Ditemukan 822 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nop noor novi nono nona no.a no.l no.e no.i no.b no.hp no.pk no.c no.po
Pengadilan PN SUKADANA Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN SUKADANA Nomor 328/Pid.B/LH/2021/PN Sdn
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
AB BAYU PURWO S.K.Y, SH, MH
Terdakwa:
RONI Bin SAHARI
128 — 38
  • adalahsejumlanh Rpi2.753.000,00 berdasarkan peraturan Menteri LHK No.P.64/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/13/2017; Bahwa Untuk dokumen atau surat ijin angkut atau penebangan dari kawasanhutan lindung Menggunakan dokumen yang disebut SKSHHK yangdikeluarkan secara online; Bahwa Untuk kayu yang ada di dalam kawasan hutan lindung boleh ditebangdengan syarat harus ada jjin dan kayu tersebut diperuntukan didalamkawasan tersebut jika tidak ada ijin maka itu merupakan tindak pidana; Bahwa Untuk kayu yang ditanam oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145 K/Pdt/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — SHIRAZ HUSAIN vs LILU, dk
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 27 Agustus 2013 makaberdasarkan alat bukti Pemohon kasasi P.1, P.153 dan P.172, terbuktitelah terjadi kesepakatan jual beli obyek sengketa antara PemohonKasasi dengan termohon Kasasi , dan berhubung pertimbangan hukumJudex Facti tidak demikian maka putusan Judex Facti tersebut yangdemikian terbukti tidak melaksanakan aturan hukum sebagaimana yangsemestinya berlaku;511.Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan pengakuan termohonkasasi atas kebenaran isi dan tanda tangan bukti pemohon kasasi no.P
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum Penghinaan
Register : 27-05-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 64/PID.B/2015/PN DPU
Tanggal 9 Juli 2015 — - MAMAN Als. MAMAN SANTRA
78 — 35
  • gambaran yang utuh tentangtindak pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut,dimana tindak pidana dilakukan, bilamana dilakukan, dan ketentuan pidanayang diterapkan; Bahwa, terkait dengan dalil Penasehat Hukum Terdakwa bahwa MAN danWAWAN ARIYANTO yang memberikan dokumen atau surat sahnya asalusul kayu dari AHMAD DIRO dan AMA MUJHAR, diperkuat dengan Saksipejabat sementara Kepala Desa Woko, yang menyatakan benar adadokumen surat sah asal kayu sesuai dengan Paraturan Menteri No.P
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-04-2020 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 216/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
Krisnawati,SE
Tergugat:
1.Rosmiyati
2.Radmini Iswanti
3.Misfuryadi
4.Martin Moniaga
5.Eva Junaida,SH
6.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
7.PT. Bank Mandiri Persero Tbk
167 — 105
  • Menyatakan harta berupa sebidang tanah bekas Milik Adat Girik No.P.1.1003/1.A./1958 dengan luas 640 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Cilincing RT. 001/RW.08 Kel. Cilincing, Kec.Cilincing, Jakarta Utara (Sekarang dikenal dengan Jl. Cilincing Raya No.17RT. 001 / RW.08 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan batasbatas saat ini sebagai berikut:Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan raya cilincing;Sebelah selatan : berbatasan dengan rumah A.
    Cilincing, Jakarta Utara tersebut, Bapak Supardibin Karto Mihardjo masih hidup dan secara hukum belum bercerai denganTergugat , oleh karenanya pada saat itu status tanah Milik Adat Girik No.P.1.1003/1.A./1958 dengan luas 640 m2 yang dipermasalahkan Penggugattersebut, bukanlah merupakan harta peninggalan alm. Bpk.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Khusus
Register : 12-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 109/Pid.B/LH/2019/PN Slw
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
YULIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ROCHIM Bin TATAM
429 — 4
  • Perum Perhutani) diatur dalam ketentuanPermenhut Nomor P.42/MenhutlI/2014, Hutan Produksi adalah kawasan hutanyang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.42/Menhutll/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Tanaman Pada Hutan Produksi, setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP), wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 28-02-2011 — Putus : 28-07-2011 — Upload : 14-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 32/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 28 Juli 2011 — PT. Harapan Tiga Putera;Menteri Kehutanan Republik Indonesia
67 — 52
  • Tahun2008 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Januari2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan RencanaPengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan ;(Foto copy sesual dengan asli) ;3 : Peraturan Menteri Kehutanan No.P.39/Menhut 11/2008 tanggal 24 = Juni 2008tentang Tata Cara Pengenaan SanksiAdministratif Terhadap Pemegang IzinPemanfaatan Hutan ; (Foto copy sesuai denganGSI) Bm mr we oe in me i oe ee4 : Keputusan Menter i Kehutanan No.SK.382/Menhut 11/2005 tanggal 11 Nopember
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
288 — 351
  • Zone TNGL/H.PT Langkat seluas 50.000 HA dan menghalauiPenetapan penyerahan dana Eksekusi Putusan Serta Merta bersamaPN.JKT.PST atas penggelapan dana Eksekusi tersebut yang memiskinkanPenggugat dengan sewenangwenang Kekuasaan Tergugat.Bahwa berdasarkan faktafakta dan alasanalasan sebagaimana teruraitersebut di atas, maka jelas Objek Sengketa telah melanggar ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, terutama pasal 43 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 281/Pid.B/LH/2020/PN Plk
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.EEN HOSANA BABOE ,S.H
2.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
3.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
WARDIANOOR Alias WARDI Bin SAMSUL HADI
315 — 113
  • Menurut Peraturan Pemerintah RI No: 12 Tahun 2014tertanggal 14 Pebruari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada KementerianKehutanan; dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.64/Menthk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga PatokanHasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan GantiRugi Tegakan, berikut ini adalah besaran tarif DR dan PSDH yang berlakuuntuk kayu bulat rimba yang berasal dari Kalimantan: Tarif
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 15-06-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 17-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 48/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY
Tanggal 20 Juni 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : ENDRIYANTO ISBANDI,SH.
Terbanding/Terdakwa : FIRDAUZY FIRMANSYAH
143 — 83
  • RAHMAHYABBAR, MM.1 (satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda)pengantar Surat Perintah Membayar, No.P.0000002/536/1200900/2013, tanggal 22 Maret 2013, yangditanda tangani oleh Drs. SUPRAYITNO, M.Si.1 (Satu) lembar Dokumen turunan (warna merah muda) SuratPerintah Membayar, No.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI Alm
100 — 67
  • ASAL:P70 NO.LAB: P.70 tanggal01 September 2016;5. 1 (satu) Lembar ContohBenih Untuk Pengujian DiLaboratorium No.P: 71tanggal 01 September2016;6. 1 (satu) lembar SuratLaporan Hasil PengujianBenih Laboratoris / ContohBenih Pemasaran No. ASAL:P71 NO.LAB: P.71 tanggal,01 September 2016;7. 1 (satu) lembar KartuPengujian Contoh BenihObservasi No.
    ASAL: P.71No.LAB: P.718. 1 (satu) lembar Surat KajiUlang PermintaanNo.Bagian :3 Terbit / Revisi :2 / O Tanggal Terbit01/10/2013 , tanggal 18Agustus 2016;9. 1 (satu) lembar ContohBenih Untuk Pengujian DiLaboratorium No.P: 67tanggal 18 Agustus 2016;10.1 (satu) Jlembar KartuPengujian Contoh BenihPemasaran No. ASAL: P.67NO. LAB:67;11.1 (satu) lembar SuratLaporan Hasil PengujianBenih Laboratoris / ContohBenih Pemasaran No.
    ASAL:P67 NO.LAB: P67 tanggal30 Agustus 2016; Hal 36 dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.SusTPK/2018/PN Bgl 12.1 (satu) Lembar ContohBenih Untuk Pengujian DiLaboratorium No.P: 68tanggal 18 Agustus 2016;13.1 (satu) Jlembar KartuPengujian Contoh BenihPemasaran No. ASAL: P.68No.LAB: P.68;14.1 (satu) lembar SuratLaporan Hasil PengujianBenih Laboratoris / ContohBenih Pemasaran No.
    ASAL:P68 NO.LAB: P68 tanggal30 Agustus 2016;15.1 (satu) Lembar ContohBenih Untuk Pengujian DiLaboratorium No.P: 70tanggal 01 September2016;16.1 (satu) Lembar ContohBenih Untuk Pengujian DiLaboratorium No.P: 51tanggal 26 Juli 2016;17.1 (satu) lembar Surat KajiUlang PermintaanNo.Bagian :3 Terbit/Revisi :2/0 Tanggal Terbit01/10/2013 , tanggal 26 Juli2016;18.1 (satu) Jlembar KartuPengujian Contoh BenihPemasaran No.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-04-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 08 /PID.SUS/2015/PN.Kendari
Tanggal 16 April 2015 — H.TURI SANJAYA BIN SAMIN
400 — 107
  • Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu(SKSHH) tidak terpenuhi dan terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan KeduaJaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsuryang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan serta terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa karena terdakwa sesuai pertimbangan diatas, terbuktimemalsukan dokumen SKAU menyangkut Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-10-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 51/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 8 Januari 2015 — PT. BUMI PERSADA PERMAI VS KEPALA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
61 — 30
  • P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayudan Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.65/MenhutI/2009 tentang Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada IzinPemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan HutanTanaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukumserta tidak berlaku umum ; 4.
Pengadilan PN MERAUKE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-12-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN MERAUKE Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Mrk
Tanggal 19 September 2017 — - YAN KOROP, Dkk melawan - Dominikus Guyop
104 — 31
  • P.20 sangat tidak benar, karena berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.P.20 tanah yang terletak di Jalan Kuda Mati Kelurahan Kelapa Lima DistrikMerauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua mengenai batasbatas bidangtanah sesuai yang tertera dalam Surat Ukur No. 05/KLP/2002 tanggal 20Maret 2002, adalah sebagai berikut:Sebelah Utara : Tanah GarapanSebelah Selatan : Jalan Kuda MatiSebelah Timur : Tanah GarapanSebelah Barat : Tanah Garapanb.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-02-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 25 April 2016 — 1. KARTINI, 2. LINA >< PT EXIST ASSETINDO
270 — 1013
  • PuncakAa Yulinda SHM No.P han VI, BlokTampubolon Sanggranan Wl, PlOK e493 648.11/6NF 13 No. 10, Cifere,43/TKB/1DepokP 998. SertifikatNo jAtas Nama Alamat/Lokasi Kg IMB No.0 Hal. 34 dari 62 Putusan No.OVPdtSusPembatalan Perdamaian/2016/PN. Niaga.Jkt.Pst.JoNomor: I VPdt.SusPKPU/2014PN. Niaga. Jkt. Pst 4647484950MuhammadAhmadSoeparnoSoeparnoSoeparnoAgus SetiadiKurniawanBong KingHoaPerum Meruya IndahBlok F No. 6, Meruya SHM6129Selatan, Kebon Jeruk,JakbarJl. Nakula No. 26.RT.03 RW.08, Kel.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 19-02-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 787/PID.B/2013/PN.SMG
Tanggal 19 Februari 2014 — HASAN MIFTAKHU RAHMAD alias IWAN HIMAWAN alias AAN NUGROHO bin HERMAN JAYA
73 — 13
  • SUNARYO BIN MUHAMMAD ABAS : Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas Kehutanan Jawa Tengah, sebagaiPetugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat di Pelabuhan Tanjung EmasSemarang ; Bahwa Ahli memahami tentang ketentuan peraturan di bidang kehutananterkait peredaran hasil hutan berupa rotan ; Bahwa peredaran hasil hutan berupa rotan antara lain diatur dalam PeraturanMenteri Kehutanan RI No.P.55/MenhutI/2006 tentang Penatausahaan HasilHutan yang berasal dari Hutan Negara,dan Peraturan Menteri Kehutanan RINo.P.30
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 16-12-2019 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN BITUNG Nomor 275/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
JULIANA PANGEMANAN
Tergugat:
1.Cq. Kementerian Kehutanan Menteri Kehutanan RI
2.Cq Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Propinsi Sulawesi Utara
Turut Tergugat:
Cq Lurah Batuputih Bawah
89 — 45
  • Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.P.08/ Menlhk/ 2016 tentang Organisasi danTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber DayaAlam, disebutkan :Pasal 1 ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber DayaAlam merupakan unit pengelola konservasi sumber dayaalam dan ekosistemnya yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KonservasiSumber Daya Alam dan Ekosistem.Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alamsebagaimana dimaksud dalam
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 26-11-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 549/Pid.Sus/2014/PN.Bls
Tanggal 22 Januari 2015 — Ir. E R W I N
351 — 188
  • P.50/Menhutll/2013 tentang Perubahan atas Permenhut No.P.29/Menhutll/2010 tentang Rencana Kerja Usaha Pemangfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Sagu tertanggal 26 September2013; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang GantiKerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tertanggal13 Desember 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 06 Tahun 2009 tentangLaboratorium Lingkungan tertanggal 06 April 2009 Daftar Laboratorium Teregistrasi
    NSP, ahliKaselan S.Hut tidak berpendapat karena diluar bidang keahliannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Terdakwaberupa Penolakan Proses Perijinan Koridor untuk IUPHHBK oleh Terdakwakepada Kemenhut yang tertuang dalam Surat Nomor S.27/VI.BRPUK2014 tanggal9 Januari 2014 dimana dikaitkan dengan Peraturan Menteri kehutanan No.P.9/MenhutIl/2010 tanggal 29 Januari 2010 dan Perubahannya No.P.30/Menhut112010 tanggal 29 Juni 2010 maka untuk koridor IUPHHBK tidak terdapatmekanisme
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 16-02-2011 — Putus : 13-12-2011 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/PDT.G/2011/ PN JKT PST
Tanggal 13 Desember 2011 — PT.DWIMA MANDIRI JAYATAMA >< PT. BANK BUKOPIN,Cs
82 — 8
  • .;25 Bu: Pengumuman Keberatan Terhadap Pengumuman Lelang Eksekusikti Lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No.P= 088/2006.Eks diharian Rakvat Merdeka. tanssal 26 Mei 201020 terhadap sebidang tanah dan bangunan diatas sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 2495/ Cempaka putih Timur tertanggal 21 Juli1997 dengan penentuan harga limit sebesar Rp. 27.000.000.000,(dua puluh tujuh milyar rupiah) yang diumumkan oleh Direksi PT.26 Bul: BwirnemMendiadaeyeatalielang No. 245/ 2010, tanggal 04 Junikti
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 43/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 12 Agustus 2015 — ABU HASAN AZHARI,SPi Bin H. ABDUL RONI
97 — 306
  • Bahwa dasar saksi ditugaskan sebagai Ketua Pokja VII (tujuh) untukmelakukan proses pelelangan tersebut adalah berdasarkan:1.3.Menurut Keputusan Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012 tanggal 10Mei 2012 tentang penetapan personalia Pokja pada ULP Provinsi Bengkulu..
    hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyediabarang/jasa kepada PA/KPA melalui ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu;10.Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada ULPProvinsi Bengkulu;11.Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP;12.Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaanbarang/jasa kepada ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu;Bahwa saksi ditunjuk selaku anggota Pokja VII pada ULP Provinsi Bengkuluberdasarkan SK dari Gubernur Bengkulu No.P
    Menurut Keputusan Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012 tanggal 10Mei 2012 tentang penetapan personalia Pokja pada ULP Provinsi Bengkulu.2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-02-2010 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 4253/Pid.B/2009/PN.SBY
Tanggal 18 Februari 2010 —
58 — 31
  • Jika lengkap dan sesuai dengan diterbitkan nota Pemeriksaanjalur merah untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang dan diterbitkanLaporan hasil pemeriksaan (LHP) dan jika sesuai maka dikeluarkan suratpersetujuan pengeluaran barang (SPPB), hal tersebut dilakukan sesuaidengan UU No.17 tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 144/PMK.04/2007, Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai no.P. 42/BC/2008tentang petunjuk pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk dipakaisebagaimana telah diubah dengan peraturan