Ditemukan 98 data
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Madura II Blok D10, Kawasan BerikatNusantara Cakung, Cilincing, Jakarta Utara;6.6.2.
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 918/B/PK/PJK/20173.45.Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya untuk tidak3.46.3.47.mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, jugamenggunakan pertimbangan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 yang antaralain dalam Angka 6.6.2 menyatakan bahwa kelebihan PajakMasukan yang terajdi pada akhir tahun buku dapat dimintakanrestitusi tanopa memperhatikan apakah perusahaan telahberproduksi atau belum.Atas penggunaan dasar hukum S488/PJ.51.1/2000 tanggal
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesarRp2.409.326.090,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidaktepat karena berdasarkan UndangUndang PPN telah jelassekali bahwa untuk mengkreditkan Pajak Masukandipersyaratkan harus ada keterkaitan antara Pajak Masukantersebut dengan Penyerahan BKP/JKP yang terutang PajakPertambahan Nilai;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya untuk tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, jugamenggunakan pertimbangan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 yang antaralain dalam Angka 6.6.2
37 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 917/B/PK/PJK/20173.45.3.46.3.47.untuk mengkreditkan Pajak Masukan dipersyaratkan harusada keterkaitan antara Pajak Masukan tersebut denganPenyerahan BKP/JKP yang terutang Pajak PertambahanNilai;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya untuk tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, jugamenggunakan pertimbangan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 yang antaralain dalam Angka 6.6.2 menyatakan bahwa kelebihan PajakMasukan yang terajdi pada
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesarRp3.152.353.144,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidaktepat karena berdasarkan UU PPN telah jelas sekali bahwauntuk mengkreditkan Pajak Masukan dipersyaratkan harus adaketerkaitan antara Pajak Masukan tersebut denganPenyerahan BKP/JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya untuk tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, jugamenggunakan pertimbangan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 yang antaralain dalam Angka 6.6.2
149 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 316/B/PK/PJK/201 1tidak dilakukan pemisahan antara DPP PenyerahanBKP dan DPP Penyerahan JKP sehingga DPP yangdigunakan sebagai dasar pemungutan PPN oleh BPBerau Ltd. adalah DPP yang tertera pada FakturPajak tersebut;6.6.2. bahwadalam Surat Permohonan BandingnyaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) menyampaikan alasan dan dasar hukumbahwa penyerahan yang dilakukan oleh PT.
50 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 624/B/PK/PJK/2016secara eksplisit menyatakan bahwa restitusi Pajak Masukan pada akhirtahun buku hanya diberikan kepada perusahaan yang telah berproduksi,maka sesuai azas keadilan restitusi tersebut dapat diberikan, baik kepadaperusahaan yang telah berproduksi maupun yang belum berproduksiAngka 6.6.1 :Apabila dalam suatu masa pajak terdapat kelebinan pajak masukan, makakelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat direstitusi, tetapi dapatdikompensasikan dengan masa pajak berikutnya;Angka 6.6.2
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak ada ketentuan yangsecara eksplisit menyatakan bahwa restitusi Pajak Masukan pada akhirtahun buku hanya diberikan kepada perusahaan yang telah berproduksi,maka sesuai azas keadilan restitusi tersebut dapat diberikan, baik kepadaperusahaan yang telah berproduksi maupun yang belum berproduksiAngka 6.6.1 :Apabila dalam suatu masa pajak terdapat kelebinan pajak masukan, makakelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat direstitusi, tetapi dapatdikompensasikan dengan masa pajak berikutnya;Angka 6.6.2
40 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang PPN telah jelassekali bahwa untuk mengkreditkan Pajak Masukandipersyaratkan harus ada keterkaitan antara Pajak MasukanHalaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 1548/B/PK/PJK/20173.45.3.46.3.47.tersebut dengan Penyerahan BKP/JKP yang terutang PajakPertambahan Nilai;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya untuk tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, jugamenggunakan pertimbangan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 yang antaralain dalam Angka 6.6.2
143 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Madura II Blok D10,Kawasan Berikat Nusantara Cakung Cilincing, JakartaUtara;6.6.2 Berdasarkan laporan keuangan maupun penjelasanTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), diketahui:a.
99 — 42
Supu tidak diposisikan sebagaiTergugat dalam perkara ini oleh Para Penggugat.Dengan demikian, ditegaskan bahwa objek point 6.6.2 dalam gugatan a quobukan merupakan milik dari dan warisan dari Almarhumah Lenna bintiMaluluang dan Almarhum Tinulu Bin Solle.DALAM REKONVENSIBahwa berdasarkan uraianuraian Para Tergugat dalam Konvensi makabersama ini Tergugat I, Il dalam Konvensi hendak mengajukan GugatanRekonvensi terhadap:Hal. 21 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA. Pkj.
36 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebesarRp4.097.874.603,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidaktepat karena berdasarkan UU PPN telah jelas sekali bahwauntuk mengkreditkan Pajak Masukan dipersyaratkan harus adaketerkaitan antara Pajak Masukan tersebut denganPenyerahan BKP/JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya untuk tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, jugamenggunakan pertimbangan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 yang antaralain dalam Angka 6.6.2
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nilai tidak adaketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa restitusi PajakMasukan pada akhir tahun buku hanya diberikan kepada perusahaanyang telah berproduksi, maka sesuai asas keadilan restitusi tersebutdapat diberikan, baik kepada perusahaan yang telah berproduksi maupunyang belum berproduksi;Angka 6.6.1:Apabila dalam suatu Masa Pajak terdapat kelebihan Pajak Masukan,maka kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat direstitusi, tetapidapat dikompensasikan dengan masa pajak berikutnya;Angka 6.6.2
89 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Moch Sapaat;6.6.2. Hj. Siti Aiyah;6.6.3. Yuyu Amaliah;6.6.4. RD. Atikah;6.6.5. Siti Aminah;6.6.6. Achdan llyas;6.6.7. Djulaeha;6.6.8. RD. Endang Sukandar;6.6.9. R. Sofiah;Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/20136.7. Waris Pengganti dari R. Maemunah binti Abdul Rojak/saudara kandungperempuan, yaitu Acep Zaenal Mutaagin;7. Menetapkan bagian masingmasing ahli waris dari almarhum R.Achmad Sarbini sebagai berikut:7.1... R. Hj.
Pembanding/Penggugat II : Tony Sofyan S
Terbanding/Tergugat I : Direksi PT. BANK NIAGARA INDONESIA Cq PT. BANK NIAGARA INDONESIA REGIONAL REMEDIAL DAN RECOVERY MEDAN
Terbanding/Tergugat II : Yusnawati, SH.
Terbanding/Tergugat III : Direktur CV. MELIALA GROUP
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT
58 — 26
Perjanjian kredit No : 2008.388.SKC.COC.KI NON KUKmaksimum Rp. 4. 650.000.000,;6.6.2. Perjanjian kredit No: 2008.389.SKC.COC.KMK NON KUKmaksimum Rp. 1.150.000.000,6.7. Tanggal 08 September 2008 Nomor : 2008. 341. SKC, FEO,Perjanjian FIDUSIA, CV. MELIALA GROUP pemberi fidusia yang Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 102/Pdt/2019/PT MDN6.8.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.6.14.6.15.6.16.6.17.ditanda tangani Drs. Fahyuri Sembiring kepada Drs. Dasuki Amsir,MM Pemimpin PT.
Terbanding/Tergugat III : Mulyana
Terbanding/Tergugat I : PT. Ajidarma Duta Medika
Terbanding/Tergugat II : Aryanto Suwito
Terbanding/Turut Tergugat : Cut Riany, SH., MKn, Notaris
Turut Terbanding/Penggugat II : Damas Budi Susilo
56 — 40
Mobil Toyota Avanza Tahun 2012 Nomor Polisi B. 1417KOB warna Silver Atas nama Sri Hartatik ;6.6.2. Mobil Dayhatsu Ayla Tahun 2015 Nomor Polisi B.1870KRT, warna Silver atas nama PT. Ajidarma Duta Medika ;7.
85 — 7
Obyek sengketa angka 3.1. adalahpeninggalan Bu Ratun yang dikelola olehPara Tergugat bersamasama hasilnya untukkeperluan almarhum Samian;;6.6.2. Obyek sengketa angka 3.2. adalah sawahmilik GIJAN, milik orang lain dengan batasbatas :Sebelah Utara : Patusan airSebelah Timur : Saluran airSebelah Selatan : tanah sawah milik Hj.UMI SholikahSebelah Barat : tanah kas desa.6.0.3. Obyek sengketa angka 3.3. adalah sawahmilik KUSMIATI diperolenh berdasarkanpembagian waris dari Bu Kamsi;6.0.4.
Grace Roida Uli SMS
Tergugat:
1.. PT.MAHKOTA SENTOSA UTAMA
2.PT.LIPPO CIKARANG TBK
3.PT.MEGAKREASI CIKARANG PERMAI
4.BUPATI CIKARANG PUSAT
395 — 244
TERGUGAT I yang menghubungiPENGGUGAT dengan mengatakan tidak ada perubahan dari P3U dantidak ada tambahan pembayaranMenanggapi dalil PENGGUGAT dalam poin tersebut TERGUGAT akanmenjelaskan mengenai denda keterlambatan berubah menjadi 0,5 %( enol koma lima persen ) dari yang sebelumnya 1 % ( satu persen ),perlu diketahui perubahan tersebut didasari dengan adanya PutusanPengadilan Niaga Nomor 328/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pstdengan isi di dalam putusan tersebut terdapat Syarat dan KetentuanUmum yaitu 6.6.2
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak adaketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa restitusi PajakMasukan pada akhir tahun buku hanya diberikan kepadaperusahaan yang telah berproduksi, maka sesuai azas keadilanrestitusi tersebut dapat diberikan, baik kepada perusahaan yangtelah berproduksi maupun yang belum berproduksi;Angka 6.6.1 :Apabila dalam suatu masa pajak terdapat kelebihan pajak masukan,maka kelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat direstitusi, tetapidapat dikompensasikan dengan masa pajak berikutnya;Angka 6.6.2
1.Ir. Suramuli Sembiring
2.Tony Sofyan S
Tergugat:
1.Direksi PT. BANK NIAGARA INDONESIA Cq PT. BANK NIAGARA INDONESIA REGIONAL REMEDIAL DAN RECOVERY MEDAN
2.Yusnawati, SH.
3.Direktur CV. MELIALA GROUP
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT
72 — 25
.;6.6.2. Perjanjian kredit No: 2008.389.SKC.COC.KMK NONKUK maksimum Rp. 1.150.000.000,6.7. Tanggal 08 September 2008 Nomor : 2008. 341. SKC, FEO,Perjanjian FIDUSIA, CV. MELIALA GROUP pemberi fidusia yangditanda tangani Drs. Fahyuri Sembiring kepada Drs. Dasuki Amsir, MMPemimpin PT. BNI Sentra Kredit Kecil Medan;6.8. Tanggal 12 September 2008 No: MCD/2/0861/R Perubahan SKKPencairan Kredit Investasi ditangguhkan oleh Drs. Dasuki Amsir, MMPemimpin PT. BNI Sentra Kredit Kecil Medan;6.9.