kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri JayapuraKelas 1A tersebut, Terdakwa Klemens Richard Membilong melalui PenasihatHukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuangHalaman 7 Putusan Nomor 60/PID/2020/PT JAP dalam Akta permintaan banding Nomor 28/Akta.Pid/2020/PN Jap tanggal08 Mei 2020, dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingsebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor28/Akta.Pid/2020/PN.Jap

Berkas perkara berikut surat surat lainnya yang berhubungan denganperkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan NegeriJayapura Kelas A Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Jap tanggal 30 Oktober 2019 ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei2019 telah didaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri JayapuraKelas A di bawah register perkara Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Jap tanggal17 Mei 2019 telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.

Gugatan Salah Orang (Erorr In Persona) Dan/Atau Subyek TergugatnyaTidak JelasBahwa di dalam Gugatan Penggugat Nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Jap, tertanggalO05 Januari 2015 (Dalam Perkara Ini), sangatlah jelas tertulis bahwaTergugatnya adalah (H.

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
• Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 6 Mei 2021 Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Jap sekedar mengenai status barang bukti dalam perkara ini sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa

Nomor 91 / Pid / 2014/ PT.JAP tanggal 09 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menerima permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 337/Pid.B/2013/PN .Jpr tanggal 03 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut;Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02 / Akta.Pid / 2015 /PN.Jap

Penunjukan Susunan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut; Surat Penunjukan Panitera Pengganti Jayapura tanggal 27 Maret 2020untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa danmengadili perkara Terdakwa tersebut; Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 41/PID/2020/PT JAPtanggal 21 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan putusanPengadilan Negeri Jayapura tanggal 24 Februari 2020 Nomor564/Pid.B/2019/PN.Jap

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan NegeriJayapura masingmasing pada tanggal 28 Februari 2019 sebagaimanaternyata dan akta permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid/2020/PN.Jap danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksamakepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 06 Maret 2020 dan KepadaPenasihat Hukum Terdakwa

Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PT Jap, tanggal19 September 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertamapada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/PN.Jap tanggal 3 Februari 2017 yang dimintakan banding

,dkk, Penasihat Hukumpada Posbakum berkantor di Jalan Biak Nomor 15, Kota Jayapura, berdasarkanSurat Penetapan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN.Jap, tanggal 17 Desember 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Pasal 30 ayat (7) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) PT.Freeport Indonesia edisi x tahun 20172019 dengan sanksi pemutusanhubungan kerja, yakni:"Membawa atau memindahkan barang milik perusahaan ke luarlingkunganperusahaan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin tertulis dariyang berwenang sesuai ketentuan perusahaan untuk keuntungan diri sendinatau orang lain;Uraian diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor: 32/Pdt.SusPHl/2019/PN.Jap.

Materai Rp 6.000,00+Jumlah Rp 382.000,00Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor: 32/Pdt.SusPHl/2019/PN.Jap

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 139/ Pid.B / 2017 / PN.Jap tanggal 06April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa danmemperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Menyatakan bahwa perlawanan' terhadap putusan verstekNomor:16/Pdt.G/2019/PN.Jap tanggal 20 Mei 2019 tidak tepat dan tidakberalasan;2.

./ 2017/ PN Japtanggal 16 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 257/ Pid.B/ 2017 / PN.Jap tanggal 16Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa dan barang buktiyang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

telah memiliki kekuatan hukumtetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila Tergugat Rekonpensidihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) setiap hari atasketerlambatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Bahwa karena Penggugat Rekonpensi adalah Penggugat yang beritikadbaik dan berdasar pada kebenaran maka sudah sepantasnya bila seluruhbiaya perkara dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telahmemberikan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2015/PN.Jap

Erik Yokusebelumnya telah pernah mengajukan gugatan di PengadilanNegeri Klas IA Jayapura dalam perkara Nomor:22/Pdt.G/2020/PN.Jap tanggal 10 Februari 2020. Yang mana dalamperkara tersebut Majelis Hakim Yang mengadili dan memeriksaPerkara tersebut:MENGADILI :Dalam Propisi:Menolak Propisi Penggugat Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat:Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.

danKwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 10.000.000, dariAnwarudin Untuk Pembayaran DP Ganti Rugi Tanah(SPBU dan Samping SPBU), Tanggal 7 Mei 2019, yangditerima dan ditandatangani oleh Alen Yoku, danKwitansi Pembayaran Sejumlah Rp. 10.000.000, dariAnwarudin Untuk Pembayaran DP Ganti Rugi Tanah(SPBU dan Samping SPBU), Tanggal 30 Juni 2019,yang diterima dan ditandatangani oleh Alen Yoku,(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T.II.Int12 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :22/Pdt.G/2020/PN.Jap

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaraini;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantumdalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura hari: RABU,tanggal 06 April 2016 Nomor : 98/Pdt.G/2015/PN.JAP. yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :MENGAODILI1.

MH., telahmengajukan banding tanggal 27 Juni 2016 dengan Akta PernyataanPermohonan Banding masingmasing Nomor: 98/Pdt.G/2015/PN JAP., agarperkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura padahari RABU tanggal 06 April 2016 Nomor: 98/Pdt.G/2015/PN.JAP., diperiksa dandiputus dalam peradilan tingkat banding;Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuatJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menyatakanHalaman 46 dari 82 Putusan Nomor 47/PDT

semula Tergugat II/Tergugat Intervensi Il, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, olehkarena itu. permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima,sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding III semulaTurut Tergugat II/ Tergugat Intervensi IV secara formal tidak dapat diterimakarena Pembanding Ill terlambat dalam mengajukan banding, yakni saatputusan perkara perdata gugatan Nomor 98/Pdt.G/2015/PN.Jap

Menetapkan supaya masingmasing Terdakwa dibebani biaya perkarasebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas A Jayapura Nomor : 31/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap tanggal 23 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :12Menyatakan Terdakwa Drs.

Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor01/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.Jap., yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A Jayapura yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Terdakwa padaKejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Januari

Drs.JORDANUS IMOLIANA, M.M., tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 37/Pid.SusTpk/2014/PT.JAP tanggal 8 Januari 2015 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas A JayapuraNomor : 31/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap tanggal 23 Oktober 2014 mengenai pasalyang terbukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa Drs.

JANTJE LAGU, AK, MMtersebut: Membebankan Terdakwa dan Terdakwa Il tersebut untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini masingmasing sebesar Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);MembacaAkta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor01/Akta.Pid.PK/2015/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriJayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 TerpidanaIl/Drs.

Nomor 5 PK/Pid.Sus/2017MembacaAkta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor02/Akta.Pid.PK/2015/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriJayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 TerpidanaI/Mathias Sarwa, SE., M.M, memohon agar putusan Mahkamah Agung Nomor1213 K/PID.SUS/2010 tanggal 24 Agustus 2011 tersebut dapat ditinjau kembali;Membaca suratsurat lain yang bersangkutan ;Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telahdiberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 830 K/PdtSusPHI/2019tertanggal 7 Oktober 2019, dan Putusan Maielis Hakim PHI pada PengadilanNegeri Kelas 1A Jayapura Nomor: 18/PdtSusPHl/2019/PN.Jap jo. Putusan MaielisHakim PHI pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor: 19/PdtSusPHI2019/PN.Jap jo. Putusan Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Kelas 1AJayapura Nomor: 20/PdtSusPHI2019/PN.Jap jo.

Pengadilan Negeri Jayapura yangtelah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan batal atau setidaknya tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat jika dalam putusan yang akan dibatalkantersebut terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalammempertimbangkan pokok perkara dari hakim yang memeriksa dan memutusperkara tersebut dan mengenai pembatalan tersebut menurut Majelis Hakimharus diajukan melalui perkara perlawanan dengan dasar Hak milik ;Menimbang, bahwa dari uraian duduk~ perkara Nomor113/Pdt.G/2017/PN.Jap

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaraini;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantumdalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura hari: RABU,tanggal 06 April 2016 Nomor : 98/Pdt.G/2015/PN.JAP. yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :MENGAODILII.

MH., telahmengajukan banding tanggal 27 Juni 2016 dengan Akta PernyataanPermohonan Banding masingmasing Nomor: 98/Pdt.G/2015/PN JAP., agarperkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura padahari RABU tanggal 06 April 2016 Nomor: 98/Pdt.G/2015/PN.JAP., diperiksa dandiputus dalam peradilan tingkat banding;Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuatJurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menyatakanHalaman 46 dari 82 Putusan Nomor 47/PDT

semula Tergugat II/Tergugat Intervensi Il, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, olehkarena itu. permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima,sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding III semulaTurut Tergugat II/ Tergugat Intervensi IV secara formal tidak dapat diterimakarena Pembanding Ill terlambat dalam mengajukan banding, yakni saatputusan perkara perdata gugatan Nomor 98/Pdt.G/2015/PN.Jap