Ditemukan 7753 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : punguan pemungutan penguatan pungan pongutan pangukan pangiutan
Penelusuran terkait : Korupsi Pungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian Dana alokasi khusus pendidikan; pungutan liar; unsur "setiap orang" Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran bea masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SAMSI THALIB, SH., MH
Terdakwa:
KUNARTO Bin CHOENDORI
237 — 370
  • Tugas dan fungsi Saksi selaku Pengguna Anggaransehubungan kegiatan pengadaan laptop tahun anggaran 2015 pada DinasPendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KabupatenBelitung Timur adalah sebagai berikut :Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKASKPD)Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPASKPD)Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaranbelanjaMelaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnyaMelakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaranMelaksanakan pungutan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 3 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
RIO VERNIKA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD ARIF BILLAH, SH
267 — 146
  • Dwi Febriyanti
  • 1 (satu) lembar schreenshot M-Banking tanggal 09 Desember 2020

    • Dikembalikan kepada Saksi DWI FEBRIYANTI

    1. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian UPT Pasar Kota Probolinggo Nomor : 900/3.1.1/425.106/2020 tanggal 03 Februari 2020, perihal : Edaran Pungutan Retribusi UPT Pasar Kota Probolinggo yang ditujukan kepada Pemantau & Pemungut Retribusi serta ditandatangani oleh Terdakwa
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
NANA FARIDA, SP
64 — 58
  • Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;
  • 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;
  • 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;
  • 1 (satu) bundel Laporan Transaski tahun 2020;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko OK;
  • 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — IR. ANAK AGUNG NGURAH AGUNG ,Dipl, HE, MSc., DKK
116 — 109
  • Sedangkan hak negara terkait dengankewajiban tersebut adalah hak untuk menguasai seluruh kekayaanyang ada di wilayah negara tersebut, dan juga hak untuk membebanimasyarakat dengan suatu bentuk pendanaan yang dikenal denganterminologi pungutan yang bersifat memaksa atau lebih dikenaldengan istilah pajak.Kewajiban negara tersebut dimuat dalam konstitusi berbagai negara karena terkaitdengan hak azasi manusia, demikian pula dengan hak negara yang menjadipenyeimbang atas kewajiban negara tersebut.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
235 — 153
  • PEMBANDING seperti warung kelontong, rumah makan,rental kendaraan dan lainlain, termasuk juga kiranya pendapatanbagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah baik pajakpajak, iuran dan berbagai pungutan sesuai ketentuan perundangundangan ;; Bahwa terkait keabsahan proses pencadangantambahan areal HT PEMBANDING hingga terbitnya arealtambahan JIUPHHKHT PEMBANDING dikuatkan pula olehketerangan Ahli Agraria dan Kehutanan Prof. Dr.
    Tergugat tersebut juga memberikan sumbangsih nyata bagi kegiatanperekonomian dengan terbukanya kesempatan kerja bagi ribuan karyawanserta munculnya kegiatan usaha pendukung di sekitar areal HTI TergugatHal 267 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMB19.20.seperti warung kelontong, rumah makan, rental kendaraan dan lainlain,termasuk juga kiranya pendapatan bagi Pemerintah Pusat maupun PemerintahDaerah baik pajakpajak, iuran dan berbagai pungutan sesuai ketentuanperundangundangan;Bahwa dalil Penggugat
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 140/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
TEDDY RAHADIAN, SH.I
54 — 46
  • Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;
  • 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;
  • 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;
  • 1 (satu) bundel Laporan Transaski tahun 2020;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko OK;
  • 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Pembayaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2016 — Putus : 21-10-2016 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 21 Oktober 2016 — DIYAH AYU KUSUMANINGRUM
477 — 478
  • Bahwauang yang disimpan di rekening Giro nomor 0386.3.000028 danDeposito atas nama Walikota Cq Kas Umum Daerah adalah bersumberdari hasil pungutan dari Wajib pajak dan Wajib Retribusi yangmerupakan Pendapatan Asli Daerah; Bahwa UPTD Kasda tidak boleh menyimpan uang satu rupiahpun diUPTD Kasda; Bahwasetiap hari pegawai Bank yang datang ke kantor Kasda untukmengambil uang Kasda, bahwa prosentase untuk Bank Jateng adalahsebesar 50 % sedangkan sisanya dibagi kepada Bank Umum lainnyayang ditunjuk; Bahwa
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 96/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2013 — - VERY EVA SUSANTI SIREGAR, SE
87 — 17
  • tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus duapuluh sembilan rupiah) hal mana oleh BPKP Propinsi Sumatera Utara telahdijadikan sebagai kerugian keuadngan negara ;Menimbang, bahwa atas kerugian negara tersebut, Pledoi Terdakwamaupun Penasehat Hukumnya sebagaimana diajukan pada lampiran pledoiTerdakwa dan saksi Juni Ampera Setiawan Girsang, SE yang diserahkan dalampersidangan diberi tanda lampiran 3 (berupa surat surat pernyataan penerimadana insentif) ternyata Terdakwa telah membayar dana insentif pungutan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 01-08-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 28 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 1 Agustus 2013 —
136 — 69
  • MUHAMMAD BADARUDDIN yang menjabat sebagai KepalaSeksi Bimbingan dan Perizinan selaku atasan terdakwa ALFIANNOOR; Benar bahwa Ditemukan fakta bahwa terdakwa ALFIAN NOOR telahmembuka rekening pribadi pada bank BPD Kalsel cabang Pelaiharidan Bank Syariah Mandiri cabang STIMIK Banjarmasin sertateradkwa ALFIAN NOOR juga menggunakan rekening pribadi Drs.MUHAMMAD BADARUDDIN di Bank BNI cabang Pelaihari sebagaisarana untuk menerima dana taktis/uang ucapan terimakasih yangtelah tercampur dengan pungutan dan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - Ir. ZAENAL MOHAMAD SALEH bin MOHAMAD SALEH
88 — 19
  • Pungutan atas pembayaran biaya pelaksanaan Swakelola kepadapelaksana kegiatan;2. Pertanggungjawaban yang tidak benar atas pelaksanaan kegiatanSwakelola pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta TimurTA.20132014.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG
178 — 334
  • bahwa ada rapat koordinasi, ada tim yang dibentuk yang memutuskanmengikuti tarais sewa lama sebesar Rp. 250.000;bahwa Rp. 150.000 yang meliputi PAD Rp. 60.000 yang disetor ke kasdaerah, honorarium dll Rp. 90.000 dan Rp. 100.000 untuk solar, rincianbiaya tersebut beradsarkan SK kepala Dinas;bahwa biaya solar sebesar Rp. 100.000 dikelola oleh pengawaslapangan;bahwa ada arahan dari Bupati, bahwa alat ini untuk bantuan padamasyarakat, sehingga biaya sewa muha sehingg akeluar SK Bupati tahun2016;bahwa pungutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-06-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 16 Juni 2020 — ALFIAN, S.STP bin H. MASKUNI;
400 — 570 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selain itu Judex Juns sama sekali tidak mempertimbangkandengan cukup mengenai uang pungutan retribusi IMB tingkatkecamatan sebagian besar diantaranya digunakan atau dibayarkanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk kepentinganpelayanan umum kepada masyarakat setempat, seperti sumbanganHal. 323 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2015 — Putus : 09-09-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 9 September 2015 — 1.SUWITO Bin SADIR 2.SUNTARI BIN KARJI. 3.SUGIANTO Bin SURO SENEN.
95 — 34
  • Peraturan Desa yang diperluka evalusasimeliputi Rancangan APBDesa, Pungutan, dan Pengembangan PenataanRuang.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 27-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 53/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Agustus 2020 —
338 — 196
  • Dan sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebutPKP wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan nomor seri Faktur Pajak yangdimilikinya.Bahwa setiap penyerahan BKP dan/atau JKP maka Pengusaha Kena Pajakmempunyai kewajiban memungut (dan menerbitkan Faktur Pajak sebagaibukti pungutan), menyetorkan dan melaporkan PPN dan/atau PPnBMBahwa Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari:e Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuanuntuk suatu masa pajak.e Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Sby
Tanggal 5 September 2016 — Drs. H. MASYKURI, S.Ag ; KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK - SURABAYA
68 — 16
  • bangku siswa.o 1 (satu) lembar nota pembelian 35 nasi dos dari depot KalimantanBAMARAN senilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Mei2013;o 1 (satu) lembar nota pembelian 35 nasi dos dari depot KalimantanBAMARAN senilai Rp. 465.000, (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)tertanggal 8 Mei 2013;o 1 (satu) lembar nota pembelian 33 nasi kotak senilai Ro. 445.500, (empatratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 6 Mei 2013;Ketiga nota pembelian tersebut dibiayai dari pungutan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 54/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 7 Februari 2017 — drg. ELISABETH KAKA, M.M
99 — 619
  • Poskesdes dan Pengadaan Belanja ObatObatan dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten SumbaBarat Daya Tahun Anggaran 2014 adalah Saksi Obet Kondo Mete, S.Kep.NS;Halaman 197 dari 312 Putusan Nomor : 54/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGBahwa Tugas dan wewenang Terdakwa selaku KPA tertuang dalam SK Bupatiyaitu menyusun laporan keuangan SKPD, melaksanakan tugastugas KuasaPenggunaan Anggaran lain berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati,bertanggungjawab pelakanaan tugas ke Bupati, melaksanakan pungutan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pidana Korupsi - Fatmawaty Faqih
170 — 70
  • tidak pernah mendengar untuk menduduki jabatan harusada setoran ke pak Asrun sebagai Walikota, Saksi menduduki jabatanKadis PU Kendari dan Kepala Badan Penaggulangan Bencana tidak adasetoran uang ke Pak Asrun;Bahwa lbu fatmawati pernah dengan saya di Dinas PU Provinsi SulawesiTenggara sebagai Bendaharawan Proyek, saksi tidak pernah mendegarmemungutsetoran dari proyek;Bahwa lou Fatmawaty pernah bersamasama dengan saya, sampai ibuFatmawaty pindah itu saya tidak pernah mendengar;Bahwa kalau mengenai pungutan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 20 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
SOFYAN HASAN, S.TP., M.M.
208 — 100
  • gunaan wewenang dan atau kolusidengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara; danHalaman 54 dari 483 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Gtoh.tidak menerima, tidak menawar kan atau tidak menjanjkan untuk memberiataumenerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa Saja dari atau kepadaSiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaanbarang/jasa.Pasal 115 ayat (1) adalah: K/I/D/I dilarang melakukan pungutan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 477/Pdt.G/2019/PN Bks
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat:
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
90 — 22
  • Hal ini berlangsung Sampaimasa tahun 1961 (Sampai diundangkannya PP.No.10 1961 ) masihdikenal dengan 3 (tiga)macam pungutan pajak tanah, yaitu : Untuk Tanahtanah hak Barat disebut Verponding Eropa Untuk tanahtanah milik adat di wilayah Gemente (perkotaan) disebutVerponding Indonesia.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
274 — 189
  • Sedangkan hak Negara terkaitdengan kewajiban tersebut adalah hak untuk menguasai seluruhkekayaan yang ada di wilayah Negara tersebut, dan juga hak untukmembebani masyarakat dengan suatu bentuk pendanaan yangdikenal dengan terminology pungutan yang bersifat memaksa ataulebih dikenal dengan istilah pajak. Kewajiban Negara tersebutdimuat dalam konstitusi berbagai Negara karena terkait dengan halazasi manusia, demikian pula dengan hak Negara yang menjadipenyeimbang atas kewajiban Negara tersebut.