Ditemukan 822 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nop noor novi nono nova no.a no.l no.e no.i no.b no.hp no.pk no.c no.po
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 307/ Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Bar
Tanggal 13 Januari 2014 — PT. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Persero); Lawan; 1. H.M. HASAN F. HAMZAH; 2. PIMPINAN YAYASAN RUMAH DUKA ABADI; 3. J A N U D I N; 4. PETRUS Alias AYONG; 5. Ny. E E M; 6. R O C H M A N; 7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT;
94 — 37
  • MADANI NUNGTIIK seluas 225M2 yang kemudian menjadi Hak Pakai No.P.716/Jelambar GS No.48/B.4585/84dan sisanya menjadi 1.840 M2 225 M2 = 1.615 M2 yang kemudian dijual kepadaPINUS ;Bahwa tanah yang kini diakui Penggugat sebagai tanah HGB yang asalusulnyadari SK. Mendagri No. SK.5/HP/1968 yang semula luasnya 2.150 M2 dan setelahadanya pemotongan pembuatan parit dan pelebaran jalan dan ada yang dijualkepada H.
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Kehutanan
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Son
Tanggal 4 Nopember 2021 — ROSITA KAYKATUI
237 — 137
  • hingga huruf q: Pasal 5 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH.Dengan demikian, kegiatan pembangunan diluar kegiatan kehutanandi dalam kawasan hutan (Lindung) dapat dilakukan melaluimekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2010 jo PP No. 105 Tahun2015, dengan jenis kegiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) PermenLHK No.P
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 04-09-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 31-01-2020
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 26-K/PMT.III/AD/IX/2019
Tanggal 19 Desember 2019 — KUSNAN, MAYOR CHB NRP 594557
193 — 0
  • nota Toko Kaca Deli Putra tanggal 1 Mei 2011 sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).44) 1 (satu) lembar nota No.011428 tanggal 12 Mei 2011 untuk pembelian 33 (tiga puluh tiga) dos Multra Pastel Beige 20/25 seharga Rp.429.000,- (empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).45) 1 (satu) lembar tanda terima AB Hydraulic No.001551 tanggal 8 Mei 2011 sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah).46) 1 (satu) lembar nota UD.Mujur No.P
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 58/ Pid. Sus/ 2011/ PN. TIPIKOR. Smg
Tanggal 9 Januari 2012 — H. Agus Soekmaniharto bin Bakroen Soemantri (TERDAKWA)
154 — 50
  • lahan bukan kawasanhutankepada Departemen Kehutanan seluas + 44.826 Hektar sebagaikompensasi atas kawasan hutan yang dipinjam pakai dalamkondisi calon lahan kompensasi yang clear and clean yaknikondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidakdalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhakdan tidak dibebani hak atas tanah tertentu serta tidak dikelola olehpihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a jo20Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kehutanan No.P
    Bahwa Menteri Pekerjaan Umum berkewajiban untuk menyediakandan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan kepadaDepartemen Kehutanan seluas + 44.826 MHektar sebagaikompensasi atas kawasan hutan yang dipinjam pakai dalamkondisi calon lahan kompensasi yang clear and clean,sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a jo Pasal 1angka 5 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/Menhutl/2008tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan ;3.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
171 — 138
  • Bahwa terkait dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugattidak mentaati ketentuan Pasal 1 ayat (4) ayat (10) Permen LingkunganHidup dan Kehutanan No.P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentangHutan Adat, adalah tidak beralasan hukum, dan Tergugat II tanggapisebagai berikut :1) Bahwa pengakuan terhadap Hutan Adat dan masyarakat hukum adatharus memenuhi persyaratanpersyaratan yang diatur dalam peraturanperundangundangan;Halaman 48 dari 214 Putusan Perdata Nomor 15/Pat.G/2021/PN Big2) Berdasarkan
    Fotokopi dari fotokopi Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P. 21 /MENLHK /SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, diberitanda T.II4a;5. Fotokopi dari fotokopi Permen P.17 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/8/2020Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, yang menggantikan Permen LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P. 21 / MENLHK / SETJEN/KUM.1 / 4/2019,diberi tanda T.II4b;6.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-01-2011 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 51/PDT.G/2010/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Januari 2011 — PT. MULYAKARYA JAYACO >< MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Cs
99 — 57
  • KelapaSawit kepada PT.Raya Padang Langkat (Rapala) tanggal 8Nopember 1994 ; (Ssesuai dengan asli)16)Bukti T.IV16 Perjanjian Ganti Rugi dan Pengalihnan Hak Atas Tanahtertanggal 11 Juli 1989; (Sesuai dengan asli)17)Bukti T.1V17 Peta Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawitkepada PT.Raya Padang Langkat (Rapala) tanggal 8 Nopember1994; (fotocopy)BUKTITERGUGAT VI:1) Bukti T.V11: Undangundang Nomor A1 Tahun 1999 tentangKehutanan;(sesuai dengan asli)12) Bukti T.VI2 Peraturan Menteri Kehutanan No.P
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Kehutanan
Register : 13-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Msh
Tanggal 28 April 2020 — Juanda Pacina Alias Jon
507 — 93
  • P.66 / Menthk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang dimaksud dengan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalahkegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan ataupenebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran,serta pengolahan hasil hutan kayu;Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang dimaksud dengan suratketerangan sahnya hasil hutan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Pencucian Uang
Register : 21-01-2015 — Putus : 01-02-2011 — Upload : 21-01-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1939_PID_B_2010_PN.JAK.BAR
Tanggal 1 Februari 2011 — NANI WIJAYA ALS LISA
195 — 187
  • Syd 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant. ----------------------------------------------------------i. Sydney 1, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, copy NPWP dan perjanjian kerjasama Merchant. --------------------------------------------j. San san Collection, Mangga Dua Square, Lt.
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN SORONG Nomor 21/PID.B/2014/PN.SRG
Tanggal 5 Mei 2014 — IMMANUEL MAMORIBO
116 — 61
  • IPHHK atas namaMISELMOBILALA.e Bahwa penerbitan IPHHK oleh Bupati Kabupaten Sorong adalahdidasarkan pada :e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan PenyusunanRencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang ditindak lanjutidengan Permenhut No.P.46/MenhutII/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang Tata4849Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan BukanKayu pada Hutan Produksi.e Perda (Peraturan Daerah) Nomor 6 Tahun 2008 tentang jin Pemungutan HasilHutan
    IPHHK atas namaMISELMOBILALA.e Bahwa penerbitan IPHHK oleh Bupati Kabupaten Sorong adalahdidasarkan pada :Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan danPenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang ditindaklanjuti dengan Permenhut No.P.46/MenhutH/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentangTata Cara Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil HutanBukan Kayu pada Hutan Produksi.Perda (Peraturan Daerah) Nomor 6 Tahun 2008 tentang jin Pemungutan HasilHutan Kayu (
    IPHHK atas namaMISELMOBILALA.e Bahwa penerbitan IPHHK oleh Bupati Kabupaten Sorong adalahdidasarkan pada :e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunanrencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan yang ditindak lanjuti denganPermenhut No.P.46/MenhutH/2009, tanggal 22 Juli 2009 tentang tata carapemberian jin pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu padahutan produksi.e Perda (Peraturan Daerah) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Ijin pemungutan HasilHutan Kayu
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-11-2012 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2073/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar
Tanggal 28 Maret 2013 — ABDUL SYUKUR
102 — 39
  • Asesorisnya sedangkanTerdakwa I menyatakan tidak ada tanggapan ;Menimbang,bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telahpula mengajukan ahli sebagai berikutAHLI :KURNIA SAKTIONO,SH.dipersidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa ahli bekerja sebagai PNS Bea dan Cukai di PelabuhanTanjung Priok dengan Jabatan sebagai Kepala seksi PabeananCukai I Bidang Pelayanan Pabeanan Cukai (PBC III) padaKantor KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok ;Bahwa sesuai Peraturan dirjen Bea dan Cukai No.P
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 03-08-2012 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 158/Pid.Sus/2012/PN.Btl
Tanggal 31 Oktober 2013 — BUN SURYANTO, SE Bin BUN DJONG KONG
103 — 67
  • Hutan,Perubahan Status dan Fungsi Kawasan, Permenhut.No.P.50/MenhutI/2011tentang Pengkuhan Kawasan Hutan, diberi tanda T 46 ;PP.Nomor 10 tahun 2010, tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan danFungsi Kawasan Hutan, diberi tanda T 47;PP.Nomor 60 tahun 2012, tentang Perubahan atas PP.Nomor 10 tahun 2010tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, diberitanda T 48;Surat jaksa Agung Nomor B.072A/A/Gp.1/09/2010, tanggal 21 September2010, diberi tanda T 49;Peraturan Menteri Kehutanan No.P
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 71/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
305 — 449
  • Surat Gubernur Kalimantan UtaraNo. 522/1553/DISHUT/GUB Tanggal 16 Desember 2019;Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Teriman Penyampaian SuratNo. 522/1553/DISHUT/GUB Tanggal 17 Desember 2019;Halaman 66 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.P26P27P28P29P30P31P32P33Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Menteri KehutananNomor P.39/Menhutll/2008 tentang Tata cara penanganan sanksiadministratif terhadap pemegangan izin pemanfaatan hutan;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Menteri Kehutanan No.P
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 202/PDT/2018/ PT MDN
Tanggal 15 Agustus 2018 — NILA SHINTA WATY VS MABES TNI ANGKATAN DARAT CQ. KODAM I BUKIT BARISAN CQ KESDAM I BUKIT BARISAN
96 — 86
  • Bukti P18 berupa Surat BPN Deli Serdang Tertanggal 30 Juli 2001dengan Suratnya No.600.2531/07/2001 yang ditandatangani oleh Ir.Hussal Simanjorang selaku Kordinator/Kepala Kantor BPN DeliSerdang, Prinal Mohon Penjelasan Warga Komplek Abdul Hamid,menjelaskan bahwa sehubungan Surat warga No.P.01/BM/V1I/2001Tertanggal 26 Juni 2001, bersama ini kami sampaikan sehubunganKomplek Abdul Hamid, dimana haknya belum pernah dimohonkankepada kami.
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/Pdt.G/LH/2018/PN Bgl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
1007 — 2508
  • Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.08/Men!
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 32 /Pid. Sus-Tpk/2014/PN. DPS.
Tanggal 22 April 2015 — I KADEK ARISTANA
65 — 25
  • Tanah RPH Daftar Honorium Panitia Pembebasan Tanah Untuk RPH Kab.Gianyar 2002; 29. 1 Bendel Asli Laporan Keadaan Kas Pembangunan (LKKP) akhir Bulan September, Asli Daftar Penerimaan Dan Pengeluaran UUDP akhir Bulan September, Laporan Keadaan Kas Pembangunan Akhir Bulan September, Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal, Pengesahan Sisa UUDP, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Register Penutupan Kas, Surat Perintah Membayar Uang No: 932/677/PT/2002, Daftar Pengantar SuratPermintaan Pembayaran No.P
    Honorium Panitia PembebasanTanah RPH Daftar Honorium Panitia Pembebasan Tanah UntukRPH Kab.Gianyar 2002;Asli Laporan Keadaan Kas Pembangunan (LKKP) akhir BulanSeptember, Asli Daftar Penerimaan Dan Pengeluaran UUDPakhir Bulan September, Laporan Keadaan Kas PembangunanAkhir Bulan September, Perincian Penerimaan danPengeluaran Per Pasal, Pengesahan Sisa UUDP, Berita AcaraPemeriksaan Kas, Register Penutupan Kas, Surat PerintahMembayar Uang No: 932/677/P1T/2002, Daftar PengantarSuratPermintaan Pembayaran No.P
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PDT-LH/2021/PT BNA
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat I : Sulaiman Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat II : Abdul Mutaleb Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat III : Boinom Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : Nurjani Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat V : Zulbaidah Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : Nandra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : Nurmala Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : Tgk. Neh Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
231 — 194
  • Pembantu pimpinan yaitu Sekretariat Kementerianc. dan seterusnyae Bahwa Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan dipimpinoleh Menteri,juga dipertegas lagi oleh Pasal 1 Ayat 2 PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 TentangKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih dipertegaslagi dengan Pasali Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan HidupRI No.P.18/MenLHKII/2015,dan hubungan antara KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri sebagaipimpinan Kementerian tak boleh mengabaikan
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk
Tanggal 16 Juni 2016 — Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang
1096 — 362
  • P.28/Menhutl/2014Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan No.P.33/MenhutI/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan HutanProduksi Yang Dapat Dikonversi sedangkan proses atau mekanismeperubahan status kawasan hutan dilakukan dengan dua cara yaituPelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dantukar menukar kawasan hutan;43Bahwa PT. MBA telah memiliki Izin pelepasan kawasan hutan berdasarkanSK Menhut No.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-02-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 47/G/LH/2018/PTUN.JKT
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penggugat:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI Diwakili oleh Nur Hidayati dan Kholisoh
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.PT. MARTIMIN COAL MINING
805 — 295
  • Sejalan denganketentuanketentuan dalam UU Kehutanan dan PP 24/2010, PeraturanMenteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.50/Menthk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai KawasanHutan (Peraturan Menteri 50/2016) menyatakan bahwa penggunaankawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatankehutanan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan kawasanhutan lindung (vide Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri 50/2016) danpertambangan merupakan salah satu kegiatan yang dapat
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 03-04-2013 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 87/Pdt.Plw/2009/PN Lbp
Tanggal 3 April 2013 — NG EK SONG, berkedudukan Kompleks Kawasan Industri Medan (KIM) Tahap II, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diiwakili oleh PARLUHUTAN SITUMORANG,SH Advokad / Pengacara pada LAW OFFICE “ LUHUT SITUMORANG & PARTNERS” beralamat di Jalan Danau Tempe No. 13, Kelapa Dua, Tanggerang, Banten 15810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2009, yang selanjutnya disebut sebagai PELAWAN; MELAWAN : I. 1. Legiman, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 2. Maisarah, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 3. Sanding, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 4. Kasdi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 5. Sugiono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 6. Tumini, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 7. Mulaseh, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 8. Ngadimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 9. Supono, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 10. Samin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 11. Painem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 12. Temon, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 13. Poniem, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 14. Sudjono, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 15. Amat, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 16. Pastri, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 17. Rajimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 18. Legiran, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 19. Loso, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 20. Kasmin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 21. Tukidi, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 22. Abdul Manaf, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 23. Kasta Radjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 24. Tudjo, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 25. Pairun, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 26. Amin, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 27. Ari, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 28. Sumarman, tinggal di Pasar I, Lk. III, Gg. Amal, Kel. Mabar; 29. Kamidjam, tempat tinggal di Pasar I, LK. X, Kel. Mabar; 30. Ramahmat, tempat tinggal di Pasar VIII, Helvetia; 31. Senen, tempat tinggal di Pasar I, LK. III, Kel. Mabar; 32. Rasidi, tempat tinggal di Pasar III, Kel. Mabar Hilir; 33. Saiman, tempat tinggal di Pasar, LK. X, Kel. Mabar Hilir; 34. Bontrak, tempat tinggal di LK. X , Kel. Mabar Hilir; 35. Ngasimun, tempat tinggal di LK. VIII, Kel. Mabar; 36. Darto, tempat tinggal di Lr. Pahalawan Pasar II Mabar; 37. Homsiah, tempat tinggal di LK. X, Kel. Mabar Hilir; 38. Satem, tempat tinggal di LK. IV, Wonogiri, Kel. Mabar Hilir; 39. Suwono, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 40. Minem, tempat tinggal di LK IV Mabar Hilir; 41. Selamat, tempat tinggal di LK IV, Kel. Mabar; 42. Paimin, tempat tinggal di Yos Sudarso KM 11; 43. Senen Hadi, tempat tinggal di Glugur Kota Medan; 44. Sarijo, tempat tinggal di Tanjung Mulia Gg. Wakaf; 45. Mariman, tempat tinggal di Kp. Gunung Lintang Kutalimbaru; 46. Maridi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 47. Tumi, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 48. Sami’an, tempat tinggal di Pasar III Banteman Mabar Hilir; 49. Subartono S, tempat tinggal di KM 10 K, Bangun; 50. Sutomario, tempat tinggal di LK. IV, Kel. Mabar Hilir; 51. Sakiman Sahib, tempat tinggal di LK. XV, Pondok Desa Mabar; 52. Paeran, tempat tinggal di LK. XV, Kel. Mabar; 53. Drs. Sri Mulyani, tempat tinggal di LK. VIII, Jl. R.P.H. Mabar; 54. Umar Said, tempat tinggal di LK . IV Kel. Mabar Hilir; 55. Sarino, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 56. Yahman, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 57. Abdul Karim, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 58. Tugimin, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 59. M. Musni, tempat tinggal di Pasar I, Mabar; 60. Wir, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 61. Terisno, tempat tinggal di Pasar IV, Mabar; 62. Kadio, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 63. Malem, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 64. Kadi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 65. Simin, tempat tinggal di Pasar III, Mabar Hilir; 66. Irosumito, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 67. Kromo Sardi, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 68. Karso Sentono, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 69. Trimo, tempat tinggal di Pasar I, Lk. IV Mabar Hilir; 70. Karto, tempat tingal di Pasar III, Mabar Hilir; Masing-masing Terlawan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Emmy Sihombing, SH,dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum “ EMMY SIHOMBING,SH & Associates beralamat di Jalan Perdana No.48- L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2009, Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I; II. PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Pesero), berkedudukan dan berkantor di Jalan Pulau Batam No. 1, Komplek Kawasan Industri Medan 20242 Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya RASUDIN GULTOM,SH.MM Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum GAN’ S LAW OFFICE beralamat di Wisma I Nugra Santana 14 Floor Suite 1416 Jl. Jenderal Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2009, No: 90110/01/VII/2009, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II /TERMOHON EKSEKUSI I; III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II d/h PTP IX, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tembakau Deli No.4 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama POSMAN NABABAN, SH, Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Direksi PTPN II (PERSERO) di Jalan Tanjung Morawa Medan PO BOX No.4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2009, No: II.0/SK 851/VIII/2009, selanjutnya disebut TERLAWAN III/TERMOHON EKSEKUSI II; IV. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan SM.RAJA No.2 JAKARTA ,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUHAMMAD IRZAN,SH,dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2009, No:132/SK/X/2009 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN I; V. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Utama Kompleks Pemda TK.II Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANTONIUS PARULIAN SIDABUTAR,SH, dkk Pegawai pada Kantor Pertanahan Deli Serdang berkantor di Jl. Karya Utama Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 200 , No: 570.3463/08/2010 selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN II;
551 — 149
  • PhotoCopy Surat Seruan, No.P/I645/7/1979, tanggal 18 Juli 1979, yangdikeluarkan MAKO OPS.SADAR; diberi bertanda P.26;27. PhotoCopy Surat dari Sekretaris Wilayah Daerah TingkatI SumateraUtara, No.593/18564, tanggal 27 Desember 1999; diberi bertanda P.27;18.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 12-09-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2014/PT PTK
Tanggal 20 Nopember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : HENI KURNIANA, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : H. SYAFRUDDIN, S.Sos Diwakili Oleh : Saulatia
125 — 54
  • 17.942.000 20516.119.0007. 209 25042013 Rp, 12.767.0008. 212 27042013 Rp, 8.286.0009. 213 27042013 Rp, 18.048.00010. 214 29042013 Rp, 7.720.00011. 215 30042013 Rp, 7.642.000Rp.87.551.0Rp.154.665.000 0 Dokumen PIB milik CV.RIGO MANDIRI dan CV.ARYA SEMPADAN dengan BeaMasuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang disetorkan pada bulan Mei 2013adalah sebanyak Rp.445.304.000, (Empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus empatribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : ARYA SEMPADAN RIGO MANDIRIN NO.P