Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Kementeria agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional vs forest watch indonesia (fwi);
Pengadilan PN SAMPIT Perdata
Register : 28-02-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SAMPIT Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Spt
Tanggal 22 Januari 2020 — TEGUH SEMPURNA
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang ,Kepala BPN Prop. Kalteng
3.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Kotim Prop. Kalteng
99 — 26
  • TEGUH SEMPURNA
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional
    2.Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang ,Kepala BPN Prop. Kalteng
    3.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Kotim Prop. Kalteng
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Wanprestasi
Register : 29-04-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 21 Nopember 2013 — MENTERI AGRARIA Cq. KANWIL PERTANAHAN PROPINSI ACEH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
53 — 5
  • MENTERI AGRARIA Cq. KANWIL PERTANAHAN PROPINSI ACEH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 243/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 2 Juni 2020 — DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
413 — 720
  • DKK
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
    Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangpertanahan maupun peraturan pelaksanaannya telah diatur bahwarangkaian proses sertipikasi bidangbidang tanah utamanya adalahpengukuran dan pemetaan, yang meliputi Tindakan penelitian untukmengetahui Riwayat sebidang tanah, lokasi, maupun batasbatasnyasebelum penerbitan haknya kepada orang perorangan atau badanhukum, dapat dikutip sebagai berikut : UndangUndang Pokok Agraria/UUPA Pasal 19 dengan tegasmengatur pendaftaran tanah yang bertujuan
    bagian posita gugatan a quo, dapatdisimpulkan adanya pelanggaran serius oleh Tergugat dalam prosespenerbitan keputusan in litis objek sengketa in casu pelanggaranketentuan UUPA dan peraturan pelaksananya, khusunya pembuatanpeta, gambar ukur, dalam proses sertipikasi objek sengketa, olehkarenanya Tindakan Tergugat sebagai aparatur tata usaha negara, telahmelanggar ketentuan dan peraturan perundangundangan di bidangpertanahan, yakni: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokok Agraria
    nomor aset yang lama pembebasan haknya hampir tidak ditemui,untuk itu pimpinan kantor BPN dapat memilih dua opsi tadi, kalau sesuai tatacaranya tidak selalu harus diumumkan, namun demikian seandainya wilayahtersebut masuk wilayah banyak permasalahan biasanya pimpinan kurangyakin oleh karena itu disarankan untuk pengumuman dulu dengan biaya olehpemohon;Bahwa untuk pendaftaran tanah asetaset instansi memang ada aturantersendiri/spesialis yang tercantum dalam pasal 86 ayat 2 peraturan MenteriNegara Agraria
    disengketakan; Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah HukumTata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, makadiketahui inti gugatan tersebut adalah memohon agar Pengadilan menyatakanbatal/tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa,dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa tersebut telah melakukan pelanggaran serius atas ketentuan UU No. 5Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
    (UUPA) dan peraturan pelaksananya,khususnya pembuatan peta, gambar ukur, dalam proses sertipikasi objek sengketa,oleh karenanya Tindakan Tergugat sebagai aparatur tata usaha negara, telahmelanggar ketentuan dan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan,yakni: (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA); (2) PP No. 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah; (3) PP No. 24 Tahun 1997 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 28-01-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Nico Indra Sakti:Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
340 — 313
  • Nico Indra Sakti:Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Pengadilan PN SAMBAS Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Sbs
Tanggal 20 Mei 2021 — MITRA INTISEJATI PLANTATION
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
131 — 56
  • MITRA INTISEJATI PLANTATION
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN' NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, yang berkedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratSurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri
    Selain itu,Pasal 5 huruf J Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria danPengelolaan Sumber Daya Alam yang mengamanatkan PembaharuanAgraria dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesualdengan prinsipprinsip untuk mengakui dan menghormati hak masyarakathukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dansumber daya alam, dirasa masih sangat relevan;3.
    Bahwa dalam hal ini juga Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai TurutTergugat tidak teliti dalam mengeluarkan HGU atas permohonan Tergugat;15.
    Bahwa Turut Tergugat telan membentuk Panitia B yangseharusnya bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian danpengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantordalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan danHalaman 5 dari 88 Putusan Nomor 29/Padt.G/2020/PN Sbspembaruan Hak Guna Usaha sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 11Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan PertahananNasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan danTata Cara
    Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor Lembar: 0114.032008 yangdikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah PropinsiKalimantan Barat tanggal 21 Juli 2008, diberi tanda T.34;35, Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang TataCara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, diberitanda T.35;36.
Pengadilan PN PROBOLINGGO Perdata
Register : 17-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pbl
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
1.SULIS
2.MARYAMA
Tergugat:
MISTAMUN
Turut Tergugat:
1.KELURAHAN KEDUNG ASEM KECAMATAN WONOASIH
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PROBOLINGGO
3.Lurah kelurahan kedungasem
4.Kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kota probolinggo
130 — 35
  • Penggugat:
    1.SULIS
    2.MARYAMA
    Tergugat:
    MISTAMUN
    Turut Tergugat:
    1.KELURAHAN KEDUNG ASEM KECAMATAN WONOASIH
    2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PROBOLINGGO
    3.Lurah kelurahan kedungasem
    4.Kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kota probolinggo
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN PADANG Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Pdg
Tanggal 18 Agustus 2021 — RIRI ANGGRAINI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
254 — 78
  • RIRI ANGGRAINI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia cq. Kepala Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan KotaPadang, beralamat di Jalan Ujung Gurun Nomor 1,Kel.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 21-11-2022 — Upload : 22-11-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 207/Pdt.G/2022/PN Mtr
Tanggal 21 Nopember 2022 — MASRI ALAM
2.RADEN SRI SULTAN MAS
3.SUBIASTUTI
4.YUSUF
5.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Mataram
6.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Lombok Tengah
7.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Lombok Barat
8.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Lombok Timur
9.Polda Nusa Tenggara
46 — 17
  • MASRI ALAM
    2.RADEN SRI SULTAN MAS
    3.SUBIASTUTI
    4.YUSUF
    5.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Mataram
    6.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Lombok Tengah
    7.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Lombok Barat
    8.Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Lombok Timur
    9.Polda Nusa Tenggara
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 09-02-2022 — Putus : 21-09-2022 — Upload : 23-09-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Blg
Tanggal 21 September 2022 — Penggugat:
POLMEN NAIBAHO
Tergugat:
NICO JOSUA SITANGGANG
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR
64 — 22
  • Penggugat:
    POLMEN NAIBAHO
    Tergugat:
    NICO JOSUA SITANGGANG
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bgl
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
NURBAYANI BINTI ZIKRI
Tergugat:
SALEHAN BADI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BENGKULU
78 — 45
  • Penggugat:
    NURBAYANI BINTI ZIKRI
    Tergugat:
    SALEHAN BADI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BENGKULU
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 21-08-2023 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 24-04-2024
Putusan PN SIDOARJO Nomor 256/Pdt.G/2023/PN Sda
Tanggal 23 April 2024 — Penggugat:
SYAMSUL ARIFIN
Tergugat:
FIRDAUS AULIA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO
15 — 9
  • Penggugat:
    SYAMSUL ARIFIN
    Tergugat:
    FIRDAUS AULIA
    Turut Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO
Pengadilan PN NABIRE Perdata Tanah
Register : 11-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 31 Januari 2022 — DINI HENDRIYANTO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
150 — 106
  • DINI HENDRIYANTO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
    DIN HENDRIYANTO, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan KarangTumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sekarangtidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE,berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 57, KelurahanKarang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutanMendengar pihak Penggugat
    Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalamkuitansi, dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sehingga tidak ada akta jual belinya, maka Penggugat tidakdapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut keKantor Turut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nabire;9.
    ;Menimbang bahwa Boedi Harsono dalam bukunya berjudul UndangUndang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya, penerbit Djambatan, Jakarta,1971, hal. 135 menyatakan bahwa pengertian jual beli tanah adalah perbuatanhukum yang berupa penyerahan Hak Milik (penyerahan tanah untuk selamalamanya) oleh penjual kepada pembeli. Yang pada saat itu juga pembelimenyerahkan harganya kepada penjual.
    Jual beli yang mengakibatkanberalihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk dalamhukum agraria atau hukum tanah;Menimbang bahwa dalam hal memberikan kepastian dalampenyelesaian perkara terhadap perkara a quo, maka terkait syarat sahnya jualbeli tanah dapat dipedomani 2 (dua) Yurisprudensi Tetap Mahkamah AgungRepublik Indonesia.
    dan Pertanahan (ATR/BPN)/Turut Tergugat adalah salahsatunya antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatanhukum baik penerbitan hak serta melakukan perbuatan hukum lainnya, yaknimembuat catatancatatan lain yang berhubungan dengan sertifikat baik padabuku tanah maupun pada sertifikat atas dasar permohonan yang telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Nomor
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata
Register : 26-02-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Trt
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
ERWIN PARNINGOTAN HUTABARAT
Tergugat:
Suryadi Panjaitan
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara
88 — 17
  • Penggugat:
    ERWIN PARNINGOTAN HUTABARAT
    Tergugat:
    Suryadi Panjaitan
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara
    . , sebagai Tergugat ;Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalKabupaten Tapanuli Utara, bertempat tinggal di JalanSM Simanjuntak No. 3 Hutatoruan VI, Tarutung,Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikankuasa kepada Jonny Samosir, A. Ptnh, SofianaTarigan, SH., Refi Rafika Chairunnisa, SH yangberalamat pada Kantor Pertanahan KabupatenTapanuli Utara, JI., SM.
    Suryadi Panjaitn.19.Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat agar berkenanmengembalikan tanah dan mengecek keaslian sertipikat yangdimilkinya di kementerian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara akan tetapiTergugat Menyepelekannya.20.Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 Peggugat mendatangikantor kepala Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita disanaPenggugat langsung menemui sekretaris Desa untuk menanyakankepastian kepemilikan tanah a quo dan Sekretaris Desa
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 16-06-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 06-08-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
SUDIYO
Tergugat:
SANDRA RIANA SIHOMBING, SH
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
70 — 14
  • Penggugat:
    SUDIYO
    Tergugat:
    SANDRA RIANA SIHOMBING, SH
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 601/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 26 Maret 2020 — Pemohon:
MOCH. GUFRON
65 — 41
  • Tanggal 28 Maret 1967 yng diterbitkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur ub. Kepala Kantor Agraria Daerah Kotamadya Surabaya adalah benar nama yang sama satu orang yang sama yaitu nama almarhum ayah Pemohon;
  • Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 19-08-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PN KALIANDA Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 4 Maret 2020 — Maryanah
2.SUHERTI Binti R Surya Atmaja
3.SALLY MARIA FAR FAR
4.HENRY SUTIOSO
5.TUMPAK HOLONG LUMBAN TOBING, SH
6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Lampung Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan
Turut Tergugat:
EDY SUSANTO
316 — 833
  • Maryanah
    2.SUHERTI Binti R Surya Atmaja
    3.SALLY MARIA FAR FAR
    4.HENRY SUTIOSO
    5.TUMPAK HOLONG LUMBAN TOBING, SH
    6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Lampung Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan
    Turut Tergugat:
    EDY SUSANTO
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-06-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 18-04-2022
Putusan PN MENGGALA Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl
Tanggal 30 Desember 2021 — Umar Glr Stan Junjungan Marga, - Tergugat -Tergugat I, PT Bangun Nusa Indah Lampung (PT.BNIL), - Tergugat II Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Casu quo Kepala Kantor Wilayah Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Casu quo Kepala Kantor Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang
140 — 45
  • Umar Glr Stan Junjungan Marga, - Tergugat -Tergugat I, PT Bangun Nusa Indah Lampung (PT.BNIL), - Tergugat II Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Casu quo Kepala Kantor Wilayah Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Casu quo Kepala Kantor Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 18-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 235/Pdt.G/2021/PN Smg
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
SITI ASIYAH
Tergugat:
MURSINI
Turut Tergugat:
1.BAMBANG HARIYADI
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL / KANTOR AGRARIA KOTA SEMARANG
41 — 4
  • Penggugat:
    SITI ASIYAH
    Tergugat:
    MURSINI
    Turut Tergugat:
    1.BAMBANG HARIYADI
    2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL / KANTOR AGRARIA KOTA SEMARANG
    LawanMursini, bertempat tinggal di Jalan Mayangsari RT. 008 RW. 002Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan KotaSemarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Bambang Hariyadi, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat TinggalDi Jalan Mayangsari RT. 008 RW. 002 KelurahanKalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Semarang,Sekarang Tidak Diketahui Lagi Dengan Pasti TempatTinggalnya Di Seluruh Wilayah Hukum RepublikIndonesia, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat I;Badan Pertanahan Nasional / Kantor Agraria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-11-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2865 K/Pdt/2018
Tanggal 13 Nopember 2018 — ., DAN KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN YOGYAKARTA
102 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DAN KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN YOGYAKARTA
    Nomor 2865 K/Pdt/2018KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BPNYOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Kusumanegara Nomor161, Kota Yogyakarta;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/TurutTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Primer:Ts2.Menerima dan mengabulkan gugatan Para
    Menyatakan dan menetapkan Turut Tergugat (Kantor Agraria dan TataRuang/BPN Yogyakarta) untuk mematuhi dan menaati putusan perkaraini;10. Menyatakan dan menetapkan putusan serta merta (uit voorbaar bijvoorad) walaupun ada upaya hukum baik banding maupun kasasi dariTergugat dan Tergugat II;11.
    Memerintahkan Termohon Kasasi ITerbanding ITergugat danTermohon Kasasi IlTerbanding IlTergugat Il untuk menyerahkankembali objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak diTegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kodya Yogyakarta, Daerah IstimewaYogyakarta yang terdaftar dengan persil Nomor 328 C VerpondingNo.1128, Blok XXII, seluas 221,4 m2 kepada Para Pemohon KasasiPara PembandingPara Penggugat sebagai pemilik yang sah;Menyatakan dan menetapkan Turut Termohon KasasiTurut TerbandingTurut Tergugat (Kantor Agraria
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 18-03-2022 — Putus : 20-09-2022 — Upload : 17-01-2023
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 21/Pdt.Bth/2022/PN Tsm
Tanggal 20 September 2022 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
66 — 18
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya