Wib. dirumah terdakwa di Dusun TelagaNangka, Desa Burneh, Kecaamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;e Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan AiptuJoko Purwo, Brigadir Andi Surya, serta beberapa rekan lain termasukdari unsur TNI ;e Bahwa awalnya ada operasi skala besar yang melibatkan unsur TNIdengan sasaran Kecamatan Burneh, dan saat itu ada informasi darimasyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi danpesta sabu, kemudian saksi bersama team termasuk anggota TNIbergerak

Wib. dirumah terdakwa di Dusun TelagaNangka, Desa Burneh, Kecaamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan AiptuJoko Purwo, Brigadir Hery Haryanto, serta beberapa rekan laintermasuk dari unsur TNI ;Bahwa awalnya ada operasi skala besar yang melibatkan unsur TNIdengan sasaran Kecamatan Burneh, dan saat itu ada informasi darimasyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi danpesta sabu, kemudian saksi bersama team termasuk anggota TNIbergerak

Wib. dirumah terdakwa di Dusun TelagaNangka, Desa Burneh, Kecaamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan BrigadirAndi Surya, Brigadir Hery Haryanto, serta beberapa rekan laintermasuk dari unsur TNI ;Bahwa awalnya ada operasi skala besar yang melibatkan unsur TNIdengan sasaran Kecamatan Burneh, dan saat itu ada informasi darimasyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi danpesta sabu, kemudian saksi bersama team termasuk anggota TNIbergerak

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor 679 / kpts Il / 1999 tanggal 1 September 1999 tentang penetapan kelompok TamanHutan Raya Wan Abdul Rachman seluas 22,245,50 Ha yang terletak diKabupaten Dati Il Lampung Selatan Propinsi Daerah TK Lampungsebagai Kawasan Hutan dengan fungsi Taman Raya Skala 1 : 50.0002. keterangan Ahli Ade Hendra,SP dari Balai Pemantauan PemamfaatanHutan Produksi Wilayah ( BPPHP ) VI, yang pada intinya menerangkan :Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran dan Identifikasi

Utomo, Mkes, SpKJ, yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa ahli melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dengan metodetest urine dan wawancara mendalam; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ahli berkesimpulan bahwa urineTerdakwa positif mengandung mentaphetamina dan amphetamina kemudiandari hasil wawancara mendalam kepada Terdakwa menghasilkan kesimpulanbahwa Terdakwa mengalami skala sedang dalam penyalahgunaannarkotika golongan jenis sabu; Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut

Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan tanggal25 Mei 2019 menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwadiperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa mengalami skala sedang dalampenyalahgunaan narkotika golongan jenis sabu maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang menyalahgunakannarkotika golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsurPenyalahguna narkotika golongan bagi diri sendiri dalam hal ini telahterpenuhi;Ad.3.

(tiga juta Rupiah) dengan jabatan rangkap sebagaiReceiptionist dan Office Girl masingmasing gaji Rp 1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu Rupiah); (BuktiP5)Bahwa, sudah jelas dan terang surat Tergugat pada Point 8 (delapan) dan 9(sembilan) adalah terlalu mengadaada dan dapat dikualifisir sebagai tindakanyang melanggar aturanaturan ketenagakerjaan dengan memberikan penurunangaji Penggugat serta Tergugat juga memberikan penambahan jabatan atau jabatanrangkap dengan upah yang tidak sesuai dengan skala

Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi";Bahwa, perbuatan Tergugat dengan memutasi jabatan Penggugat menjadiReceiptionist dan Office Girl serta melakukan penurunan upah Penggugat adalahsangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku apalagiPenggugat telah bekerja pada Tergugat selama 7 (tujuh) tahun dan Penggugat tidakpernah melakukan pelanggaranpelanggaran ataupun kesalahankesalahan yangdiatur

(sembilan ratus meter persegi)mempunyai batasbatas sebagai berikut: Utara Berbatasan dengan Jalan Yos Sudarso; Timur Berbatasan dengan rencana jalan; Selatan Berbatasan dengan tanah Kualsom Huby Barat Berbatasan dengan tanah Kualsom Huby Sus Nomor 52/1990;Sesuai dengan skala dalam sertifikat dan Akte Jual Beli Nomor 594.4/37/PPAT/1992;Bahwa tanah seluas 450 m* (empat ratus lima puluh meter persegi)mempunyai batasbatas sebagai berikut: Utara Berbatasan dengan Rencana jalan; Timur Berbatasan dengan

Sus Nomor 85/1990; Selatan Berbatasan dengan Sus Nomor 76/1990; Barat Berbatasan dengan Sus Nomor 52/1990;Sesuai dengan skala dalam sertifikat dan Akte Jual Beli Nomor 594.4/9/PPAT/1993;Bahwa tanah Penggugat 900 m?

Pemeriksaan umumKesadaran : Apatis dan menurut skala koma Glasgow : dua belas, tekanandarah : seratus lima puluh empat per delapan puluh empat milimeter airraksa, denyut nadi : delapan puluh tujuh kali per menit, pernafasan : duapuluh sembilan kali per menit, suhu tubuh : tiga puluh enam koma tujuhderajat celcius.B. Pemeriksaan fisik : Kepala: tidak ditemukan luka.Wajah : tampak jelas di kelopak atas mata kiri. Leher : tidak ditemukan luka.

Pemeriksaan umumHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2019/PN SkyKesadaran : Apatis dan menurut skala koma Glasgow : dua belas,tekanan darah : seratus lima puluh empat per delapan puluh empatmilimeter air raksa, denyut nadi : delapan puluh tujuh kali per menit,pernafasan : dua puluh sembilan kali per menit, suhu tubuh : tigapuluh enam koma tujuh derajat celcius.B. Pemeriksaan fisik : Kepala: tidak ditemukan luka.Wajah : tampak jelas di kelopak atas mata kiri. Leher : tidak ditemukan luka.

Abdurahman dan tanahNegara sekarang tanah milik Usman Abdurahman dan tanah KadiahTalib ;Bahwa keputusan Tata Usaha Negara sertifikat Hak Milik Nomor590/Bonipoi, Surat Ukur Nomor 08/Bonipoi/2013 yang dikeluarkan olehkepala Kantor pertanahan Kota Kupang adalah merupakan sertifikatpengganti atas sertifikat Hak Milik Nomor 590/Bonipoi, Surat Ukur Nomor102/1974" karena blangko lama atau pengganti blangkonya yang lamamenjadi Blangko baru dan terjadi berubah gambar situasi tanah karenaterjadi perubahan Skala

Gambar yaitu dari Skala 1 : 500 diperbesar Skalamenjadi 1 : 1000, dan adanya pemecahan atau dikeluarkan sebagian dariobjek tanah tersebut ;Eksepsi Terqugat Il Intervensi :1.Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalildalil yang dikemukakanoleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap halhal yangdiakui secara tegas ;Tentang lewat waktu pengajuan Gugatan :Apabila kita melinat, mencermati dan mendasari pertimbangan hukum padaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 29/G/2014

pelaksanaan tugas;Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkanprogram kerja yang telah ditetaopbkan agar pelaksanaan tugas/kegiatansesuai dengan rencana;Membina kegiatan administrasi, Organisasi dan Tata Kerja PemerintahanKelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar diperolehefisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan programpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatanuntuk menentukan skala

pelaksanaan tugas;Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkanprogram kerja yang telah ditetapbkan agar pelaksanaan tugas/kegiatansesuai dengan rencana;Membina kegiatan administrasi, Organisasi dan Tata Kerja PemerintahanKelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar diperolehefisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan programpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatanuntuk menentukan skala

Sari Persada Raya;

Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak tidakmemiliki ijin edar untuk kKeamanan pangannya, yang mana persetujuanijin edar untuk skala industry pangan rumah tangga ijin edar dikeluarkanHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor 603/Pid.Sus/2018/PN Bywoleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat, dan untuk skala besar ataupangan yang beresiko tinggi, ijin edar dikeluarkan oleh BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Bahwa setelah meiakukan penyidikan kepada terdakwa, serta penyitaanterhadap barang bukti

Kepala BKPM danditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota dengandilengkapi :afSurat izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansiyang berwenang.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris yang menyatakan kesediaanuntuk membuka kantor cabang di Propinsi dan/atau di Kabupaten/kota.Areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1:50.000 untuk luasanareal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untukluasan areal

yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar besertaelectronic file shp.Rekomendasi dari gubernur kepada menteri yang berisi informasi tentangtata ruang wilayah Propinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalamPeta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksiyang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,dengan melampirkan :1 Peta skala 1:50.000 dan2 Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalamareal yang dimohonProposal teknis

Kepala BKPM danditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota dengandilengkapi :a Surat izin usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansiyang berwenang.b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).c Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris yang menyatakan kesediaanuntuk membuka kantor cabang di Propinsi dan/atau di Kabupaten/kota.d Areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1:50.000 untuk luasanareal yang dimohon di atas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untukluasan

areal yang dimohon di bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar besertaelectronic file shp.e Rekomendasi dari gubernur kepada menteri yang berisi informasi tentangtata ruang wilayah Propinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalamHalaman 15 dari 105 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2015/PN.SkyPeta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksiyang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,dengan melampirkan :1 Peta skala 1:50.000 dan2 Informasi terkait keberadaan masyarakat

Tergugat Rekonvensi yang telahmelakukan kebohongan publik, menyerang dan mencemarkan namabaik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensi, telahmempengaruhi pandangan publik (masyarakat umum) sehinggapemulihan nama baik, kedudukan dan martabat Penggugat Rekonvensijuga harus dilakukan untuk diketahui oleh publik (masyarakat umum).Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hams dihukum untuk membuatpengumuman permintaan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melaluimedia cetak yaitu 2 (dua) surat kabar harian skala

lokal/regional dan 2(dua) surat kabar harian skala nasional.Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini,maka mohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk meletakkan sitajaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik TergugatRekonvensi yaitu I (satu) bidang tanah dan segala sesuatu yang berada diatasnya, yang merupakan rumah tinggal kediaman dari TergugatRekonvensi yang terletak di Jalan Raya Baturaden No. 18 Rt. 0O061kw, 002Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden,

Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harusdihukum untuk membuat pengumuman permintaan maaf kepadaPenggugat Rekonvensi melalui media cetak yaitu 2 (dua) surat kabarharian Skala lokal/regional dan 2 (dua) surat kabar harian Skalanasional.M. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan perbuatan hukumdan membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebagaiberikut:I.

Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harusdihukum untuk membuat pengumuman permintaan maaf kepadaPenggugat Rekonvensi melalui media cetak yaitu 2 (dua) surat kabarharian skala lokal/regional dan 2 (dna) surat kabar harian skalanasional.N.

., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:e Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan GlasgowComa Scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg, denyut nadi88x/menit, pernapasan 20 x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeri4;e Pemeriksaan lukaluka: Pada leher melintang terhadap garispertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut rahangbawah, ditemukan luka terobuka dengan tepi luka rata, sudut lukatajam, dasar luka otot dan terlihat pendarahan aktif.

Ida Bagus Putu Alit, SoFM (K) DFM, bahwa korban An.AGUS PUTU KARDIASA sesuai pemeriksaan ditemukan :e Pemeriksaan fisik : Tingkat kKesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale15,tekanan darah 110 /80 mmHg, denyut nadi 88x/menit, pernapasan20x/menit, suhu ketiak 36 C, skala nyeri 4 ;e Pemeriksaan lukaluka : Pada leher melintang terhadap garispertengahan depan, empat sentimeter di bawah sudut rahang bawah,ditemukan luka terbuka dengan tepi Iluka rata, sudut luka tajam, dasarluka otot dan terlinat pendarahan

Dimana hasil pengambil titik kordinat diperolehhasil :1. 02 AO 28,7Lintang Utara, 99 14 13,2 Bujur Timur adalah yang di Plotkanberdasarkan kawasan hutan Provins Sumut skala 1 : 250.000 SKMenhut No. 579/MenhutII/2014 tanggal 24 Juni 2014 lokasipondok/ kelompok tani Perjuangan Bandar Pasir Mandoge sesuaidengan gambar yang diperlihnatkan kepersidangan Nomor 01;2.

Bahwa 02 4027,3 Lintang Utara, 99 14 16,9 Bujur Timur adalah lokasi lahanpembakaran lahan kelompok tani Perjuangan Desa Huta BagasanKecamatan Bandar Pasir Mandoge yang diplotkan berdasarkankawasan hutan Provins Sumut Skala 1 : 250.000 SK MenhutNomor. 579/ Menhut Il/ 2014, tanggal 24 Juni 2014 sesualdengan gambar yang diperlinatkan kepersidangan Nomor 05;3.

Bahwa 02 4036,60 Lintang Utara, 99 14 8,60 Bujur Timur adalah lokasi lahanpembakaran lahan kelompok tani Perjuangan Desa Huta Bagasan,Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang diplotkan berdasarkankawasan hutan Provins Sumut skala 1 : 250.000 SK Menhut No.579/ Menhut Il/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 sesuai dengangambar yang diperlinatkan kepersidangan Nomor 07; Bahwa yangdimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yangHalaman 12 dari 26 Putusan Nomor: 37/Pid.B/LH/2019/PN Kisditetapbkan oleh pemerintah

kpts/HK.050/7/90 dan No. 23VII1990tanggal 25 Mei 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan danPemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian,yang merupakan ketentuan dasar (regeling) yang mengatur prosespelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidayapertanian (termasuk perkebunan), ditentukan antara lain bahwapermohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usahapertanian (termasuk perkebunan) dilengkapi dengan dokumen yangterdiri dari :1) Peta kawasan hutan dengan skala

1 : 50.000 atau skala lainnyaminimal 1 : 500.000;2) Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat setelahmenerima saran dan pertimbangan teknis kepala Kantor WilayahDepartemen Kehutanan dengan disertai laporan survey lapanganHalaman 38 dari 54 halaman.

/HK.050/7/90 dan No. 23VII1990 tanggal 25Mei 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan PemberianHak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, yang merupakanketentuan dasar (regeling) yang mengatur proses pelepasan kawasan hutanuntuk pengembangan usaha budidaya pertanian (termasuk perkebunan),ditentukan antara lain bahwa permohonan pelepasan kawasan hutan untukpengembangan usaha pertanian (termasuk perkebunan) dilengkapi dengandokumen yang terdiri dari :a) Peta kawasan hutan dengan skala

1 : 50.000 atau skala lainnya minimal1 : 500.000;b) Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat setelahmenerima saran dan pertimbangan teknis kepala Kantor WilayahDepartemen Kehutanan dengan disertai laporan survey lapangan yangdilaksanakan secara terpadu oleh TIM yang ditunjuk Gubernur KepalaDaerah Tingkat ;c) Persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian;d) Akte pendirian perusahaan;e) Nomor Pokok Wajib Pajak.Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 18 Tahun2004 tentang

Peta kawasan hutan dengan skala 1 : 50.000 atau skala lainnyaminimal 1 : 500.000;b. Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat setelahmenerima saran dan pertimbangan teknis Kepala Kantor WilayahDepartemen Kehutanan dengan disertai laporan survei lapanganyang dilaksanakan secara terpadu oleh Tim yang ditunjuk GubernurKepala Daerah Tingkat ;c. Persetujuan Prinsip dari Menteri Pertanian;d. Akte pendirian perusahaan;e.

Ayat (6) yang berbunyi : pekebun adalah perorangan wargaNegara indonesia yang melakukan usaha perkebunan denganskala usaha tidak mencapai skala tertentu. Ayat (7) yang berbunyi : perusahaan perkebunan adalah badanhukum yang didirikan menurut hukum indonesia danberkedudukan diindonesia yang mengelolah usaha perkebunandengan skala tertentu Bahwa Saksi ahli jelaskan syarat dan tata cara permohonan Izin UsahaPerkebunan untuk IUPB terdiri dari:a.

Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan petadigital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1 : 50.000(cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturanperundangundangan dan tidak terdapat izin yang diberikanpada pihak lain.. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yangmembidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasaldari kawasan hutan..

Putra Duta IndahWood Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi skala 1 ; 100.000 tersebutseluruhnya berada dalam areal IUPHHKHA PT.

Putra Duta IndahWood Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi skala 1 : 100.000 tersebutseluruhnya berada dalam areal IUPHHKHA PT. Putra Duta Indah Wooddan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Putra Duta IndahWood Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi skala 1 : 100.000 tersebutseluruhnya berada dalam areal IUPHHKHA PT. Putra Duta Indah Wooddan berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)Desa MuaraMerang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

Putra DutaIndah Wood Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi skala 1 : 100.000 tersebutseluruhnya berada dalam areal IUPHHKHA PT.

PEMOHON juga diberikan modal sehingga dapat berusahajualbeli ayam sendiri, walaupun dalam skala kecil (mikro). Namundemikian TERMOHON juga mengetahui dan merestui hubunganantara PEMOHON dengan Nyonya Retno Adi Widyastuti, dengansyarat PEMOHON tidak melupakan anakanak dan tetap memberikanuang belanja setiap bulan kepada TERMOHON;7.

HARDAYAINTI PLANTATION skala 1:50.000 ;186 1 (satu) lembar Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam PenerbitanIzin Lokasi, skala 1 : 120.000 yang diterbitkan oleh KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Buol, dengan nama pemohon: PT.SONOKELING BUANA; Desa Kokobuka, Lomuli, Air Terang; Kecamatan:187 1 (satu) lembar Peta Petunjuk Lokasi Skala 1 : 120.000 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, dengan nama pemohon: PT.SONOKELING BUANA; Desa Kokobuka, Lomuli, Air Terang; Kecamatan:188

Buol, beserta dokumenpendukungnya, yaitu :a 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Peta Ketersediaan Tanah skala 1 : 120.000yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kab. Buol ;b1 (Satu) lembar fotocopy berwarna Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan dalamPenerbitan Izin Lokasi, Skala 1 : 120.000 yang ditandatangani oleh Kepala BPNKab.

HARDAYA INTIPLANTATION skala 1:50.000 ;1 (satu) lembar Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan IzinLokasi, skala 1 : 120.000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Buol, dengan nama pemohon: PT.

SONOKELING BUANA; DesaKokobuka, Lomuli, Air Terang; Kecamatan:1 (satu) lembar Peta Petunjuk Lokasi Skala 1 : 120.000 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, dengan nama pemohon : PT.SONOKELING BUANA; Desa Kokobuka, Lomuli, Air Terang; Kecamatan:Email dari Sdr. YANI ANSORI kepada Gondo Mr. Sudjono dengan cc/tembusan kepada Bambang MR. A S dan Arim, tanggal 31 Mei 2012, dengansubject: FW: Situasi politik sosial termungkin ;Email dari Sdr. YANI ANSORI kepada Gondo Mr.

Buol, beserta dokumen pendukungnya,a) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Peta Ketersediaan Tanah skala 1 :120.000 yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kab. Buol ;b) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Peta Pertimbangan Teknis Pertanahandalam Penerbitan Izin Lokasi, Skala 1 : 120.000 yang ditandatangani olehKepala BPN Kab.

(Legalisir).Foto Copy Peta Plasma Lubuk Hiju Luas Areal 200 Ha skala 1: 16.000 (ha)(legalisir);Foto Copy Nota Kesepahaman sementara antara Desa Lubuk Hiju denganPT. Menthobi Mitra Lestari dalam hal kerjasama Pembangunan Kelapa sawitPola Kemitraan. Tanggal 7 Mei 2007.

Bakrie Semesta Persada yang memiliki kewenangan dankewajibannya secara penuh, menunjuk Kuasa Khusus KIKI SYAHRUNAberlaku tanggal 5 Desember 2005;Peta Ijin Lokasi dan Peta Kerja PT Menthobi Mitra Lestari skala 1 : 150.000yang dibuat oleh KIKI SYAHRUNA dan di cap stempel;1 (satu) eksemplar Surat dari Project Manager (KIKI SYAHRUNA) kepadaDirut PT.

(Legalisir).Fotokopi Peta Plasma Lubuk Hiju Luas Areal 200 Ha skala 1: 16.000 (ha)(legalisir);Fotokopi Nota Kesepahaman sementara antara Desa Lubuk Hiju dengan PT.Menthobi Mitra Lestari dalam hal kerjasama Pembangunan Kelapa sawitPola Kemitraan. Tanggal 7 Mei 2007.

Bakrie Semesta Persada yang memiliki kewenangandan kewajibannya secara penuh, menunjuk Kuasa Khusus KIKISYAHRUNA berlaku tanggal 5 Desember 2005;Peta Ijin Lokasi dan Peta Kerja PT Menthobi Mitra Lestari skala 1 : 150.000yang dibuat oleh KIKI SYAHRUNA dan di cap stempel;1 (satu) eksemplar Surat dari Project Manager (KIKI SYAHRUNA) kepadaDirut PT.