Foto copi Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara No.HK.02.03/03/1995, tanggal 11 September atas nama Ir.Noek Wardhana, tidak ada aslinya diberi tanda P.810.

dari PT.Bina Sarana Dirgantara Februari2013 bukti T12 ;Halamaqn 33 dari 59 Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2014/PN Tjk.13.Foto Copy Absensia atas nama Prasetyo, Bayu Ismail, Nurdin danSyaefudin bukti T13 ;14.Foto Copy Surat anjuran dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatantanggal 21 Oktober 2013, No.566.373/III.05.X.2013 bukti T14 ;15.Foto Copy dari PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Sub Divisi Regional III.2Tanjungkarang tentang perjanjian pekerjaan pengadaan bantalan betonuntuk pekerjaan tindak lanjut No.HK

Aceh, selanjutnya diberitanda Bukti TII.21Laporan Akhir Penyusunan DokumenPerencanan tanah Jalan Tol Paket 1 Sigli Banda Aceh, kontrak No.HK.02.07/PPKBt.5/VII/ 2015 tanggal 30 Juli 2015 Sumber Dana APBNTA 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti TII.22;Berita) Acara Kesepakatan Nomor275/BA/PPTSB/BPN.11 /VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018selanjutnya diberi tanda Bukti TII.23;Berita) Acara Kesepakatan Nomor276/BA/PPTSB/BPN.11 /VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018selanjutnya diberi tanda Bukti TII.24;Berita

Kimia Farma Trading & Distribution272.1 ( satu ) bundel Foto Copy Surat Keputusan Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI No.Hk.07.Alkes/3/124/Ak.1/2011 tentang Sertifikat produksi pada CV. Almas273.2 (dua ) lembar Fotot Copy Surat Keagenan CV.

Almas274.3 ( tiga ) lembar Foto Copy surat Direktorat Jenderal Perdagangan DalamNegeri Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi dalamNegeri Nomor : 2294/STPDN/UPP/1 1/2012 tanggal 19 Nopember 2012275. 2 ( dua ) lembar Foto Copy Surat Keputusan Direktur Jenderal BinaKefamasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No.HK.05.DJ.V.AK.235 tanggal 22 Mei 2007 tentang tentang Izin Penyalur AlatKesehatan276.1 ( satu ) lembar ASLI Surat PT.

Kimia Farma Trading & Distribution272. 1 ( satu ) bundel Foto Copy Surat Keputusan Direktorat Jenderal BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI No.Hk.07.Alkes/3/124/Ak.1/2011 tentang Sertifikat produksi pada CV. Almas273. 2(dua ) lembar Fotot Copy Surat Keagenan CV.

Almas274. 3 (tiga ) lembar Foto Copy surat Direktorat Jenderal Perdagangan DalamNegeri Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi dalamNegeri Nomor : 2294/STPDN/UPP/1 1/2012 tanggal 19 Nopember 2012275. 2 ( dua ) lembar Foto Copy Surat Keputusan Direktur Jenderal BinaKefamasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No.HK.05.DJ.V.AK.235 tanggal 22 Mei 2007 tentang tentang Izin Penyalur AlatKesehatan276. 1 (satu ) lembar ASLI Surat PT.

Rajawali Nusindo393. 6 ( enam ) lembar Foto Copy Surat Keputusan Direktur JenderalBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI No.Hk.07.01/V/151/13 tanggal 20 Maret 2013 tentang Izin PerdaganganBesar Farmasi PT. Rajawali Nusindo dan Lampiran394. 3 ( tiga ) lembar Foto Copy Surat Keputusan Direktur JenderalBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI No.Hk.07.01/V/596/AK.2/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang IzinPenyalur Alat Kesehatan PT.

Bahwa obat jenis DEXTROMETHORPAN telah ditarik dari peredaran sesuaidengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang Pembatalan lIzin Edar ObatMengandung Dekstrometorfan. Dengan demikian obat yang mengandungDextrometorphan tidak boleh beredar di Indonesia ;6.

JICT No.HK.56/01.HRD/4/JICT2009 tertanggal24 Juli 2009 antara Tergugat II dengan Turut Tergugat (selanjutnya disebut"Perjanjian Outsourching");c. Turut Tergugat juga telah memenuhi ketentuanketentuan yangdisyaratkan oleh Pasal 66.2 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaansebagai perusahaan penyedia jasa pekerja.

Kebidanan Sapta Karya dan ditunjuk Tergugat II sebagaibendahara Akademi Keperawatan (AKPER) Sapta Karya dan Akademi KebidananSapta Karya.Bahwa Akademi Keperawatan Sapta Karya berdiri di dasari izin operasi berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.03.2.4.1.766 tanggal10 Maret 2004 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 61/D/O/2009 tanggal 02 Juni 2009, sedangkan Akademi Kebidanan SaptaKarya berdiri atas Surat Keputusan Rekomendasi BPPSDM Kes No.HK

INKUDAGRITAMA rnendapat persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapasawit 3.820 ha di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, PropinsiSumatera Barat dimana tertuang dalam surat Menteri Pertanian RI No.HK.350 / B4.536 / 08.94 tanggal 23 Agustus 1994 ;Bahwa peristiwa hukum selanjutnya keluar Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Pasaman no. 402.1214 / BPN1994Tentang Ralat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPasaman No. 402.1006 / BPN1994 tanggal 30 Juli 1994 tentangPemberian Izin Lokasi

INKUDAGRITAMA rnendapat persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapasawit 3.820 ha di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, PropinsiSumatera Barat dimana tertuang dalam surat Menteri Pertanian RI No.HK.350 / B4.536 / 08.94 tanggal 23 Agustus 1994 ;f.

No.HK.02.03/SATKER OPSDACC/PPKOPSDAIII/I/219.Btanggal 10032017 sejumlah Rp.174.960.000,b. No. HK.02.03/SATKER OPSDACC/PPKOPSDAIII/II/443tanggal 10032017 sejumlah Rp.174.960.000,C. No. HK.02.03/SATKER OPSDACC/PPKOPSDAIII/I/217.Btanggal 10032017sejumlah Rp.146.286.000,d. No. HK.02.03/SATKER OPSDACC/PPKOPSDAIII/II/443.atanggal 10032017sejumlah Rp.146.286.000,e. No. HK.02.03/SATKER OPSDACC/PPKOPSDAIII/I/218.atanggal 10032017sejumlah Rp.146.286.000,f. No.

Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit dan Kemiri seluas 2.900Ha berlokasi di Kecamatan Kumpe Kabupaten Batang Hari, Propinsi Jambi,berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian RI No.HK.350/E5/273/04.97 tanggal 07 April 1997 (Bukti P Int11) ;b.

Bahwa KTUN Objek Sengketa tersebut ditetapkan pada tanggal : 10Juni 2019 berdasarkan sebagai berikut :1) Surat Rekomendasi Inspektorat Jenderal selaku Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan No.HK/1/7/ITJEN2019 tanggal 29 Mei 2019.Halaman 6 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.Dengan pada Substansinya menyatakan sebagai berikut ; KESATU Menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada

KekuranganYuridis yaitu kesesatan fikiran/salah kira (dwaling) dan penipuan (bedrog)yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak $NomorHalaman 21 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG015/KTR.523121/BBKFP/ V/2018, tertanggal 31 Mei 2018 sebagaimanadiatur SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) Halaman 22 Huruf B.5Angka 46.4.5) Syarat Materil yang tidak sesuai tehadap isi dan tujuan SuratRekomendasi Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan No.HK

Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan PembangunanGD Kampus Cirebon Poltekes Tasikmalaya TA. 2013 No.HK.06.01/Ill.1/1318/2013, Tgl 28 Mei 2013.4. Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan PembangunanGedung Pendidikan Jurusan Baru Kampus Cirebon PoltekesTasikmalaya TA. 2013 No. HK.06.01/IIl.1/1849/2013, Tgl 16 Agustus2013 ( CV Citra Graha ).5. Laporan Hasil Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gd KampusCirebon (CV Citra Graha).6.

RAJAYA REKAYASA berdasarkanSurat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan PembangunanGedung Pendidikan Jurusan Baru Kampus Cirebon No.HK.06.01/Ill.1/1318/2013 tanggal 28 Mei 2013. RAB dalam rekapitulasi yangdibuat oleh CV.

Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan PembangunanGD Kampus Cirebon Poltekes Tasikmalaya TA. 2013 No.HK.06.01/Ill.1/1318/2013, Tgl 28 Mei 2013.4. Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan PembangunanGedung Pendidikan Jurusan Baru Kampus Cirebon PoltekesTasikmalaya TA. 2013 No. HK.06.01/III.1/1849/2013, Tgl 16 Agustus2013 ( CV Citra Graha ).5. Laporan Hasil Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gd KampusCirebon (CV Citra Graha).6.

Pelindo Ill (Surat Perjanjian No.HK.0501/436/TPR.2007, tanggal 28 September 2007) bukan merupakanpelanggaran terhadap suatu peraturan perundangundangan, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak dapatdikategorikan sebagai melawan hukum sangatlah tidaklah tepat, menurutHal. 18 dari 38 hal. Put. No. 1947 K/Pid.Sus/2009pendapat kami bahwa PT. Pelindo Ill dalam melakukan perjanjian denganTerdakwa mendasarkan pada peraturan Direksi PT.

tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 24/TIPIKOR/2018/PT.BDG1)2)3)4)5)6)7)8)9)1 (satu) bendel Fc Dipa Poltekes tasikmalaya TA. 2012 No ;DIPA02.4.12.2.632238/2013 Tanggal 5 Des 2012. 1 (satu) bendel Fc SK Direktur Poltekes Tasikmalaya NoKP.04.04/1/0002/2013, Tgl 2 Januari 2013 Ttg Penetapan Pejabat PembuatKomitmen(PPk), .1 (Satu) bendel Fc Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan PerencanaanPembangunan GD Kampus Cirebon Poltekes Tasikmalaya TA. 2013 No.HK

. : Kep/20/VIIV2002 dan No.HK.00.04.72.02578 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Peningkatan HubunganKerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana diBidang Obat dan Makanan dan Keputusan Bersama antara KepolisianNegara Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.Pol. : B/1861/VIV2007 dan No.

SerdaJaka Hendri Kurniawan (Barang bukti yangasli dilekatkan di berkas perkara Serda RobetBayu Nirwana).d) 1 (satu) lembar Ringkasan Rekam Medik No.HK/04.01/ VIlI.1.24/VK001/2020 No.

Serda Jaka Hendri Kurniawan.4. 2 (dua) lembar foto copy Ringkasan Rekam Medik No.HK/04.01/VII.1.24/VK001/2020 No. Rekam MedisRSMH: 0002282957 dari RSUP Dr. MohammadHoesin Palembang a.n.

banyak;Bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau farmasi dantidak juga memiliki izin/ resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjualobatobatan tersebut karena Terdakwa hanya tamatan SD dan pekerjaannya adalah buruhmuat pasir sedangkan Terdakwa IIbahkan tidaktamat pendidikan SD;Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals Carnophen masuk dalam golongan obatkeras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.HK

dikantor polisi;Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi anak korban SandiBin Sudirman setelah perkelahian itu;Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya memukul anak korban Sandi BinSudirman;Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akanmengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakimtelah memberikan kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti suratberupa:Surat Keterangan Medik No.HK

JALLA,SH.M.HUM;LUKAS NIKOLAS MAU ,SH ;JACOB BENGU ;Semuanya dari Biro Hukum Setda Propinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamatdi Jalan El Tari Nomor 52 Kupang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.HK.022.2/04/2013 ,01 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kupang dibawah Register No. 108/Pdt/LGS / K/2013 / PNKPG , tanggal 22April 2013 , yang selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT ; Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, beralamat di Jin.

ZAINI mengalami lukarobek tepat pada kepala bagian belakang dengan ukuran panjang empat koma lima cm danlebar satu koma lima cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhandengan barang tumpul sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum No.HK.01.03.2.1.8901.1X.2012 tanggal 15 September 2012 pada pemeriksaan hari Rabu tanggal12 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zainal Abidin ;Serta saksi RONI PASLAH Bin H. DG. PAWAWO dan sdr.