(satu) bundel Surat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia(KAMMI) Daerah Sumatera Utara Nomor008/PH/C/SU/10PW/KAMMI/V1/2012 tanggal 09 Juni 2012 tentangPermohonan Bantuan Dana.b. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesatuan Aksi Mahasiswa MuslimIndonesia (KAMMI) Daerah Sumatera Utara Nomor011/PH/C/SU/10PW/KAMMI/IX/2013 tanggal 09 September 2013perinal Mohon Pencairan Dana Hibah APBD SU T.A 2013.c. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesatuan Aksi Mahasiswa MuslimIndonesia (KAMMI) Daerah Sumatera Utara Nomor014

(satu) bundel Surat Kesatuan Aksi Mahasiswa MuslimIndonesia (KAMMI) Daerah Sumatera Utara Nomor008/PH/C/SU/10PW/KAMMI/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012tentang Permohonan Bantuan Dana.b. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesatuan Aksi Mahasiswa MuslimIndonesia (KAMMI) Daerah Sumatera Utara Nomor011/PH/C/SU/10PW/KAMMI/IX/2013 tanggal 09 September2013 perihal Mohon Pencairan Dana Hibah APBD SU T.A 2013.c. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesatuan Aksi Mahasiswa MuslimIndonesia (KAMMI) Daerah Sumatera Utara Nomor014

dari:a.1 (satu) bundel Surat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia(KAMMI) Daerah Sumatera Utara Nomor008/PH/C/SU/10PW/KAMMI/VI/2012 tanggal 09 Juni 2012 tentangPermohonan Bantuan Dana.1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesatuan Aksi Mahasiswa MuslimIndonesia (KAMMI) Daerah Sumatera Utara Nomor011/PH/C/SU/10PW/KAMMI/IX/2013 tanggal 09 September 2013perihal Mohon Pencairan Dana Hibah APBD SU T.A 2013.1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesatuan Aksi Mahasiswa MuslimIndonesia (KAMMI) Daerah Sumatera Utara Nomor014

Wardansyah Anggota 5.100.000Total 196.350.000 Bahwa setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebutdibayarkan oleh Bendaharawan DPRD kepada Ketua danWakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SKKetua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyatabiaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak dipergunakanuntuk melaksanakan perjalanan dinas melainkandipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua dan WakilKetua serta Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebutbertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST Nomor014

BaraPersada, maka Gubernur KDH TK.I Sumatera Baratmelalui Surat Nomor 525.26/1227/Perek1994 tanggal18 Juni 1994 mencabut/membatalkan persetujuanPrinsip Pencadangan Areal Perkebunan PT.BaraPersada;Berdasarkan surat pernyataan penyerahan tanahtanggal 01 April 1994, Suku Tanjung Manggopoh dansurat Bupati Agam nomor 590/295/Tapem 1994tanggal 13 April 1994 serta surat Gubernur SumateraBarat nomor 525.26/1277/Perek1994 tanggal 18 juni1994 maka PT.AMP Plantation dengan surat nomor014/VI/AMP94 tanggal 07

Juli 1994 mengajukanpermohonan perluasan areal perkebunan ke GubernurKDH TK.II Sumatera Barat seluas 8.800 HA;Gubernur Sumatera Barat dengan surat nomor521/1521/Perek1994 tanggal 21 juli 1994 sesuaidengan surat permohonan PT.AMP Plantation Nomor014/AMP/VII/94 tanggal 7 Juli 1994 memberikanpersetujuan prinsip perluasan areal perkebunanPT.AMP Plantation di ex.areal pencadangan PT.BaraPersada dengan luas +7.500 Ha;e Pada tanggal 10 September 1994 untuk tanah Ulayatyang berasal dari Suku Tanjung Manggopoh

Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), FISR,FAPSR dengan NIK 3175021408740012 (Bukti P24A)Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dengan Nomor014/2.30.1/31.75.02/1.779.3/2016 (Bukti P24B)Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter dengan Nomor Registrasi3111604316010485 (Bukti P24C)Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Prof. Dr.

belas) Pemasangan Pipa PEWilayah Surabaya Il 11.782 M ;Asli 2 (dua) lembar Amandemen Pertama Surat PerjanjianPemborongan No. 069.AMD / 23 / DW2PROJECT / 2003,tentang Pekerjaan Pemasangan Pipa PE Wilayah Surabaya II11.782 M Paket Nomor 16 (enam belas) ;Asli 4 (empat) lembar Amandemen Kedua Surat PerjanjianPemborongan No. 073.AMD / 23 / DW2PROJECT / 2003,tentang Pekerjaan Pemasangan Pipa PE Wilayah Surabaya II11.782 M Paket Nomor 16 (enam belas) ;kk) Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor014

Pemasangan Pipa PEWilayah Surabaya Il 11.782 M ;Asli 2 (dua) lembar Amandemen Pertama Surat PerjanjianPemborongan No. 069.AMD / 23 / DW2PROJECT / 2003,tentang Pekerjaan Pemasangan Pipa PE Wilayah Surabaya II11.782 M Paket Nomor 16 (enam belas) ;mm) Asli 4 (empat) lembar Amandemen Kedua Surat PerjanjianPemborongan No. 073.AMD / 23 / DW2PROJECT / 2003,tentang Pekerjaan Pemasangan Pipa PE Wilayah Surabaya II11.782 M Paket Nomor 16 (enam belas) ;nn)Asli 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor014

No. 2638 K/Pid.Sus/2010264Il) Asli 2 (dua) lembar AmandemenPertama Surat PerjanjianPemborongan No. 069.AMD /23 / DW2PROJECT / 2003,tentang Pekerjaan PemasanganPipa PE Wilayah Surabaya Il11.782 M Paket Nomor 16 (enambelas) ;mm) Asli 4 (empat) lembarAmandemen Kedua SuratPerjanjian Pemborongan No.073.AMD / 23 / DW2PROJECT /2003, tentang PekerjaanPemasangan Pipa PE WilayahSurabaya Il 11.782 M PaketNomor 16 (enam belas) ;nn)Asli 1 (satu) bundel SuratPerjanjian Pemborongan Nomor014.P/23/USH414/2003 antaraProyek

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Bahwa berdasarkan berita acara penyitaan Nomor014/Pdt.G/2017/PA.Ktom tertanggal 22 Juni 2017, telah dilangsungkanpelatakkan sita jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kotabumi terhadapobyek sita sebagaimana tertuang dalam berita acara sita;Halaman 46 dari 87 hlm Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PAKtbmBahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2017, Majelis Hakimmenyatakan bahwa sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2017tersebut adalah sah dan

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor014/PUUIV/2006 tanggal 30 November 2006 halaman 57 butir 4 dan butir 6yang merupakan landasan hukum untuk menolak permohonan paraPemohon sebagai berikut:"Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan statuskepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukansetara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dankeadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatuorganisasi yang merupakan satusatunya

Irin (Bukti P30);Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor014/SPPHATKDCK/HPGI/III/2007 tanggal 6 Maret 2007 seluas 1,4 Haa.n. Isut (Bukti P31):Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor015/SPPHATKDCK/HPG/III/2007 tanggal 6 Maret 2007 seluas 1,4 Haa.n. Supian (Bukti P32);Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor016/SPPHATKDCK/HPGI/III/2007 tanggal 6 Maret 2007 seluas 1,4 Haa.n.

Supriyatmoko dan terdakwa Lelahayati Membuat BA Serah Terima Pertama Pekerjaaan (PHO) nomor :KU.105/3/16/KSOP BkI12 tanggal 17 Desember 2012 bahwa progressfisik pekerjaan telah mencapai 100 % padahalPanitia PHO tidakpernah membuat laporan pekerjaan telah selesai 100 %. sertapekerjaan telah mengalami kerusakan pada jam 02.30 Wib tanggal 17Desember 2012 dan pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan hasilpengujian kualitas beton dengan hammer test dari laboratoriumkonstruksi dan teknologi beton fakultas teknik UNIB nomor014

Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor11 Prona/KPHSU tanggal 08 Oktober 2007.Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor11/Prona/KPHSU tanggal 08 Oktober 2007Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 31102007 Nomor251244G/151/110 Tahun Anggaran 2007.Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 29102007 Nomor00065/KPHSU/2007.Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor 016.0/5601.0/XVIIV2007 tanggal 26 Oktober 2007.Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor014

Prona/KPHSU tanggal 26 Oktober 2007.Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor16/Prona/KPHSU tanggal 26 Oktober 2007Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 02112007 Nomor251301G/151/110 Tahun Anggaran 2007.Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 31102007 Nomor00066/KPHSU/2007.Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor 016.0/5601.0/XVII/2007 tanggal 31 Oktober 2007.Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor014 Prona/KPHSU tanggal 31 Oktober 2007.Fotocopy Surat

KPHSU tanggal 31 Oktober 2007Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 28112007 Nomor252221G/151/109 Tahun Anggaran 2007.Fotocopy Surat Perintah Membayar tanggal 23112007 Nomor00071/KPHSU/2007.Fotocopy Surat Perintah Pembayaran Nomor 016.0/5601.0/XVII/2007 tanggal 23 Nopember 2007.Putusan Nomor 17/Pid.Sus/ Tipikor/2012/PN.Bjm Hal 8 dari 276121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.Fotocopy Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (Lembar B) Nomor014

Bahwa dalam perkembangan pemeliharaan ternak sapi oleh kelompok taniternak sapi MAHESA JENAR,, hasil penjualan sapi yang dipelihara oleh pengurusdan anggota kelompok tani ternak MAHESA JENAR tidak digunakan untukmembeli sapi untuk dipelinara kembali oleh anggota kelompok, namun dalamkenyataannya uang hasil penjualan sapi tersebut digunakan oleh terdakwa dansaksi WAKHYONO, S.Pt Bin SUMARDJO tidak sesuai dengan peruntukannyasebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor014/Permentan/OT.140/1/2009 tanggal

tujuhratus lima puluh rupiah).Bahwa dalam perkembangan pemeliharaan ternak sapi oleh kelompok taniternak sapi MAHESA JENAR,, hasil penjualan sapi yang dipelihara oleh pengurusdan anggota kelompok tani ternak MAHESA JENAR tidak digunakan untukmembeli sapi untuk dipelihara kembali oleh anggota kelompok, namun dalamkenyataannya uang hasil penjualan sapi yang diterima oleh terdakwa dan saksiWAKHYONO, S.Pt Bin SUMARDJO dipergunakan tidak sesuai peruntukannya34sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor014

Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 27 Juli 1981antara Dobeh dengan Syamsir Sidiq dihadapan KepalaKampung Pematang Reba dan saksisaksi, copy dari copy ,diberi tanda Bukti P2;Foto copy Surat Keterangan Sempadan Tanah Nomor014/SKST/PRB/ 1982 tanggal 27 Juli 1982 ditanda tangani olehsempadan Karim Katan dan Dobeh diketahui oleh KepalaKampung Pematang Reba dan Camat Rengat , sesuai aslinya,diberi tanda Bukti P3;.

Foto copy pembayaran registrasi nomor014/SSC.1/03/2015 tanggal 02 Maret 2015 ( legalisir PNSurabaya ) ;6.333. Foto copy tanda terima pesanan nomor : 149/SPSSC/ 40810/IV/2015, tanggal 24 April 2015 (legalisirPengadilan Negeri Surabaya) ;6.334. Foto copy salinan akta pembatalan nomor 317tanggal 9 Pebruari 2018 Notaris Amelia Trisnawati, S.H., M.Kn.( legalisir Notaris Retno Diyah Purnamasari, S.H., M.Kn.Sidoarjo ) ;6.335. Foto copy cek nomor DE 437726 PT.

Perdata yang berbunyi: Pemberian kuasa adalah suatu perstujuan dengan mana seorang memberikankekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanyamenyelenggarakan suatu urusan, Pemberian kuasa kepada penerima kuasadapat berakhir secara sepihak yaitu (karena itu merupakan hak pemberikuasa) : ditarik kembali oleh pemberi kuasa sebagaimana pencabutan ParaPenggugat terhadap Penerima Kuasa Insidentilnya tertanggal 31 Desember2015, dan memberikan Khuasa Khusus kepada PUTU ARTA.SH surat Nomor014

Bahwa dalam tingkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan, gugatanNomor 3136/Pdt.G/2013/PA JS tersebut di tolak, dengan Putusantanggal 26 Oktober 2015; tingkat banding Pengadilan Tinggi AgamaJakarta, gugatan dikabulkan sebagian dengan Putusan Nomor014/Pdt.G/2016/PTAJK tanggal 21 September 2016, dan tingkatHal. 12 dari 175 Hal. Putusan No.522/Pdt.G/2019/PA.

Tgr26 Oktober 2015; tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,gugatan dikabulkan sebagian dengan Putusan Nomor014/Pdt.G/2016/PTAJK tanggal 21 September 2016, dan tingkat kasasidikuatkan putusan banding dengan perbaikan, baik diktum maupunpertimbangan hukumnya, Putusan Kasasi MARI Nomor 578 K/Ag/2017tanggal 28 September 2017;Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan kasasi halaman 86,dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung R.1I. sebagai berikut; Bahwa kesepakatan yang dicapai oleh para ahli waris H.Bachtiar

REMI KOHAR dari PTSENTOSA BIRUNUSA sebagai Yang Menerima Hak.Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk KepentinganSwasta (TPU) dari PT SENTOSA BIRUNUSA Nomor014/593.81/IV/2012 tanggal 2 April 2012 dengan luas tanah 493 M2an. MAJA, sebagai Yang Melepaskan Hak dan IR.

Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima jutarupiah) per bulan atau dengan kata lain uang pembayaran angsuran kredityang dibayarkan oleh Tergugat Il kepada Tergugat Ill sejumlah totalRp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (vide bukti suratbertanda T.ll dan TT.V7, T.ll dan TT.V8, T.ll dan TT.V9, T.ll dan TT.V10,T.ll dan TT.V11, T.ll dan TT.V12, dan T.Il dan TT.V13);Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawaban Tergugat Il dan TurutTergugat V apabila dikaitkan dengan Akta Perjanjian Nomor014

Put.No.24/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR011/KEU/SCR/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Nomor014/KEU/SCR/VII/2013 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga yangditandatangani di Pekanbaru oleh YUSRIZAL ANDAYANI selakuDirektur PT. Surya Citra Riau (asli); 5 (lima) lembar Persetujuan Pinjaman Afliasi PT.

SURYACITRA RIAU masngmasing Nomor 002/KEU/SCR/V/2013 tanggal27 Mei 2013, Nomor : 004/KEu/SCR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013,Nomor : 005/KEu/SCR/V1I/2013 tanggal 10 Juni 2013, Nomor :007/KEU/SCR/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, Nomor009/KEU/SCR/VII/2013 tanggal O21 Juli 2013, Nomor011/KEU/SCR/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Nomor014/KEU/SCR/VII/2013 kepada Direktur PT. Riau Energi Tiga yangHal. 118 dari 168 hal.

Exceptio Probat Regulam (Perbuatan Pemberian ljin Lokasi Telah SesuaiDengan Regulasi/Peraturan PerundangUndangan);Bahwa Faktanya Surat Ijin Lokasi Penggugat yakni Surat Keputusan Nomor014/SK.ILI/NF/1997 tanggal 5 Mei 1997 tentang Pemberian Izin Lokasiuntuk keperluan Pembangunan Perumahan Type Rumah Sederhana/RumahSangat Sederhana (RS/RSS) bagi Anggota Direktorat Serse Mabes Polriseluas + 50 (lima puluh) hektar terletak di Desa Dandang KecamatanSerpong Kabupaten Daerah Tingkat Il Tangerang atas nama

Nomor :013/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 2/TIPIKOR/2021/PT.PDGq. 1 (satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan PekerjaanSupervisi/ Pengawasan Pembangunan Fasilitas Umum dan Saran AirBersih untuk Fasum Nomor : 015/BAP/Dinsosnakertrans/P2Ktrans/XII/2013tanggal 23 Desember 2013;r. 1 (Satu) lembar Berita Acara Laporan Kemajuan Kemajuan PekerjaanSupervisi/ Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan danPembukaan Lahan untuk Fasum Nomor014