Ditemukan 7753 data
77 — 58
Penyerahan uang hasil pungutan retribusi kepada Kadis SARIWANSYAH.Penyerahan uang kepada Staf dan Sopir.Penyerahan uang kepada ARIS FADILAH.Penyerahan uang kepada RIANA APRIANA, AP.
147 — 35
denganmengatakan ngak bisa, ngak bisa harus Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwaIl dengan cara menghalangi jalannya kendaraan truk tersebut, tetapi akhirnya saksi Mahpudmemberikan uang sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I agar truk bolehberjalan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa kepada setiap kendaraan truk yang melintasdengan meminta uang sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) terhadap sopir secarabergantian, selanjutnya terdakwa I mengumpulkan uang pungutan
mengatakanngak bisa, ngak bisa harus Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II dengancara menghalangi jalannya kendaraan truk tersebut, tetapi akhirnya saksi Mahpud memberikanuang sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I agar truk boleh berjalan,perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa kepada setiap kendaraan truk yang melintas denganmeminta uang sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) terhadap sopir secara bergantian,selanjutnya terdakwa I mengumpulkan uang pungutan
113 — 31
persiswa dengan jumlah KeseluruhannyaRp.6.311.200.000, (Enam Milyar Tiga Ratus Sebeles Juta DuaRatus Ribu Rupiah).Proses Dinas Pendidikan Kota Depok memiliki dana senilaiRp.15.778.000.000, (Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Tujuh PuluhDelapan Juta Rupiah) yang bersumber Dana Alokasi Umum untukBelanja Pakaian Seragam Anak Sekolah Tahun 2014 adalah sebagaiberikut :dilakukan Pembahasan Rancangan APBD Tahun = 2014Pemerintah Daerah Kota Depok, adanya Aspirasi Dewan yangmenerima pengaduan terkait dengan pungutan
123 — 37
Dana Pungutan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Rp. 14.460.000.000,(DPIPD).C. Jalan Jembatan Rp. 4.835.000.000,d. Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp. 8.625.000.000,e. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 1.000.000.000,JUMLAH TOTAL Rp. 15.460.000.000, Bahwa jenis dan harga untuk pengadaan alatalat kKedokteran umum pada 2010sebagaimana dalam DPA/RKA tidak ada diatur dalam Peraturan Bupati Kab.Sumedang Nomor : 65 Tahun 2009 tentang standard Biaya dan Harga BelanjaDaerah Kab.
HENDRA DWI GUNANDA SH
Terdakwa:
NASARUDDIN,SH.,MH Bin MUHAMMAD UMAR
196 — 16
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang Tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah Tas Warna Hitam Merk ARMY;
- 1 (satu) buah Notebook Merk Lenovo warna hitam yang berisi file data rekapan setoran pungutan DAK Fisik Prasarana TA.2019;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1901 dengan Nomor Hp : 0823 7163 7213, dengan Nomor IMEI 1 : 860991040933656 dan Nomor IMEI 2 : 860991040933649.
106 — 30
Bahwa tidak ada pungutan biaya yang harus di keluarkan oleh masingmasing kelompok tani atas penerimaan yaitu Traktor roda 2 (dua) danPompa air tersebut.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan48. Keterangan saksi Diana Nurhasanah Bahwa saksi masih tetap membenarkan keterangan pada berita Acara Pemeriksaandi penyidik dan membenarkan tanda tangan dan paraf dalam BAP yang diperlihatkandipersidangan.
133 — 36
Dana Pungutan Infrastruktur dan Prasarana Daerah Rp. 14.460.000.000,(DPIPD).C. Jalan Jembatan Rp. 4.835.000.000,d. Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp. 8.625.000.000,e. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 1.000.000.000,JUMLAH TOTAL Rp. 15.460.000.000, Bahwa jenis dan harga untuk pengadaan alatalat kKedokteran umum pada 2010sebagaimana dalam DPA/RKA tidak ada diatur dalam Peraturan Bupati Kab.Sumedang Nomor : 65 Tahun 2009 tentang standard Biaya dan Harga BelanjaDaerah Kab.
119 — 28
Sus/TPK/2016/PN.Bdg dilakukan Pembahasan Rancangan APBD Tahun 2014 PemerintahDaerah Kota Depok, adanya Aspirasi Dewan yang menerimapengaduan terkait dengan pungutan baju seragam di sekolah,sehingga dengan aspirasi tersebut akhirnya disepekati untuk dialokasikan Kebutuhan Biaya Seragam dan Sepatu; selanjutnya dengan aspirasi Dewan tersebut, Dinas Pendidikan KotaDepok menyusun Rencana Pengadaan Barang seragam dan sepatuuntuk dimasukkan kedalam Rancangan APBD Tahun 2014;" pada awalnya diusulkan untuk
190 — 55
Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian beamasuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungutoleh Direktorat Jenderal;d). Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikandibidang kepabeanan dan cukai;e). Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan danpendistribusian dokumen bea dan cukal;f) Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasidan laporan kepabeanan dan cukal;g). Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, saranakomunikasi, dan senjata api;h).
166 — 66
Berdasar UU No.23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah Pasal 287 menyebutkan Kepala Daerahyang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yangdiatur dalam undangundang dikenakan sanksi berupa tidakdibayarkan hakhak selama tiga bulan.Bahwa dari adanya kelebihan tagih yang tidak ada dasarhukumnya bisa dianggap adanya kerugian negara dari sisikeuangan daerah, pendapat ahli, tidak ada, karena uangnyaPutusan No.5/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk Halaman 453 dari 64045437.38.39.40.41.bukan lagi dalam pengelolaan
96 — 10
yang pada saat itu saksi serahkan kepada saksi ASEP alsBAREN.Bahwa benar sepengetahuan saksi foto copy tersebut untuk datapembuatan/pembukaan rekening di Bank Mandiri, sedangkan materai 7000untuk ditempelkan pada surat pengajuan pencairan ganti rugi yangdisediakan oleh pihak desa dan disertakan juga foto fisik bangunan yangakan diganti rugi dan kemudian ditandatangani oleh saksi pada materaitersebut.Bahwa benar uang ganti yang saksi terima sudah sesuai dan sepengetahuansaksi tidak ada potongan/pungutan
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
514 — 446
/Kg)1 Bima 14 6.000 90.000 36.000. 3.321.000.000.2 Bima 15 10.000 150.000 36.900. 5.535.000.000.3 Bima 19 5.000 75.000 35.000. 2.625.000,000.4 Bima 20 11.000 165.000 35.000, 5.775.000.000.Jumlah 32.000 480.000 17.256.000.000 Harga tersebut sudah termasuk ongkos kirim dan biaya pungutan resmilainya,; Bahwa, sesui Berita Acara tertanggal 12 September 2017 Nomor:045.2.P1/88.a.7/ULPNTB/2017, Kelompok Kerja (Pokja) Barang Tim 75telah melaksanakan negoisasi harga dengan terdakwa ARYANTOPRAMETU selaku Direktur
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
146 — 34
Undangan Acara Yasinan dan Syukuran di RumahBupati Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah undangansebanyak 51 orang;Berdasarkan catatan Rekap Kegiatan Sekretaris DaerahKabupaten Bangka Selatan Tahun 2017, pada tanggal 31 Januari2017, tidak ada kegiatan Kunjungan Kerja DPR RI, hanya adakegiatan Pelantikan Unit Satuan Berantas (Saber) Pungli yangdiselenggarakan di Balai Daerah, Namun terdapat surat Nomor005/26/INPT/2017 tanggal 4 Februari 2017 tentang UndanganPelantikan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.FEBRIANSYAH Y, SH
Terdakwa:
HARI IRAWANSYAH,ST.,MM Bin AHMAD SAHRULSYAH
188 — 24
Pembukuan 06) pungutan pajak PPh sebesar Rp.255.455 (dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah tanggal 20 November 2017.
- 1 (satu) bundel asli bukti penerimaan (No. pembukuan 15) pungutan pajak PPh sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2018.
- 1 (satu) bundel asli bukti penerimaan (No. Pembukuan 14) Perhitungan Persekot TB No. 008 Kas tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 13.550.000,- (tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 24 Desember 2018.
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. JUNIAR Bin SALIMIN
190 — 75
NAJIRI selaku Penerima;
43) 1 (satu) lembar salinan Nota Pungutan Retribusi Sertifikasi Benih Tanaman UPTD BPSMB nomor : 25 dengan Jumlah sebesar Rp 48.572,- (empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
44) 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Mutu Benih nomor : 32/ SERT.BUN-BSS/ LADA/ X/ 2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
471 — 341
PN.Sby.pengelolaan Keuangan Negara ; Bahwa keahlian saksi adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara ; Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum KeuanganNegara kurang lebih pada 200 kasus terkait dengan kasus kasus tindak pidanakorupsi, baik yang ditangani oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) maupunyang ditangani oleh Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian RepublikIndonesia, antara lain dalam kasuskasus sebagai berikut :a Kasus pengadaan pemancar pada Perjan RRI tahun 2003 ;b Kasus pungutan
125 — 30
Bag.berikut :dilakukan Pembahasan Rancangan APBD Tahun = 2014Pemerintah Daerah Kota Depok, adanya Aspirasi Dewan yangmenerima pengaduan terkait dengan pungutan baju seragam disekolah, sehingga dengan aspirasi tersebut akhirnya disepekatiuntuk di alokasikan Kebutuhan Biaya Seragam dan Sepatu;selanjutnya dengan aspirasi Dewan tersebut, Dinas PendidikanKota Depok menyusun Rencana Pengadaan Barang seragam dansepatu untuk dimasukkan kedalam Rancangan APBD Tahun 2014;pada awalnya diusulkan untuk seragam
Ali fikri
Terdakwa:
ASWANDINI EKA TIRTA
222 — 64
Terkadang dari Dinas memintasaksi hadir menyaksikan realisasi pekerjaan yang sudah selesai;Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah menginstruksikan perihaldana sebesar Rp250 miliar TA 2020 dan Rp100 miliar TA 2019,apalagi dengan pungutan sebesar 10% dari nilai tersebut;Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahul bagaimana cara Sadr.MUSYAFFA mendapatkan dana untuk keperluan operasional saksisewaktuwaktu. Pada waktu saksi ditawari oleh Sdr.
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
DANAR BATA, S.TP
253 — 152
etika sebagai berikut:g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusidengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secaralangsung atau tidak langsung merugikan negara; danh. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi ataumenerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepadaSiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaanbarang/jasa.Pasal 115 ayat (1) adalah: K//D/I dilarang melakukan pungutan
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.FEBRIANSYAH Y, SH
Terdakwa:
EMEN HARDIYANTO,SE Bin H. HAROENO
228 — 65
Pembukuan 06) pungutan pajak PPh sebesar Rp.255.455 (dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah tanggal 20 November 2017.
- 1 (satu) bundel asli bukti penerimaan (No. pembukuan 15) pungutan pajak PPh sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2018.
- 1 (satu) bundel asli bukti penerimaan (No. Pembukuan 14) Perhitungan Persekot TB No. 008 Kas tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 13.550.000,- (tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 24 Desember 2018.