii.

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai No. 00082/207/13/057/16 tanggal 17 Juni 2016 MasaPajak Juli2013; dan3.

2013/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01441/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00082/207/13/057

1SALINANPENETAPANNomor:057/Pdt.P/2012/PA.KraBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dalam tingkat pertama dalampersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan abhiwaris yang diajukan oleh : 22222 nnn nena nnn nn nn nn renee nnn nnn1. PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual rempahrempah,bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar . disebut sebagai PEMOHON I;2.

Selanjutnya Pemohon II dan Ill tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon I, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 27 Pebruari 2012 dan 23 Pebruari 2012, yang selanjutnya dalamperkara ini disebut "PARA PEMOHON 22222 n nn nnn nnn nnn nn nenBahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2012 yangdibuat oleh Pemohon untuk atas nama dirinya sendiri dan atas nama Pemohon Il danPemohon Ill selaku pemberi kuasa dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKaranganyar dengan nomor: 057

CV 3 Putri No Surat 057/1009/SMP/KRD/Srt Tanggal 3 Desember 2018 dan beserta lampirannya;

Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Karena Permohonan Wajib PajakNomor KEP105/WPJ.07/2015 tersebut jelas hanya ditujukankepada Penggugat sebagai jawaban atas Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan (PPh)Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 MasaPajak Maret 2013.

23 September 201310 Juni 2013 Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Pemberitahuan SPT PPh Pasal 25 Masa PajakDianggap Tidak Maret 2013 NomorDisampaikan Nomor: S 00136/106/13/057/13 3432/WPJ.07/KP.05/2013 28 Oktober 2013 ISurat No. 33C/CIIAT/X/2013 tentangPermohonan PenghapusanSanksi Administrasi (yangpertama)25 April 2014Keputusan No.

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Maret 2013 (Bukti PK11) yangPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013 (Bukti PK11) yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penolakan atas Permohonan Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00136/106/13/057/13tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013 (Bukti PK11) yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikan kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat); dan dipertahankannyajumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanNomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013

Bgl. bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat berdasarkandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal29 Mei 2006) sebagaimana ternyata dari duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor:K.k.13.14.10/Pw.01/057/2008, tanggal 12 Nopember 2008 (kutipan akta nikah nomor:224/97/V/2006 tanggal 29 Mei 2006) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan.e Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup

mediatornya, namun tidakberhasil.Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikanjawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil gugatan PenggugatMenimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti: foto copy duplikat kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, Nomor: K.k.13.14.10/Pw.01/057

uraian putusan ini, makaditunjuklah halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan AgamaBangil, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti duplikat Kutipan Akta Nikah NomorK.k.13.14.10/Pw.01/057

Putusan Nomor 3327/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00061/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 18Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor00005/206/11/057/14 tanggal 24 November 2014 atas nama PT MondelezIndonesia Manufacturing, NPWP: 01.071.001.0057.000, beralamat di GrahaInti Fauzi Lt. 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, JakartaSelatan 12510

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00061/KEB/WP4J.07/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/206/11/057/14tanggal 24 November 2014 atas nama PT Mondelez IndonesiaManufacturing, NPWP: 01.071.001.0057.000, beralamat di: GrahaInti Fauzi Lt. 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00061/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 18 Februari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/206/11/057

banding tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003842.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00678/KEB/WPJ.07/2018tanggal 15 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2014 Nomor 00041/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00678/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00041/207/14/057/17 tanggal 16 Februari 2017, atasnama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510 terkait sengketa

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00678/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor:00041/207/14/057

No. 2420 K /Pid.Sus/2012merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dilakukanTerdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada tahun 2007 Universitas Negeri Gorontalo ditetapkan sebagai salahsatu Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan seProvinsiGorontalo Rayon28 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia No. 057 / O / 2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang PenetapanPerguruan

2007 ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNo. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, tanggal 04 Mei2007 Pasal 2 Ayat (5) huruf b yang berbunyi Guru dalam jabatan yang tidaklulus penilaian portofolio dapat mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guruyang diakhiri dengan ujian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruantinggi penyelenggara sertifikasi ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia No. 057

FADILLAH sebagai pemenang proyekpembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak,Kabupaten Serang, maka dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) atauKontrak Kerja Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enampuluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang waktupelaksanaannya dimulai pada tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 7November 2009 ;Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek pembangunanSumur artesis

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009tanggal 06 Agustus 2009 ;2. Berita Acara hasil Pemeriksaan Bersama dalam rangka tahap awalpelaksanaan Nomor: 760/86/BAPBAW/DTRBP/2009 tanggal 12Agustus 2009 ;3. Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam RangkaSerah Terima Awal nomor: 760/57/BAPHO/DTRBP/2009, tanggal 3November 2009 ;4.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009tanggal 06 Agustus 2009 ;2. Berita Acara hasil Pemeriksaan Bersama dalam rangka tahap awalpelaksanaan Nomor : 760/86/BAPBAW/DTRBP/2009 Tanggal 12Agustus 2009 ;3. Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka SerahTerima Awal Nomor : 760/57/BAPHO/DTRBP/2009, tanggal 3November 2009 ;4.

FADILLAH sebagai pemenang proyekpembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak,Kabupaten Serang, maka dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) atauKontrak Kerja Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 AgustusHal 14 dari 40 hal Put.

Fadillahdinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat KetetapanPemenang Lelang Nomor: 602.1/055/DTRBP/2009 tertanggal 15 Juli 2009baru. mendapatkan kontrak kerja konstruksi Nomor: 906.4/ 057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009, sehingga sangatlah mustahilSPK yang diterima oleh CV. TRI BENTANG lebih dahulu menerima SPKdibanding dengan CV.

tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096002.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor00108/407/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1970/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Februari 2012 Nomor 00108/407/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Putusan Nomor 561/B/PK/Pjk/20192015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2012 Nomor 00108/407/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yanglebin dibayar menjadi Rp1.802.692.753,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan Yang DapatDiperhitungkan

tanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003971.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal21 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00048/207/14/057/17 tanggal 16 FebruariHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1827/B/PK/Pjk/20202017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00468/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014Nomor: 00048/207/14/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 23 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89599/PP/M.IB/15/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal04 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

2399/B/PK/Pjk/2018karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Atau:Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00006/206/10/057

Putusan Nomor 2399/B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00659/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 04 Mei 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKBKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00006/206/10/057/15 tanggal20 Februari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.882.511.7057.000, sehingga

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66144/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1078/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00026/207/09/057

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009Nomor 00026/207/09/057/12 tanggal 20 Maret 2012, atas namaPT Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2057.000, adalahtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum;3.3.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1078/WPJ.07/2013, tanggal 11 Juni 2013,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari 2009,Nomor 00026/207/09/057

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 April 1997yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKebonarum Kabupaten Klaten berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :KK.11.10.13/PW.01/057/2014 tanggal 01 Juli 2014;2.

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.10.13/PW.01/057/2014tanggal 01 Juli 2014 (tertanda P.1) ;2. Fotocopy KTP Nomor : 33010231207660003 tanggal 03 September 2012(tertanda P.2) ;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukansaksisaksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut:1.

perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksisaksi ;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocokdengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telahmemenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.10.13/PW.01/057

tanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003969. 16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00466/KEB/WPJ.07/2018 tanggal21 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor: 00037/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00466/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor: 00037/207/14/057/17 tanggal 16 Februari2017, atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00466/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 21 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor:00037/207/14/057