PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro padatanggal 09 Maret 2015 dengan register perkara Nomor : 569/Pdt.G/2015/PA.Bjntelah mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa pada tanggal 02 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ,Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 057

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganmenasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali, akantetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara inidengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1 Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama , KabupatenBojonegoro, nomor: 057

verstek;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugatagar bersabar menunggu kedatangan Tergugat supaya bisa rukun kembali, akantetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangHalaman 5 dari 8 : Putusan nomor: 569/Pdt.G/2015/PA.BjnNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2009;Menimbang, bahwaberdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan Akta NikahNomor : 057

Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tanggal 15 Agustus 2012 yangdikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DirektoratJenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang ditandatangani olehKepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus;FAKTA KEJADIANBahwa perusahaan mendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa pada tanggal 6 April 2011;Bahwa perusahan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor 000157/207/09/057

nihil sehingga pajak yang harus dibayar adalah nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42862/PP/M.VI/99/2013, tanggal 25 Januari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP1581/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00157/207/09/057

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan gugatanPengugat "Tidak Dapat Diterima atas Keputusan Tergugat Nomor KEP1581/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00157/207/09/057

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Oktober 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77156/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP813/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2006 Nomor 00001/307/06/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP813/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2006Nomor 00001/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP00005/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015, atas nama: PT PacificPalmindo Industri; NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat diJalan P.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP813/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2006 Nomor : 00001/307/06/057

Putusan Nomor 3515/B/PK/Pjk/2019KEP962/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 1 September 2009 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00254/207/06/057/08tanggal 23 Desember 2008. atas nama : PT Star Camtex.

telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri :3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP962/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 1 September 2009mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2006 Nomor: 00254/207/06/057

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP962/WPJ.07/ BD.05/2009 tanggal 1 September2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor :00254/207/06/057

Putusan Nomor 1114/BPK/PJK/2017Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat KeputusanKeberatan Nomor: KEP927/WPJ.07/2010 tertanggal 27 September 2010,mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajakMasa Pajak Januari Desember 2007 Nomor: 00304/207/07/057/09 tertanggal 1Oktober 2009;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena

keberatan yangPemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak Masa Pajak Januari Desember 2007 Nomor:00304/207/07/057/09 tertanggal 1 Oktober 2009 yang dikenakan kepadaPemohon Banding ditolak seluruhnya oleh Terbanding sesuai KeputusanKeberatan tersebut di atas;Bahwa berikut uraian permohonan banding, serta jumlah Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

Masukan yang dapat diperhitungkan 7.934.407.624,007 Dibayar dengan NPWP sendiri8 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.934.407.624,009 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (1.111.938.698,00)10 Dikonpensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.111.938.698,00 Menurut PemeriksaBahwa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007, kurang bayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor:00304/207/07/057

Putusan Nomor 1114/BPK/PJK/2017 Bahwa adapun perbedaan perhitungan besarnya Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajakMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, kurang bayar menurutSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00304/207/07/057/09 tertanggal01 Oktober 2009 yang dipertahankan oleh Terbanding sesuai denganKeputusan Terbanding Nomor: 927/WP.07/2010 tanggal 27 September 2010,dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terutang menurutPemohon Banding, berasal dari koreksi Pemeriksa yang dipertahankan olehTerbanding berupa: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007, kurang bayar menurut Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor: 00304/207/07/057/09 tertanggal 01 Oktober 2009 sebagaiberikut:Bahwa dasar hukum yang digunakan adalah pada Pasal 16 D UndangUndangNomor

Itu) sebapnya pula kami telah mengajukan laporanpidana atas masalah a quo.Bahwa dari fakta fakta tersebut diatas maka sangatlahjelas bahwa lelang atas jaminan tersebuat di atas yangkatanya dimenangkan oleh terlawan adalah dilakukandengan penuh rekayasa dan dilakukan dengan itikat buruk,sehingga sangat merugikan debitur (pelawan) itu sabpnyamaka lelang yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2009sebagaimana tersebut dalam risalah lelang No. 057/2009adalah cacat hokum dan karenanya patut dinyatakan

sehinggamerugikan pelawan.Menyatakan menurut hokum bahwa terlawan selalu) pemenanglelang adalah pihak beritikat buruk dan tidak dapatdilindungi hokum.Menolak setidak tidaknya menyatakan permohonan eksekusipengosongan yang dilakukan terlawan pada PengadilanNegeri Makassar No. 40Eks/2009/PN,Mks~ tidak dapatditerima.Menyatakan Penetapan Penetapan ketua Pengadilan NegeriMakassar No. 40Eks/2008/PN.Mks, tanggal 14 Agustus 2009tidak mengikat dan batal demi hukum.Menyatakan menurut hokum Risalah Lelang No. 057

MKM/01/294 tanggal 20 042009perihal meberitahuan lelang yang ditujukan kepadapelawanBahwa atas penyelenggaraan lelang obyek jaminan= milikpelawan oleh pejabat lelang turut Tergugat telahdihasilkan pemenang lelang yakni terlawan yangdituangkan dalam risalah lelang No. 057/2009 tanggal23042009 ;20Bahwa terhadap dalil angka 5, gugatan perlawanan pelawanadalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karenatindakan yang dilakukan oleh terlawan II melakukan kerjasama dengan terlwan III untuk menyelenggaakan

RB diberi tanda T.I 1 ;Risalah Lelang No. 057/2009 tertanggal 23 April 2009diberi tanda T.I 2) ;28Akta pemberian Hak Tanggungan Nomor177/APHT/PNK/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009, diberitanda T.l 3 ;Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 03/KM.7/2006tentang pemberian izin operasional PI.

MKM/01/294 tanggal 20042009 diberi tanda T.II12 ;Risalah lelang No. 057/2009 tanggal 23042009 diberitanda T.ll 138.Menimbang bahwa turut' terlawan mengajukan pula buktisurat berupa fotocopy yang telah dimateraikan dan disesuaikandengan aslinya , dan ternyata cocok kecuali 1T.T7 yang tanpaaslinya berupa :Risalah lelang No. 057/2009 tanggal 23 April 2009 diberitanda T.T1 ;Surat tugas Nomor : ST143/WKN.15/KP.02/2009 tanggal 22April 2009, diberi tanda T.T2 ;Surat dari PT.

saksi ASO.Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi ASO mendapatkanperawatan medis di RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA untuk mendapatpengobatan dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi ASO mengalami lukalecet dipelipis kiri, perdarahan aktif tidak ada, luka iris di leher sisi kiri panjang4 (empat) cm, luka tusuk di dinding dada sisi kanan dan kiri menembus kulitsmpai lapisan lemak yang diduga karena kekerasan benda tajam, Hal iniberdasarkan dengan hasil Visum Et Repertum RSUD ANDI DJEMMAMasamba No. 437/057

sehingga yang dimaksuddengan setiap orang dalam perkara a quo adalah terdakwa in casu Kasdir aliasKaso Bin Laidding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terbukti secara sah danmenyakinkan ;Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan:Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengansengaja menyebabkan persaan tidak enak( penderitaan),rasa sakit atau Iluka ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et RepartumNo:435/057

berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dengan demikian maka unsur melakukan penganiayaan ini telah terbuktisecara sah dan menyakinkan ;Ad.3.Unsur mengakibatkan luka berat:Menimbang, bahwa yang di maksud luka berat menurut pasal 90 KUHPadalah luka yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya sama sekali danmengakibatkan korban tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya seharihari ;Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN MsbMenimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et RepartumNo:435/057

perkara a quo adalah terdakwa in casu Kasdir aliasKaso Bin Laidding;Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN MsbMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terbukti secara sah danmenyakinkan ;Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan:Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengansengaja menyebabkan persaan tidak enak( penderitaan),rasa sakit atau Iuka ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum et RepartumNo:435/057

hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Surat Banding Pemohon Banding Nomor 034/TMJ/V/2007, tanggal 30Mei 2007 pada pokoknya mengemukakan:Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP840/WPJ.07/BD.05/2008,tanggal 17 Juni 2008 telah memutuskan Menolak Keberatan Pemohon Bandingdalam Surat Nomor 055/KDIA/KEU/X/07, tanggal 30 Oktober 2007, dan tetapmempertahankan SKPKB PPN Barabg dan Jasa Nomor 001 73/207/04/057

Sehingga Pemohon Banding setuju dengan Daftar HasilPenelitian Keberatan Nomor 00173/207/04/057/07 tanggal 30 Juli 2007 yangmenyatakan tidak adanya kompensasi kelebihan PPN bulan lalu sebesarRp.2.225.612.341,00.

masih harus/(lebih) dibayar (492.698.467,00) (492.066.479,00) 3.465.920.428,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPUT21797/PP/M.VV16/2010, tanggal 29 Januari 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP840/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 17 Juni 2008,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2004 Nomor: 00173/207/04/057

Nomor 384/B/PK/PJK/2012PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP840/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 17 Juni 2008, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2004 Nomor: 00173/207/04/057

No. 0394/Pdt.G/2015/PA.Bdw.Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan PakemKabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:057/04/V/2012 tanggal 02 Mei 2012;. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidupbersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugatselama 7 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugatselama 3 bulan. Lalu kembali lagi kerumah orang tua Penggugatdan dikaruniai 1 orang anak bernama:a. Anak Asli , umur 7 bulan, sekarang dalam asuhanPenggugat;.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/04/V/2012,tanggal 02 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso yangbermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(P.2);Bahwa terhadap alatalat bukti tersebut, Tergugat mengakuikebenarannya;Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidakmengajukan alat bukti surat lain, selain yang sudah diajukan di atas;B. Bukti Saksi:1.

dinyatakan tertutup untuk umumdan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinyadipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, di manaberdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan.Maka, sebelum mempertimbangkan tentang perceraiannya Majelis Hakim akan10mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti foto copy Kutipan Akta NikahNomor: 057

Dengan demikian semuaalat bukti tersebut memenuhi syarat formil danmateriil pembuktian, karenanya memiliki nilaipembuktian yang sempurna, sebagaimana diaturdalam Pasal 1867 KUH Perdata dan Pasal 165HIR, yang diajukan oleh Penggugat adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan PakemKabupaten Bondowoso Nomor: 057/04/V/2012,tanggal 02 Mei 2012.

Menikah padatanggal 02 Mei 2012 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor:057/04/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dan telah dikaruniai 1orang anak;2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggalyang sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan dan selamaberpisah Penggugat dan Tergugat tidak berusaha damai;183.

mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89609/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00698/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor: 00024/507/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00698/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00024/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atasnama Pt Pacific Palmindo Industri, NPWP01.8882.511.7057.000, alamat JI. P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00698/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor00024/507/10/057

uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89608/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor: 00023/507/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor 00023/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas namaPT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor:00023/507/10/057

Putusan Nomor 307/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP815/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2006Nomor 00004/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP000011/WPUJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP815/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2006 Nomor00004/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan KEP000011/WPJ.07/KP.0503/2015tanggal 6 Maret 2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri,NPWP 01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP815/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2006 Nomor00004/307/06/057

Dengan demikianpengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanyaSurat Keputusan yang diajukan Banding dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yang terutangsesuai dengan SKPKB PPN Nomor : 00200/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 untukMasa Pajak Februari 2006 dan Keputusan Terbanding No.

KEP274/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13Maret 2009 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Bandingatas SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2006 Nomor : 00200/207/06/057/08 tanggal 20Juni 2008, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telahdisyaratkan oleh UndangUndang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1),(2), Pasal 36 ayat (1),(2), (3) dan (4) UndangUndang Pengadilan Pajak.

KEP274/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang padadasarnya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN No. 00200/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008. Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP274/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 tersebutPemohon Banding terima pada tanggal 16 Maret 2009. Adapun ringkasan KeputusanTerbanding No.

Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang jugameliputi kelebihan pajak Masa Pajak Februari 2006 diselesaikan melewati jangka waktu4 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, ditandai dengan terbitnyaSKPKB PPN No. 00200/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008.

Sebagai bahanpertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapanPPN Tahun Pajak 2006, termasuk SKPKB PPN No. 00200/207/06/057/08 tanggal 20Juni 2008 untuk Masa Pajak Februari 2006 yang Pemohon Banding persengketakandalam banding ini merupakan produk dari 1 (satu) pemeriksaan pajak yang didasarkanpada 1 (satu) SP3 yaitu Surat No.

KEP279/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal13 Maret 2009 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Bandingatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2006 No. 00201/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 untuk MasaPajak Maret 2006, Pemohon Banding telah mengajukan satu Surat Banding secaratertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas Satu Surat KeputusanTerbanding sebagaimana tersebut diatas pada tanggal 8 Juni 2009.

Dengan demikianpengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh UndangUndang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanyaSurat Keputusan yang diajukan Banding dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yang terutangsesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Maret 2006 Nomor : 00201/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008untuk Masa Pajak

KEP279/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang padadasarnya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2006 No. 00201/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008. Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP279/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 tersebutPemohon Banding terima pada tanggal 18 Maret 2009. Adapun ringkasan Keputusan6Terbanding No.

Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang jugameliputi kelebihan pajak Masa Pajak Maret 2006 diselesaikan melewati jangka waktu 4bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap, ditandai dengan terbitnya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2006 No. 00201/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008.

Sebagai bahanpertimbangan Majelis, perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapanPPN Tahun Pajak 2006, termasuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2006 No. 00201/207/06/057/08tanggal 20 Juni 2008 untuk Masa Pajak Maret 2006 yang Pemohon Bandingpersengketakan dalam banding ini merupakan produk dari (satu) pemeriksaan pajakyang didasarkan pada 1 (satu) SP3 yaitu Surat No.

Bgl. bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat berdasarkandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal29 Mei 2006) sebagaimana ternyata dari duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor:K.k.13.14.10/Pw.01/057/2008, tanggal 12 Nopember 2008 (kutipan akta nikah nomor:224/97/V/2006 tanggal 29 Mei 2006) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan.e Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup

mediatornya, namun tidakberhasil.Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikanjawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil gugatan PenggugatMenimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan alat bukti: foto copy duplikat kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, Nomor: K.k.13.14.10/Pw.01/057

uraian putusan ini, makaditunjuklah halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan AgamaBangil, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti duplikat Kutipan Akta Nikah NomorK.k.13.14.10/Pw.01/057

Putusan Nomor 3327/B/PK/Pjk/2018Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00061/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 18Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor00005/206/11/057/14 tanggal 24 November 2014 atas nama PT MondelezIndonesia Manufacturing, NPWP: 01.071.001.0057.000, beralamat di GrahaInti Fauzi Lt. 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, JakartaSelatan 12510

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00061/KEB/WP4J.07/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/206/11/057/14tanggal 24 November 2014 atas nama PT Mondelez IndonesiaManufacturing, NPWP: 01.071.001.0057.000, beralamat di: GrahaInti Fauzi Lt. 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00061/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 18 Februari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00005/206/11/057

banding tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put003842.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00678/KEB/WPJ.07/2018tanggal 15 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2014 Nomor 00041/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00678/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor 00041/207/14/057/17 tanggal 16 Februari 2017, atasnama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3, Jalan BuncitRaya Nomor 22, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan12510 terkait sengketa

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00678/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2014 Nomor:00041/207/14/057

No. 2420 K /Pid.Sus/2012merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dilakukanTerdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada tahun 2007 Universitas Negeri Gorontalo ditetapkan sebagai salahsatu Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan seProvinsiGorontalo Rayon28 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia No. 057 / O / 2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang PenetapanPerguruan

2007 ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNo. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, tanggal 04 Mei2007 Pasal 2 Ayat (5) huruf b yang berbunyi Guru dalam jabatan yang tidaklulus penilaian portofolio dapat mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guruyang diakhiri dengan ujian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruantinggi penyelenggara sertifikasi ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia No. 057

Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh BadanTahun Pajak 2007Bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa Penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 adalah tidak sesuai ketentuanformal yang berlaku;Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/2016Bahwa pendapat Pemohon Banding tersebut adalah berdasarkan faktafaktasebagai berikut :1Bahwa Pemohon Banding telah menyelenggarakan pembukuan sesuaisiklus

Desember 2007; Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 21 Tahun/Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007; Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007; Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007;Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/2016 Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007; dan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10tanggal 06 Mei 2010;4.

Menambah atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 TahunPajak 2007;dengan perincian sebagai berikut :Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/2016 ON OA FP WwW DY + Semula Ditambah/ MenjadiNo.

SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10tanggal 06 Mei 2010 telah diterbitkan melebihi batas waktu 12 bulansebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP sehinggaSKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 tersebut seharusnya batal demihukum;b.

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP1862/WPJ.07/2011tanggal 01 Agustus 2011 Tentang Keberatan SKPKB PPh Badan TahunPajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 karenaketetapan pajak tersebut telah diterbitkan melebihi batas waktu 12 bulansebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP;2).

(dua ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan SHGBNomor 3094/Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi JawaBarat, terbit tanggal 19111996, Gambar Situasi Nomor 10821/1996 27051996tercatat atas nama Gunawan Susilo;2 Bahwa untuk pembayaran atas tanah dan bangunan a quo, pada tanggal 22 Juli1996, Tergugat I dalam Konvensi telah menandatangani Akta Pengakuan HutangNomor 057/SPU/RO.GSB/VII/96KLL dengan FT.

Nama Debitur Gunawan susilo;Nomor Account 621000761200;Saldo Pinjaman Rp47.218.000,00;Jaminan SHGB Nomor 3094/Cibatu atas namaGunawan Susilo;Pengakuan Hutang INomor 057/SPU/RO.RGB/VII/96KLL, tanggal2271996;b.

Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/SPU/RO.G5B/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996;c.

Chandra Kirana dan S.M.Wawolumaja;14 Bahwa berdasarkan Alat bukti: Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ ROGSB/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996 (Vide bukti P2), diketahui fakta hukum sebagaiberikut:Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal 22 Juli 1996 (vide bukti P2) adalah surat pengakuan utanguntuk fasilitas kredit Nomor 621000761200 dengan jumlah hutangRp47.218.000,00 dan dokumen jaminan berupa SHGB Nomor 3094/Cibatu;Pada Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal

Dalam bukti P24, Lot I, 18 BBKU, Schedule I, List of HousingLoan Agreements, tertulis pada nomor 1400, 621000760400, GunawanSusilo, Lippo, 172.919.193.00, 091/SPU/ROKPO/XII/S dan padanomor 1401, tertulis 621 000761200, Gunawan Susilo, Lippo,47.218.000.00, 057/SPU/ ROKPOA/II/6.